CARA PEROLEHAN TANAH - Akademik Fakultas Hukum Undip

Download Report

Transcript CARA PEROLEHAN TANAH - Akademik Fakultas Hukum Undip

CARA PEROLEHAN TANAH
A. SILVIANA
• UUPA  2 MACAM TANAH :
1. TANAH NEGARA
2. TANAH HAK
• TANAH INSTANSI PEMERINTAH ?
Syarat-syarat Perolehan Tanah
1. Status tanahnya
2. Status orang / badan hukum yang
memerlukan tanah
3. Ada/tidaknya kesediaan pemegang hak
(pemilik tanah) untuk melepaskan
haknya/menjual tanahnya  KESEPAKATAN
Cara Perolehan Tanah:
1.
2.
3.
4.
Permohonan hak
Pemindahan Hak Atas tanah
Pelepasan Hak/Pembebasan Tanah
Pencabutan Hak Atas Tanah
TANAH NEGARA :
• Tanah Negara :
1. Tanah Negara murni
2. Tanah Negara asal Konversi Hak Barat yg
batas waktunya sudah berakhir
3. Tanah Negara asal dari tanah Hak yang
dilepaskan oleh pemegangnya
Permohonan Tanah Negara :
1. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999
tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan
Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor : 1
Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang dan
Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas
Tanah Negara (melengkapi PMNA/KaBPN No.3
Tahun 1999)
permohonan tanah hak...........?
Pemohonan Tanah Hak :
1. Pemindahan Hak Atas tanah :
-Jual beli
-Tukar menukar
-Hibah
Syarat : yg memerlukan tanah memenuhi
syarat sebagai pemegang hak dan
pemilik tanah bersedia melepaskan
tanahnya.
• Bagaimana apabila yang memerlukan tanah
tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak
melakukan jual beli tanah?
Contoh: PT membeli tanah Hak Milik?
Sanksi ketat: terkena ketentuan Pasal
26 ayat (2) UUPA, akibat hukum :
-Jual beli batal demi hukum
-Haknya hapus
-Tanahnya menjadi tanah Negara
-Harga tidak dapat ditarik kembali
• Apa yang bisa dilakukan oleh PT apabila
memperoleh tanah dengan status Hak Milik?
-Penurunan hak
-Pelepasan hak
Pelepasan Hak / Pembebasan Tanah /
Pengadaan Tanah :
• Pelepasan Hak adalah kegiatan melepaskan
hubungan hukum antara pemegang hak atas
tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan
memberikan ganti kerugian atas dasar
musyawarah.
• Cara ini ditempuh ?
 apabila yang membutuhkan tanah tidak
memenuhi syarat sebagai pemegang hak
atas tanah.
• Acara Pelepasan Hak atas tanah :
1. Memperoleh tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum;
2. Untuk kepentingan komersial / swasta
aturan hukumnya.............?
• Pengadaan tanah untuk kepentingan umum:
1. Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum;
2. Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang
Perubahan dan Penyempurnaan dari Perpres
Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum
3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 2007 Ketentuan Pelaksanaan
dari Perpres No.36 Tahun 2005 jo Perpres
No.65 Tahun 2006.
Pencabutan Hak Atas Tanah
• Pencabutan Hak atas Tanah adalah pengambilan
tanah kepunyaan suatu pihak oleh Negara secara
paksa yang mengakibatkan hak atas tanah hapus
tanpa yang bersangkutan melalukan suatu
pelanggaran atau lalai dalam memenuhi
kewajiban hukum.
• Acara Pencabutan Hak  cara terakhir yang
ditempuh untuk memperoleh tanah bagi
kepentingan umum, apabila cara secara
musyawarah mengalami jalan buntu (tidak
mencapai kesepakatan)
• Ketentuan Hukum:
1. Pasal 18 UUPA : untuk kepentingan umum,
termasuk kepentingan bangsa dan negara serta
kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas
tanah dapat dicabut dengan memberi ganti
rugi yang layak dan menurut cara yang diatur
dengan UU;
2. UU Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan
Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di
Atasnya.
terimakasih