Transcript hk pphat 1 - WordPress.com

A. Pengantar
Kondominium – Italia
Con (Bersama-sama)
Dominium (Pemilikan)
Inggris dan Amerika
Istilah / Pengertian
Rumah Susun
Joint Property
Singapura dan Australia
Strata Title
Istilah lain
Apartemen, Flat, Kondominium,
Rumah Susun
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
A. Pengantar
Upaya Pemenuhan Kebutuhan
Perumahan Yang Layak di
Lingkungan yang sehat
Tujuan Utama
Upaya Pengoptimalan
sumber daya yang berupa
tanah di perkotaan
Upaya mendorong
pembangunan pemukiman
yang berkepadatan tinggi
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
A. Pengantar
Rumah Susun Umum
Rumah Susun Khusus
Jenis Rumah Susun
Rumah Susun Negara
Rumah Susun Komersial
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
A. Pengantar
Hunian
Pembangunan
Rumah Susun
Bukan Hunian
Campuran
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
B. Pengaturan
UU No. 20 Tahun 2011
Sebagai
Ketentuan Pokok
Ketentuan
Peraturan Pemerintah No. 4 Th. 1988
sebagai
Peraturan Pelaksana
Perda setempat
Peraturan Daerah kota Surabaya
Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Rumah Susun.
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
B. Pengaturan
Ketentuan Lainnya
-Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan
Teknis Pembangunan Rumah Susun.
- Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara
Pengisian serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun.
- Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara
Pembuatan Buku Tanah serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah
Susun.
-Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 tentang
Pedoman Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun.
- Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 06/KPTS/BKP4N/1995
tentang Pedoman
Pembuatan Akta Pendirian, Anggaran Dasar, dan Anggaran
Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun.
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
C. Pengertian
Rumah Susun
Menurut UU No.20 tahun 2011 tentang rumah susun.
Rumah Susun diartikan sebagai berikut :
“Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam
suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan
secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan
merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan
digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi
dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
C. Pengertian
Bangunan Gedung Bertingkat
Dimiliki lebih dari 1 orang
Merupakan satuan-satuan
yang masing-masing dapat
Rumah Susun
dipergunakan secara terpisah
(satuan rumah susun)
Dilengkapi dengan :
A. Bagian bersama
B. Benda bersama
C. Tanah bersama
Dipergunakan untuk hunian,
Bukan hunian dan campuran
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
C. Pengertian
Rumah Susun
Dan penjelasannya adalah sebagai berikut :
“Rumah susun yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah istilah
hukum yang memberikan pengertian hukum bagi bangunan gedung
bertingkat yang senantiasa mengandung sistem pemilikan perseorangan
dan hak bersama yang penggunaannya untuk hunian atau bukan hunian,
secara mandiri ataupun terpadu sebagai suatu kesatuan sistem
pembangunan.”

4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
C. Pengertian
Hak Kepemilikan
Perorangan
Hak Kepemilikan
Atas Rumah Susun
Hak Kepemilikan
Bersama
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
C. Pengertian
Merupakan ruangan yang
dipergunakan secara sendiri-sendiri
(tempat tinggal/tempat usaha)
Hak Kepemilikan
Perorangan
Mempunyai luas dan batas yang
memisahkan dengan hak (ruangan)
milik orang lain dan bagian bersama
Tidak selalu dibatasi
dengan dinding
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
C. Pengertian
Bagian Bersama
Hak
Kepemilikan
Bersama
Benda Bersama
Nilai Perbandingan
Proporsional (NPP)
Tanah Bersama
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
C. Pengertian
Bagian
Bersama
Bangunan rumah susun yang dimiliki secara
tidak terpisah terpisah untuk pemakaian
bersama dalam satu kesatuan fungsi dengan
satuan-satuan rumah susun
Pondasi, Sloof
Dinding Struktur
Utama
Contoh Bagian
Bersama
Pintu Masuk dan
Tangga Darurat
Jalan masuk dan
keluar rusun
Koridor dan Selasa
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
C. Pengertian
Benda
Bersama
Benda yang bukan merupakan bagian dari
rumah susun, tetapi dimiliki bersama secara
tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
Jaringan air bersih
dan listrik
Jaringan gas
Contoh Benda
Bersama
Saluran pembuangan
air limbah
Lift dan eskalator
Taman dan
Pelataran Parkir
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
C. Pengertian
Tanah
Bersama
Sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak
bersama secara tidak terpisah yang diatasnya
berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dlm
persyaratan Ijin Bangunan
.
Hak Milik
Hak Guna Bangunan
Status Tanah
Hak Pakai Atas Tanah
Negara
Hak Guna
Bangunan Diatas
Hak Pengelolaan
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
C. Pengertian
8
NPP (Nilai
Perbandingan
Proporsional
Angka yang menunjukkan perbandingan
antara satuan rumah susun terhadap hak atas
bagian bersama, benda bersama dan tanah
bersama yang dihitung berdasarkan luas dan
nilai satuan rumah susun yang bersangkutan,
terhadap luas atau nilai bangunan rumah
susun
Perhitungan
NPP
NPP = Luas satuan Rumah Susun
x 100%
 Jumlah luas satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
D. Pembangunan Rumah Susun dan
Perolehan Hak Atas Tanahnya
Perizinan Usaha dari penyelenggara
rumah susun
Adanya Izin Lokasi
Perolehan Hak Atas Tanah
Prosedur
Pembangunan
Rumah Susun
Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah
Adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Adanya Sertipikat Laik Fungsi
Adanya Akta Pemisahan
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
D. Pembangunan Rumah Susun dan
Perolehan Hak Atas Tanahnya
Perolehan Hak
Atas Tanah
20
Menurut Pasal 1 Kepmen Agraria/ Kepala BPN No.
21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah
Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal
adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah
melalui pemindahan hak atau dengan cara
penyerahan atau pelepasan hak atas tanah dengan
pemberian ganti kerugian kepada yang berhak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
E. Tanda Bukti Kepemilikan
Tanda Bukti
Kepemilikan
Sertipikat Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun
Salinan Buku Tanah
Salinan Surat Ukur atas Tanah
Bersama
Gambar Denah Satuan Rumah
Susun ybs
14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
E. Tanda Bukti Kepemilikan
Contoh Sertipikat
15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
E. Tanda Bukti Kepemilikan
Pertelaan
Pengesahan Walikota
atau KDH TK II
Akta Pemisahan
Persyaratan
Penerbitan
Sertipikat Hak Milik
Sertipikat Laik
Fungsi
Sertipikat Tanah
Bersama
SK Walikota/ KDH TK II
Rekomendasi dari dinas terkait
antara lain :
1. Dinas PMK
Warkat lainnya
2. PLN
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Tenaga Kerja dan
Mobilitas Penduduk
5. Dinas Lingkungan
16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
F. Pemilikan Satuan Rumah Susun
Perorangan
WNI
Bank Negara
Hak Milik
Badan Hukum
yang ditunjuk
Pemilik
Sarusun
Status
Tanah
Bersama
Perorangan
WNI
Badan Sosial
Badan
Keagamaan
Koperasi
HGB
Badan
Hukum
Perorangan
WNI dan Asing
Hak Pakai
Badan Hukum
dan Asing
17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
F. Pemilikan Satuan Rumah Susun
Menghuni dan menggunakan Sarusun
Menyewakan Sarusun
Hak Pemilik
Sarusun
Menjaminkan SHM Sarusun sebagai jaminan kredit
dengan dibebani Hak Tanggungan / Fiducia
Mengalihkan Sarusun
Mewariskan Sarusun
Kewajiban
Pemilik
Sarusun
18
Membentuk dan menjadi anggota Perhimpunan
Penghuni
Mengajukan permohonan perpanjangan jangka
waktu SHGB / Sertipikat Hak Pakai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
G. Pengalihan Hak
Melampirkan :
Surat Keterangan
Kematian
Surat Wasiat
Peralihan Hak
atas Sarusun
Perwarisan
Pemindahan
Hak
Surat Keterangan
Waris
Akta PPAT
Berita Acara
Lelang
Persyaratan
yang dapat
dijual
20
Pendaftaran di
Kantor Pertanahan
Balik Nama di
Kantor
Pertanahan
Sertipika Laik
Fungsi
SHM Satuan
Rumah
Susun
Akta Jual Beli
PPAT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
G. Pengalihan Hak
Kepmenpera
No.
11/KTPS/1994
Pengikatan Jual
Beli Satuan
Rumah Susun
Sarusun yg msh dlm proses pembangunan dpt dipasarkan melalui
system pemesanan.
Surat Pesanan sekurang-kurangnya berisi :
Nama dan/nomor bangunan Sarusun
Nomor lantai dan Type Sarusun
Luas Sarusun
Harga jual Sarusun
Ketentuan pembayaran uang muka
Spesifikasi bangunan
Tanggal selesainya pembangunan Rusun
Ketentuan mengenai persetujuan utk menerima persyaratan yg telah
ditetapkan oleh developer.
21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Surat Pesanan dilampiri dgn gambar denah
letak Sarusun
30 hari setelah pemesanan, hrs membuat
dan menandatangani Akta Perjanjian
Pengikatan Jual Beli dihadapan Notaris.
22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
H. Rusun Sebagai Jaminan Kredit
Jaminan
Kredit
Tanah dan bangunan
yang akan ada
Kredit Konstruksi
KPR / KPT
Satuan Rumah Susun
Kredit untuk kepentingan pemilik
lainnya
ROYA PARTIAL
Tanah dan
Bangunan yg
akan ada
23
Jaminan Kredit
Konstruksi
Diperjanjikan dalam APHT
bahwa pelunasan hutang yang
dijaminkan itu dapat dilakukan
dengan cara angsuran yang
besarnya sama dengan nilai
masing-masing Sarusun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
I. Berakhirnya Hak
Berakhirnya
Hak atas
Sarusun
25
Bangunan musnah dan tidak
dibangun lagi
Jangka waktu hak atas tanah
berakhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50