SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1. 1. UU UU nomor nomor 11 Tahun Tahun 2011 2011 tentang tentang Perumahan Perumahan dan dan Kawasan Kawasan Permukiman; Permukiman; dan dan 2. UU nomorTahuntentang Rumah Susun UU NOMORTAHUNTENTANG RUMAH SUSUN 2.
Download ReportTranscript SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1. 1. UU UU nomor nomor 11 Tahun Tahun 2011 2011 tentang tentang Perumahan Perumahan dan dan Kawasan Kawasan Permukiman; Permukiman; dan dan 2. UU nomorTahuntentang Rumah Susun UU NOMORTAHUNTENTANG RUMAH SUSUN 2.
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1. 1. UU UU nomor nomor 11 Tahun Tahun 2011 2011 tentang tentang Perumahan Perumahan dan dan Kawasan Kawasan Permukiman; Permukiman; dan dan 2. UU nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun UU NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN 2. UU nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Disampaikan pada Kegiatan Penyebarluasan Perundang-Undangan Bidang Pekerjaan DISAMPAIKAN PADA PELATIHANPeraturan PENINGKATAN KAPASITAS PENYIDIK Umum dan Bidang Terkait dalam TINDAK rangka PIDANA Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang PADA DIREKTORAT TERTENTU BARESKRIM POLRI Pekerjaan JAKARTA, Umum dan 06Perumahan MEI 2015 Rakyat. Pontianak, 4 Juni 2015 DEDY S BUDISUSETYO KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM & KEPEGAWAIAN eks. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 6 20 15 6 PP 88/2014 ttg Pembinaan Penyelenggaraan PKP 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN General BAB I KETENTUAN UMUM Main Substance BAB VII PENGELOLAAN Supporting Element BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB IV PERENCANAAN BAB VIII PENINGKATAN KUALITAS BAB XI TUGAS DAN WEWENANG BAB VI PENGUASAAN, PEMILIKAN, DAN PEMANFAATAN BAB V PEMBANGUNAN BAB X KELEMBAGAAN BAB IX PENGENDALIAN BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN BAB XIII PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN Law Enforcement BAB III PEMBINAAN BAB XIV PERAN MASYARAKAT BAB XV LARANGAN BAB XVI PENYELESAIAN SENGKETA Additional Regulation BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVIII KETENTUAN PIDANA BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Definisi Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagianbagian yang distrukturkan secara fungsional baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuansatuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapai dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. TUJUAN PENYELENGARAAN RUMAH SUSUN 1. Mewujudkan rumah susun layak huni dan terjangkau. 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah. 3. Menyelesaikan pemukiman kumuh. 4. Memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman. 5. Memberdayakan pemangku kepentingan dibidang pembangunan rumah susun. 6. Memenuhi kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau. 7. Pemberian kepastian hukum 6 Ilustrasi bagian-bagian pada rumah susun p 7 PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Lembaga Perencanaan TUGAS & WEWENANG Penjamin Pembangunan Penguasaan dan pemanfaatan Pengelolaan Pemeliharaan dan perawatan Pengendalian Pemerintah PemProv PemKab/Kot Kelembagaan Pendanaan dan sistem pembiayaan KEBIJAKAN Peran masyarakat Badan Pelaksana (Pasal 72) FUNGSI •Pelaksanaan pembangunan •Pengalihan kepemilikan •Distribusi (terkoordinasi & terintegrasi) RUSUN UMUM & RUSUN KHUSUS • Menetapkan • Melaksanakan • Mengawasi • Memfasilitasi (Pasal 79-Pasal 85) MBR 8 TUJUAN PENYELENGARAAN RUMAH SUSUN 1. Mewujudkan rumah susun layak huni dan terjangkau. 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah. 3. Menyelesaikan pemukiman kumuh. 4. Memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman. 5. Memberdayakan pemangku kepentingan dibidang pembangunan rumah susun. 6. Memenuhi kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau. 7. Pemberian kepastian hukum PEMBANGUNAN PENGUASAAN Tanggung Jawab &Pembangunan Dimiliki Disewa Dimiliki Disewa • Pelaku pembangunan rumah susun komersial Pinjam pakai wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) Sewa dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun. Pinjam pakai • Kewajiban tersebut dapat dilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial pada Sewa, atau kabupaten/kota yang sama. Sewa Beli Rumah Susun dapat dibangun di atas tanah : Hak Milik SHM SRS HGB atau HP di atas tanah negara HGB atau HP di atas hak pengelolaan Cara sewa atau SKBG kerjasama pemanfaatan Pemanfaatan BMN/D berupa tanah Tanah wakaf Kesesuaian dgn ikrar wakaf Pelaku wajib selesaikan status hak dulu Cara sewa atau kerjasama pemanfaatan Tidak sesuai BWI Prinsip syariah Rusun Umum RUMAH SUSUN, wajib memiliki: 1. Sertipikat Hak Tanah 2. Akta Perjanjian 3. IMB 4. Sertifikat Layak Fungsi 5. Gambar Denah Lantai 6. Pertelaan Proporsional Note: RUSUN diatas aset BMN/BMD tidak dapat diterbitkan SHM Sarurun (hanya dibuktikan dg SKBG) 12 Fasilitasi Pemda dalam rangka percepatan pembangunan Rusun Umum bagi MBR KEMUDAHAN PERIZINAN PEROLEHAN TANAH PENINGKATAN BAHAN BANGUNAN / PENGETAHUAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI & KETRAMPILAN BANTUAN TEKNIS/ PENDAMPINGAN SUMBER DANA STIMULAN BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DELEGASI UU NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN TERHADAP PERATURAN DAERAH Pembangunan RUSUN Persyaratan meliputi : Administratif Teknis Ekologis Pelaku Pembangunan Rencana Fungsi & Pemanfaatan Rusun Harus mendapatkan izin dari Bupati/Walikota. PERATURAN DAERAH Pengubahan Fungsi & Pemanfaatan Rusun Pasal 24 14 LANJUTAN Peningkatan Kualitas RUSUN Pemilik Sarusun meliputi : 1. Tidak laik fungsi & tidak dapat diperbaiki 2. Dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan/lingkungan Harus mendapatkan izin dari Bupati/Walikota. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Dapat diprakarsai oleh : • Pemilik sarusun (Rusun Umum) • PPPSRS (Rusun Komersial) • Pemerintah,Pemda/ Pemilik (Rusun Sewa & Khusus) • Pemeintah/Pemda (Rusun Negara) 15 JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM Larangan, Pasal 97 s/d 104 Sanksi Administratif, Pasal 107 s/d108 Sanksi Pidana, Pasal 109 s/d 117 1. Pelaku pembangunan rusun komersial dilarang mengingkari kewajiban membangun rusun umum sekurangnya 20% total luas lantai (penjara 2 tahun atau denda Rp. 20 M). 2. Pelaku pembangunan dilarang membuat PPJB (penjara 4 tahun atau denda Rp. 4 M) : a. Tidak sesuai yang diperjanjikan b. Belum ada kepastian status pemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan PSU, keterbangunan minimal 20% dan hal yang diperjanjikan 3. Setiap orang dilarang : a. Merusak/mengubah PSU b. Berbuat membahayakan orang lain/kepentingan umum dilingkungan rusun c. Mengubah fungsi dan pemanfaatan sarusun d. Mengalihfungsikan PSU, benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama. penjara 1 tahun atau denda Rp. 50 juta Membahayakan nyawa atau barang penjara 5 tahun atau denda Rp. 250 juta Lanjutan .... 1. Setiap orang dilarang : a. Membangun rusun diluar lokasi yang ditetapkan (penjara 2 tahun atau denda Rp. 2 M) b. Mengubah peruntukan lokasi rusun yang sudah ditetapkan c. Mengubah fungsi dan peruntukan rusun penjara 1 tahun atau denda Rp. 50 juta membahayakan nyawa/barang penjara 5 tahun atau denda Rp. 250 juta d. Menyewakan/mengalihkan kepemilikan sarusun umum (denda Rp. 150 juta) e. Menghalangi kegiatan peningkatan kualitas rusun (penjara 2 tahun atau denda Rp. 200 juta) 2. Setiap pejabat dilarang (penjara 5 tahun atau denda Rp. 5 M): a. Menetapkan lokasi berpotensi bahaya untuk pembangunan rusun b. Mengeluarkan IMB tidak sesuai lokasi peruntukan Dilakukan Badan Hukum : 1. 3 x pidana orang 2. Pidana tambahan : pencabutan ijin usaha & status Badan Hukum 18 Dedy S Budisusetyo, SH. MT. [email protected] http://www.kemenpera.go.id 081905013768 021-7200793 Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum dan Kepegawaian eks. Kementerian Perumahan Rakyat Jalan Raden Patah I nomor 1, lantai 2 wing 1 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan – 12110