Transcript Sanggahan Banding 1 - Surabaya 2 Excellence

PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Meningkatkan
Kesejahteraan
3.
Good
Governance
2.
Sistem
Pengadaan
Yang Efektif
5.
Kesejahtera
an
1.
Reformasi
Pengadaan B/J
4.
Peningkata
n pelayanan
Publik
Kasus dan In-efisiensi Dalam
Pengadaan Barang/Jasa
Fakta :
 ADB, Bank Dunia : 10% – 50%
 BPK : 20% – 50%
 BPKP : 10% - 30%
 KPK (2005-2008): 29 dari 66 kasus yang disidang di
PN Tipikor berhubungan dengan pengadaan B/J
 APBN/APBD : Rp~500T dibelanjakan melalui
pengadaan B/J dan jika asumsi inefisiensi 20%, maka
terdapat inefisiensi sebesar Rp. 100 T yang setara
dengan :
Devisa oleh TKI di LN
Penyebab terjadinya Kasus
Pelanggaran Berdasarkan
Perpres Nomor 70 Tahun 2012
Penyelahgunaan
wewenangn oleh
ULP dan/atau
Pejabat yang
berwenang lainnya
15%
Lainnya 4%
Rekayasa yang
mengakibatkan
persaingan tidak
sehat 9%
Penyimpangan
terhadap ketentuan
dan prosedur 72%
Sumber: Data LKPP Tahun 2012
Penyimpangan Prosedur 1
1. Pelanggaran Pasal 79 ayat 2 mengenai tindakan Post Bidding yang
dilakukan oleh ULP dan/atau Penyedia
2. Kesalahan Panitia dalam menetapkan sistem Pengadaan
3. Kesalahan Panitia dalam melakukan proses evaluasi:
a. tidak melakukan klarifikasi;
b. tidak melakukan pemeriksaan atas persaingan usaha tidak sehat;
c. menggugurkan dengan alasan yang tidak substantif;
d. tidak melakukan koreksi aritmatik;
e. tidak sesuai dengan kriteria evaluasi.
4. Kesalahan dalam mengumumkan penetapan pemenang
5. PA/KPA belum mengumumkan RUP
6. PPK dan Pokja ULP tidak bersertifikat
7. Adanya persyaratan surat dukungan keuangan bank pada pengadaan
barang
8. Tidak membuat Addendum Dokumen Pelelangan dalam hal terdapat
perubahan dokumen lelang
9. Jaminan penawaran yang disampaikan jangka waktunya tidak
sesuai dengan dokumen pengadaan
10. Meminta dokumen pendukung Daftar Isian Kualifikasi pada
pelelangan dengan Pasca Kualifikasi
Rekayasa Tertentu
1. Spesifikasi mengarah pada Merk tertentu
2. Menambah persyaratan diluar yang ditentukan dalam Perpres 54
Tahun 2010 dan perubahannya
3. Jangka waktu pemasukan penawaran tidak realistis
4. Menghalangi peserta untuk mendaftar
5. Kriteria evaluasi yang tidak rinci
6. Merekayasa bandwith agar hanya penyedia tertentu yang dapat
memasukan penawaran
7. Merubah spek saat proses pelelangan berjalan
8. Persyaratan keanggotaan asosiasi tertentu
9. Persyaratan dukungan
10. Perubahan jadwal tanpa alasan yang jelas
Penyalahgunaan Wewenang
1. Tidak menjawab sanggahan/sanggahan banding sesuai dengan
jangka waktu yang telah ditentukan
2. Menjawab dengan sanggahan/sanggahan banding dengan asalasalan
3. Meminta biaya pendaftaran
4. Meminta biaya penggantian dokumen
5. Membatalkan pelelangan tanpa alasan yang jelas
6. Menetapkan besar jaminan tidak sesuai ketentuan
7. Membatasi jenis jaminan dalam proses pengadaan
8. Berlaku tidak adil dan tidak transparan
9. Menggunakan metode Penunjukan Langsung untuk meloloskan
penyedia tertentu sebagai pemenang
10. PA/KPA melakukan tekanan kepada ULP
Struktur Organisasi LKPP
Kepala LKPP
Sekretaris Utama
Deputi Bidang
Pengembangan
Strategi dan Kebijakan
Deputi Bidang
Monitoring-Evaluasi
dan Pengembangan
Sistem Informasi
Deputi Bidang
Pengembangan dan
Pembinaan Sumber
Daya Manusia
Deputi Bidang Hukum
dan Penyelesaian
Sanggah
Direktur Bimbingan
Teknis & Advokasi
Direktur Penyelesaian
Sanggah
Direktur Penanganan
Permasalahan Hukum
Bimbingan teknis & Advokasi kepada stakeholders terkait aturan/regulasi PBJP
Pemberian pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi kepada pengelola
pengadaan yang sedang atau akan melakukan proses pengadaan barang/jasa
Sulawesi Utara
S:0 SB:0 P:2
Gorontalo
S: 0 SB: 0 P: 0
Sulawesi Tengah
S: 0 SB: 1 P: 0
Sulawesi Barat
S: 0 SB: 0 P: 0
DKI Jakarta
S: 3 SB: 2 P: 21
Banten
S: 0 SB: 0 P: 1
Jateng
Jawa Barat S: 1 SB: 1 P:15
S:1 SB:2 P:15
Jawa Timur
S: 0 SB: 0 P:2
DIY
S: 1 SB: 0 P:4
Sultra
SulSel
S: 0 SB: 1 P: 1
S: 0 SB: 0 P: 5
Maluku
S: 1 SB: 0 P:1
Papua
S: 1 SB: 0 P: 0
Sanggahan
Pihak yang menyampaikan
Peserta Pelelangan yang menyampaikan
penawaran
Pihak yang menerima
ULP/Panitia
Materi Sanggahan
1.
2.
3.
Pihak yang menerima tembusan
PPK, PA/KPA , dan APIP
Jangka Waktu
Pelelangan/Seleksi sederhana /Pemilihan
Langsung 3 hari setelah pengumuman
pemenang
Pelelangan/Seleksi umum 5 hari setelah
pengumuman pemenang
Tindak Lanjut
Jika sanggahan benar lelang dinyatakan gagal
Penyimpangan Prosedur,
Rekayasa tertentu, dan
Penyalahgunaan wewenang
Sanggahan Banding
1
Pihak yang menyampaikan
Peserta Pelelangan yang menyampaikan
sanggahan
Pihak yang menerima
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah/Pimpinan Institusi/Pejabat yang
berwenang menjawab sanggahan banding
Materi Sanggahan Banding
Ketidakpuasan atas jawaban sanggahan
Pihak yang menerima tembusan
ULP, PPK, PA/KPA , dan APIP
Pengaduan : Perpres Nomor 54 Tahun 2010 (pasal 117)
(1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan
prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau
pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan
Penyedia Barang/Jasa.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang
bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan
materi pengaduan.
(3) APIP K/L/D/I dan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan
kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan.
(4) Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan
institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini
terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan
kepada LKPP dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan.
(5) Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak
ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.
Materi Pengaduan
1.
2.
3.
4.
Pengaturan tender
Persekongkolan antar penyedia/afiliasi
Panitia tidak bersertifikat
Persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan
Perpres dan Dokumen Pengadaan
5. Mark up HPS
6. Penilaian evaluasi yang tidak sesuai dengan
Dokumen Pengadaan
7. Persaingan usaha tidak sehat
8. Sanggahan/Sanggahan Banding tidak dijawab
9. Panitia tidak transparan terkait proses dan hasil
pelelangan
10.Pemalsuan dokumen
Pengaduan 1
Pihak yang menyampaikan
 Penyedia Barang/Jasa
 Masyarakat
Pihak yang menerima
APIP dan/atau LKPP
Materi Pengaduan
1. Penyimpangan Prosedur,
2. KKN, dan/atau
3. Persaingan tidak sehat
Tindak Lanjut oleh APIP
 Melaporkan kepada Pimpinan
 Melaporkan kepada Instansi
Berwenang dengan persetujuan
Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala
Daerah/Pimpinan Institusi jika
indikasi KKN
Pengaduan 2
Tindak Lanjut oleh LKPP

Tindak Lanjut oleh Instansi
Berwenang
 Jika terdapat Indikasi KKN
 Dapat ditindak lanjuti setelah
Kontrak ditandatangani
Tindak lanjut oleh PA/KPA
 Menyatakan lelang gagal jika
pengaduan terbukti benar
Tindak lanjut oleh Menteri/
Kepala Lembaga/Pimpinan
Institusi
 Menyatakan lelang gagal jika
pengaduan melibatkan KPA terbukti
benar
Tindak lanjut oleh Kepala
Daerah
 Menyatakan lelang gagal jika
pengaduan melibatkan PA/KPA
terbukti benar
Menyampaikan pendapat dan/atau
rekomendasi kepada APIP
Mekanisme Sanggah, Sanggahan Banding
Berdasarkan Perpres 70 Tahun 2012
④b. Pendapat dan
saran
LKPP
④ Jawaban sanggahan
Banding
③ Sanggahan
Banding
④a. Pendapat
dan saran
Menteri/Kepala Lembaga/
Kepala Daerah/Pimpinan
Institusi /Pejabat yang
berwenang
APIP K/L/D/I
② Jawaban Sanggahan
Peserta
Pelelangan
① Sanggahan
ULP/Panitia
Lelang
HAMBATAN/ PERMASALAHAN
PENGADAAN BARANG/JASA
A. Tahap Perencanaan
Proses Perencanaan Pengadaan B/J belum optimal :
1. Pengguna Anggaran tidak membuat
/mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP)
2. RUP yang disusun belum didukung dengan
Kerangka Acuan Kerja dan RAB Rinci  perlu
waktu untuk proses pelaksanaan PBJ
3. Perubahan perencanaan harus menunggu waktu
revisi APBN/APBD
4. APBDN/P atau APBD/P, berupa pekerjaan
konstruksi (barang Modal), baru dapat
direalisasikan menjelang akhir tahun
B. Pemilihan Penyedia B/J
Proses Pemilihan Tertunda, karena adanya Sanggah,
Sanggah Banding dan Pengaduan dari Peserta Pemilihan,
karena
1. Panitia/Pokja ULP dan PPK yang ditetapkan oleh
Pengguna Anggaran Tidak Kompeten
(penyimpangan prosedur)
2. Mengarahkan Proses Pengadaan pada “Penyedia
Terpilih” oleh PA atau Kepala Daerah
(persaingan tidak sehat)
3. Penyalahgunaan wewenang oleh Panitia
Pengadaan/Pokja ULP, PPK dan Pengguna
Anggaran.
C. Kontrak
Proses Pelaksanaan Kontrak :
1. Para Pihak (PPK dan Penyedia B/J ) tidak
memahami klausul dalam kontrak  Sengketa
2. Pekerjaan tidak selesai sampai dengan masa
akhir kontrak/tahun anggaran (APBN/P dan
APBD/P)
(Ada PMK/Perdirjen Perbendaharaan untuk
APBN, dan Permendagri untuk APBD guna
mengantisipasi pekerjaan yang hampir selesai
diakhir tahun, tetapi sulit direalisasikan).
D. Pengawasan PBJ
1.
2.
Stakeholder (Kepala Daerah) belum memahami
fungsinya sebagai pelaku pengawasan
menyeluruh atas pengendalian atas PBJ.
APIP tidak memfokus terhadap pengawasan
proses pengadaan barang/Jasa, utamanya pada
namun, lebih menekankan pada aspek realisasi
keuangan atau hasil fisik dari pengadaan
barang/jasa.
D. Perlu Dukungan Peraturan
Pengadaan Langsung dan Bukti Perjanjian
1. Struk (cash register) untuk pembelian langsung
belum diakui sebagai alat pertanggungjawaban
oleh KPPN dan Kas di Daerah (pengadaan
langsung)
2. Barang/jasa yang merupakan kebutuhan rutin
(operasional) instansi, yang seharusnya bisa
dilakukan dengan kontrak tahuk jamak, masih
sulit dilakukan karena ketentuan pengelolaan
keuangan (pemerintah dan pemerintah daerah)
D. Perlu Dukungan Peraturan
Harmonisasi Peraturan Pengadaan dengan Keuangan
belum optimal
1. Perencanaan pengadaan B/J masih yang melalui
proses perbintangan (APBN), dan sulit
mengakomodasi perencanaan kontrak tahun
jamak (APBN/APBD).
2. Pengaturan kontrak tahun jamak, belum dibuat
(APBD), untuk APBN (untuk bernilai s/d 10
Milyar) yang merupakan kewenangan
Menteri/Pimpinan Lembaga.
Referensi Acuan pada Perpres Yang
Merupakan Tanggung Jawab Kepala Daerah
1.
2.
3.
4.
Penyusunan RUP untuk TA berikutnya (X+1) yang
harus selesai di tahun berjalan (X) dan penyediaan
biaya pendukung PBJ  Ps 23
Kontrak tahun jamak pada pemerintah daerah,
disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.Ps 52 ayat 3
Kepala daerah dapat menugaskan Setda atau PA untuk
menjawab sanggah banding (yang tidak menjabat
PPK/ka ULP kegiatan yang disanggah)  82 ayat 7b
Kepala daerah menyatakan lelang gagal: sanggah
banding benar, pengaduan masyarakat dugaan KKN
melibatkan PA/KPA benar  83 ayat 6
Referensi Acuan pada Perpres Yang
Merupakan Tanggung Jawab Kepala Daerah
5.
6.
7.
8.
9.
Gubernur/Bupati/Walikota membentuk LPSE untuk
fasilitasi ULP/pejabat pengadaan untuk laks pengadaan
secara elektronik  111
Kepala daerah wajib melaporkan secara berkala
realisasi PBJ kepada LKPP  115
Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap
PPK, ULP/Pejabat pengadaan di Instansi masing2, dan
menugaskan APIPnya untuk audit/evaluasi  116
Kepala daerah menyelenggarakan sistem WBS PBJ
dalam rangkan pencegahan KKN  116
Pemda wajib melaksanakan PBJ secara elektronik
untuk sebagian/seluruh paket pekerjaan TA 2012  ps
131
Peran Kepala Daerah Menuju Sistem
Pengadaan Yang Efektif




Meningkatkan kompetensi SDM yang terlibat dalam proses pengadaan
B/J : PA/KPA, PPK, Pokja ULP/Panitia atau Pejabat Pengadaan, PPHP
sesuai dengan kebutuhan kompetensi, termasuk integritas dan
komitmen SDM
Meningkatkan peran dan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) agar efektifitas pengadaan
terwujud
Memberdayakan APIP sesuai dengan amanah Perpres Pengadaan dan
Peraturan Pemerintah 60 tahun 2008, tentang SPIP.
Membuat pengaturan lebih lanjut dengan membuat kebijakan teknis
untuk pelaksanaan pengadaan B/J : pengaturan pengawasan yang
menjadi bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah (PP 60
tahun 2008), mekanisme pembuatan kontrak tahun jamak,