Transcript disini - Akademik Fakultas Hukum Undip

HAK-HAK ATAS TANAH DALAM
HUKUM TANAH NASIONAL
Materi Kuliah Hk Agraria FH Undip
Dosen Pengampu :
Ana Silviana .DP
Pengertian:
• Hak atas tanah adalah hak yang memberi
wewenang kepada pemegang hak untuk
mempergunakan dan/atau memperoleh
manfaat dari tanah yang dihakinya.
• Wewenang pemegang hak atas tanah:
1. umum (Ps.4 ayat 2)
2. khusus
Wewenang Umum pemegang hak
atas tanah:
Menggunakan tanah termasuk tubuh bumi,
air dan ruang yang ada di atasnya sekedar
diperlukan untuk kepentingan yang langsung
berhubungan dengan penggunaan tanah
dalam batas-batas tertentu menurut UUPA
dan peraturan perundangan lainnya yang lebih
tinggi.
Wew tsb terbatas pd penggunaan tanah,
tdk mencakup pengambilan kekayaan alam
yg terkandung di dalamnya.
Wewenang khusus:
Menggunakan tanahnya sesuai dengan macammacam hak atas tanah yang dimilikinya.
Misalnya :
HM = dpt utk pertanian dapat juga untuk
mendirikan bangunan
HGB = hanya untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan di atas tanah yang bukan miliknya.
HGU = menggunakan tanah utk kepentingan
perusahaan dibidang pertanian, perkebunan,
peternakan atau perikanan.
Dasar Hukum pengaturan Hak atas
Tanah:
• Pasal 4 ayat (1) UUPA  atas dasar HMN
ditentukan macam-macam hak atas
permukaan bumi yang disebut tanah yang
dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh
orang-orang baik sendiri maupun bersamasama dengan orang lain serta badan-badan
hukum
Obyek hak atas tanah:
Hak atas permukaan bumi (dilihat dari aspek
yuridis) = tanah
Subyek ...............?
Subyek hak atas tanah:
1. Perorangan
a. WNI
b. WNA
2. Sekelompok orang secara bersama-sama
3. Badan Hukum privat dan BH Publik
Macam-macam hak atas tanah:
• Diatur dalam Ps 16 dan Ps.53 UUPA :
1. Hak atas tanah bersifat tetap (Ps. 16 UUPA)
 artinya h.a.t akan tetap ada selama UUPA
masih berlaku atau belum dicabut dg UU
yang baru.
 macamnya : HM, HGU, HGB, H Pakai, Hak
Sewa untuk Bangunan, Hak Membuka
Tanah, dan Hak Memungut Hasil Hutan
• Hak membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil
Hutan bukan hak atas tanah
• Karena tdk memberikan wewenang kepada
pemegang haknya untukmenggunakan tanah
atau mengambil manfaat dr tanah yg dihakinya
• Kedua hak tersebut sebagai
“pengejawantahan” dari hak ulayat masyarakat
hukum adat
2. Hak Atas Tanah bersifat Sementara (Ps.53
UUPA)
 bahwa h.a.t ini sifatnya sementara, dlm
waktu yg singkat akan dihapus karena
mengandung sifat-sifat pemerasan, feodal
dan bertentangan dg jiwa UUPA.
 macam-macam : Hak Gadai Tanah, Hak
Usaha Bagi Hasil (perjjn bagi hasil), Hak Sewa
Tanah Pertanian, dan Hak Menumpang.
• Hak atas tanah dalam Pasal 16 dan 53 UUPA
tidak bersifat limitatif, artinya di samping hakhak atas tanah yg disebutkan dalam UUPA,
kelak dimungkinkan lahirnya hak atas tanah yg
baru yang diatur secara khusus dengan UU
Dari asal tanahnya, h.a.t dibedakan
dlm 2 kelompok:
1. Hak atas tanah yang bersifat primer
Yaitu h.a.t yg berasal dari Tanah Negara
 HM, HGU, HGB atas Tanah Negara, Hak Pakai
Asal Tanah Negara.
2. Hak atas tanah bersifat sekunder
 yaitu h.a.t berasal dari tanah pihak lain
 macam-macamnya : HGB atas tanah HPL; HGB
atas tanah HM; Hak Pakai atas tanah HPL; HP atas
tanah HM; Hak Sewa untuk Bangunan: hak atas
tanah bersifat sementara.
Hak Milik....?
HAK MILIK
(Pasal 20 s/d 27 UUPA)
• PENGERTIAN : HM adalah hak turun temurun,
terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang
atas tanah dengan mengingat fungsi sosial tanah.
• Sifat Khusus HM:
1. turun temurun
2. terkuat
3. terpenuh
• Turun temurun : berlangsung terus apbl
pemiliknya meninggal dapat dilanjutkan
kepemilikannya kepada ahli warisnya.
• Terkuat : dibanding dengan hak atas tanah yang
lain, HM adl hak paling kuat, induk dr hak-hak yg
lain, HM tdk berinduk kepada h.a.t yg lain; HM
wajib didaftar.
• Terpenuh : jangka waktu tidak terbatas; pemilik
mempunyai wewenang paling luas, bebas
mempergunakan tanahnya dilihat dr
peruntukannya (bisa untuk tempat tinggal
maupun untuk usaha)
Ciri-ciri HM:
1. terkuat, terpenuh;
2. Turun temurun, tidak dibatasi jangka waktu
dan dapat diwariskan;
3. Induk dari hak atas tanah lain;
4. Dapat dijadikan jaminan utang dengan
dibebani HT;
5. Dapat dialihkan;
6. Dapat dilepaskan secara sukarela;
7. Dapat diwakafkan.
• Penggunaan HM harus memperhatikan fungsi
sosial tanah, artinya:
1. dalam menggunakan tanah tidak boleh
menimbulkan kerugian bagi orang lain;
2. penggunaan tanah harus disesuaikan dg
keadaan dan sifat haknya;
3. adanya keseimbangan antara kepentingan
pribadi dengan kepentingan umum;
4. tanah harus dipelihara dengan baik agar
bertambah kesuburan dan mencegah
kerusakan
Subyek HM :
1. Perseorangan:
Hanya WNI Tunggal yang dapat mempunyai
HM (Ps.21 ayat (1) dan (4) UUPA);
2. Badan-Badan Hukum:
Badan-badan hukum yang ditunjuk ole
Pemerintah yang dapat mempunyai HM dan
syarat-syaratnya (Ps. 21 ayat (2) UUPA)
WNI Tunggal ?
• Orang Asing?
• Ps.21 ayat (3) UUPA dapat dengancara:
1.Pewarisan tanpa wasiat;
2.Pencampuran harta karena perkawinan;
3.WNI, peralihan status kewarganegaraan.
• Syarat : batas waktu 1 tahun wajib dilepaskan
• Lampau/lalai?  haknya hapus, tanahnya jatuh
kepada negara, hak-hak pihak lain yang
membebani tetap berlangsung
– Boedi Harsono............?
• Hubungan pihak ke-3 dengan tanah dapat
berlangsung sepanjang tdk bertentangn dg
sistem UUPA dan kedudukan tanah sebagai
Tanah Negara:
-HGB, HP tetap berlangsung;
-Hak Sewa, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Gadai
Tanah, Hak Menumpang dirubah jadi Hak Pakai
-Hak Tanggungan : Hapus, krn tanah Negara
tidak dapat dibebani HT, akibat Kreditur:
concurent
Badan Hukum Ditunjuk Pemerintah
• Asas: BH tidak dapat mempunyai HM atas
tanah
• Mengapa?
• Prof. Boedi harsono,SH:
1. Utk keperluan usaha, BH tidak secara mutlak
perlu tanah HM;
2. Dapat dicegah usaha2 yang bermaksud
menghindari ketentuan batas maksimum
luas tanah (pasal 17 UUPA)
3. Dapat dicegah orang asing dengan BH dapat
menguasai tanah dengan HM
4. BH sec ekonomis.........................
4. BH secara ekonomis kuat, sehingga
dikhawatirkan jika diperbolehkan mempunyai
tanah dengan HM. Tanah rakyat banyak yang
akan jatuh dalam penguasaan Badan Hukum
Pasal 21 ayat (2) UUPA ; memberikan
kemungkinan Badan Hukum dapat punya
tanah HM yaitu apabila ditunjuk oleh
Pemerintah.
PP no. 38 Tahun 1963 ttg Penunjukan Badanbadan Hukum yg Dapat Mempunyai HM Atas
Tanah
• Pasal 1 : Badan-badan Hukum yg dapat
mempunyai HM adalah:
1. Bank-bank yang didirikan oleh Negara
(Bank Negara);
2. Koperasi Pertanian;
3. Badan Keagamaan;
4. Badan Sosial.
• Menurut Pasal 8 ayat (1) PMNA/Ka.BPN No.9
Tahun 1999 ttg Tata Cara Pemberian dan
Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan HPL
badan-bdan Hukum yg dapat mempunyai
tanah HM adalah:
1.Bank Pemerintah;
2.Badan Kegamaan dan;
3.Badan Sosial
Yang ditunjuk oleh Pemerintah
jangka waktu HM...........?
• HM tidak dibatasi jangka waktu  sepanjang
pemiliknya memenuhi syarat sebagai subyek
HM.
Terjadinya HM:
• Pasal 22 UUPA :HM terjadi melalui3 cara yaitu:
1. Menurut ketentuan Hk Adat
2. Karena Penetapan Pemerintah;
3. Karena Ketentuan UU
HM terjadi menurut Hukum Adat:
• Terjadi karena : pembukaan tanah (pembukaan
hutan) atau terjadi karena timbulnya lidah tanah
(Aanslibbing)
• Karena pembukaan tanah adlah yang dilakukan
sec bersama-sama dg masyarakat hk adat yg
dipimpin oleh tetau Adat melalui 3sistem
penggarapan:
1.Matok sirah matok galeng
2.Matok sirah gilir galeng
3.Sistem bluburan
Aanslibbing?
Adalah pertumbuhan tanah ditepi sungai,
danau atau laut.
Adalah tanah yang timbul atau muncul karena
berbeloknya arus sungai atau tanah yang
timbul dipinggir pantai atau terjadi dari
lumpur yg makin lama makin tinggi dan
mengeras shg akhirnya menjadi tanah.
Dalam hukum adat lidah tanah yg tidak begitu
luas menjadi hak bagi pemilik tanah yang
berbatasan.
• Terjadinya HM karena hukum Adat akan diatur
dengan Peraturan Pemerintah
HM terjadi karena Penetapan
Pemerintah
• Semula dari Tanah Negara
• Dengan mengajukan permohonan pemberian HM
atas tanah oleh pemohon dg memenuhi prosedur
dan persyaratan yang telah ditentukan oleh BPN
• Keluar SKPH
• SKPH wajib didaftar di Kantor Pertanahan
Kab/Kota utk dicatat dalam BT dan diterbitkan
sertip HM atas Tanah.
• Pendaftaran SKPH menandai lahirnya HM atas
tanah
• Prosedur ?
• Diatur dalam Pasal 8 s/d 16 PMNA/Ka BPN No.
9 Tahun 1999.
• Pejabat yang berwenang?
• Diatur dalam Perkaban No. 1 Tahun 2011,
pengganti PMNA/Ka BPN No. 3 Tahun 1999 ttg
Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan
Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas
Tanah Negara.
Terjadi HM karena ketentuan UU
• Diatur dalam Pasal I, II dan VI ayat (1) KetentuanKetentuan Konversi UUPA
• Atas dasar ketentuan konversi (perubahan)
menurut UUPA
• M.b sejak tanggal 24 September 1960.
• Konversi?
• Penegasan Konversi dari tanah HM adat diatur
dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria
(PMPA) No.2 Tahun 1962 ttg Penegasan dan
Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah
Kewajiban Pemegang HM:
1. Fungsi sosial tanah;
2. Memelihara tanah dan menjaga kesuburan
tanah
3. Tidak menelantarkan tanah
4. Mendaftarakan tanahnya
Kewenangan pemegang HM:
• Menggunakan utk pertanian maupun utk
mendirikan bangunan sesuai dengan fungsi
sosial tanah, disesuaikan dengan Tata Guna
Tanah atau RTRW yang ditetapkan oleh Pemda
setempat.
Hapusnya HM
(Pasal 27 UUPA):
1. Tanahnya jatuh pada Negara (Tanah Negara):
a.Pencabutan hak atas tanah (Ps.18);
b.Penyerahan secara sukarela;
c.Diterlantarkan;
d.Subyek hak tidaklagi memenuhi syarat
sebagai subyek HM (Ps 21 ayat (2) dan Ps.26
ayat (2) UUPA;
2. Tanahnya musnah bencana alam
UU tentang HM ?
• Belum ada UU ttg HM yang diperintahkan oleh
Ps. 50 ayat (1) UUPA;
• Ketentuan Ps. 20 s/d 27 UUPA dianggap sudah
memadai dan apabila diperlukan dapat
dilengkapi dengan norma-norma Hukum Adat
setempat yang berlaku (Ps. 56 UUPA)