Transcript ai tindakan hukum

Oleh :
Drh. I KETUT DIARMITA,M.P
Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar
2011
Kuliah Legislasi Veteriner FKH Unud
PENDAHULUAN
MENGANTISIPASI MENYEBARNYA PENYAKIT AI DI BERBAGAI WILAYAH
INDONESIA, BEBERAPA PROPINSI MELAKUKAN PENUTUPAN DAERAH
DG TERBITNYA KEPUTUSAN KEPALA DAERAH
SUATU KEPUTUSAN DAN/ATAU PERATURAN KEPALA DAERAH DAPAT
DIARTIKAN MRPK PERWUJUDAN DARI ADANYA WEWENANG BEBAS
(DISCRECY) DARI PARA PENYELENGGARA NEGARA YG LEBIH TEPAT
DISEBUT WEWENANG BERTINDAK BERDASARKAN KEBIJAKSANAAN
TDK BOLEH TERJADI INSINKRONISASI
Berlaku asas lex superior derogat legi inferiori (peraturan hukum yang lebih
tinggi menyisihkan peraturan hukum yang lebih rendah)
PENDAHULUAN
PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 44 TAHUN 2005 TENTANG
PENUTUPAN SEMENTARA PEMASUKAN DAN TRANSIT UNGGAS DARI LUAR
PULAU BALI
Pertimbangan : bahwa dlm rangka mempertahankan provinsi Bali tetap
sbg daerah bebas kasus penyakit Avian Influenza maka perlu melakukan
penutupan sementara pemasukan dan transit unggas dari luar pulau Bali
KEPUTUSAN DIRJEN PETERNAKAN DEPTAN RI NOMOR 17 TAHUN 2004
TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN & PEMBERANTASAN
PENYAKIT HEWAN MENULAR INFLUENZA PD UNGGAS (AVIAN INFLUENZA)
 UNGGAS DEWASA
(1) DARI DAERAH TERTULAR KE DAERAH BEBAS/TERANCAM : DILARANG
(2) DARI DAERAH TERTULAR KE DAERAH TERTULAR LAINNYA
A. DIIJINKAN, SYARAT TLH VAKSINASI SEKURANG-KURANGNYA 21 HR SBLM KIRIM
B. BERASAL DARI PETERNAKAN YG TDK TJD KASUS AI SEKURANG-KURANGNYA
30 HARI TERAKHIR BAIK KLINIS MAUPUN PA
C. DIANGKUT UTK 1 KALI TUJUAN (TDK BOLEH TRANSIT). BOX DIDESINF SBLM KIRIM,
MUSNAHKAN DI TUJUAN
D. SERTAI SURAT KET DARI DRH PEMPROV/PEMKAB ASAL
PERMASALAHAN
BALI SUDAH TIDAK BEBAS AI
ISTILAH/BAHASA HUKUM “SEMENTARA”
APA SANKSI JIKA ADA HC
REKOMENDASI UNGGAS MASUK/KELUAR LAGI UTK LOMBA
RYSK ANALYSIS
DASAR HUKUM
DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG
KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN
PERSYARATAN KARANTINA ANTAR AREA : WAJIB (PASAL 6)
KEWAJIBAN TAMBAHAN : PERLAKUAN TERTENTU, SERTIFIKAT
TERTENTU (PASAL 8)
TUGAS POKOK KARANTINA HEWAN MENCEGAH MASUK DAN
TERSEBARNYA HPHK DARI LN DAN DARI SUATU AREA KE AREA LAIN
DI DN ATAU KELUARNYA DARI WILAYAH RI
LAKSANAKAN TUGAS POKOK MAKA PETUGAS KARANTINA LAKUKAN
8 P (PEMERIKSAAN, PENGASINGAN, PENGAMATAN, PERLAKUAN,
PENAHANAN, PENOLAKAN, PEMUSNAHAN, PEMBEBASAN)
TINDAKAN PEMUSNAHAN MEMILIKI DASAR HUKUM YANG KUAT, BAIK
YANG DIATUR DALAM UU NOMOR 16 TAHUN 1992 MAUPUN PP NOMOR
82 TAHUN 2000 TMSK DALAM KUHP
UU NOMOR 6 TAHUN 1967
PASAL 20
PENYAKIT HEWAN
1.
2.
3.
PENOLAKAN PENYAKIT HEWAN MELIPUTI KEGIATAN PENOLAKAN
MASUKNYA SUATU PENY HEWAN KE DALAM WILAYAH RI
PENCEGAHAN PENY HEWAN MELIPUTI :
a. KARANTINA;
b. PENGAWASAN LALU LINTAS HEWAN
c. PENGAWASAN ATAS IMPOR DAN EKSPOR HEWAN
d. DST
PEMBERANTASAN PENY HEWAN MELIPUTI :
a. PENUTUPAN SUATU DAERAH TERTENTU UTK KELUAR DAN
MASUKNYA HEWAN
b. DST
PP NOMOR 15 TAHUN 1977
PASAL 3
DALAM MELAKSANAKAN TINDAKAN PENOLAKAN PENYAKIT HEWAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PD PASAL 2, MAKA SETIAP HEWAN/ TERNAK,
BAH, HBAH YG DIDATANGKAN DARI LN KE DALAM WILAYAH NEG RI HARUS
DISERTAI SKKH YG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YG BERWENANG DARI
NEGARA ASALNYA
PASAL 4
PEMINDAHAN HEWAN/TERNAK, BAH, DAN HBAH DARI SUATU WILAYAH
PROPINSI LAINNYA DLM NEG RI HRS DISERTAI SKKH YG DIKELUARKAN
OLEH PEJABAT YG BERWENANG UTK ITU, DENGAN MEMENUHI TATACARA
KARANTINA HEWAN
PP NOMOR 15 TAHUN 1977
PASAL 5
(2) SETIAP ORANG HRS MENCEGAH TIMBULNYA DAN MENJALARNYA PENY
HWN YG DPT DIBAWA OLEH HEWAN/TERNAK, BAH, DAN HBAH DLM
PERJALANAN ATAU PENGANGKUTAN ANTAR PULAU/ WILAYAH SESUAI DG
KETENTUAN-KETENTUAN PERATURAN PER-UU-AN YG BERLAKU
PASAL 6
1)
PELAKS TINDAKAN-TINDAKAN PENOLAKAN, PENCEGAHAN,
PEMBERANTASAN DAN PENGOBATAN PENY HWN DIATUR LEBIH LANJUT
OLEH MENTERI
2)
WEWENANG PENGATURAN SBGMN DIMAKSUD PD AYAT (1) DPT
DILIMPAHKAN KPD PEJABAT YG DITUNJUK OLEH MENTERI
3)
WEWENANG PELAKSANAAN KETENTUAN SBGMN DIMAKSUD AYAT (1)
DAN AYAT (2) DPT DILIMPAHKAN OLEH MENTERI KPD GUBERNUR
KEPALA DAERAH
BAGAIMANA THD SATWA/SATWA LIAR?
UU NOMOR 5 TAHUN 1990
PASAL 1
5. SATWA ADALAH SEMUA JENIS SUMBER DAYA ALAM HEWANI YG HIDUP DI DARAT
DAN/ATAU DI AIR, DAN/ATAU DI UDARA
7. SATWA LIAR ADALAH SEMUA BINATANG YG HIDUP DI DARAT. DAN/ATAU DI AIR,
DAN/ATAU DI UDARA YG MSH MEMP SIFAT-SIFAT LIAR, BAIK YG HIDUP BEBAS
MAUPUN YG DIPELIHARA OLEH MANUSIA
PASAL 21
(2) SETIAP ORANG DILARANG UTK :
a. MENANGKAP, MELUKAI, MEMBUNUH, MENYIMPAN, MEMILIKI, MEMELIHARA,
MENGANGKUT, DAN MEMPERNIAGAKAN SATWA YG DILINDUNGI DALAM
KEADAAN HIDUP
PASAL 22
(3) PENGECUALIAN DARI LARANGAN MENANGKAP, MELUKAI DAN MEMBUNUH SATWA
YG DILINDUNGI DPT PULA DILAKUKAN DLM HAL OLEH KRN SUATU SEBAB SATWA
YG DILINDUNGI MEMBAHAYAKAN KEHIDUPAN MANUSIA
(4) KETENTUAN LEBIH LANJUT SBGMN DIMAKSUD DLM AYAT (1), AYAT (2), DAN AYAT
(3) DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
KUHP DAN YURISPRUDENSI
BEBERAPA PASAL DARI KUHP DAN YURISPRUDENSI/ARREST YG BERKAITAN DG
PELAKSANAAN TUGAS KHUSUSNYA TINDAKAN PEMUSNAHAN. YURISPRUDENSI MEMP
KEKUATAN MENGIKAT SPT HALNYA UU, MESKIPUN TDK SAMA KUALITASNYA DG
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
PASAL 406 :
(1) Barangsiapa dgn sengaja dan melawan hukum menghancurkan, .....
diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau ...
(2) Dijatuhkan pidana yang sama thd orang yg dng sengaja dan melawan
hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau
menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
Menghilangkan harus diartikan secara luas, tmsk di dlmnya mengambil.
Barang itu perlu hilang atau tdk diketemukan lagi.
HR, 4 April 1921
Membunuh seekor anjing untuk mengakhiri penderitaannya tidak
menghapuskan sifat melawan hukum.
HR 29 Mei 1922
KUHP DAN YURISPRUDENSI
PASAL 48 :
Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana.
Dalam peristiwa itu tidak dapat ditentukan dasar pembenaran yang sah untuk
membenarkan perbuatan dokter hewan itu. Sehingga dipertimbangkan suatu
bentuk tertentu dari daya paksa. Daya paksa dalam perkara ini terdiri dari
konflik dari beberapa kepentingan : meracun sapi-sapi demi kepentingan
ternak seluruhnya, atau taat pada peraturan yang sah, yang melarang keras
meracun ternak yang sehat tanpa kekecualian. Tindakan dokter hewan itu juga
dapat diuraikan sebagai suatu tindakan, yang tidak bertentangan dengan
ketelitian yang sesuai dengan pandangan masyarakat terhadap orang lain dan
milik orang lain.
HR 20 Februari 1933
KUHP DAN YURISPRUDENSI
PASAL 50
Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang,
tidak dipidana.
Ketentuan undang-undang adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh setiap
penguasa yang berwenang menurut undang-undang, bukan saja peraturan yang
dikeluarkan oleh atau berdasarkan undang-undang negara.
HR 26 Juni 1899
Pembunuhan yang dilakukan untuk memenuhi hukum adat tidak merupakan hal
yang membebaskan seperti yang dimaksud dalam pasal 50 KUHP.
MA No. 20 K/Kr/1970
Tanggal 3 Nopember 1971
KUHP DAN YURISPRUDENSI
PASAL 51 :
(1) Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan
yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana
(2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya
pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa
perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk
dalam lingkungan pekerjaannya.
Perintah dari pimpinan R.M.S. kepada terdakwa tidak merupakan perintah jabatan
yang dimaksud oleh pasal 51 KUHP, karena perintah menurut pasal ini harus
diberikan oleh pembesar yang berwenang untuk itu.
MA No. 181 K/Kr/1959
Tanggal 9 Pebruari 1960
KUHP DAN YURISPRUDENSI
PASAL 267 :
(1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang
ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana
penjara paling lama empat tahun.
(2) ............
PASAL 544
(1) Barangsiapa tanpa izin Kepala Polisi atau pejabat yg ditunjuk utk itu mengadakan
sabungan ayam atau jangkrik di jalan umum atau di pinggirnya, maupun di tempat
yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, diancam dengan pidana kurungan
paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima
rupiah.
PASAL 548 :
Barangsiapa tanpa wenang, membiarkan unggas ternaknya berjalan di kebun, di
tanah yg sudah ditaburi, ditugali atau ditanami, diancam dengan pidana denda
paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.
KUHAP
PASAL 6
(1) Penyidik adalah :
a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU
PASAL 7
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai
wewenang sesuai dengan UU yang menjadi dasar hukumnya masing-masing…...
PASAL 108
(1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban
peristiwa yang mrpkn tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau
pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan
(2) …. dst
(3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui
tentang terjadinya peristiwa yang mrpk tindak pidana wajib segera melaporkan hal
itu kepada penyelidik atau penyidik
KEBERHASILAN PEMBERANTASAN PENYAKIT AVIAN
INFLUENZA (AI) SANGAT TERGANTUNG KEPADA :
KONSISTENSI PEJABAT YG BERWENANG
KONSISTENSI APARAT PEMERINTAH (PNS)
KONSISTENSI APARAT PENEGAK HUKUM
KONSISTENSI MASYARAKAT
Pelaksanaan tindakan pemusnahan yang dilakukan oleh petugas
(karantina) dan atau PNS hendaknya dapat ditindaklanjuti dengan
penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Tindakan pemusnahan yang dilakukan terhadap media pembawa
penyakit AI harus dibarengi dengan tindakan perlakuan terhadap
orang, alat angkut, peralatan, air, atau pembungkus yang diketahui
atau diduga turut membawa penyakit AI.