Transcript Bahan Sosialisasi Perpres 54-2010

SOSIALISASI
PERPRES 54 TAHUN 2010
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
LATAR BELAKANG PERUBAHAN
1. Efisiensi belanja negara dan persaingan sehat melalui Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah belum sepenuhnya terwujud;
2. Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum mampu mendorong
percepatan pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal dalam
APBN/APBD (bottleneck);
3. Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum mampu mendorong
terjadinya inovasi, tumbuh suburnya ekonomi kreatif serta
kemandirian industri dalam negeri;
4. Masih adanya multi-tafsir serta hal-hal yang belum jelas dalam
Keppres 80/2003;
5. Perlunya memperkenalkan aturan, sistem, metoda dan prosedur yang
lebih sederhana, namun tetap menjaga koridor good governance serta
masih menjamin terjadinya persaingan yang sehat dan efisiensi;
6. Perlunya mendorong terwujudnya reward dan punishment yang lebih
baik dalam sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Arah Perubahan :
1. Menciptakan iklim yang kondusif untuk persaingan sehat, efisiensi
belanja negara dan mempercepat pelaksanaan APBN/APBD
(debottlenecking)
Aturan yang dibuat a/l: dilengkapi Tata Cara Pengadaan dan Standard
Bidding Document; lelang/seleksi sederhana s/d Rp200 jt; Pengadaan
Langsung; persyaratan pelelangan dipermudah; kontrak payung; ULP
(Unit Layanan Pengadaan); dsb.
2. Memperkenalkan aturan, sistem, metoda dan prosedur yang lebih
sederhana dengan tetap memperhatikan good governance
Aturan yang dibuat a/l : menghapuskan metoda pemilihan langsung
(kecuali pekerjaan konstruksi) menjadi pelelangan sederhana, mendorong
pelaksanaan e-announcement, e-procurement, e-catalogue, dsb
3. Memperjelas konsep swakelola
Aturan yang dibuat a/l: penambahan pekerjaan yang dapat
diswakelolakan, mengusulkan SBK (standar biaya khusus) untuk
swakelola.
3
Arah Perubahan :
4. Klarifikasi Aturan
Contoh : jenis –jenis pengadaan; besaran uang muka; kelengkapan
data administrasi; penggunaan metode evaluasi; kondisi kahar
(force majeur); penyesuaian harga (price adjustment); dsb.
5. Mendorong terjadinya inovasi, tumbuh suburnya ekonomi kreatif
serta kemandirian industri
Aturan yang dibuat a/l : swakelola dan metode sayembara/kontes
untuk mendorong inovasi dan ekonomi kreatif serta mengharuskan
Pengadaan Alutsista TNI dan Almatsus Polri oleh Industri strategis
DN, dsb
6. Memperkenalkan sistem Reward & Punishment yang lebih adil
Aturan yang dibuat a/l : mengupayakan insentif yang wajar kepada
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ anggota Unit Layanan
Pengadaan (ULP); memberlakukan jaminan sanggahan banding;
penegasan kapan aparat hukum seyogyanya masuk dalam kasus
pengadaan; dsb.
4
Perbedaan Pokok
(dgn Keppres 80/2003):
1. Ruang Lingkup – Pendanaan dengan PHLN
• Prinsip : Pengadaan B/J yg dibiayai Pinjaman/Hibah LN harus
mengikuti Perpres ini.
• Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden ini
dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi
pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, pihak-pihak dapat
menyepakati tata cara pengadaan yang akan dipergunakan
2. Jenis Pengadaan:
1.
2.
3.
4.
Barang
Pekerjaan Konstruksi
Jasa Konsultansi
Jasa Lainnya
3. Keharusan membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP):
• Prinsip : dari organisasi ad-hoc ke permanen dan profesional;
• Setiap K/L/D/I harus membentuk ULP secara permanen sblm 2014;
• Jumlah dan posisi ULP diserahkan K/L/D/I sesuai kebutuhan dan
rentang kendalinya;
• ULP diisi pejabat yang kompeten dan integritasnya terjamin, dengan
insentif yg layak;
4. Keharusan melaksanakan E-Procurement:
• E-Proc = lebih cepat, murah, transparan, bebas
premanisme/mafia;
• Pengumuman di website masing2 dan website pengadaan nasional
(www.inaproc.lkpp.go.id);
• Setiap K/L/D/I harus melaksanakan E-Proc pada tahun 2012;
• E-Proc terdiri dari e-tendering dan e-purchasing;
• LKPP siap membantu dengan aplikasi dan pelatihan (gratis);
5. Delegasi kewenangan dan tanggung jawab lebih besar ke PA:
• PA adalah penanggung jawab utama pengadaan;
• PPK bertanggung jawab atas substansi pengadaan
(pelaksanaan kontrak);
• ULP/Panitia bertanggung jawab atas pelaksanaan
lelang/tender;
6. Tetap berpihak pada usaha kecil:
• Paket pekerjaan utk usaha kecil naik, dari 1M ke 2,5M;
• Kemampuan dasar (KD) utk pekerjaan konstruksi 3 NPt, jasa
lainnya 5 NPt. KD untuk pengadaan barang dan jasa
konsultansi ditiadakan.
• Tahun perhitungan NPt naik dari 7 tahun menjadi 10 tahun
7. Penyederhanaan Pelaksanaan Pengadaan:
• Pengadaan Langsung untuk Barang/Pek.Konst/Jasa Lainnya
s/d Rp.100jt dan untuk Jasa Konsultansi s/d Rp.50jt;
• Pelelangan/seleksi sederhana s/d Rp.200jt;
• Metoda evaluasi disederhanakan (sistem gugur), kecuali
untuk pekerjaan kompleks.
• Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh pimpinan K/L/I untuk
pengadaan ≤ Rp.10 M (barang tertentu).
• Jaminan dalam pengadaan barang/jasa dapat dikeluarkan
oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau perusahaan
asuransi.
• Memungkinkan untuk pelaksanaan Pelelangan/Seleksi
sebelum Tahun Anggaran.
• Pasca Kualifikasi untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
Perorangan
8. Ada ketentuan khusus metoda Sayembara/Kontes:
• Untuk pengadaan barang/jasa hasil kreativitas, gagasan, inovasi,
riset, produk seni-budaya (spesifik dan harga satuan tidak dapat
ditentukan). Contoh: arsitektur, benda seni, seni pertunjukan,
piranti lunak, lomba karya ilmiah, dsb;
• Tatacaranya mirip seleksi, tapi dapat disederhanakan;
• ULP/Panitia dibantu oleh ahli yang kompeten dibidangnya (Tim
Juri);
9. Lebih fleksibel dlm menghadapi bencana dan keadaan darurat:
• Ketentuan ttg bencana diperlonggar (alam, non-alam, sosial),
termasuk antisipasi sebelum bencana datang menerjang;
• Dalam keadaan menghadapi bencana dan keadaan darurat dapat
dilakukan Penunjukan Langsung (tidak ada batasan, tetapi tetap
subject to audit).
10. Penunjukan Langsung untuk barang/jasa khusus:
• Penyedia obat, alat kesehatan habis pakai yg jenis dan harganya
ditetapkan pemerintah (Menkes) dapat ditunjuk langsung;
• Penyedia mobil, sepeda motor, kendaraan lain dengan harga
khusus pemerintah (GSO) dapat ditunjuk langsung;
• Sewa penginapan/hotel, lanjutan sewa gedung/kantor dapat
ditunjuk langsung.
11. Pengadaan secara Swakelola
• Prinsip : pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan
secara swakelola..
• Dapat mengusulkan Standar Biaya Khusus (SBK) untuk
pelaksanaan swakelola
12. Pengadaan alutsista TNI dan almatsus Polri:
• Alutsista ditetapkan Menhan (masukan Panglima TNI),
almatsus ditetapkan Kapolri;
• Pengadaan alutsista/almatsus dari industri DN;
• Dalam hal industri DN belum mampu, pengadaannya
dari pabrikan di LN bekerjasama dengan
industri/lembaga riset DN;
• Tatacara pengadaan alutsista/almatsus diatur
Menhan/Kapolri;
• Barang non-alutsista dan non-almatsus pengadaannya
reguler.
13. Pengadaan di Luar Negeri:
• Pengadaan untuk Kedubes RI dan kantor perwakilan RI di LN
sedapat mungkin menggunakan Perpres ini; dalam hal tidak
applicable dapat mengikuti aturan negara setempat;
• Tatacaranya dapat diatur lebih lanjut oleh Menlu.
14. Perbedaan-perbedaan Lainnya:
•
•
•
•
•
Kontrak Payung;
Keikutsertaan perusahaan asing;
Sanggah dan Sanggah Banding;
Konsep Ramah Lingkungan;
Preferensi Harga dan TKDN (Tingkat Komponen Dalam
Negeri);
• dsb
naskah lengkap: www.lkpp.go.id
MATRIKS PERBEDAAN ANTARA
PERATURAN PRESIDEN No. 54/2010
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
dengan
KEPUTUSAN PRESIDEN No.80/2003
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
I. KETENTUAN UMUM
1. Peraturan
tentang
Tatacara
Pengadaan
a. Lampiran I :
• Persiapan
• Pelaksanaan
• Swakelola
• Lain-lain
• Pelaksanaan
Penilaian
Kualifikasi
b. Lampiran II :
Formulir
kualifikasi
.
a. Lampiran I : Perencanaan
Umum Pengadaan
b. Lampiran II : Pengadaan
Barang
c. Lampiran III : Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi
d. Lampiran IV :
IVa. Pengadaan Jasa
Konsultansi Badan
Usaha
IVb Pengadaan Jasa
Konsultansi Perorangan
e. Lampiran V : Jasa Lainnya
f. Lampiran VI : Swakelola
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
2. Jumlah Bab
dan Pasal
9 Bab
54 Pasal
19 Bab
136 Pasal
3. Perencanaan
Pengadaan
Pembagian
tanggung jawab
dalam
perencanaan
pengadaan
antara PA/KPA
dan PPK atau
Panitia belum
diatur dengan
jelas
Lingkup perencanaan:
a. PA/KPA membuat
rencana umum dan
pembiayaan
pengadaan;
b. PPK membuat
rencana (teknis)
pengadaan;
c. ULP membuat
rencana pelaksanaan
(pelelangan/seleksi)
pengadaan.
KET
NO
TOPIK
4. Pinjaman/
Hibah
Luar
Negeri
(PHLN)
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
Jika bertentangan, • Pada prinsipnya
maka mengikuti
mengikuti Perpres;
aturan pemberi
• Jika terdapat perbedaan,
pinjaman/hibah
maka dilakukan
kesepakatan (utk
menggunakan Perpres
atau aturan pemberi
pinjaman/hibah).
5. Jenis
a. Barang
Pengadaan b. Jasa
Pemborongan
c. Jasa
Konsultansi
d. Jasa Lainnya
a. Barang
b. Pekerjaan Konstruksi
c. Jasa Konsultansi
d. Jasa Lainnya
KET
NO
TOPIK
6. Definisi
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
Barang adalah benda dalam
berbagai bentuk dan uraian,
yang meliputi bahan baku,
barang setengah jadi, barang
jadi/ peralatan, yang
spesifikasinya ditetapkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen
sesuai penugasan Kuasa
Pengguna Anggaran.
Barang adalah setiap
benda baik berwujud
maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak
bergerak, yang dapat
diperdagangkan,
dipakai, dipergunakan
atau dimanfaatkan oleh
Pengguna Barang
Pekerjaan Konstruksi belum
diatur
Pekerjaan Konstruksi
adalah seluruh
pekerjaan yang
berhubungan dengan
pelaksanaan konstruksi
bangunan atau
pembuatan wujud fisik
lainnya
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
Definisi Jasa Konsultansi adalah
(cont’) layanan jasa keahlian
profesional dalam berbagai
bidang yang meliputi jasa
perencanaan kontruksi, jasa
pengawasan kontruksi,
dan jasa pelayanan profesi
lainnya, dalam rangka
mencapai sasaran tertentu
yang keluarannya berbentuk
piranti lunak yang disusun
secara sistematis berdasarkan
kerangka acuan kerja yang
ditetapkan Pejabat Pembuat
Komitmen sesuai penugasan
Kuasa Pengguna Anggaran.
PERPRES 54/10
Jasa Konsultansi
adalah jasa layanan
profesional yang
membutuhkan
keahlian tertentu
diberbagai bidang
keilmuan yang
mengutamakan
adanya olah pikir
(brainware)
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
Definisi Jasa Lainnya adalah
(cont’) segala pekerjaan
dan/atau
penyediaan jasa
selain jasa
konsultansi, jasa
pemborongan, dan
pemasokan barang.
PERPRES 54/10
Jasa Lainnya adalah jasa
yang membutuhkan
kemampuan tertentu yang
mengutamakan
keterampilan (skillware)
dalam suatu sistem tata
kelola yang telah dikenal
luas di dunia usaha untuk
menyelesaikan suatu
pekerjaan atau segala
pekerjaan dan/atau
penyediaan jasa selain Jasa
Konsultansi, pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi dan
pengadaan Barang
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
Definisi Sayembara belum Sayembara adalah metode
(cont’) diatur
pemilihan Penyedia Jasa yang
memperlombakan gagasan
orisinal, kreatifitas dan inovasi
tertentu yang harga/biayanya
tidak dapat ditetapkan
berdasarkan harga satuan
Kontes belum
diatur
Kontes adalah metode pemilihan
Penyedia Barang yang
memperlombakan Barang/benda
tertentu yang tidak mempunyai
harga pasar dan yang
harga/biayanya tidak dapat
ditetapkan berdasarkan harga
satuan
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
7. Pelelangan
/Seleksi
sebelum
tahun
anggaran
Proses pengadaan
dpt dilakukan
sblm dokumen
anggaran
disahkan
Proses pengadaan
dpt dilakukan stlh
rencana kerja dan
anggaran K/L/D/I
disetujui oleh
DPR/DPRD
8. Pekerjaan
Kompleks
Untuk pekerjaan
diatas Rp. 50 M
9. Materai
Digunakan untuk:
• surat
penawaran
• Formulir isian
kualifikasi
• Kontrak
Untuk pekerjaan
diatas Rp. 100 M
Digunakan hanya
untuk dokumen
kontrak dan
Formulir Isian
Kualifikasi
KET
Keppres
42/2002 telah
direvisi
menjadi
Perpres 53/
2010 (ttg
penunjukan
PPK dsb)
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
II. ORGANISASI PENGADAAN
10. Organisasi Organisasi
Pengadaan belum di
kelompokkan
jelas
11. Perangkat
organisasi
ULP
Belum diatur
PERPRES 54/10
1. PA/KPA;
2. PPK;
3. ULP/Pejabat
Pengadaan;
4. Panitia/Pejabat
Penerima Hasil
Pekerjaan
a.
b.
c.
d.
Kepala;
Sekretariat;
Staf pendukung;
Kelompok kerja .
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
KET
A. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
12. Tugas dan
kewenangan
Belum diatur
dengan tegas
• mengumumkan Rencana
Umum Pengadaan
• menetapkan
Panitia/Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan
13. Penetapan
pemenang
/penyedia
oleh PA/KPA
di K/L/I atau
Kep.Daerah
di Daerah
Pengadaan
Barang/Jasa
diatas Rp.
50M
1. Paket pengadaan
Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa
Lainnya diatas Rp.
100M
2. Paket pengadaan Jasa
Konsultansi diatas Rp.
10 M
NO
TOPIK
14. Kuasa
Pengguna
Anggaran
(KPA)
KEPPRES
80/03
Tidak diatur
dengan jelas
PERPRES 54/10
- Dpt diangkat lebih dari 1
(satu) orang sesuai beban
pekerjaan/rentang kendali
PA.
- Di angkat oleh PA (tgkt
Pusat)
- Ditetapkan oleh Kepala
Daerah (tgkt Daerah)
- KPA untuk dana
dekonsentrasi dan tugas
pembantuan diangkat oleh
PA atas usul Kepala Daerah
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
B. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
15. Tugas dan - Menetapkan
fungsi
dokumen
pengadaan;
- Menetapkan
pemenang;
- menyusun dan menetapkan
rencana pengadaan:
 Spesifikasi teknis;
 Rincian HPS
 Rancangan kontrak
- tidak menetapkan pemenang
- menyimpan dan menjaga
keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan pengadaan
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
16. Kewenang Belum diatur
an lain
dengan jelas
PERPRES 54/10
• dapat mengusulkan
perubahan paket dan
jadwal pekerjaan kpd PA
• dapat menetapkan
tim pendukung
tim atau tenaga ahli
pemberi penjelasan
teknis (aanwijzer)
17. Persyarat- - Pendidikan min. - Pendidikan min S1
an
D3
- Tidak ada persyaratan DP3
manajeri- - DP3 untuk masa
al
3 tahun terakhir
dengan nilai
minimal “Baik”.
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
18. Kewajiban Dalam masa
a. PPK pada K/L/I
bersertifikat transisi, sebelum
bersertifikat sejak Perpres
memiliki sertifikat,
ini berlaku;
seseorang yang
b. PPK pada K/L/I yang
telah diangkat
ditugaskan di Unit
menjadi PPK harus
Pelaksana Teknis (UPT)
mengikuti
Pusat/Kab/Kota paling
pelatihan.
lambat 1 Januari 2012;
dan
c. PPK pada Pemerintah
Prop/Kab/Kota paling
lambat 1 Januari 2012.
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
C. ULP/PEJABAT PENGADAAN
19. Kewenangan
Pembentukan
ULP
Belum diatur
Menteri/pimpinan
Lembaga/Kepala
Daerah/pimpinan
Institusi.
20. Fungsi ULP
Sama dengan
panitia, utk
pengadaan
Barang/jasa >
Rp.50 jt
• Pengadaan
Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa
Lainnya  Rp. 100 jt
• Pengadaan Jasa
Konsultansi  Rp.50
jt
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
21. Kelompok
kerja ULP
Sama dengan
• Berjumlah gasal
panitia,
minimal 3 (tiga) orang
berjumlah gasal, • Dapat ditambah sesuai
min 3 (tiga)
dg kompleksitas
orang sesuai
pekerjaan.
besaran nilai
• Dapat dibantu aanwijzer
pekerjaan
22. Pejabat
Pengadaan
Melaksanakan
Penunjukan
Langsung utk
pengadaan
Barang/jasa ≤
50 jt
• melaksanakan
Pengadaan Langsung
• Pengadaan
Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya
≤ Rp. 100 jt
• Pengadaan Jasa
Konsultansi ≤Rp.50 jt
KET
NO
TOPIK
23. Tugas,
wewenang
dan
tanggung
jawab ULP
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
- menyusun
- menetapkan Dok.
Dok.
Pengadaan;
Pengadaan;
- menetapkan pemenang utk
- mengusulkan
Pengadaan
pemenang
Barang/Pek.Konstruksi/J
asa Lainnya ≤ Rp.100 M;
Pengadaan Jasa
Konsultansi ≤ Rp. 10 M
- menjawab sanggahan
24. Kewenangan Belum diatur
lain
dengan jelas
Dapat mengusulkan kpd PPK:
• perubahan HPS;
• Perubahan spesifikasi.
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
D. PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
25. Ketentuan
umum
Belum diatur
- Ditetapkan oleh PA/KPA
- Dapat dibantu oleh
tim/tenaga ahli yg
ditetapkan PA/KPA
26. Tugas dan
fungsi
Belum diatur
- Memeriksa hasil
pekerjaan
- Menerima hasil pekerjaan
- Membuat dan
menandatangani Berita
Acara serah terima
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
E. PENYEDIA BARANG/JASA
27. Persyaratan - KD diberlakukan untuk - KD untuk pengadaan
semua jenis pengadaan
Pekerjaan Konstruksi
dan Jasa Lainnya
- SKP untuk pengadaan
Jasa Pemborongan
- SKP untuk pengadaan
Pekerjaan Konstruksi
dan Jasa Lainnya
28. Kemampuan Dasar
(KD)
- Utk Jasa Pemborongan
KD=2 NPt
- Utk Barang/Jasa
Lainnya, KD= 5 NPt
- Utk Jasa Konsultansi
KD=3NPt
- NPt utk 7 tahun
terakhir
- Utk Pek. Konstruksi,
KD = 3 NPt
- Utk Jasa Lainnya
KD = 5 NPt
- NPt utk 10 tahun
terakhir
KET
NO
TOPIK
29. Nilai KD
minimum
30. Sisa
Kemampuan
Keuangan
(SKK)
31. Dukungan
Keuangan
dari Bank
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
Tidak tegas batasan sama dengan nilai total
minimum nilai KD HPS
Persyaratan
Penyedia Jasa
Pemborongan
Tidak diwajibkan lagi
adanya SKK
• 10 % untuk jasa Minimal 10 % dari nilai
pemborongan
paket untuk pekerjaan
• 5% untuk selain konstruksi
jasa
pemborongan
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
32. Sisa
. Hanya
- Pekerjaan konstruksi
Kemampuan
diberlakukan
dan Jasa Lainnya
Paket
untuk Jasa
- Usaha kecil KP =5
Pemborongan
- Usaha non kecil
- Nilai SKP tidak KP = 6 atau 1,2 N
disebutkan
- N = Jumlah paket
pekerjaan terbanyak
yang dapat ditangani
pada saat bersamaan
selama kurun waktu
5 (lima) tahun
terakhir
KET
Tercantum
di
Lampiran
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
III. RENCANA UMUM PENGADAAN
33. Ketentuan
umum
Belum diatur
dengan jelas
- disusun oleh PA
- meliputi kegiatan dan
anggaran yg akan
dibiayai oleh
K/L/D/I sendiri
dibiayai dengan co-
financing
34. Biaya
pelaksanaan
pengadaan
Belum diatur
dengan jelas
pada tahap
mana biaya
tersebut
disiapkan
Biaya pelaksanaan
pengadaan merupakan
bagian dari Rencana
Umum Pengadaan yang
disusun dan ditetapkan
oleh PA/KPA
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
IV. SWAKELOLA
35. Pekerjaan
Terdapat 8
Ditambah 4 jenis
yang dapat di pekerjaan yang pekerjaan baru:
swakelolakan dapat
 pekerjaan survey,
diswakelolakan
 Pekerjaan industri
kreatif, inovatif, budaya
dan penelitian
laboratorium
 Penelitian dan
pengembangan dalam
negeri.
 Pengembangan industri
pertahanan, alutsista
dan almatsus dalam
negeri
KET
NO
TOPIK
36. Pelaksana
Swakelola
KEPPRES 80/03
a. Pejabat Pembuat
Komitmen;
b. instansi
pemerintah lain
non swadana;
c. kelompok
masyarakat/
lembaga swadaya
masyarakat
penerima hibah.
PERPRES 54/10
KET
a.K/L/D/I
Penanggung
Jawab Anggaran;
b.Instansi
Pemerintah Lain
pelaksana
Swakelola;
c.Kelompok
Masyarakat
Pelaksana
Swakelola
Mekan
isme Hibah
diatur
tersendiri
NO
TOPIK
37. Penyaluran
dana
swakelola
kpd kel.
masyarakat
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
Khusus untuk
pekerjaan konstruksi:
1. 50% apabila
organisasi
pelaksanaan
penerima hibah
telah siap;
2. 50% sisanya apabila
pekerjaan telah
mencapai 30%.
Untuk semua jenis
pekerjaan:
1. 40% apabila kel.masy.
telah siap melaksanakan
Swakelola;
2. 30% apabila pekerjaan
telah mencapai 30%; dan
3. 30% apabila pekerjaan
telah mencapai 60%
38. Dasar
Belum diatur
Pelaksanaan
swakelola
oleh
Kelompok
masyarakt
Kontrak antara PPK pada
K/L/D/I Penanggung
Jawab Anggaran dengan
Kelompok Masyarakat
Pelaksana Swakelola
KET
NO
TOPIK
39. Pelaksanaan
Swakelola
oleh
kelompok
masyarakat
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
Pekerjaan yang • Kelompok Masyarakat
dapat
yang mampu
dilaksanakan
melaksanakan pekerjaan;
oleh kelompok • Pekerjaan Konstruksi
masyarakat
hanya dapat berbentuk
belum diatur
rehabilitasi, renovasi dan
secara jelas.
konstruksi sederhana;
• konstruksi bangunan baru
yang tidak sederhana,
dibangun oleh K/L/D/I
Penanggung Jawab
Anggaran ---- diserahkan
kepada kelompok
masyarakat
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
KET
V. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA
A. METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
40. Pengadaan
Barang/
Jasa
Lainnya
1.
2.
3.
4.
41. Pengadaan 1.
Pekerjaan 2.
Konstruksi 3.
4.
1. Pelelangan
Pelelangan Umum
• Pelelangan Umum
Pelelangan Terbatas
• Pelelangan
Pemilihan Langsung
Sederhana
Penunjukan Langsung
2. Penunjukan Langsung
3. Pengadaan Langsung
4. Sayembara/Kontes
1. Pelelangan Umum
Pelelangan Umum
2. Pelelangan Terbatas
Pelelangan Terbatas
3. Pemilihan Langsung
Pemilihan Langsung
Penunjukan Langsung 4. Penunjukan Langsung
5. Pengadaan Langsung
Disesuai
kan
dengan
PP29
thn
2000
NO
TOPIK
42. Pengadaan
Jasa
Konsultansi
43. Pelelangan
/Seleksi
Sederhana
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
1. Seleksi Umum 1. Seleksi
• Seleksi Umum
2. Seleksi Terbatas
• Seleksi Sederhana
3. Seleksi
2. Penunjukan Langsung
Langsung
3. Pengadaan Langsung
4. Penunjukan
4. Sayembara
Langsung
Tidak diatur
• Untuk pengadaan
Barang/Jasa yang:
a. tidak kompleks, atau
bersifat sederhana
b. Bernilai ≤ Rp. 200 jt.
• Pasca kualifikasi (untuk
pelelangan/seleksi
perorangan)
• Pengumuman min 3 hari
KET
NO
TOPIK
KEPPRES
80/03
44. Pengadaan Tidak diatur
Langsung
PERPRES 54/10
a. Utk peng. Barang/ Pek.
Kons/ Jasa Lainnya
 Untuk pengadaan ≤ Rp.
100 jt
 Keb. Operasional K/L/D/I
 Teknologi sederhana
 Risiko kecil
 Penyedia orang
perseorangan dan/atau
badan usaha kecil
b. utk peng. Jasa Konsultansi:
 Keb operasional K/L/D/I
 Untuk pengadaan ≤ Rp.
50 jt
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
45. Sayembara/ Tidak diatur
Kontes
46. Batasan
Penunjukan
Langsung
Keadaan
tertentu, a/l:
batasan nilai
≤ Rp 50 juta
Barang khusus
PERPRES 54/10
• Sayembara :
memperlombakan gagasan,
ide dll
• Kontes: memperlombakan
sesuatu yang sudah ada.
• Persyaratan penyedia lebih
sederhana
• Tidak perlu HPS, cukup
menggunakan Pagu
Anggaran
• Evaluasi oleh tim juri/tim
ahli
Tanpa batasan nilai untuk
pengadaan dalam keadaan
tertentu dan barang khusus
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
47. Penunjukan a. Keadaan
Langsung
tertentu
adalah:
1) penanganan
darurat –
dst.....(kalimat
dianggap
kurang jelas)
PERPRES 54/10
a. Keadaan tertentu adalah:
1) penanganan darurat yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya dan
waktu penyelesaian pekerjaannya
harus segera, untuk:
a) pertahanan negara, dan/atau
b) keamanan masyarakat, dan/atau
c) keselamatan/perlindungan
masyarakat:
(1) akibat adanya bencana alam
dan/atau, bencana non-alam
dan/atau bencana sosial;
dan/atau
(2) dalam rangka pencegahan
bencana; dan/atau
(3) akibat kerusakan infrastruktur
yang dapat menghentikan
kegiatan pelayanan publik.
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
48. Penunjuk b. keadaan
an
khusus
Langsung
adalah:
dst.... hanya
ada 5 jenis,
diantara-nya:
- Pengadaan
barang/jasa
yang bersifat
rahasia
PERPRES 54/10
b. barang/pekerjaan khusus
adalah....dst (ditambahkan 3 jenis
barang/pekerjaan):
5) pekerjaan pengadaan mobil,
sepeda motor dan/atau
kendaraan bermotor lainnya
dengan harga khusus untuk
pemerintah (Government Sales
Operation/ GSO);
6) sewa penginapan/ hotel; atau
7) lanjutan sewa gedung/kantor, dan
lanjutan sewa ruang terbuka atau
tertutup lainnya.
- Pengadaan Barang/Jasa yang
bersifat rahasia tidak lagi termasuk
dalam kategori barang/jasa yang
dapat dilakukan dengan
Penunjukan Langsung
KET
Harga GSO
hrs
tercantum
dlm website
penyedia
dan website
pengadaan
nasional
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
B. METODE PEMASUKAN DOKUMEN
49. Satu sampul
utk
pengadaan
Jasa
Konsultansi
Untuk metode
- utk pelaksanaan Seleksi
evaluasi Penunjukan Sederhana
Langsung
- utk metode evaluasi pagu
anggaran dan biaya
terendah
- utk Seleksi Konsultan
Perorangan dg evaluasi
kualitas
50. Dua sampul
Dapat digunakan
untuk semua jenis
pengadaan
51. Dua Tahap
• Dapat digunakan • tidak dapat digunakan utk
untuk semua jenis
pengadaan Jasa
pengadaan
Konsultansi
Tidak dapat digunakan
untuk pengadaan Pekerjaan
Konstruksi.
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
C. METODE EVALUASI
52. Metode
evaluasi sistem
nilai dan biaya
selama umur
ekonomis
Penggunaan
metode evaluasi
tergantung
pertimbangan
panitia
Hanya untuk pengadaan
Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang
bersifat kompleks.
53. Persyaratan
Penggunaan
Sistem Nilai
Belum diatur
a. besaran bobot biaya antara
70% s/d 90% dari total
bobot keseluruhan;
b. unsur yang dinilai harus
bersifat kuantitatif atau
yang dapat
dikuantifikasikan; dan
c. tata cara dan kriteria ----jelas dan rinci dalam
Dokumen Pengadaan
KET
NO
TOPIK
54. Metode
evaluasi
pengadaan
Jasa
Konsultansi
KEPPRES 80/03
1. Kualitas;
2. Kualitas teknis
dan biaya;
3. Pagu anggaran;
4. Biaya terendah;
5. Penunjukkan
Langsung
Tidak diatur
55. Metode
evaluasi utk
Seleksi
Sederhana
56. Metode evaluasi Tidak diatur
Pengadaan Jasa
Konsultansi
Perorangan
PERPRES 54/10
1. Kualitas;
2. Kualitas teknis dan biaya;
3. Pagu anggaran;
4. Biaya terendah;
(Metode evaluasi penunjukkan
langsung, dihilangkan karena
merupakan metode pemilihan
bukan metode evaluasi)
1. Pagu Anggaran
2. Biaya terendah
Kualitas
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
D. KUALIFIKASI
57. Penggunaan Belum dirinci
Prakualifikasi
58. Penggunaan
Pasca
Kualifikasi
Belum dirinci
PERPRES 54/10
a. Jasa Konsultansi (Badan Usaha);
b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang bersifat kompleks
melalui Pelelangan Umum;
c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang menggunakan Metode
Penunjukan Langsung, kecuali
untuk penanganan darurat.
1. Pelelangan Umum, kecuali
Pelelangan Umum untuk Pekerjaan
Kompleks;
2. Pelelangan Sederhana/Pemilihan
Langsung;
3. Pemilihan Penyedia Jasa
Konsultansi Perorangan.
KET
NO
TOPIK
59. Penilaian
Prakualifikasi
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
- Utk pengadaan
Belum diatur
Barang/Pek.Konstruksi/Jasa
secara jelas
Lainnya ---- sistem gugur
- Utk pengadaan Jasa Konsultansi
Badan Usaha---- sistem nilai
E. KONTRAK
60. Persetujuan
Kontrak Tahun
Jamak yang
didanai APBN
a. Menteri Keuangan untuk kegiatan
Menteri
yang nilainya diatas Rp10.M;
Keuangan
b. Pimpinan K/L/I untuk kegiatan yang
nilai kontraknya sampai dengan
Rp10 M bagi kegiatan: penanaman
benih/bibit, penghijauan, pelayanan
perintis laut/udara, makanan dan
obat di rumah sakit, makanan untuk
narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan, pengadaan pita
cukai, layanan pembuangan sampah
dan pengadaan jasa cleaning service.
KET
NO
61.
TOPIK
Kontrak
Payung
KEPPRES 80/03
Belum diatur
(framework
agreement)
62. Kontrak
Pengadaan
Bersama
Sudah diatur
tapi belum
banyak
diimplementasikan
PERPRES 54/10
KET
a. Kontrak antara
pemerintah dg penyedia
b. Kontrak harga satuan
c. Untuk barang/jasa yang
dibutuhkan berulang
d. Volume blm diketahui
pada saat tanda tangan
kontrak
e. Pembayaran oleh msgmsg PPK
bahwa co-financing dpt
dilaksanakan oleh bbrp
PPK dengan sumber dana
yg berbeda (APBN-APBN,
APBD-APBD, atau APBNAPBD)
Pembagian
beban dan
tanggung
jawab diatur
dalam
kontrak.
NO
TOPIK
63. Kontrak
Pengadaan
Pekerjaan
Terintegrasi
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
Belum diatur
merupakan pengadaan
pekerjaan konstruksi yang
bersifat kompleks dengan
menggabungkan kegiatan
perencanaan, pelaksanaan
dan/atau pengawasan
F. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
64. Harga
Perkiraan
Sendiri
(HPS)
- diumumkan
pada saat
KET
Kontrak
Pengadaan
Pekerjaan
Terintegrasi
- Disusun dan ditetapkan PPK
untuk semua metode pemilihan
aanwijzing.
penyedia barang/jasa, kecuali
- Tidak menjadi kontes/sayembara tidak perlu
batas atas
HPS
penawaran
- Diumumkan pada saat
pengumuman lelang;
- Menjadi batas atas penawaran utk
Barang/Pek.Kons/Jasa Lainnya
NO
TOPIK
65. HPS (cont’)
KEPPRES
80/03
PERPRES 54/10
• Disusun paling lama 28
hari sebelum batas akhir
pemasukan penawaran
• Dasar untuk menetapkan
besaran nilai Jaminan
Pelaksanaan bagi
penawaran yang nilainya
lebih rendah dari 80%
nilai total HPS
• HPS bukan sebagai dasar
untuk menentukan
besaran kerugian negara
KET
NO
TOPIK
66. Sumber
Data HPS
KEPPRES
80/03
5 sumber
data untuk
penyusunan
HPS
PERPRES 54/10
KET
Ditambahkan 4 sumber data:
• inflasi tahun sebelumnya,
suku bunga berjalan dan/atau
kurs tengah Bank Indonesia;
• hasil perbandingan dengan
Kontrak sejenis, baik yang
dilakukan dengan instansi lain
maupun pihak lain;
• norma indeks; dan/atau
• informasi lain yang dapat
dipertanggungjawabkan
Harga dari
agen
tunggal
tidak lagi
menjadi
salah satu
dasar untuk
penyusunan HPS
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
F . JAMINAN PENGADAAN BARANG/JASA
67. Persyaratan
Jaminan
Belum diatur
Jaminan harus dapat:
a. Dicairkan sebesar nilai
jaminan
b. Dicairkan dalam waktu
14 hari
c. Bersifat unconditional
68. Penerbit
Jaminan
Bank Umum atau
Perusahaan
Asuransi
Belum diatur
Bank Umum, Perusahaan
Penjaminan, dan
Perusahaan Asuransi
Perusahaan Asuransi Umum
yang mempunyai ijin
Depkeu/Bapepam -LK untuk
menjual produk jaminan
(suretyship).
69. Persyaratan
Asuransi
penerbit
jaminan
KET
NO
TOPIK
70. Besarnya
Jaminan
Pelaksanaan
71. Pengembalian
jaminan
pelaksanaan
72. Jaminan
sanggahan
banding
KEPPRES 80/03
Untuk penawaran dibawah
80% HPS nilai jaminan
pelaksanaan 5% dikali 80%
HPS (4%)
Setelah masa pemeliharaan
selesai
Belum diatur
PERPRES 54/10
Untuk penawaran dibawah
80% HPS nilai jaminan
pelaksanaan 5% dari HPS
- Setelah berakhirnya masa
pelaksanaan; atau
- Setelah penyerahan
jaminan pemeliharaan
2 perseribu (2‰) dari HPS,
maksimal Rp.50 juta
G. GARANSI
73. Sertifikat
Garansi
Belum diatur
-
Penyedia barang harus
menyerahkan sertifikat garansi
Sertifikat garansi diterbitkan oleh
produsen atau pihak yang
ditunjuk
KET
NO
TOPIK
H. PENGUMUMAN
74. Media
Pengumuman
Pengadaan
Barang/Jasa
KEPPRES 80/03
• Surat kabar nasional
• Surat kabar provinsi
• Papan pengumuman
resmi
PERPRES 54/10
a. Website K/L/D/I,
b. Papan pengumuman
resmi
c. Portal Pengadaan
Nasional melalui LPSE
75. Pengumuman a. Pemberitahuan kepada
atas
peserta
penetapan
b. Papan pengumuman
Penyedia
resmi
Barang/Jasa
a. Papan pengumuman
resmi
b. Website K/L/D/I
76. Pengumuman
Rencana
Umum
Pengadaan
diumumkan melalui
website K/L/D/I dan
Portal Pengadaan
Nasional,
Diumumkan melalui Portal
Pengadaan Nasional,
(www.pengadaannasionalbappenas.go.id)
www.inaproc.lkpp.go.id
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
KET
H. SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING
77. Sanggah
dan
sanggah
banding
78. Materi
sanggah
Sanggah diajukan
ke PPK dan
sanggah banding
ke PA/Kepala
Daerah
 Sanggahan
banding tidak
menghentikan
proses
a.l. termasuk:
 adanya unsur
KKN antara
peserta;
 adanya unsur
KKN antara
peserta dengan
Pejabat/ULP

 Sanggah ke ULP, dan sanggah
banding ke Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala
Daerah/Pimpinan Institusi (dgn
tembusan ke PPK, ULP, APIP dan
LKPP);
 Sanggahan banding
menghentikan proses pengadaan;
Materi sanggah:
 penyimpangan thd ketentuan dan
prosedur pelelangan;
 rekayasa tertentu yg menghalangi
terjadinya persaingan sehat;
 penyalahgunaan wewenang oleh
ULP/Pejabat berwenang lainnya
Unsur
KKN
menjadi
materi
pengaduan.
NO
TOPIK
KEPPRES
80/03
PERPRES 54/10
KET
I. UANG MUKA
79. Besaran uang
muka dalam
kontrak tahun
jamak
Belum diatur
dengan jelas
Yang terendah antara :
a. 20% dari nilai kontrak
tahun pertama; atau
b. 15% dari total nilai
kontrak
J. KEADAAN KAHAR
80. Keadaan
kahar (force
majeur)
“Gangguan
industri
lainnya”
sering
ditafsirkan
terlalu luas
“Gangguan industri
lainnya” harus
dinyatakan melalui
keputusan bersama
antara Menteri
Keuangan dengan
Menteri Teknis
terkait,
Setelah
mendapat
pertimbangan
dari BPS, BPKP/
Inspektorat, dan
LKPP).
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
KET
M. PENYESUAIAN HARGA
Penghitungan
 Penghitungan penyesuaian
penyesuaian harga
harga dimulai dari bulan
Adjustment) dimulai dari bulan
ke-13
ke-1
VI. PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI
81. Penyesuaian
harga (Price
Belum
82. Tingkat
Kandungan
diatur
Dalam Negeri secara tegas
(TKDN)
a. TKDN +BMP> 40 % ---- wajib BMP
menggunakan Produksi Dalam maks
Negeri
15%
b. Lelang terbuka --- jika kurang
dari 3 peserta --- lelang ulang
c. TKDN +BMP --- mengacu pada
Daftar Inventarisasi
Barang/Jasa Produksi Dalam
Negeri – Kementrian
Perindustrian
NO
TOPIK
KEPPRES
80/03
PERPRES 54/10
VI. PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI
83. Pemberlakuan
Preferensi
Harga
Belum diatur
secara tegas
84. Pengadaan
Barang
Impor
Persyaratan
Barang impor
belum diatur
dengan jelas
a. untuk Barang/Jasa dalam
negeri (dibiayai rupiah
murni )--- bernilai diatas
Rp 5 M.
b. TKDN >25% --- mendapat
preferensi harga
c. Barang produksi dalam
negeri ----Daftar Barang
Produksi Dalam Negeri
Kementrian Perindustrian.
Barang impor harus
mempunyai sertifikat
keaslian dan surat
dukungan pabrik/prinsipal
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
VII. PERAN SERTA USAHA KECIL
Sampai dengan
85. Nilai paket
pekerjaan utk
nilai Rp.1 M
usaha kecil
PERPRES 54/10
KET
Sampai dengan nilai
Rp.2.5 M
VIII. KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING
Perusahaan asing
86. Batas nilai Perusahaan asing
dapat ikut serta :
dapat ikut serta:
untuk
keikutser- a. Untuk pekerjaan
a. Untuk pekerjaan
konstruksi di atas
taan
konstruksi di atas
Rp 50 M;
perusahaRp 100 M;
b. Untuk barang/jasa
an asing
lainnya di atas Rp b. Untuk barang/jasa
lainnya di atas Rp
10 M;
20 M;
c. Untuk jasa
konsultansi di atas c. Untuk jasa
konsultansi di atas
Rp 5 M.
Rp 10 M.
memberi
kesempatan
lebih luas
kepada
pengusaha/
kontraktor
nasional.
NO
TOPIK
KEPPRES
PERPRES 54/10
KET
80/03
IX. KONSEP RAMAH LINGKUNGAN
a. Pengadaan yang ramah lingkungan
Bersifat
87. Konsep ramah Tidak
lingkungan
tercantum
adalah suatu proses pemenuhan
intro(sustainable
kebutuhan barang/jasa KLDI
duksi
public
sehingga keseluruhan tahapan
procurement)
proses pengadaan memberikan
manfaat tidak hanya untuk KLDI tapi
juga untuk masyarakat dan
perekonomian dengan
meminimalkan dampak kerusakan
lingkungan.
b. Konsep pengadaan yang ramah
lingkungan dapat diterjemahkan
dalam dokumen Pemilihan berupa
persyaratan yang mengarah kepada
pemanfaatan sumber daya alam
secara arif dan mendukung
pelestarian fungsi lingkungan hidup.
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
X. PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
88. E-Procurement E-Proc belum
diwajibkan
E-Proc dimulai 2012 untuk
sebagian paket pekerjaan
89. LPSE
Belum diatur
Kepala Daerah wajib membentuk
LPSE
90. Sistem e-
Belum diatur
dikembangkan oleh LKPP
91. e-tendering
Belum diatur
- Mulai dari pengumuman
pengadaan smp pemenang
- Dilaksanakan dg sistem
pengadaan scr elektronik yg
diselenggarakan oleh LPSE
92. e-purchasing
Belum diatur
- katalog elektronik
- diselenggarakan oleh LKPP
- menggunakan kontrak payung
- efisiensi biaya dan waktu
procurement
KET
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
XI. PENGADAAN KHUSUS & PENGECUALIAN
belum
1) Pengadaan Alutsista TNI ditetapkan
93. Pengadaan
oleh Menhan dan almatsus Polri
khusus untuk diatur
ditetapkan oleh Kapolri;
TNI dan Polri
2) Pengadaan alutsista dan almatsus
serta
dilakukan oleh industri DN;
pengadaan di
3) Jika pengadaan dari LN maka
Luar Negeri
pengadaannya langsung dari
pabrikan LN yang terpercaya*;
4) Tata cara msg-msg pengadaan
diatur oleh Menhan dan Kapolri
(berpedoman pada tata nilai
Perpres).
5) Tatacara pengadaan di Luar Negeri
untuk kebutuhan perwakilan RI di
LN dapat diatur lebih lanjut oleh
Menteri Luar Negeri**:.
KET
*Pengadaan
dari sumber
LN harus
bekerjasama dengan
industri dan
lembaga
riset DN
**menyesuaikan diri
dengan
praktik
pengadaan
yg sehat di
negara
terkait.
NO
TOPIK
KEPPRES 80/03
PERPRES 54/10
XII. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
94. Sertifikat Ahli
Pengadaan
Sertifikat Ahli
Pengadaan ---- bukti
memiliki keahlian
dalam Pengadaan
Barang/Jasa
Sertifikat Keahlian
pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah --- bukti
memiliki kompetensi dan
Kemampuan profesi di
bidang Pengadaan
Barang/Jasa
95. Unit Layanan
Pengadaan
(ULP)
Bentuk ULP belum
diatur
ULP harus dibentuk
paling lambat pada TA
2014
XIII. DAFTAR HITAM
96. Daftar Hitam
Tata cara belum
diatur
Daftar Hitam Nasional
dalam Website pengadaan
nasional
Akan diatur dalam
Peraturan Kepala LKPP
KET
NO
TOPIK
PERPRES 54/10
XIV. LAIN-LAIN
97. Pemberlakuan
Perpres
1. Perpres 54/2010 berlaku sejak 6 Agustus 2010;
2. Pengadaan yg dilaksanakan sebelum 1 Januari
2011 tetap dapat berpedoman pada Keppres
80/2003.
3. Pengadaan yang sedang dilaksanakan berdasarkan
Keppres 80/2003, dilanjutkan dengan tetap
berpedoman pada Keppres 80/2003.
4. Perjanjian/Kontrak yg telah ditandatangani
berdasarkan Keppres 80/2003, tetap berlaku
sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.
5. Keppres 80/2003 dicabut mulai 1 Januari 2011.
98. Pengumuman Pengumuman di surat kabar nasional dan/atau
di Surat Kabar provinsi, tetap dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan
di surat kabar yang telah ditetapkan, sampai dengan
berakhirnya perjanjian/Kontrak penayangan
pengumuman Pengadaan Barang/Jasa.
KET
Terima kasih
pertanyaan, masukan, dan saran
dapat disampaikan ke:
LKPP
SMESCO Indonesia – Lantai 8
Jln. Jend Gatot Subroto Kav 94 – Jakarta Selatan 12780
Tel/Fax 021-7991252
Website: www.lkpp.go.id
Email : [email protected]; [email protected]; [email protected]