Transcript ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut

ASAS-ASAS YANG
TERKANDUNG DALAM
HUKUM PIDANA
FACHRIZAL AFANDI, S.Psi., SH ., MH
ASAS-ASAS
HUKUM PIDANA
ASAS YANG DIRUMUSKAN DALAM
KUHP / PER-UU-AN LAIN

ASAS YANG TIDAK DIRUMUSKAN
& MENJADI ASAS HUKUM PIDANA
YANG TIDAK TERTULIS,
DIANUT
DALAM YURISPRUDENSI

RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM
PIDANA
1.
2.
BATAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA
MENURUT WAKTU (TIJDSGEBIED)
BATAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA
MENURUT TEMPAT DAN ORANG
(GRONDGEBIED/PERSONENGEBIED)
RUANG LINGKUP HUKUM
PIDANA MENURUT WAKTU
ASAS LEGALITAS



ASAS CRIMINA EXTRA ORDINARIA (KEJAHATANKEJAHATAN YANG TIDAK DISEBUT DALAM UU)
PRINCIPLE OF LEGALITY TERMAKTUB DALAM
PASAL 8 DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME
ET DUCITOYEN (1779) : SEMACAM UUD YANG
DIBENTUK DI MASA PECAHNYA REVOLUSI
PERANCIS
VON FEUERBACH (1775-1833) : NULLUMDELICTUM
NULLA POENA SINA PRAEVIA LEGE : TIDAK ADA
TINDAK PIDANA, TIDAK ADA PIDANA TANPA
PERATURAN TERLEBIH DULU
PASAL 1 AYAT (1) KUHP
“TIADA SUATU PERBUATAN DAPAT DIPIDANA
DALAM PERUNDANG-UNDANGAN YANG
TELAH ADA SEBELUM PERBUATAN
DILAKUKAN”
ARTINYA :
 KETENTUAN HUKUM PIDANA HARUS
TERTULIS
 TIDAK BOLEH DILAKUKAN ANALOGI
 TIDAK BOLEH BERLAKU SURUT (RETRO
AKTIF)

KONSEKUENSI ASAS LEGALITAS :




PERBUATAN YANG TIDAK DICANTUMKAN
SEBAGAI TINDAK PIDANA DALAM UU, TIDAK
DAPAT DIPIDANA
HUKUM PIDANA TIDAK BOLEH ADA PENAFSIRAN
ANALOGI
ANALOGI : PENAFSIRAN TIDAK BERPEGANG
PADA BUNYI PERATURAN, TAPI PADA INTI /
RASIO DARI PERATURAN
BERTUJUAN UNTUK MENCIPTAKAN
KEPASTIAN HUKUM DAN UNTUK MENCEGAH
TINDAKAN SEWENANG-WENANG DARI
PENGUASA
DIPERBOLEHKAN PENAFSIRAN
EKSTENSIF : MEMPERLUAS ARTI KATA
MENURUT MAKNA PADA WAKTU UU
DIBENTUK, TAPI MASIH BERPEGANG
PADA BUNYI PERATURAN.
 BEDA PENAFSIRAN ANALOGI DAN
EKSTENSIF

ANALOGI : TIDAK BERPEGANG PADA
BUNYI PERATURAN, MELAINKAN PADA
INTI ATAU RASIO DARI PERATURAN
 EKSTENSIF : TETAP BERPEGANG PADA
BUNYI PERATURAN

ASAS RETRO AKTIF


TIDAK SEORANG PUN YANG DAPAT DIHUKUM,
KECUALI BERDASARKAN SUATU KETENTUAN
PIDANA YANG TELAH ADA TERLEBIH DAHULU
DARIPADA PERBUATANNYA (TIDAK BERLAKU
SURUT)
PENGECUALIAN (PASAL 1 AYAT (2) KUHP) :



HARUS ADA PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENGENAI SUATU PERUBAHAN
PERUBAHAN ITU TERJADI ADALAH SETELAH PERBUATAN
DILAKUKAN
PERATURAN YANG BARU ITU LEBIH MENGUNTUNGKAN
ATAU MERINGANKAN PELAKU PERBUATAN
TENTANG ARTI PERUBAHAN PERUNDANGUNDANGAN
PAHAM FORMIL (PANDANGAN SEMPIT)
 TERBATAS PADA PERUBAHAN REDAKSI RUMUSAN SUATU KETENTUAN
DALAM PERUNDANGAN HUKUM PIDANA SAJA
 PAHAM MATERIIL TERBATAS
 PERUBAHAN KEYAKINAN HUKUM PEMBENTUK UU DALAM SEGALA JENIS
HUKUM AKIBAT PERUBAHAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT, EX.
ARREST HR, MUCIKARI DARI VENLO YANG DIKENAI PASAL 295 KUHP,
DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DENGAN
PERTIMBANGAN BATAS KEDEWASAAN DALAM PASAL 330 BW BERUBAH
PADA SAAT PERKARA INI DIPERIKSA DAN DIPUTUS YANG SEMULA
SEBELUM 23 TAHUN MENJADI SEBELUM 21 TAHUN
 PAHAM MATERIIL TIDAK TERBATAS
 PERUBAHAN SEMUA UNDANG-UNDANG DALAM ARTI LUAS YANG
MELIPUTI SEGALA MACAM PERUBAHAN, BAIK BERUPA PERUBAHAN
PERASAAN HUKUM PEMBUAT UU MENURUTPAHAM MATERIIL
TERBATAS, MAUPUN PERUBAHAN KEADAAN KARENA WAKTU, EX.
TINDAK PIDANA PENERBITAN CEK KOSONG DALAM UU NO.17 TAHUN
1964, PADA SAAT KASASI, UU TERSEBUT DICABUT MELALUI PEPERPU
NO. 1 TAHUN 1971, MA MELEPASKAN PARA TERDAKWA DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM.
MVT WvS : TIDAK TERMASUK PERUBAHAN UU IALAH UU YANG
DIBERLAKUKAN DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU YANG KEMUDIAN
DICABUT

TENTANG ARTI LEBIH
MENGUNTUNGKAN TERDAKWA








LEBIH RINGAN ANCAMAN PIDANANYA DALAM RUMUSAN UU
LEBIH RINGAN DALAM ARTI JENIS PIDANANYA (PASAL 10
KUHP)
LEBIH RINGAN TENGGANG DALUWARSANYA BAGI
PENUNTUTAN PIDANA (PASAL 78 KUHP) DAN PENGULANGAN
TINDAK PIDANA (EX. PASAL 157 (2) KUHP)
LEBIH RINGAN DALAM HAL PENGADUAN UNTUK PENUNTUTAN
PIDANANYA (EX. DELIK BIASA MENJADI DELIK ADUAN)
LEBIH RINGAN ARTI TIDAK DAPAT DIPIDANANYA PERBUATAN
(TINDAK PIDANA MENJADI BUKAN TINDAK PIDANA)
LEBIH RINGAN ARTI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANANYA
LEBIH RINGAN DALAM ARTI TIDAK DAPAT DITUNTUT PIDANA
LEBIH RINGAN ARTI SISTEM PENJATUHAN PIDANANYA
MENJADI PIDANA DENGAN BERSYARAT (PASAL 14A KUHP)
RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA MENURUT
MENURUT TEMPAT DAN ORANG
a.
b.
c.
d.
DIKENAL ADA 4 (EMPAT) ASAS BERLAKUNYA HUKUM
PIDANA MENURUT TEMPAT, YAITU :
ASAS TERITORIALITEIT (TERRITORIALITEITS-BEGINSEL)
ATAU ASAS WILAYAH NEGARA
ASAS PERSONALITEIT (PERSONALITEITS-BEGINSEL)
ATAU ASAS KEBANGSAAN, ASAS NASIONAL AKTIF
ATAU ASAS SUBYEKTIF
ASAS PERLINDUNGAN (BESCERMINGS-BEGINSEL)
ATAU ASAS NASIONAL PASIF
ASAS UNIVERSAL (UNIVERSALITEITS-BEGINSEL) ATAU
ASAS PERSAMAAN
a. ASAS TERITORIALITEIT

DIRUMUSKAN SECARA TEGAS DALAM PASAL 2
KUHP : KETENTUAN PIDANA DALAM
PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA BERLAKU
TERHADAP SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA DI DALAM WILAYAH INDONESIA

DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADALAH TEMPAT
ATAU WILAYAH NEGARA TANPA
MEMPERSOALKAN KUALITAS ATAU
KEWARGANEGARAAN SIAPAPUN YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA.

WILAYAH INDONESIA :



KEPUTUSAN KONSTITUANTE NO. 47/K/1957
— WILAYAH BEKAS HINDIA BELANDA DULU
MENURUT KEADAAN PADA SAAT PERANG
PASIFIK
UU NO. 4/PRP TAHUN 1960 TENTANG
PERAIRAN INDONESIA ---- BATAS-BATAS
TERITORIAL INDONESIA LEBARNYA 12 MIL
DARI TITIK-TITIK TERLUAR DARI PULAU
INDONESIA
WILAYAH UDARA ADALAH WILAYAH DI ATAS
DARATAN DAN LAUT INDONESIA

DIPERLUAS DALAM PASAL 3 KUHP :


KETENTUAN PIDANA DALAM PERUNDANGUNDANGAN INDONESIA BERLAKU BAGI
SETIAP ORANG YANG DI LUAR WILAYAH
INDONESIA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI
DALAM KENDARAAN AIR ATAU PESAWAT
UDARA INDONESIA.
PASAL 95 KUHP PENGERTIAN
KENDARAAN AIR DAN PASAL 95A KUHP
TENTANG PESAWAT UDARA INDONESIA
b. ASAS PERSONALITEIT




BERGANTUNG ATAU MENGIKUTI SUBYEK HUKUM ATAU
ORANGNYA YAKNI WARGA NEGARA DI MANAPUN
KEBERADAANNYA (NASIONAL AKTIF)
ASAS INI TIDAK DAPAT DITERAPKAN PADA SEMUA TINDAK
PIDANA.
DIATUR DALAM PASAL 5 KUHP DAN DIPERLUAS PASAL 5
AYAT 2 DIPERLUNAK PASAL 6 DIATUR LEBIH LANJUT
DALAM PASAL 7 DAN 8 KUHP
ADA BEBERAPA PASAL DALAM KUHP TERKAIT DENGAN
HAL INI YANG DIBATALKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
KARENA BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 : PASAL 134,
136 BIS & 137 MENGENAI KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.
c. ASAS PERLINDUNGAN



BERLAKUNYA HUKUM PIDANA DIDASARKAN ATAS
KEPENTINGAN HUKUM SUATU NEGARA YANG
DILANGGAR DI LUAR WILAYAH INDONESIA
KETENTUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAPAT
DIBERLAKUKAN TERHADAP WNI MAUPUN WNA
BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR WILAYAH
INDONESIA UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN
HUKUM INDONESIA SEPERTI YANG DI SEBUT PASAL
4 KUHP.
PASAL 4 KUHP ADALAH JENIS KEJAHATAN YANG
MENGANCAM KEPENTINGAN HUKUM INDONESIA
YANG MENDASAR, BERUPA KEAMANAN DAN
KESELAMATAN NEGARA, PEREKONOMIAN
INDONESIA, SERTA SARANA DAN PRASARANA
ANGKUTAN INDONESIA
d. ASAS UNIVERSALITET



ASAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA YANG
DIDASARKAN ATAS KEPENTINGAN HUKUM
INTERNASIONAL YANG DILANGGAR OLEH
SUATU PERBUATAN.
BERDASARKAN KETENTUAN INI, MAKA
KETENTUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
DAPAT BERLAKU TERHADAP SETIAP WNI
ATAUPUN WNA, BAIK DI DALAM WILAYAH
MAUPUN DI LUAR WILAYAH INDONESIA.
TERUTAMA PASAL 4 (2), 4 (3) DAN 4 (4) KUHP.
PERKECUALIAN TERHADAP ASAS
ASAS BERLAKUNYA HUKUM
PIDANA
DISAMPING BERLAKUNYA ASAS-ASAS
HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT,
TERDAPAT SUATU KESEPAKATAN DALAM
HUKUM INTERNASIONAL YG MEMBERIKAN
PERKECUALIAN TERHADAP ASAS-ASAS
BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT
TEMPAT.
 PENGECUALIAN TERSEBUT DINAMAKAN
HAK EXTERITORIALITET.

GOLONGAN / ORANG YG MEMPUNYAI
HAK EXTERITORIALITET :
a.
b.
c.
d.
e.
DIPLOMAT NEGARA ASING YANG BERADA DI
INDONESIA : DUTA, UTUSAN, STAF KEDUTAAN,
SERTA KELUARGA MEREKA.
KEPALA NEGARA ASING YANG BERADA DI
INDONESIA DENGAN PERSETUJUAN PEMERINTAH.
ANAK BUAH KAPAL PERANG ASING YANG
SEDANG BERADA DI INDONESIA DENGAN
PERSETUJUAN PEMERINTAH.
ANGKATAN PERANG ASING YANG SEDANG
BERADA DI INDONESIA DENGAN PERSETUJUAN
PEMERINTAH.
PERWAKILAN BADAN INTERNASIONAL
EKSTRADISI ( PENYERAHAN )


PENYERAHAN SESEORANG YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA OLEH SUATU NEGARA PD
NEGARA LAIN.
UU NO 1 TAHUN 1979 : “PENYERAHAN OLEH SUATU
NEGARA KEPADA NEGARA YANG MEMINTA
PENYERAHAN SESEORANG YANG DISANGKA /
DIPIDANA KARENA MELAKUKAN KEJAHATAN DI
LUAR WILAYAH NEGARA YANG MENYERAHKAN
DAN DI DALAM YURISDIKSI NEGARA YANG
MEMINTA PENYERAHAN TERSEBUT KARENA
BERWENANG UNTUK MENGADILI DAN
MEMIDANANYA”
MAKSUD DAN TUJUAN EKSTRADISI


UNTUK MENJAMIN AGAR PELAKU KEJAHATAN
TIDAK DAPAT MENGHINDARKAN DIRI DARI
PENUNTUTAN DAN PEMIDANAAN AKIBAT DARI
PERBUATANNYA.
SERINGKALI NEGARA YANG DIJADIKAN TEMPAT
PERSEMBUNYIAN PELAKU TINDAK KEJAHATAN
TIDAK DAPAT MENUNTUT DAN MENJATUHKAN
PIDANA KEPADANYA KARENA ADANYA
BEBERAPA KEKOSONGAN HUKUM.
ASAS ASAS DALAM EKSTRADISI :
a.
b.
c.
ASAS KEJAHATAN RANGKAP (DOUBLE CRIMINALITY)
: PERBUATAN YANG DILAKUKAN PELAKU
DIANGGAP SUATU KEJAHATAN BAGI NEGARA YANG
MEMINTA MAUPUN NEGARA YANG DIMINTA.
ASAS PENOLAKAN : BILA PERBUATAN YANG
DILAKUKAN OLEH PELAKU MERUPAKAN AKTIVITAS
POLITIK, MAKA NEGARA YG DIMINTA BERHAK
UNTUK MENOLAK;
ASAS PERLINDUNGAN : NEGARA YANG DIMINTA
MEMPUNYAI HAK UNTUK TIDAK MENYERAHKAN
WARGA NEGARANYA SENDIRI.
NEGARA YANG PALING LAYAK MENGADILI


DALAM HAL EKSTRADISI NEGARA YANG PALING
LAYAK MENGADILI ADALAH NEGARA YANG
MENJADI TEMPAT DILAKUKANNYA KEJAHATAN.
SELAIN KARENA NEGARA TERSEBUT MEMPUNYAI
KEPENTINGAN TERBESAR, JUGA DISEBABKAN
PENUNTUTAN DAN PEMIDANAAN OLEH NEGARA
TEMPAT TERJADINYA KEJAHATAN AKAN PALING
MEMUNGKINKAN, SEBAB DIDUKUNG OLEH HUKUM
YANG MAMPU MENJANGKAU PERBUATAN PELAKU
PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA
INDONESIA TELAH MEMBUAT PERJANJIAN
EKSTRADISI DENGAN BEBERAPA NEGARA
ASEAN :
 MALAYSIA : UNDANG UNDANG NO 9
TAHUN 1974
 PHILIPINA : UNDANG UNDANG NO 10
TAHUN 1976
 THAILAND : UNDANG UNDANG NO 2
TAHUN 1978
LOCUS DELICTIE



LOCUS DELICTIE ADALAH TEMPAT TERJADINYA
TINDAK PIDANA.
MENETAPKAN APAKAH KETENTUAN HUKUM PIDANA
INDONESIA DAPAT DIBERLAKUKAN DAN KOMPETENSI
PENGADILAN GUNA MENGADILI PELAKU
(KOMPETENSI RELATIF/PASAL 84 (1) KUHAP)
UNTUK MENENTUKAN LOCUS DELICTIE INI DIKENAL
TIGA TEORI, YAITU :
1. TEORI PERBUATAN MATERIIL;
2. TEORI INSTRUMEN;
3. TEORI AKIBAT
1. TEORI PERBUATAN MATERIIL


MENENTUKAN TEMPAT TERJADINYA TINDAK
PIDANA BERDASARKAN PERBUATAN
JASMANIAH YANG DIWUJUDKAN OLEH PELAKU
TINDAK PIDANA.
MISALNYA KASUS PENCURIAN SEBAGAIMANA
DIATUR DALAM PASAL 362 KUHP DIMANA
WAKTU DAN TEMPAT PENCURIAN ADALAH
WAKTU DAN TEMPAT DIMANA PETINDAK
MELAKUKAN DAN MENYELESAIKAN
PERBUATAN MENGAMBIL
2. TEORI INSTRUMEN


MENENTUKAN TEMPAT TERJADINYA
TINDAK PIDANA BERDASARKAN TEMPAT
DIMANA ALAT DIGUNAKAN DAN BEKERJA
EFEKTIF DALAM HAL TERWUJUDNYA
TINDAK PIDANA.
ARREST HR 1915 : TERJADI TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN KUDA DARI BELANDA
MENUJU JERMAN KARENA BEKERJANYA
ALAT UNTUK MENARIK KUDA TERSEBUT DI
WILAYAH BELANDA
3. TEORI AKIBAT


MENENTUKAN TEMPAT TERJADINYA
TINDAK PIDANA BERDASARKAN TEMPAT
TERJADINYA AKIBAT DARI TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN.
EX. TEMPAT PENCULIKAN ANAK DI KOTA
MALANG, KEMUDIAN ANAK YANG
DICULIK DISEKAP DI PASURUAN, KARENA
TIDAK KUAT MENAHAN PENDERITAAN,
ANAK TERSEBUT AKHIRNYA MATI DI
PASURUAN
TEMPUS DELICTIE
YAITU WAKTU SAAT TERJADINYA
TINDAK PIDANA.
 TEMPUS DELICTIE MEMPUNYAI ARTI
PENTING KARENA TERKAIT DENGAN
MASA DALUWARSA BERLAKUNYA
TINDAK PIDANA, DAN MENENTUKAN
BATAS USIA DALAM PENUNTUTAN.

ASAS TIADA PIDANA TANPA
KESALAHAN


ASAS GEEN STRAF ZONDER SCHULD (TIADA
PIDANA TANPA KESALAHAN)
PASAL 6 AYAT (2) UU NO 4 TAHUN 2004
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
TIDAK SEORANG PUN DAPAT DIJATUHI PIDANA,
KECUALI APABILA PENGADILAN, KARENA ALAT
PEMBUKTIAN YANG SAH MENURUT UNDANGUNDANG, MENDAPAT KEYAKINAN BAHWA
SESEORANG YANG DIANGGAP DAPAT
BERTANGGUNG JAWAB, TELAH BERSALAH ATAS
PERBUATAN YANG DIDAKWAKAN ATAS DIRINYA.

Tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf
zonder schuld)

Alasan pembenar
(rechtsvaardigingsgronden):
menghapuskan sifat melawan hukumnya
perbuatan, sehingga menjadi perbuatan
yg benar
Alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden):
menghapus sifat kesalahan terdakwa meski
perbuatannya bersifat melawan hukum tapi
tidak pidana
 Alasan penghapus tuntutan
(onvervolgbaarheid): pernyataan tidak
menuntut karena tidak dapat diterima oleh
badan penuntut umum, karena konflik
kepentingan dengan lebih mengutamakan
kemanfaatannya untuk tidak menuntut
