Transcript KONSEP NEGARA HUKUM - Reza Aidil Fitriansyah

1
NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM
OLEH:
AGUS NGADINO, SH, MH
TOT SCBD ANGKATAN VII
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
CURRICULUM VITAE
NAMA
AGUS NGADINO, S.H.,M.H.
PEKERJAAN
DOSEN
JABATAN
SEKRETARIS BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA FH-UNSRI
SEKRETARIS PUSAT KAJIAN KONSTITUSI FH-UNSRI
AUDITOR MUTU INTERNAL AKADEMIK UNSRI
PENDIDIKAN
TERAKHIR
S2 ILMU HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
BIDANG
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
MATAKULIAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
HP
081329006684
EMAIL
[email protected]
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
HUKUM KEUANGAN NEGARA
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
HUKUM KEWARGANEGARAAN
HUKUM LINGKUNGAN
3
NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA SEBAGAI NEGARA
HUKUM
MENU PEMBELAJARAN
4
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
SEBAGAI NEGARA HUKUM DEMOKRATIS
1.
2.
3.
4.
5.
Sejarah negara hukum
Unsur-unsur
negara
hukum
Negara kesejahteraan
Demokrasi
atau
kedaulatan rakyat
Negara
Hukum
Demokratis
5
TUJUAN
• Setelah
selesai
pembelajaran
ini
diharapkan
para
peserta
mampu
menjelaskan konsep negara hukum
sebagai dasar penyusunan peraturanperundang-undangan di Indonesia dalam
prinsip Negara Hukum Demokratis
6
Indonesia =Negara hukum ?
Das
Sollen
Das Sein
9
OPERA VAN HUKUM
• KURSI
• KATA
• KEBENARAN
MEJA
10
KONSEP NEGARA HUKUM
FILOSOFIS
HISTORIS
YURIDIS
11
HAKEKAT NEGARA HUKUM
• Gagasan atau pemikiran untuk melindungi hakhak asasi manusia yang dipelopori oleh pemikirpemikir Inggris dan Prancis yang sangat
mempengaruhi tumbangnya absolutisme.
• Berdasarkan pandangan para pakar maka
negara hukum hakikatnya adalah negara yang
menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali.
Negara yang pola hidupnya berdasarkan hukum
yang adil dan demokratis.
12
HAKEKAT NEGARA HUKUM
• Ide negara hukum menurut Aristoteles sangat
erat dengan keadilan, bahkan suatu negara
dikatakan sebagai negara hukum apabila
keadilan telah tercapai
• Menurut Plato penyelenggaraan negara yang
baik adalah adalah didasarkan pada pengaturan
hukum yang baik
13
SEJARAH NEGARA HUKUM
• Masa Yunani: Plato, Aristoteles
• Abad 17: akibat situasi politik di Eropa yang
didominasi oleh absolutisme: Monstesquieu, J.J.
Rousseau
• Dua sistem hukum: Eropa Kontinental dengan
istilah Rechstsstaat dan Anglo Saxon dengan
Rule of Law: F.J. Stahl, A.V. Dicey
14
UNSUR-UNSUR NEGARA HUKUM
Menurut F.J Stahl merumuskan unsur-unsur:
• Perlindungan hak-hak asasi manusia;
• Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk
menjamin hak-hak itu;
• Pemerintahan
berdasarkan
Perundang-Undangan; dan
Peraturan
• Peradilan administrasi dalam perselisihan.
15
UNSUR-UNSUR NEGARA HUKUM
A.V.Dicey mengemukakan unsur-unsur Rule of
Law sebagai berikut:
1. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the
law), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenangwenang (absence of arbitrary power);
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum
(equality before the law). Dalil ini berlaku baik
untuk orang biasa maupun orang pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undangundang (di negara lain oleh Undang-Undang Dasar)
serta keputusan-keputusan pengadilan.
16
Unsur-unsur negara hukum secara
umum
1. Adanya suatu sistem pemerintahan negara yang
didasarkan atas kedaulatan rakyat
2. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas
dan kewajibannya harus berdasar atas hukum
atau peraturan perundang-undangan
3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi
manusia (warga negara)
4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan
yang bebas dan mandiri
17
6.Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota
masyarakat atau warga negara untuk turut serta
mengawasi
perbuatan
dan
pelaksanaan
kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah
7.Adanya sistem perekonomian yang dapat
menjamin pemebagian yang merata sumber
daya yang diperluakan bagi kemakmuran warga
negara.
18
SUBSTANSI DALAM KONSEP NEGARA
HUKUM
Adanya Paham
Konstitusi
Sistem Demokrasi
atau Kedaulatan
Rakyat
19
Nkri sebagai negara hukum
FILOSOFIS
YURIDIS
SOSIOLO
GIS
20
Tujuan bernegara
“Melindungi
segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan melaksanakan
ketertiban dunia”
21
Karakteristik negara hukum pancasila
Menurut Philipus M. Hadjon
1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan
rakyat berdasarkan asas kerukunan
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara
kekuasaan-kekuasaan negara
3. Prinsip
penyelesaian
sengketa
secara
musyawarah dan peradilan merupakan sarana
terakhir
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
22
Landasan konstitusional
• Indonesia secara formil sudah sejak tahun 1945
(sebelum amandemen UUD 1945) mendeklarasikan
diri sebagai negara hukum terbukti dalam
penjelasan UUD 1945 pernah tegas dinyatakan, “
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum
dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan
belaka”.
• Konsep negara hukum Indonesia dipertegas UUD
1945 hasil amandemen dalam Pasal 1 ayat 3 yang
menegaskan : “Negara Indonesia adalah Negara
Hukum”.
23
Unsur –unsur negara hukum dalam uud
1945
1. Prinsip kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat 2)
2. Pemerintahan berdasarkan konstitusi
3. Ketiga jaminan terhadap hak-hak asasi
manusia (Pasal 27, 28, 29, 31)
4. Pembagian kekuasaan (Pasal 2, 4, 16, 19)
5. Pengawasan peradilan (Pasal 24)
6. Partisipasi warga negara (Pasal 28)
7. Sistem perekonomian (Pasal 33)
24
Negara berdasarkan hukum
LEGALITAS
TINDAK/PERBUATAN APARATUR NEGARA
DAN WARGA NEGARA
TUJUAN BERNEGARA
25
problema LEGALITAS
(PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)
• Ketinggalan zaman
• Tidak Efektif dalam pelaksanaannya
• Tidak sinkron
• Alat pembenar kekuasaan
26
Asas-asas dalam negara hukum
Prajudi Atmosudirdjo:
1. Asas monopoli paksa (Zwangmonopoli);
2. Asas persetujuan rakyat;
3. Asas persekutuan hukum
(rechtsgemeenschap).
27
Negara indonesia sebagai negara
hukum
1. Bab I Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
Negara Indonesia adalah negara hukum;
2.Pembukaan dicantumkan kata-kata : Pemerintah
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia;
3. Bab X Pasal 27 ayat (1) disebutkan segala warga
negara bersamaan kedudukannya didalam hukum
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan itu
dengan dengan tidak ada kecualinya;
28
4. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945
yang sudah dihapus disebutkan dalam
Sistem Pemerintahan Negara, yang
maknanya tetap bisa dipakai, yaitu
Indonesia ialah negara yang berdasar atas
hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan
atas kekuasaan belaka (Machtstaat);
5. Sumpah/janji Presiden/Wakil Presiden
ada kata-kata ”memegang teguh UndangUndang Dasar dan segala undang-undang
dan peraturannya dengan seluruslurusnya”;
29
6. Bab XA Hak Asasi Manusia Pasal 28i ayat (5),
disebutkan bahwa ”Untuk penegakkan dan
melindungi hak asasi manusia sesuai dengan
prinsip negara hukum yang demokratis, maka
pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur
dan dituangkan dalam Peraturan Perundang
Undangan;
7. Sistem hukum yang bersifat nasional;
30
8. Hukum dasar yang tertulis (konstitusi), hukum
dasar tak tertulis (konvensi);
9. Tap MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber
Hukum dan Tata Urutan Peraturan PerundangUndangan; UU No.10 tahun 2004
10. Adanya peradilan bebas.
11. Checks and Balances
31
Negara hukum demokratis
Pasal 1 ayat 2
UUD 1945
KEDAULATAN
RAKYAT
KEDAULATAN
HUKUM
Pasal 1 ayat 3
UUD 1945
32
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BAIK
NEGARA HUKUM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
GOOD GOVERNANCE
WELFARE STATE
33
KESIMPULAN
• KEADILAN
• KEPASTIAN
• KEMANFAATAN