Transcript 3.2 ASAS HAK BANGSA & HMN – Hukum Agraria

ASAS HAK BANGSA & HMN
M.Hamidi Masykur
HMN
- Berawal dari Sidang Badan Penyelidik
Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia
(BPUPKI)
dan
Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI) tanggal 29 Mei-19 Agustus
1945.
- Moh. Hatta dalam Pidatonya di depan
sidang BPUPKI menyatakan bahwa:
BUNG HATTA
“ Tanah harus dipandang sebagai alat atau
faktor produksi untuk kemakmuran
bersama, bukan untuk kepentingan
orang-perorang, yang pada akhirnya
dapat mendorong terjadinya akumulasi
penguasaan tanah pada segelintir atau
sekelompok
masyarakat
yang
pada
akhirnya kelompok masyarakat tersebut
menindas kelompok masyarakat lainnya.
TIDAK
BOLEH
SEORANGPUN
MENJADIKAN TANAH SEBAGAI ALAT
UNTUK
MENINDAS
KELOMPOK
MASYARAKAT LAINNYA”
SOEPOMO
“
Dalam membangun negara Integralistik
yang
berdasarkan
persatuan,
masalah
hubungan
antara
negara
dengan
perekonomian
akan
dipakai
sistem
“
sosialisme
negara”
(staatssocialisme).
Perusahaan-perusahaan yang penting akan
diurus oleh negara sendiri, akan tetapi pada
hakikatnya
negara
akan
menentukan
dimana dan di masa apa perusahaan apa
yang akan diselenggarakan oleh pemerintah
pusat maupun daerah…… perusahaan alas
rimba harus diurus oleh negara sendiri.
Begitupun tentang tanah. Pada hakikatnya
negara yang menguasai tanah seluruhnya.
Tambang-tambang yang penting untuk
negara akan diurus oleh negara sendiri.
 Setelah
terbentuknya
UUD
1945
berhasil
dirumuskannya pasal 33 ayat 2 dan ayat 3.
direncanakan bahwa dalam waktu 10 tahun
berikutnya diharapkan mampu membuat UU
mengenai SDA.
 Pada tahun 1950 Muhammad Hasan seorang
DPR RI mantan Gubernur Sumatera melarang
diberikan
konsesi
pertambangan
karena
dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
 Hak Menguasai Negara menurut Notonegoro
sebagai hak terhadap tanah yang tertinggi di
Indonesia yang subyeknya adalah Negara, dan
subyek ini tidak dapat digantikan, karena kalau
hak menguasai tanah dapat dilepaskan maka
berarti kekuasaan negara atas tanah juga
dikurangi.
 Pernyataan tentang tanah milik seluruh
rakyat atau tanah bersama itu akhirnya
berkembang menjadi sebuah konsep
tentang
“HAK
BANGSA”
yang
mengandung tugas dan kewenangan
untuk mengatur dan mengelola tanah
bersama
untuk
sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
 Konsep Hak Bangsa yang termasuk tugas
hukum publik, pelaksanaanya ditugaskan
kepada negara RI, sebagai organisasi
kekuasaan
bangsa
yang
tertinggi,
sebagaimana tertuang dalam pasal 33
UUD 1945.
HMN berkedudukan sebagai ideologi
kerja,
pedoman
dasar
sekaligus
program yang diaplikasikan dalam
UU.
Konsep Hak Bangsa bersifat ABADI
dan sekaligus merupakan induk bagi
hak-hak penguasaan yang lain. (pasal
1 UUPA) Jo. Pasal 2 ayat 1.
Lihat penjelasan umum UUPA angka
II
Menurut Budi Harsono sebagai Hak
Menguasai
sebagai
Hak
Bangsa
Indonesia, tanah adalah kepunyaan
bersama
rakyat
Indonesia.
Hak
Menguasai mengandung dua unsur:
 Privat
: Unsur Kepunyaan
 Publik
:Tugas kewenangan, mengatur,
merencanakan dan memimpin.
Pertanyaan?
Apa
yang
menjadi
wewenang negara dalam kaitannya
dengan Hak Menguasai ini? Pasal 2
ayat 2 UUPA 1960.
Berdasarkan pasal 2 ayat 2 : Hak
Menguasai oleh Negara terhadap
BARA meliputi Hak, baik yang telah
dikuasai oleh seseorang maupun yang
belum dikuasai. Kekuasaan Negara
atas tanah yang sudah dimiliki oleh
seseorang dengan suatu hak, dibatasi
oleh hak itu. Artinya sampai seberapa
jauh negara memberi kekuasaan
kepada
yang
memiliki
untuk
menggunakannya, sampai disitulah
kekuasaan negara.
Pelaksanaan dari HMN, sebagian
diberikan dengan penugasan kepada
daerah dalam rangka medebewind
dan kepada pejabat-pejabat pusat
yang berada di daerah-daerah dalam
rangka dekonsentrasi.
Dapat juga
dilimpahkan kepada :
departemen, lembaga pemerintah non
Departemen, masyarakat hukum adat,
badan hukum tertentu dengan hak
pengelolaan
www.themegallery.com