Transcript DASAR-DASAR YANG MENIADAKAN HUKUMAN

DASAR-DASAR YANG MENIADAKAN
HUKUMAN DAN PENUNTUTAN
PERBEDAAN STRAFUITSLUITINGS
GRONDEN DAN
VERVOLGINGSUITSLUITING GRONDEN
• KEADAAN DIMANA HAKIM TIDAK DAPAT
MENGADILI SEORANG PELAKU SEHINGGA IA
PUN TIDAK DAPAT MENJATUHKAN SUATU
HUKUMAN TERHADAP PELAKU
• KEADAAN DIMANA PENUNTUT UMUM TIDAK
DAPAT MELAKUKAN SUATU PENUNTUTAN
TERHADAP SEORANG PELAKU
VERVOLGING...
1. Di dalam Bab I Pasal 2-3 dan 7-9 KUHP
2. Bab V pasal 61 – 62 KUHP penerbit dan
pencetak tidak dapat dituntut dst..
3. Bab VII Pasal 72 tentang clacht delik yang
tidak ada unsur pengaduan
4. Bab VIII pasal 82 bahwa pembayaran denda
setinggi-tingginya secara sukarela pada
pelanggaran-pelanggaran pasal 76 KUHP..
Tambahan Vervolging..
1. Pasal 166 KUHP : Ketentuan ketentuan
pidana dalam pasal-pasal 164-165 itu tidak
dapat diberlakukan bagi mereka yang dengan
pemberitahuan tersebut dapat
mendatangkan bahaya penuntutan bagi
dirinya sendiri...
2. Pasal 221 ayat 2 : ketentuan-ketentuan ini
tidak dapat diberlakukan bagi mereka yang
tidaklah melakukan tindakan sebagaimana
yang dimaksud untuk mencegah atau
menghindarkan bahaya penuntutan bagi
salah seorang saudaranya yang sedarah....
3. Pasal 284 (2) : Tidak ada suatu
penuntutanpun kecuali ada pengaduan dari
suami yang terhina
STRAFSUITSUITING...
1. BAB III Pasal 44 orang yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan
2. Bab III Pasal 48 tidak dapat dihukum dalam
hal overmacht
3. Bab III Pasal 49 (1) tidak dapat dihukumnya
orang yang melakukan suatu noodweer
4. Bab III Pasal 49 (2) tidak dapat dihukum
orang yang melakukan suatu noodweer
excess
STRAFUISLUITING...
5. Bab III Pasal 50 tidak dapat dihukum suatu
perbuatan untuk melaks perintah UU
6. Bab III Pasal 51 (1) melakukan suatu tindakan
melaksanakan suatu Ambtelijke bevel atau
suatu perintah jabatan yang berwenang
7. Bab III Pasal 51 (2) Perintah jabatan yang tidak
berwenang asalkan dengan itikad baik..
8. Bab V Pasal 59 : pengurus dan komisaris tdk
dapat dihukum apabila terjadi pelanggaran
diluar pengetahuannya
Tindakan yang tidak dihukum
1. Tindakan penghukuman yang didasarkan
pada hak mendidik para orang tua, wali dan
guru dengan batas-batas tertentu
2. Tindakan yang bersumber pada jabatan para
dokter ahli apotek, kebidanan, dan lain-lain
3. Tindakan yang telah mendapat persetujuan
terlebih dahulu dari pihak-pihak yang
dirugikan di dalam peristiwa tertentu
4. Tindakan yang berdasarkan pada lembaga
zaakwarneming (ps 1354 BW)
Tindakan..
5. Materiiel Wed : atau tidak adanya unsur
melanggar hukum secara material pada suatu
tindakan
6. Tidak adanya suatu unsur schuld (avas) pada
seseorang
Contoh dalam Pasal
1. Pasal 310 (3) KUHP berbunyi : menista
dengan lisan ataupun dengan tulisan itu tidak
ada, apabila pelakunya telah melakukan
tindakan tersebut untuk kepentingan umum
atau untuk membela diri karena terpaksa.
2. Pasal 163bis ayat (2) ketentuan ini tidak
berlaku baginya apabila kejahatan ataupun
percobaan untuk melakukan kejahatan telah
tidak terjadi yang disebabkan oleh keadaan
yang bergantung pada kemauannya.
1. Ontorekeningsvatbaarheid dan
Ontoerekenbaarheid
Pasal 44 ayat (1):
Tidak dapat dihukum barangsiapa melakukan
suatu perbuatan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan padanya, oleh karena
pertumbuhan akal sehatnya yang tidak
sempurna atau karena gangguan penyakit
pada kemampuan akal sehatnya
Ontorekeningsvatbaar
• 1. Pertumbuhan yang tidak sempurna dari
kemampuan akal sehatnya
• 2. Gangguan Penyakit pada kemampuan akal
sehatnya
Pembuktian di sidang pengadilan adalah
menjadi tugas hakim
Ontorekendbaarheid
Hal tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuatu
tindakan pada pelakunya.
Dari dalam diri si pelaku :
- Keadaan yang tidak normal (kemampuan) jiwa
dari si pelaku
- Usia yang sangat muda
Dari luar diri si pelaku..
Ontorekendbaarheid
Dari Luar diri si pelaku :
- Overmacht (keadaan terpaksa)
- Noodweer (Pembelaan diri karena terpaksa)
- Wettelijk Voorscrift (peraturan perundangundangan)
- Ambtelijk bevel (perintah jabatan)
Verminderde
Ontorekeningsvatbaar
• Kurang dapat dipertanggungjawabkannya
seseorang atas tindakan-tindakannya.