Transcript Tindak Pidana Tertentu

HARYANTO DWIATMODJO, SH. MHum
Materi Mata Kuliah
Tindak Pidana Tertentu (TPT)
1.
Kejahatan terhadap Kesusilaan (Misdrijven Tegen De Zeden).
2.
Delik terhadap Harta Kekayaan (Vermorgens Delicten).
3.
Kejahatan Terhadap Tubuh/Badan Manusia (Misdrijven Tegen het
Lijf).
4.
Kejahatan terhadap Jiwa Manusia (Misdrijven Tegen het Leven).



Kejahatan yang ditujukan terhadap Jiwa Manusia pada umumnya
Kejahatan yang ditujukan terhadap Jiwa seorang Anak/Bayi
Pengguguran Kandungan (Abortus Provocatus)
5. Kejahatan yang mebahayakan Keamanan Umum bagi Orang
atau Barang.
GBPP MATA KULIAH TPT
 Mata Kuliah
 Kode
 Pngg. Jawab
: TINDAK PIDANA TERTENTU
: HKK 30..
: HARYANTO DWIATMODJO, SH, MHum
 Diskripsi : Mata kuliah ini membahas isi pasal-pasal yang ada dalam
Buku II (misdrijven) maupun Buku III (overtredringen) Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat perumusan delikdelik khusus (speciale delicten) yang melanggar berbagai
kepentingan yang dilindungi oleh hukum ( rechtsbelangen); yaitu
baik kepentingan individu-individu, kepentingan masyarakat serta
kepentingan negara.
 TIU : Setelah mengikuti kuliah pd akhir Semester mahasiswa mampu
menganalisis berbagai kasus kejahatan maupun pelanggaran
berbagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum ( rechtsbelangen)
Dalam
Perkawinan
(Ps. 288 )
Normal
Di luar
Perkawinan
Dengan
Persetujuan
(Ps. 284; 287)
Tanpa
Persetujuan
(Ps. 285; 286 )
Sexual
Intercourse
Homosexual
(Ps. 292)
Abnormal
Incest/Pbt.Sumbang
(Ps. 294)
Pengaturannya dalam KUHP :
● Titel XIV Buku II KUHP
Kejahatankejahatan melanggar kesopanan
● Titel VI Buku III KUHPPelanggaranpelanggaran tentang kesopanan
 Prof . Wiryono dlm. Bukunya mempertanyakan mengapa
digunakan kata “melanggar” dalam Buku II titel XIV sedangkan
dalam Buku III titel VI digunakan kata “tentang” padahal tidak
ada perbedaan sifat diantara kedua titel itu tetapi masingmasing sama-sama memuat dua macam tindak pidana, yaitu :
 Ke 1. Tindak pidana melanggar kesusilaan (Zedelijkheid)
 Ke 2. Tindak pidana melanggar kesopanan (Zeden) yang
bukan kesusilaan.
 Kejahatan-kejahatan yang masuk golongan 1 termuat
dalam Pasal 281 s/d 299 KUHP
 Kejahatan-kejahatan yang masuk golongan 2 termuat
dalam Pasal 300 s/d 303 KUHP
 Pelanggaran-pelanggaran yang masuk golongan 1
termuat dalam Pasal 532 s/d 535 KUHP
 Pelanggaran-pelanggaran yang masuk golongan 2
termuat dalam Pasal 536 s/d 547 KUHP
 Kesusilaan itu dipengaruhi oleh agama, kebudayaan
adat istiadat sebagaimana yang terdapat dalam
masyarakat dan (: Pak Wiryono menambahkan )
khususnya sedikit banyak mengenai kelamin (sex)
seseorang
 Sedangkan “kesopanan” (zeden) pada umumnya
mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan
antar anggota masyarakat.
Enam ABG yang dipaksa melayani pria hidung belang
 Kesusilaan
yang dilanggar adalah apa yang dirasakan
sebagai rasa susila oleh masyarakat atau setiap orang dalam
masyarakat tertentu.
 Artinya kalau perasaan susila kitapun menjadi tersinggung
dengan perbuatan atau tingkah laku orang itu maka
orang itu juga telah melanggar kesusilaan sebagaimana
masyarakat waktu itu pun menjadi tersinggung.
Dan rasa susila itu kebanyakan menjadi tersinggung justru
karena perbuatan orang itu dilakukan “di muka umum” atau
“dihadiri oleh orang”.
 Sifat-sifat merusak kesusilaan terhadap perbuatan tertentu itu
tergantung pendapat umum pada waktu dan tempat itu. tanpa
kemauannya”.
Misalnya :
2. Mandi
1. Suami Isteri yg sedang berhubungan
 Pengertian “dimuka umum” : tidak harus di tempat-
tempat umum seperti : jalan, pasar, akan tetapi juga
meliputi tempat yang perbuatannya itu dapat dilihat
dari tempat umum.
 Dihadiri orang lain diluar kemauannya
 Kata “hadir” diartikan secara luas yaitu meliputi semua
perbuatan yang dapat dilihat orang yang ada di situ
tanpa kemauan orang itu.
Misalnya : bersetubuh yang kelihatan dari jalan.
 Sedangkan hadir diluar kemauannya
tidak mungkin ada apabila atas inisiatif
orang itu sendiri ingin melihat sesuatu
hal.
 Kriteria yang dapat membuat orang lain
tersinggung perasaan kesopanannya tidak
menunjuk pada adanya kehadiran secara
fisik dari orang-orang yang melihat di situ,
tetapi adanya kemungkinan orang lain itu
melihat perbuatan-perbuatan tersebut.
 Orang tersebut harus sengaja merusak kesopanan
(kesusilaan) umum artinya perbuatan merusak
kesopanan (kesusilaan) umum sengaja dilakukan di
tempat yang dapat dilihat atau dihadiri atau didatangi
orang banyak.

Sengaja merusak kesopanan di muka orang lain (tidak
perlu orang banyak, cukup seseorang) yang hadirnya di
situ tanpa kemauannya sendiri. Dan orang lain ini tidak
menghendaki adanya perbuatan itu.
 Wiryono mempertanyakan mengapa dalam KUHP
Belanda tidak disyaratkan kesengajaan, sedangkan dalam
KUHP Indonesia harus ada unsur kesengajaan.
 Beliau memaklumi apabila unsur kesengajaan ini tidak
ada atau tidak dimuat dlm KUHP Indonesia sebab orangorang yang mandi di pinggir sungai (mekong) akan
dikenai Pasal 281 KUHP juga . Untuk menghindari
penghukuman bagi mereka maka dalam KUHP Indonesia
ditambahkan “unsur kesengajaan” .
 Porno
:
Melanggar kesusilaan atau cabul
 Grafi
:
Tulisan, gambar, patung
 Pornografi :
Berarti tulisan, gambar atau patung
barang sesuatu yang pada umumnya berisi
atau menggambarkan sesuatu hal yang
menyinggung rasa susila dari orang yang
membaca atau melihatnya.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI
Pasal 1 :
Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto,
tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi,
kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan
lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi
dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat
kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar
norma kesusilaan dalam masyarakat.
 Ada 3 kelompok perbuatan yang dilarang oleh ketentuan
Pasal 282 ayat (1) KUHP :
1.
Menyiarkan, mempertunjukkan pada umum atau
menampilkan suatu gambar, tulisan atau barang.
2. Membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung,
membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar
atau barang dsb untuk disiarkan, dipertontonkan atau
ditempelkan secara terang-terangan.
3. Dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan
sesuatu tulisan menawarkan tulisan, gambar atau
barang, menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau
barang itu dapat diperoleh.
 Perbedaan antara Pasal 282 ayat 1 dan ayat 2 KHUP
adalah:
a. Ayat 1
: orang yang berbuat harus mengetahui
bahwa isinya dsb. itu melanggar kesopanan.
b. Ayat 2 orang tersebut tidak perlu mengetahui bahwa
isinya dsb. itu melanggar kesopanan, sudah cukup
apabila yang bersangkutan itu patut menduga-duga
(culpa) bahwa tulisan itu isinya dapat melanggar
perasaan kesopanan.
 “Sifat cabul atau porno ini juga ditentukan oleh pendapat
umum yang berlaku, tiap-tiap peristiwa harus ditinjau
sendiri-sendiri dan tentunya amat tergantung pada adat
istiadat lingkungan itu.
misalnya : turis asing yang berjalan ke pantai Kuta
Bali
untuk mandi matahari yang dari hotel sudah dengan
pakaian renang atau pantai.
 Dalam perkembangannya terutama di kota-kota besar di
Indonesia mulai diterima tulisan atau gambar-gambar atau
patung atau benda-benda lain yang memang sengaja
dibuat namun dimaksudkan untuk kepentingan seni;
barang-barang Souvenir
Beberapa Arrest Hoge Raad di Negeri Belanda :
1. Arrest HR 21 April 1908 : Kartu Pos yang bergambar laki-laki
dalam posisi memeluk perempuan-perempuan setengah
telanjang adalah cabul/porno.
2. Arrest HR 29 Maret 1909 : menentukan bahwa daftar-daftar
buku yang menyebutkan titel-titel dari buku-buku itu dalam
kalimat sedemikian rupa sehingga menimbulkan rangsangan
sexual adalah cabul/porno.
3. Arrest HR 21 November 1927
: menentukan bahwa gambar
seorang perempuan setengah telanjang dimana buah dadanya
tidak tertutup serta kelihatan puting susunya dalam sikap
tertentu yang merangsang, digolongkan sebagai gambar porno.
Mempertunjukkan :
◊ Maksudnya adalah segala perbuatan yang dimaksudkan
untuk menempatkan / menggantungkan suatu tulisan /
gambar, sedangkan melekatkan / menempelkan
adalah menempatkan sesuatu lukisan/gambar pada
suatu benda yang lain.
 Pasal 283 KUHP ( Sudah di Dekriminalisasi)
Tindak pidana yang dilarang Seperti yg diatur Pasal 282
KUHP, hanya dalam pasal ini
Ditambah tentang alat-alat untuk mencegah kehamilan
atau menggugurkan kandungan.
ZINAH (Overspel /Adultery)
Pasal 284 KUHP
 Zinah adalah persetubuhan antara laki-
laki/perempuan yang telah menikah dengan
perempuan/laki-laki yang bukan istri/suaminya.
 Persetubuhan mana harus dilakukan atas dasar suka
sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu
pihak. Apabila ada paksaan maka salah satu pihak
(yang dipaksa) tidak dapat dianggap melakukan
kejahatan tetapi sebaliknya bahkan menjadi obyek
kejahatan (perkosaan).
 Persetubuhan : bertemunya anggota kelamin laki-
laki dengan perempuan yang biasa dilakukan untuk
mendapatkan keturunan.
 (Menurut Susilo sebagaimana dimaksud Arrest HR 5
Februari 1912 : anggota kelamin laki-laki disamping
masuk ke dalam anggota kelamin perempuan
disyaratkan harus mengeluarkan mani).
Menurut Hukum Barat “perbuatan zinah” adalah hubungan
(sexual intercourse)
yang : dalam hubungan
1.kelamin
Kedua-duanya
masih terikat
perkawinan dengan teman kawinnya masing-masing.
2. Salah satu pihak dari padanya yang bersuami/beristri
dengan pihak yang masih janda/gadis, bujangan/duda.
Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam : perbuatan
zinah adalah setiap hubungan kelamin di luar
perkawinan.
 Zinah sebagai perbuatan pidana baru dapat dituntut jika
ada pengaduan dari suami/istri yang dirugikan (
termasuk Delik Aduan Absolut).
 Dalam hal delik aduan ini ada pertentangan antara
kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat
dan di sini kitapun melihat adanya penghargaan dari
pembentuk UU pada kepentingan individu ini.
 Pengaduan atas perbuatan zina dapat dicabut/ditarik
kembali ? Bisa selama pemeriksaan dalam sidang
pengadilan
belum dimulai.
 Kenyataannya dalam praktek : bahwa hakim selalu
memberi kesempatan pada pihak pengadu yakni
suami/istri yang dirugikan itu akan tetap meneruskan
pengaduannya itu atau mencabutnya.
 Keputusan perdata terhadap kasus perceraian atas dasar
perbuatan zinah yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang pasti/tetap, sekali-kali tidak dapat digunakan
sebagai alat bukti dalam proses perkara pidananya (:zinah),
bahwa telah terjadi tindak pidana perzinahan.
 Hak penuntutan delik perzinahan akan hapus/ hilang
karena Verjaring, dalam waktu 6 th sejak delik itu
dilakukan. Namun hak penuntutan tersebut tidak
menangguhkan Verjaring/daluwarsa karena adanya proses
perdata (perceraian) yang mendahuluinya.
PERKOSAAN UNTUK BERSETUBUH (VERKRACHTING) Pasal 285
KUHP
 Verkrachting dalam bahasa Indonesia diterjemahkan
dengan “perkosaan” saja. ( Terjemahan ini hanya mengenai
nama tindak pidana ).
 Prof. Wiryono menganggap terjemahan itu tidak tepat,
sebab Verkrachting dalam pengertian orang-orang Belanda
adalah perkosaan untuk bersetubuh.
 Penggunaan paksaan/kekerasan atau ancaman terhadap
wanita untuk bersetubuh dengannya di luar perkawinan
merupakan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan
pasal ini.
 Mirip dengan perbuatan ygang diatur dalam k Pasal 285
KUHP ini adalah Pasal 289 KUHP : “dengan kerasan atau
ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau
membiarkan dirinya dilakukan perbuatan cabul
(ontuchtige handlingen).
 Perbuatan Cabul : segala perbuatan yang melanggar
kesusilaan/kesopanan sebagaimana diatur Pasal 289
KUHP adalah pengertian umum yang meliputi pula
perbuatan persetubuhan sebagaimana diatur dalam Pasal
285 KUHP.
Perbedaan Pasal 285 KUHP dan Pasal 289 KUHP :
 Perkosaan untuk bersetubuh - hanya dapat dilakukan oleh
seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedang
perkosaan untuk berbuat cabul juga dapat dilakukan oleh
seorang perempuan terhadap seorang laki-laki.
 Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan di
luar perkawinan, sehingga seorang suami boleh saja
memperkosa istrinya untuk bersetubuh, sedang perkosaan
untuk berbuat cabul juga dapat dilakukan di dalam
perkawinan, sehingga tidak boleh seorang suami memaksa
istrinya untuk berbuat cabul aau seorang istri memaksa
suaminya untuk cabul.
HOMOSEXUAL
Pasal 292KUHP
 Kejahatan
ini dilakukan oleh orang dewasa terhadap orang
yang belum dewasa.
 Jadi dua orang yang semua belum dewasa atau sebaliknya
dua orang yang sama-sama dewasa melakukan perbuatan
tersebut tidak dapat dihukum
 Yang diancam hukuman hanyalah perbuatan cabul dari
orang yang dewasa terhadap orang yang belum dewasa.
Meskipun perbuatan ini selalu harus dilakukan oleh dua
orang secara bersama-sama (homo/lesbi) namun yang
dihukum hanyalah seorang saja yaitu mereka yang sudah
dewasa.
 Rasio dari ketentuan ini sebenarnya adalah untuk
melindungi kepentingan dari orang yang belum dewasa
terhadap perbuatan-perbuatan a moral yang dilakukan
orang dewasa, sehingga kesehatan jiwa orang yang belum
dewasa itu akan terganggu sebagai akibat perbuatan
homosexual itu.
 Menurut Wiryono ketentuan ini ganjil yaitu dengan
dibolehkannya homosexual ini untuk dua orang yang
belum dewasa. Karenanya ketentuan Pasal 292 KUHP ini
memang demikian (baca lagi). Oleh karena itu menurut
Wiryono, homosexual dijadikan tindak pidana saja tanpa
pembatasan.