Transcript Document

Perbedaan Keppres 80/2003
dengan Perpres 54 Tahun 2010
tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Muhtar Mahmud
Tujuan
1. Menjelaskan perbedaan prinsip antara
Keppres 80/2003 dengan Perpres 54
tahun 2010 (4 bidang, 31 issues) ;
2. Menghimpun masukan/saran untuk
perbaikan*.
Latar belakang perubahan:
1.
Berkembangnya praktik demokrasi dan otonomi daerah ► delegasi
kewenangan dan tanggung jawab ke PA (pusat dan daerah);
2.
Berkembangnya teknologi informasi dan transaksi elektronik (ITE)
► mendorong pelaksanaan E-Procurement;
3.
Perubahan lingkungan internasional (Paris Declaration 2005,
Jakarta Committment 2009) ► pengadaan dari sumber PHLN
mengikuti aturan negara setempat;
Arah perubahan:
1.
Efisiensi belanja negara (efficiency);
2.
Menciptakan persaingan usaha (competitiveness);
3.
Pelayanan publik melalui penyediaan barang/jasa yang
baik(delivery).
No.
Perbedaan
Issue
Keppres 80/2003
Perpres 54/2010
Keterangan
A Ruang Lingkup
1
Ruang Lingkup
PHLN harus mengikuti
ketentuan Keppres
selama tidak
bertentangan dengan
ketentuan pemberi
pinjaman/hibah
PHLN harus mengikutti
ketentuan dalam Perpres ini
secara utuh
2
Kebijakan Umum
Terdapat 8 (delapan)
kebijakan umum
Ditambah 4 (empat)
kebijakan umum yang
baru, mengenai:
a. Industri strategis, alutsista
dan almatsus;
b. Pemanfaatan SDA dan LH
secara berkelanjutan;
c. Penggunaan teknologi
informasi dan transaksi
elektronik;
d. Pengumuman rencana
pengadaan di awal tahun
anggaran.
Sesuai dengan
Paris Declaration
2005 dan Jakarta
Committment
2009
Perbedaan
No.
Issue
Keterangan
Keppres 80/2003
3
Tata Cara Pengadaan Tata cara pengadaan
terdapat pada
Lampiran yang
merupakan bagian tak
terpisahkan dari
Keppres
Perpres 54/2010
Tata cara pengadaan, yang
merupakan penjabaran
lebih lanjut dari Perpres,
akan diuraikan dalam 2
set dokumen pendukung,
yaitu:
1. Tata Cara Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah; dan
2. Standar Dokumen
Pengadaan (Standard
Bidding Document).
Kedua dokumen tersebut
merupakan Keputusan
Kepala LKPP
No.
Issue
Perbedaan
Keppres 80/2003
Perpres 54/2010
Ket.
B Organisasi Pengadaan
4
Perencanaan
Pengadaan
Pembagian tugas/tanggung
jawab dalam lingkup
perencanaan pengadaan antara
PA/KPA dan PPK belum diatur
dengan jelas
Lingkup perencanaan pengadaan:
a. PA/KPA membuat rencana kerja
dan anggaran pengadaan (RKAP);
b. PPK membuat rencana
pengadaan;
c. Panitia/ULP membuat rencana
pelelangan.
5
Tanggung
jawab PPK
dianggap
terlalu berat
PPK diangkat oleh PA/KPA, yg
bertanggung jawab atas
pelaksanaan pengadaan, a.l.:
a. Menyusun rencana
pengadaan;
b. Mengesahkan dan
menetapkan hasil pelelangan
yang dilakukan oleh
Panitia/ULP;
c. Bertanggung jawab dari segi
administrasi, fisik, keuangan,
dan fungsional atas
pengadaan yang
dilaksanakannya.
Distribusi tanggung jawab:
a. PA/KPA adalah pemilik pekerjaan
dan penanggung jawab utama,
mulai dari perencanaan
pengadaan s/d pemanfaatan dan
inventarisasinya;
b. PPK adalah pejabat struktural
yang diberi kuasa oleh PA/KPA
untuk melaksanakan pengadaan;
c. Panitia/ULP adalah pejabat yang
diberi kuasa oleh PA/KPA untuk
melaksanakan pelelangan
termasuk menetapkan hasil
pelelangannya
Terkait
dengan
issue
no.5
No.
6
Issue
Panitia/
Pejabat
Pengadaan/
ULP
Perbedaan
Keppres 80/2003
Perpres 54/2010
Keterangan
a. Panitia wajib dibentuk
a. Panitia wajib dibentuk
 Pengadaan ≤ Rp 100
untuk pengadaan di atas
untuk pengadaan di atas
juta dapat
Rp 50 juta;
Rp 100 juta;
dilaksanakan oleh
b. Jumlah anggota Panitia b. Jumlah anggota Panitia
Panitia/Pejabat
tergantung kepada nilai
tergantung pada
Pengadaan/ULP.
pekerjaan (minimal 3
kebutuhan (minimal 3
 Pembelian langsung
orang)
orang).
≤ Rp 50 juta
dilaksanakan oleh
Pejabat Pengadaan.
C Perbedaan/Penambahan Aturan
7
Sertifikat Ahli
Pengadaan
PPK dan Panitia wajib
mempunyai sertifikat ahli
pengadaan
PPK tidak wajib
mempunyai sertifikat ahli
pengadaan
8
Persyaratan
penyedia
barang/jasa
Harus menyampaikan SPT
tahun terakhir dan SSP
masa 3 bulan terakhir
Harus menyampaikan SKF
(Surat Keterangan Fiskal)
Panitia dan anggota
ULP tetap harus
bersertifikat ahli
pengadaan
No.
Issue
Perbedaan
Keppres 80/2003
Perpres 54/2010
9
Penunjukan
Langsung
10
Pemilihan/ Seleksi Sampai dengan Rp
Langsung
100 juta
Sampai dengan Rp 200 juta
11
Batas harga
penawaran
Pagu anggaran (DPA
Untuk Kegiatan YBS)
Harga perkiraan sendiri (HPS),
kecuali untuk jasa konsultansi
12
Jaminan
Bank Umum
13
Jaminan
Penawaran
Bank Umum atau
perusahaan asuransi
Besarnya jaminan
penawaran 1-3% dari
HPS
14
Jaminan
Pelaksanaan
Untuk penawaran
dibawah 80% HPS,
nilai jaminan
pelaksanaan 3-5%
dikali 80% HPS
Untuk penawaran dibawah
80% HPS, nilai jaminan
pelaksanaan minimal 5% dari
HPS
Keterangan
Sampai dengan Rp 50 Sampai dengan Rp 100 juta
juta
Jaminan penawaran ditiadakan Peserta yang
melanggar etika
pengadaan dikenai
sanksi (black list)
Untuk mengurangi
resiko abnormally low
bid atau “banting2an
harga”
Perbedaan
No.
Issue
Keppres 80/2003
Perpres 54/2010
15
Pengumuman Total Dalam rapat penjelasan
(aanwijzing)
HPS
Dalam pengumuman
pelaksanaan pengadaan (di
surat kabar dan website)
16
E-Procurement
E-Proc belum
diwajibkan
E-Proc diwajibkan mulai TA
2011 untuk sebagian paket
pekerjaan
17
Unit Layanan
Pengadaan (ULP)
Bentuk ULP belum
diatur
18
Preferensi Harga
19
Kontrak Payung
(framework
agreement)
a. 15% untuk barang
produksi DN;
b. 7,5% untuk jasa
pemborongan oleh
kontraktor nasional
Belum diatur
ULP harus struktural pada TA
2013, dan tata cara
pembentukannya diatur
dengan SK Kepala LKPP
a. 10% untuk barang produksi
DN;
b. 5% untuk pekerjaan
konstruksi oleh kontraktor
nasional
Kontrak harga satuan
berjangka panjang (maks 4
tahun) untuk pekerjaan yg
sifatnya berulang dgn
volume/kuantitas yg belum
dapat ditentukan sebelumnya.
Keterangan
“memaksa”
seluruh instansi
melakukan E-Proc
Hanya berlaku
dalam pelelangan
internasional yang
dibiayai PHLN
Contoh:
perawatan ,
kendaraan, sewa
bandwith, cleaning
service, travel
agent, dsb.
No.
Perbedaan
Issue
Keppres 80/2003
Perpres 54/2010
Keterangan
D Klarifikasi
20 Jenis Pengadaan
a.
b.
c.
d.
Barang
Jasa Pemborongan
Jasa Konsultansi
Jasa Lainnya
21 Besaran uang
muka dalam
kontrak tahun
jamak
Belum diatur dengan
jelas
22 Pengadaan
barang impor
Persyaratan barang
impor belum diatur
dengan jelas
23 Keadaan kahar
(force majeur)
“Gangguan industri
lainnya” sering
ditafsirkan terlalu luas
a.
b.
c.
d.
Barang
Pekerjaan Konstruksi
Jasa Konsultansi
Jasa Lainnya
a. Maksimum 20% dari
nilai kontrak tahun
pertama; atau
b. 15% dari total nilai
kontrak
Barang impor harus
mempunyai sertifikat
keaslian dan surat
dukungan pabrik/prinsipal
“Gangguan industri
lainnya” harus dinyatakan
melalui Keputusan
Presiden
Akan ditambah
dengan e. Badan
Usaha/Mitra
Pemerintah
dalam rangka cofinancing/PPP
Perbedaan
No.
Issue
Ket.
Keppres 80/2003
24
Keadaan
tertentu dan
barang
khusus
(yang
pengadaannya
dapat
dilaksanakan
melalui
penunjukan
langsung)
Perpres 54/2010
a. Keadaan tertentu adalah: a. Keadaan tertentu adalah:
1) penanganan darurat
1) penanganan darurat yang tidak
– dst.....(kalimat
dapat direncanakan sebelumnya
dianggap kurang
dan waktu penyelesaian
jelas)
pekerjaannya harus segera, untuk:
a) pertahanan negara, dan/atau
b) keamanan masyarakat, dan/atau
c) keselamatan/perlindungan
masyarakat:
(1) akibat adanya bencana
alam dan/atau, bencana
non-alam dan/atau
bencana sosial; dan/atau
(2) dalam rangka pencegahan
bencana; dan/atau
(3) akibat kerusakan
infrastruktur yang dapat
menghentikan kegiatan
pelayanan publik.
No.
Issue
(24) Keadaan
tertentu dan
barang
khusus
(yang
pengadaannya
dapat
dilaksanakan
melalui
penunjukan
langsung)
Perbedaan
Keppres 80/2003
Perpres 54/2010
2) pekerjaan yg perlu dirahasiakan
2) kegiatan menyangkut
menyangkut pertahanan dan
pertahanan negara yang
keamanan negara yang
ditetapkan oleh Menhan dan
ditetapkan oleh Presiden;
keamanan masyarakat yang
dan/atau
ditetapkan oleh Kapolri;
3) pekerjaan berskala kecil dengan
dan/atau
nilai maksimum Rp 50 juta
3) pekerjaan dengan nilai sampai
dengan ketentuan:
dengan Rp 100 juta dengan
a) untuk keperluan sendiri
ketentuan:
dan/atau
a) untuk keperluan sendiri
b) teknologi sederhana;
dan/atau
dan/atau
b) resiko kecil; dan/atau
c) resiko kecil; dan/atau
4) pekerjaan yang hanya dapat
d) dilaksanakan oleh penyedia
dilakukan oleh pemegang hak
barang/jasa usaha orang
paten atau pihak yang telah
perseorangan dan/atau badan
mendapat ijin pemegang hak
usaha kecil termasuk koperasi
paten dan pekerjaan tersebut
kecil.
menurut sifat dan
4) Pekerjaan yang hanya dapat
persyaratannya hanya dapat
dilakukan oleh pemegang hak
ditangani oleh 1 (satu)
paten atau pihak yang telah
penyedia barang/jasa; dan/atau
mendapat ijin;dan/atau
Ket.
No.
Issue
(24) Keadaan
tertentu dan
barang
khusus
(yang
pengadaannya
dapat
dilaksanakan
melalui
penunjukan
langsung)
Perbedaan
Keppres 80/2003
Perpres 54/2010
b. keadaan khusus adalah:
dst.... hanya ada 4 jenis.
b. barang/pekerjaan khusus
adalah....dst (ditambahkan 4 jenis
barang/pekerjaan):
5) pekerjaan pengadaan dan distribusi
bahan obat, obat dan alat kesehatan
yang jenis, jumlah dan harganya
telah ditetapkan oleh Menteri yang
bertanggung jawab di bidang
kesehatan; atau
6) pekerjaan pengadaan mobil,
sepeda motor dan/atau kendaraan
bermotor lainnya dengan harga
khusus untuk pemerintah
(Government Sales Operation/
GSO);
7) sewa penginapan/ hotel; atau
8) lanjutan sewa gedung/kantor, dan
lanjutan sewa ruang terbuka atau
tertutup lainnya.
Ket.
Perbedaan
No.
Issue
25
Penetapan
pemenang
lelang
PPK atau PA/Kepala
Daerah menetapkan
pemenang lelang
26
Sanggah dan
sanggah
banding
27
Materi sanggah
Sanggah diajukan ke PPK  Sanggah diajukan ke
dan sanggah banding ke
Panitia/ULP dan sanggah
PA/Kepala Daerah
banding ke Inspektorat (dgn
tembusan ke PPK, Panitia/ULP,
PA/KPA, dan LKPP);
 Sanggah banding menghentikan
proses pengadaan;
 Sanggah banding disertai
jaminan banding 2‰ dari HPS.
a.l. termasuk:
Materi sanggah:
 adanya unsur KKN
 penyimpangan thd ketentuan
antara peserta;
dan prosedur pelelangan;
 adanya unsur KKN
 rekayasa tertentu yg
antara peserta dengan
menghalangi terjadinya
anggota
persaingan sehat;
Panitia/Pejabat/ULP
 penyalahgunaan wewenang
oleh Panitia/ULP/Pejabat
berwenang lainnya
Keppres 80/2003
Perpres 54/2010
Keterangan
Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP
menetapkan pemenang lelang
Jaminan
banding akan
disita/disetor ke
kas negara
apabila
sanggah
dinyatakan
salah
Unsur KKN
menjadi materi
pengaduan.
No.
Issue
Perbedaan
Keppres 80/2003
Perpres 54/2010
Keterangan
28
Konsep ramah
lingkungan
Tidak tercantum
a. Konsep ramah
Bersifat introduksi
lingkungan: upaya
pemanfaatan SDA dan
pelestarian fungsi LH
secara arif untuk
menjamin keberlanjutan
pembangunan nasional;
b. Konsep ramah lingkungan
dapat diterjemahkan
secara luas melalui
rencana pengadaan
secara cermat, maupun
dengan tata cara
pengadaan yang efisien.
29
Black list
Mekanisme black list
belum diatur
Mekanisme black list akan
diatur dengan Keputusan
Kepala LKPP
No.
30
Issue
Pengadaan
Khusus dan
Pengecualian
Perbedaan
Keppres 80/2003
Perpres 54/2010
Pengadaan khusus
untuk TNI dan Polri,
serta pengadaan di
LN belum diatur
Pengadaan di TNI dan Polri:
1) Alutsista ditetapkan oleh Menhan dan
almatsus ditetapkan oleh Kapolri;
2) Pengadaan alutsista dan almatsus
sedapat mungkin oleh industri strategis
dalam negeri;
3) Dalam hal alutsista dan almatsus
belum dapat dibuat di dalam negeri
maka pengadaannya langsung dari
pabrikan yang terpercaya;
4) Tata cara pengadaan alutsista dapat
diatur lebih lanjut oleh Menhan dan
almatsus dapat diatur lebih lanjut oleh
Kapolri*.
Pengadaan di luar negeri:
Tata cara pengadaan untuk kebutuhan
perwakilan RI di LN dapat diatur lebih
lanjut oleh Menteri Luar Negeri*,
dengan tujuan agar mampu
menyesuaikan diri dengan praktik
pengadaan yg sehat di setiap negara
terkait.
Keterangan
*Dengan tetap
berpedoman
pada tata nilai
pengadaan
dalam
Perpres ini
No.
Issue
Perbedaan
Keppres 80/2003
Perpres 54/2010
31 Persetujuan untuk
kontrak tahun jamak
Harus disetujui oleh
Menteri Keuangan
Harus disetujui oleh Menteri atau
Kepala Daerah yang bersangkutan
32 Penyesuaian harga
(Price Adjustment)
Penyesuaian harga
dapat diberlakukan
pada kontrak tahun
tunggal maupun
kontrak tahun jamak
 Penyesuaian harga dapat
diberlakukan pada konrak tahun
jamak (multi years contract)
dengan kontrak harga satuan
berdasarkan ketentuan yg
tercantum dengan tegas di dalam
kontrak awal;
 Tata cara perhitungan harus
dicantumkan dengan jelas di
dalam kontrak awal;
 Penyesuaian harga tidak
diberlakukan pada kontrak
tahun tunggal (single year
contract) kecuali dalam hal terjadi
kondisi kahar (force majeur). ■
Keterangan