Transcript pengantar

OLEH :
ENY HARJATI,SH MHUM
FAK.HUKUM UNIBRAW
PENGERTIAN HUKUM ACARA
PIDANA
 HK ACARA PIDANA MERUPAKAN BAGIAN DARI
HUKUM PIDANA.
 HUKUM PIDANA ADALAH BAGIAN DARI
KESELURUHAN HUKUM YANG BERLAKU DI
SUATU NEGARA.
 MENGADAKAN SUATU DASAR-DASAR DAN
ATURAN-ATURAN.
DASAR DAN ATURAN :
 MENENTUKAN PERBUATAN YANG TIDAK BOLEH
DILAKUKAN,
 PEMBERIAN SANKSI,
 MENENTUKAN KAPAN DAN DALAM HAL APA
KEPADA PELAKU DIKENAKAN ATAU DIJATUHI
PIDANA,
 MENENTUKAN BAGAIMANA CARA PENJATUHAN
PIDANA ITU DAPAT DILAKSANAKAN
ILMU HUKUM PIDANA
Hk.pdn materiel
KUHP
Hk.pdn formil
Hk.acara,
hk.prosedur,
hk tata cara
hk pdn empiris
- kriminologi,penologi,
viktimologi
PENGERTIAN
 PROF.WIRYONO PRODJODIKORO,SH
hukum Acara Pidana :
Rangkaian peraturan yang memuat
cara bagaimana badan-badan pemerintah yg berkuasa,yakni kepolisian,kejaksaan,dan pengadilan,harus bertindak
guna mencapai tujuan negara dengan
mengadakan hukum pidana.
pengertian
 S.M.AMIEN
HUKUM ACARA PIDANA :
kumpulan peraturan dengan tujuan mem
berikan pedoman dalam usaha mencari
kebenaran dan keadilan,bila terjadi perkosaan terhadap ketentuan hukum
materiel.
PENGERTIAN
 PROF.SIMON
HUKUM ACARA PIDANA :
Aturan hukum yang mengatur bagaimana negara dg alat perlengkapannya,
mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan putusan.
PENYELENGGARAAN PERADILAN
PIDANA
 MERUPAKAN MEKANISME BEKERJANYA APARAT
PENEGAK HUKUM PIDANA.
 BEKERJANYA POLISI,JAKSA,HAKIM,LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DAN ADVOKAT.
 BERPROSESNYA ATAU BEKERJANYA HUKUM
ACARA PIDANA
HAKIM
JAKSA
LP
POLISI
ADVOKAD
PENDEK
TUJUAN
PENCEGAHAN
KEJAHATAN
MENENGAH
PANJANG
TUJUAN HAP
 Mencari dan mendapatkan kebenaran materiel atau
setidak-tidaknya mendekati
kebenaran materiel yaitu kebenaran yang selengkaplengkapnya dari suatu perkara
pidana.
diperlukan ilmu bantu
ILMU BANTU DALAM HAP





LOGIKA
PSIKOLOGI
PSIKIATRI
KRIMINOLOGI
KRIMINALISTIK:






DAKTILOSKOPI,
TOXICOLOGI,
KIMIA FORENSIK,
KEDOKTERAN FORENSIK,
FISIKA FORENSIK,
BALISTIK.
ASAS-ASAS HAP
 PERADILAN CEPAT,SEDERHANA DAN BIAYA
RINGAN.
Undang-undang n0.48 tahun 2009,penjelasan umum
butir 3 E KUHAP.
pasal 24(4),25(4),26(4),27(4),28(4) KUHAP,
pasal 50,102(1),106,107(3) KUHAP.
Asas-asas
 PRADUGA TAK BERSALAH (PRESUMPTION OF
INNOCENT)
pasal 8 UU no.48 /2009
penjelasan umum butir 3 C KUHAP.
 ASAS OPPORTUNITAS
pasal 36 C UU no. 48/2009
monopoli penuntut umum
dominus litis.
tidak wajib menuntut seseorang jika menurut
pertimbangannya akan merugikan kepentingan
umum
Asas-asas
 PEMERIKSAAN PENGADILAN TERBUKA UNTUK
UMUM,KECUALI DITENTUKAN LAIN.
pasal 19 (1) UU no.4/2004,
pasal 153 (3,4 ) KUHAP,
pasal 20 UU no.4 /2004,
pasal 195 KUHAP.
Asas-asas
 PERADILAN DILAKUKAN OLEH HAKIM
KARENA JABATANNYA
pasal 31 UU no.4 /2004
pasal 6(2) UU no.4/2004.
 TERSANGKA/TERDAKWA BERHAK
MENDAPAT BANTUAN HUKUM.
pasal 22 UU no.18/2003,
pasal 37 – 40 no.4/2004,
pasal 54,55,56,57(1),69-74 KUHAP
Asas-asas
 ASAS AKUISATOIR
pasal 52,117 (1) KUHAP,
 PEMERIKSAAN HAKIM YANG LANGSUNG DAN
LISAN
pasal 18 UU no.4 /2004,
pasal 153,154 dst.utk acara pemeriksaan
singkat.