Transcript ppt materi hukum agraria

BAB I
PENGANTAR
1
Arti kata Agraria
1. KBI : URUSAN PERTANIAN/ TANAH
PERTANIAN, URUSAN PEMILIKAN TANAH
2. LINGK. ADM. PEMERINTAHAN : TANAH
PERTANIAN DAN NON PERTANIAN.
3. UUPA :
a.
b.
c.
d.
BUMI
AIR
KEKAYAAN ALAM
RUANG ANGKASA
2
Pengertian Hk. Agraria

MENURUT UUPA : HUKUM AGRARIA MERUPAKAN
SUATU KELOMPOK BERBAGAI BIDANG HUKUM, YANG
MASING-MASING MENGATUR HAK-HAK PENGUASAAN
ATAS SUMBER DAYA ALAM YANG TERDIRI DARI :
1.
HUKUM TANAH : HAK-HAK PENGUASAAN ATAS TANAH.
HUKUM AIR : HAK PENGUASAAN ATAS AIR.
HUKUM PERTAMBANGAN : HAK PENGUASAAN ATAS
BAHAN GALIAN
HUKUM PERIKANAN : HAK PENGUASAAN ATAS
KEKAYAAN ALAM YANG TERKANDUNG DI DALAM AIR.
HUKUM PENGUASAAN ATAS TENAGA DAN UNSURUNSUR DALAM RUANG ANGKASA.
2.
3.
4.
5.
3
Hk. Tanah

ADALAH KESELURUHAN KETENTUAN HUKUM, YANG
TERTULIS MAUPUN TIDAK TERTULIS, YANG SEMUANYA
MEMPUNYAI OBYEK PENGATURAN YANG SAMA, YAITU
HAK-HAK PENGUASAAN ATAS TANAH SEBAGAI
LEMBAGA HUKUM DAN SEBAGAI HUBUNGAN HUKUM
KONKRIT, BERASPEK PUBLIK DAN PERDATA, YANG


DAPAT DISUSUN DAN DIPELAJARI SECARA SISTEMATIS
HINGGA KESELURUHANNYA MENJADI SATU KESATUAN
YANG MERUPAKAN SATU SISTEM.
ASPEK PERDATA :
SUBYEK : PERORANGAN, BADAN HK PERDATA,
BADAN
HK PEMERINTAH.
ASPEK PUBLIK :
LEGISLATIF, EKSEKUTIF,
YUDIKATIF
4
Politik Pertanahan Nasional

POL. PERTANAHAN MENJAWAB : APA YG AKAN DILAKUKAN DGN
TANAH, APA YG HENDAK DICAPAI DAN SARANA YG DIGUNAKAN.

PASAL 33 AYAT (3) UUD 1945
PASAL 2 AYAT (1) UUPA
PASAL 2 AYAT (2) UUPA :
WEWENANG HMN MELIPUTI:


a.
b.
c.

MENGATUR DAN MENYELENGGARAKAN PERUNTUKAN,
PENGGUNAAN, PERSEDIAAN, PEMELIHARAAN B A R.
MENENTUKAN DAN MENGATUR HUB. HK ANTARA ORANG DGN
B A R.
MENENTUKAN DAN MENGATUR HUB. HK ANTARA ORANG-ORANG
DAN PERBUATAN HK MENGENAI B A R.
PASAL 2 AYAT (3) UUPA : WEWENANG HMN UNTUK
KEMAKMURAN RAKYAT.
5
UUD 1945 DAN UUPA MEMBERIKAN
PERANAN YG BESAR KEPADA
NEGARA (HMN) UTK
MENDISTRIBUSIKAN KEMAKMURAN
MELALUI DISTRIBUSI TANAH.
6
Politik Pertanahan ORLA
1.STRATEGI : PENATAAN STRUKTUR PEMILIKAN,
PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH.
2. UU NO 2 TH 1960 TTG PERJANJIAN BAGI HASIL, UU
NO 56 PRP TH
1960 TTG PENETAPAN LUAS
TANAH PERTANIAN, PP 10 TH 1961 TTG
PENDAFTARAN TANAH.
3, HASIL/IMPLIKASI : MENGARAH TERCIPTANYA
PEMERATAAN PENGUASAAN TANAH, KONFLIK
ANTARA PETANI PENERIMA DISTRIBUSI TANAH DAN
PEMILIK TANAH LEBIH.
7
Politik Pertanahan ORBA
1. STRATEGI PENGADAAN TANAH SKALA LUAS
UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI.
2. PMDN 15 TH 1975, PMDN 2 TH 1976
3. HASIL/IMPLIKASI : PEMUSATAN
PENGUASAAN TANAH PADA SEGELINTIR
ORANG, KONFLIK ANTARA PEMILIK TANAH
DAN PEMILIK MODAL YG DIDUKUNG
NEGARA.
8
BAB II
HUKUM AGRARIA
SEBELUM BERLAKUNYA UUPA
9
POLITIK PERTANAHAN PEM. JAJAHAN
(AGRARISCHE WET1870, PASAL 51 IS )
GUBERNUR JENDERAL TDK BOLEH MENJUAL
TANAH
(2) DALAM LARANGAN DI ATAS TDK TERMASUK
TANAH YG TDK LUAS, YG DIPERUNTUKKAN
BG PERLUASAN KOTA DAN DESA SERTA
PEMB. KEGIATAN USAHA KERAJINAN.
(3) GUBERNUR JENDERAL DPT MENYEWAKAN
TANAH MNRT KETENTUAN ORDONANSI. TDK
TERMASUK YG BOLEH DISEWAKAN ADL
TANAH KEPUNYAAN ORANG PRIBUMI ASAL
PEMBUKAAN HUTAN DAN TANAH KEPUNYAAN
DESA.
(1)
10
(4) MNRT ORDONANSI DPT DIBERIKAN TANAH DGN HAK
ERFPACHT SELAMA TDK LEBIH
75 TH.
(5) GUBERNUR JENDERAL MENJAGA JANGAN SAMPAI
TERJADI PEMBERIAN TANAH YG MELANGGAR HAK
RAKYAT PRIBUMI.
(6) GUBERNUR JENDERAL TDK BOLEH MENGAMBIL
TANAH RAKYAT KECUALI UTK KEPENTINGAN UMUM
ATAU PENANAMAN TANAMAN TTT DGN GANTI RUGI
YG LAYAK.
(7) TANAH HAK MILIK ADAT DPT DIMOHON MJD HAK
EIGENDOM.
(8) PERSEWAAN TANAH OLEH ORANG PRIBUMI KPD
BUKAN PRIBUMI DITETAPKAN MNRT ORDONANSI.
11
TUJUAN AW 1870
MEMBERI KESEMPATAN PADA
PERUSAHAAN PERTANIAN UNTUK
BERKEMBANG DI INDONESIA
12

PASAL 1 AGRARISCHE BESLUIT (DOMEIN
VERKLARING) : SEMUA TANAH DIMANA PIHAK LAIN
TDK DPT MEMBUKTIKAN SBG EIGENDOMNYA ADL
MILIK NEGARA.

KONSEKUENSI : SEMUA TANAH RAKYAT IND. MJD
TANAH NEGARA KARENA TANAH ITU BERDASARKAN
HK. ADAT YG TDK ADA KETENTUANNYA DLM HK.
PERDATA.

a.
YG TDK TERMASUK TANAH NEGARA ADL :
TANAH DAERAH SWAPRAJA
TANAH EIGENDOM ORANG LAIN
TANAH PARTIKELIR
TANAH AGRARISCHE EIGENDOM
b.
c.
d.
13
KONSEKUENSI POL PERTANAHAN
PENJAJAHAN

SECARA EKONOMI, KEUNTUNGAN YG BESAR DR
PERUSAHAAN YG BESAR MENGALIR KE NEGERI
BELANDA DAN PENDERITAAN RAKYAT PRIBUMI.
DARI SISI YURIDIS, SBG KONSEKUENSI BERLAKUNYA
AW 1870 DI IND. BERLAKU DUA SISTEM HK. TANAH
SECARA BERSAMAAN YAITU :
a. HK. TANAH BARAT, DIATUR BUKU II KUHPER : HAK
EIGENDOM, HEK ERFPACH, HAK OPSTAL, TANAHTANAH BARAT HAMPIR SEMUANYA TERDAFTAR PD
KANTOR PENDAFTARAN TANAH.
b. HK. TANAH ADAT, YG MENGATUR TANAH ADAT DI
BERBAGAI DAERAH DI IND. PADA UMUMNYA TANAH
ADAT TDK DIDAFTAR.

14