Transcript SOSIALISASI UU No.22 TH 2009

EDUKASI
ENGINERING
3E + 1i
ENFORCEMENT
REGISTRASI/IDENTIFIKASI
KOMUNIKASI
PUSAT
K3i
KOORDINASI
KODAL
INFORMASI
TUGAS
POLRI
DIBIDANG
LLAJ
FORUM
KOORDINATOR
PUSDAL SISINFO LLAJ
KAM SEL
PENGGUNAAN JALAN
REKOMENDASI
TRAYEK
ANGKUTAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI
+ TEKHNOLOGI
KORWAS
PPNS
JALAN
2
DAMPAK LALIN
1. WUJUD + HAR
KAMSELTIBCAR
LANTAS
2. TURUNKAN LAKA,
KAT KESELAMATAN
3. BUDAYA TERTIB
BERLALU LINTAS
4. KAT KUALITAS YAN
PUBLIK
TERWUJUDNYA
PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG AMAN,
SELAMAT, TERTIB, LANCAR DAN TERPADU DENGAN MODA ANGKUTAN
LAIN UNTUK MENDORONG PEREKONOMIAN NASIONAL, MEMAJUKAN
KESEJAHTERAAN UMUM, MEMPERKUKUH PERSATUAN DAN KESATUAN
BANGSA, SERTA MAMPU MENJUNJUNG TINGGI MARTABAT BANGSA
ETIKA BERLALU LINTAS DAN BUDAYA BANGSA
PENEGAKAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT.
3
MEMBINA DAN
MENYELENGGARAKAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
YANG AMAN, SELAMAT, TERTIB
DAN LANCAR
MELIPUTI KEGIATAN
4
5
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB III
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
BAB IV
PEMBINAAN
BAB VI
JARINGAN LL DAN AJ
BAB XI
KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
LL & AJ
BAB XII
DAMPAK
LINGKUNGAN
BAB VII
KENDARAAN
BAB XIII
PENGEMBAN
GAN INDUSTRI DAN TEKNOLOGI SARPRAS LLAJ
BAB VIII
PENGEMUDI
BAB IX
LALU LINTAS
BAB XV
BAB XIV
KECELAKAAN
LALU LINTAS
BAB V
PENYELENGGARAAN
PERLAKUAN KHUSUS BAGI
PENYANDANG
CACAT, MANULA,
ANAK2, WANITA
HAMIL, DAN ORANG
SAKIT
BAB XVI
SISTEM
INFORMASI
DAN
KOMUNIKASI
LL & AJ
BAB XIX
PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN
PELANGGARAN LL & AJ
BAB XX
KETENTUAN PIDANA
BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
6
BAB X
ANGKUTAN
BAB XVII
SUMBER
DAYA
MANUSIA
BAB XVIII
PERAN
SERTA MASYARAKAT
GAKKUM
7
1. PENYIDIKAN TP LLAJ DILAKUKAN OLEH :
a.
PENYIDIK POLRI
b.
PPNS
2. PENYIDIK POLRI DIBIDANG LLAJ SEBAGAIMANA
DIMAKSUD PADA AYAT (1) a TDR ATAS :
a.
PENYIDIK
b.
PENYIDIK PEMBANTU
8
KEWENANGAN POLRI
(Pasal 260 UU No. 22 Th.2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
MEMBERHENTIKAN, MELARANG DAN MENYITA RANMOR YG DIDUGA MELANGGAR
RIKSA RANMOR
MEMINTA KETERANGAN DR PENGEMUDI, PEMILIK DAN/ATAU PERUSAHAAN ANG
UMUM
MELAKUKAN SITA THD SIM, RANMOR MUATAN, STNKB, STCKB DAN/ATAU TANDA
LULUS UJI SBG BB
MELAKUKAN PENINDAKAN THD TP GAR ATAU KEJAHATAN LALIN
MEMBUAT DAN MENANDATANGANI BA RIKSA
MENGHENTIKAN PENYIDIKAN JIKA TIDAK TERDAPAT CUKUP BUKTI
MELAKUKAN PENAHANAN BERKAITAN DG TP KEJAHATAN LANTAS
TINDAKAN LAIN MENURUT HUKUM SCR BERTANGGUNG JAWAB
9
10
PERIKSA MENURUT ACARA PERIKSA CEPAT
DPT DILAKSANAKAN TANPA KEHADIRAN PELANGGAR
PELANGGAR DPT MENITIP DENDA KEPADA BANK YG
DITUNJUK PEMERINTAH
DENDA YG DITITIP KEBANK SEBESAR DENDA MAKSIMAL
KELEBIHAN DENDA SETELAH SIDANG HARUS DIBERITAHUKAN
KEPADA PELANGGAR
KELEBIHAN TITIPAN DENDA TILANG DIBANK
1 (SATU) TAHUN TIDAK DIAMBIL AKAN DISETORKAN KEKAS NEGARA
DENDA TILANG
SEBAGIAN DIALOKASIKAN SEBAGAI
INSENTIF BAGI PETUGAS POLRI & PPNS YG
MELAKS GAKKUM DIJALAN
PNBP
11
KLASIFIKASI PELANGGARAN YG DAPAT DITINDAK
DENGAN MENGGUNAKAN TILANG (ACARA CEPAT)
BERDASARKAN ANCAMAN HUKUMAN
PELANGGARAN
RINGAN
27 PASAL
51
PSL
PELANGGARAN
SEDANG
20 PASAL
PELANGGARAN
BERAT
4 PASAL
denda
denda
RP.100.000,00
RP.250.000,00
RP.500.000,00
RP.750.000,00
denda
RP.1.000.000,00
RP.3.000.000,00
12
Pasal 106 Ayat (8) UU No 22 tahun 2009 Ttg LLAJ di jelaskan
bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan
penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang
memenuhi standar indonesia
Pasal 291 Ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 Ttg LLAJ dijelaskan
bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak
mengenakan helm standar nasional indonesia sebagaimana
yang di maksud dalam Pasal 106 Ayat ( 8 ) di pidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling
banyak Rp 250.000,00 - ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )
13
Pasal 291 Ayat ( 2 ) UU No 22 tahun 2009 Ttg
LLAJ di jelaskan bahwa setiap orang yang
mengemudikan sepeda motor yang membiarkan
penumpangnya
tidak
mengenakan
helm
sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 Ayat ( 8
) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1
bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00
( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ).
14
1.
2.
3.
4.
5.
Tahun 2005
Tahun 2006
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
= 191.606
= 170.077
= 310.516
= 546.122
= 415.353
1. Januari
2. Pebruari
= 5.964
= 17.578
15
NO
TAHUN
JML KEJD
KORBAN
MD
LB
1
2005
743
735
2
2006
8.865
1.427 1.677 11.392
3
2007
11.370
1.812 2.071 15.324
4
2008
9.964
1.429 2.065 12.987
5
2009
7.907
1.169 1.368 10.341
16
683
LR
594
NO
BULAN
JML
KEJD
KORBAN
MD
LB
LR
1
JANUARI
937
100
132
1.230
2
PEBRUARI
726
103
93
961
17
TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ
(Pasal 267 UU No. 22 Th.2009)
(1) SETIAP PELANGGARAN DIBIDANG LLAJ DIPERIKSA
MENURUT ACARA PEMERIKSAAN CEPAT DAPAT DIKENAI
PIDANA DENDA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN
(2) ACARA PEMERIKSAAN CEPAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PADA AYAT (1) DAPAT DILAKS TANPA KEHADIRAN
PELANGGAR
(3) PELANGGAR YG TDK DPT HADIR SEBAGAIMANA
DIMAKSUD PD AYAT (2) DPT MENITIPKAN DENDA PD
BANK YG DITUNJUK OLEH PEMERINTAH
(4) JUMLAH DENDA YG DITITIPKAN KPD BANK
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PD AYAT (3) SEBESAR
DENDA MAKSIMAL YG DIKENAKAN UNTUK SETIAP
PELANGGARAN LLAJ
(5) BUKTI PENITIPAN UANG DENDA WAJIB DILAMPIRKAN
DALAM BERKAS BUKTI PELANGGARAN
18
DENDA TILANG
(Pasal 268 UU No. 22 Th.2009)
(1)
DALAM
HAL
PUTUSAN
PENGADILAN
MENETAPKAN PIDANA DENDA LEBIH KECIL
DRPD UANG DENDA YG DITITIPKAN, SISA
UANG DENDA HARUS DIBERITAHUKAN
KPD PELANGGAR UNTUK DIAMBIL
(2)
SISA
UANG
DENDA
SEBAGAIMANA
DIMAKSUD PADA AYAT (1) YG TIDAK
DIAMBIL DALAM WAKTU 1 (SATU)
TAHUN SEJAK PENETAPAN PUTUSAN
PENGADILAN DISETOR KE KAS NEGARA
19
(1) PENYIDIK
WAJIB
MENGIDENTIFIKASI
DAN
MENGUMUMKAN BENDA SITAAN RANMOR YG BELUM
DIKETAHUI PEMILIKNYA MELALUI MEDIA MASSA
(2) PENGUMUMAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
MENYEBUTKAN
CIRI-CIRI
RANMOR,
PENYIMPANAN DAN TGL PENYITAAN
AYAT (1)
TEMPAT
(3) PENGUMUMAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1)
HARUS DILAKUKAN PALING SEDIKIT 1 (SATU) KALI
DLAM 6 (ENAM) BULAN
(4) BENDA SITAAN RANMOR SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PADA AYAT (1) SETELAH LEWAT WAKTU 1 (SATU) TAHUN
DAN BELUM DIKETAHUI PEMILIKNYA DAPAT DILELANG
UNTUK
NEGARA
BERDASARKAN
PENETAPAN
PENGADILAN
20
SEKIAN
Terima Kasih
21