Transcript SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
PENGERTIAN SISTEM
• SISTEM DAPAT DIDEFINISIKAN SEBAGAI SUATU TOTALITAS HIMPUNAN BENDABENDA ATAU BAGIAN-BAGIAN YANG SATU SAMA LAIN BERHUBUNGAN SEDEMIKIAN
RUPA SEHINGGA MENJADI SUATU KESATUAN YANG TERPADU UNTUK MENCAPAI
SUATU TUJUAN
• AKHLI TEORI SISTEM :
– LUDWIG VAN BERTALAN FFY (AKHLI BIOLOGI DAN FILOSUP)
– ANATOL RAPOPORT (AKHLI LOGIKA)
– KENNETH BUILDING (AKHLI EKONOMI DAN FILOSUP)
– TALCOTT PARSONS (AKHLI SOSIOLOGI)
• PARA AKHLI SISTEM DIATAS BERPENDAPAT BAHWA SISTEM ADALAH SUATU
PERANGKAT BAGIAN-BAGIAN YANG SATU SAMA LAIN SALING TERGANTUNG
(INTER DEPENDENT)
( DRS.ONONG UCHJANA EFFENDY,M.A, SISTEM INFORMASI DALAM
1984:45 )
MANAGEMEN,
DEFINISI SISTEM DARI BEBERAPA AKHLI, SBB :
1. LUDWIG VAN BERTALAN FFY :
SISTEM ADALAH SEPERANGKAT UNSUR-UNSUR YANG TERIKAT DALAM
SUATU ANTAR RELASI DIANTARA UNSUR-UNSUR TERSEBUT DAN
DENGAN LINGKUNGAN
2. ANATOL RAPOPORT :
SISTEM ADALAH SUATU KUMPULAN KESATUAN DAN PERANGKAT
HUBUNGAN ANTARA SATU SAMA LAIN
3. L. ACKOF :
SISTEM ADALAH SETIAP KESATUAN SECARA KONSEPTUAL ATAU
FISIK YANG TERDIRI DARI BAGIAN-BAGIAN DALAM KEADAAN SALING
TERGANTUNG SATU SAMA LAIN
4. JOHN A. BECKETT :
SISTEM ADALAH KUMPULAN SISTEM-SISTEM YANG BERINTERAKSI
( D.KEUNING, DALAM ONONG UCHJANA EFFENDY, 1984 : 47-48 )
DRS. DANN SUGANDHA,(SISTEM PEMERINTAHAN R.I. DAN
PEMERINTAHAN DAERAH,1981:105)
CARA PANDANG BELIAU MENURUT TEORI KESISTEMAN
MENGENAI JALANNYA MEKANISME SISTEM PEMERINTAHAN
DI INDONESIA, MENYEBUTKAN BAHWA:
“ SISTEM DAPAT PULA BERARTI SUATU KESATUAN YANG
UTUH YANG TERDIRI ATAS RANGKAIAN BAGIAN-BAGIAN
(SUB.SISTEM) YANG SALING BERHUBUNGAN DAN SALING
BERGANTUNG SEDEMIKIAN RUPA HINGGA INTERAKSI DAN
PENGARUHNYA DARI SALAH SATU BAGIAN AKAN MEMBAWA
PENGARUH PULA KEPADA KESELURUHANNYA. INTERAKSI
ANTARA SUB.SISTEM INILAH YANG MENYEBABKAN
KESELURUHAN SISTEM ITU BERFUNGSI DALAM MENCAPAI
TUJUAN “
UNTUK MEMUDAHKAN PEMAHAMAN KITA TERHADAP DEFINISI SISTEM
TERSEBUT, MAKA KITA LANJUT KE JUDUL YAITU :
“ SISTEM PEMERINTAHAN R.I.” DALAM BENTUK SKEMA DI BAWAH INI :
MPR
M.A
BPK
DPR
PRESIDEN
PERANGKAT
PEMERINTAH
KPK
DPA
SKEMA / STRUKTUR / SISTEM PEMERINAHAN DAERAH
PROVINSI
DPRD
GUBERNUR
WAKIL GUBERNUR
SEKDA
BAGIAN - BAGIAN
DINAS, BADAN, KANTOR
INSTANSI VERTIKAL
SKEMA / STRUKTUR / SISTEM PEMERINAHAN DAERAH
KABUPATEN / KOTA
BUPAT / WALI KOTA
DPRD
WAKIL BUPATI / WAKIL WALI
KOTA
SEKDA
BAGIAN - BAGIAN
DINAS, BADAN, KANTOR
INSTANSI
VERTIKAL
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH
UUD 1945 PASAL 18 MENYEBUTKAN BAHWA :
PEMBAGIAN DAERAH INDONESIA ATAS
DAERAH BESAR DAN KECIL DENGAN BENTUK
SUSUNAN PEMERINTAHANNYA DITETAPKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG, DENGAN
MEMANDANG DAN MENGINGAT DASAR
PERMUSYAWARATAN DALAM SUATU
PEMERINTAHAN NEGARA DAN HAK-HAK,
ASAL-USUL DALAM DAERAH YANG BERSIFAT
ISTIMEWA.
SELANJUTNYA PASAL 18 UUD 1945
MEMBERI PENJELASAN BAHWA :
DIDAERAH-DAERAH YANG BERSIFAT OTONOM
(STREEK DAN LOKAL
RECHKSGEMENSCHAPPEN) ATAU BERSIFAT
DAERAH ADMINISTRASI BELAKA, SEMUANYA
MENURUT ATURAN YANG AKAN DITETAPKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG.
ATAS DASAR PASAL 18 UUD 1945 DAN
PENJELASANNYA, MAKA SEJAK PROKLAMASI 17
AGUSTUS 1945 TELAH BANYAK DICIPTAKAN
BERBAGAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
PEMERINTAH YANG MENYANGKUT DESENTRALISASI
DAN DEKONSENTRASI, SEPERTI :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
1
22
1
18
5
22
32
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
1945
1948
1957
1965
1974
1999
2004
MENGATUR TENTANG
PEMERINTAHAN DI DAERAH
DAN
PEMERINTAHAN DAERAH
DAERAH OTONOM

DAERAH OTONOM , SELANJUTNYA DISEBUT DAERAH ADALAH
KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YANG MEMPUNYAI WILAYAH
KETENTUAN YANG BERHAK, BERWENANG DAN BERKEWAJIBAN
MENGATUR DAN MENGURUS RUMAH TANGGANYA SENDIRI,
DALAM IKATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU.

PEMERINTAH DAERAH :
YANG DISEBUT PEMERINTAH DAERAH ADALAH KEPALA
DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD).

PEMERINTAH DAERAH TK. I ATAU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
GUBERNUR DENGAN DPRD TK. I ATAU PROVINSI

PEMERINTAH DAERAH TK. II ATAU PEMERINTAH KABUPATEN
BUPATI / WAKIL BUPATI DENGAN DPRD TK. II ATAU KABUPATEN
STRUKTUR PEMERINTAH DAERAH MENURUT UU
NO. 5 TAHUN 1974 ( DAERAH OTONOM )
BADAN PERTIMBANGAN
DAERAH
GUBERNUR /
KEPALA DAERAH TK. I
DPRD I
SEKDA TK. I
SEK. DPRD I
DINAS-DINAS
BADAN PERTIMBANGAN
DAERAH
BUPATI / WALI KOTA
KEPALA DAERAH TK. II
DPRD II
SEKDA TK. II
SEK. DPRD II
DINAS-DINAS
CAMAT
DESA

DESENTRALISASI ADALAH PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
DARI PEMERINTAH (PUSAT) ATAU DAERAH TK I ATASNYA KEPADA
DAERAH MENJADI URUSAN RUMAH TANGGANYA SENDIRI
(PEMEMCARAN KEKUASAAN)

DEKONSENTRALI ADALAH PELIMPAHAN WEWENANG DARI
PEMERINTAH (PUSAT) ATAU KEPADA WILAYAH ATAU INSTANSI
VERTIKAL TINGKAT ATASNYA KEPADA PEJABAT-PEJABATNYA DI
DAERAH

TUGAS PEMBANTUAN ADALAH TUGAS UNTUK TURUT SERTA
DALAM MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DI
TUGASKAN KEPADA DAERAH DARI PEMERINTAH ATAU DAERAH
TINGKAT ATASNYA DENGAN KEWAJIBAN
MEMPERTANGGUNGJAWABKAN KEPADA YANG MENUGASKAN
(UU NO.5 TAHUN 1974 DALAM BUKU SISEM PEMERINTAHAN R.I
MENURUT UUD 1945 OLEH MASHURI MASCHAB, 1981:51)
AMANAT
UUD 1945
ASAS
OTONOMI
UU NO.32 TAHUN 2004
PEMERINTAHAN DAERAH
MENGATUR DAN MENGURUS RUMAH
TANGGA SENDIRI
ASAS TUGAS
PEMBANTUAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PELAYANAN
PEMBERDAYAAN
PERANSERTA
MASYARAKAT
PRINSIP
DEMOKRASI
PEMERATAAN
KEADILAN
KEISTIMEWAAN
KEKHUSUSAN DAERAH
DALAM SISTEM NEGARA
KESATUAN R.I
PENINGKATAN DAYA
SARING DAERAH
UU R.I NO. 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
TERDIRI DARI XVI BAB. 240 PASAL :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BAB I KETENTUAN UMUM : PASAL 1 S/D PASAL 3
BAB II PEMBENTUKAN DAERAH DAN KAWASAN KHUSUS : PASAL 4 S/D
PASAL 9
BAB III PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN : PASAL 10 S/D PASAL 18
BAB IV PELANGGANAN PEMERINTAHAN : PASAL 19 S/D PASAL 128
BAB V KEPEGAWAIAN : PASAL 129 S/D PASAL 135
BAB VI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH :
PASAL 136 S/D PASAL 149
BAB VII PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : PASAL 150 S/D
PASAL 154
BAB VIII KEUANGAN DAERAH : PASAL 155 S/D PASAL 194
BAB IX KERJA SAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN : PASAL 195
S/D PASAL 198
BAB X KAWASAN PERKOTAAN : PASAL 199
BAB XI DESA : PASAL 200 S/D PASAL 216
BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN : PASAL 217 S/D PASAL 223
BAB XIII PERTIMBANGAN DALAM KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH :
PASAL 224
BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN : PASAL 225 S/D PASAL 230
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN : PASAL 231 S/D PASAL 236
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP : PASAL 237 S/D PASAL 240