Transcript Teknik Penanganan Sanggah, Sanggahan Banding

Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
Penanganan Sanggah Jasa Konsultansi
Yang harus dilakukan Pokja ULP dalam menjawab Sanggah :
 Perhatikan Jangka Waktu dalam menjawab Sanggah
 Lihat Substansi Materi Sanggah yang diajukan
 Bandingkan antara Materi Sanggah dengan ketentuan di
Dokumen Kualifikasi atau Dokumen Pemilihan
 Buat jawaban berdasarkan perbandingan tersebut. Jika
Materi Sanggah telah sesuai dengan ketentuan di Dokumen
Kualifikasi atau Dokumen Pemilihan maka Sanggah di
benarkan. Jika tidak, maka Sanggah dinyatakan salah
 Jika Materi Sanggah terkait dengan Spesifikasi Teknis dan
atau HPS dan atau Rancangan Kontrak, maka Pokja ULP
wajib berkoordinasi dengan PPK segera setelah Sanggahan
diterima
Mekanisme Sanggahan, Sanggahan
Banding (Perpres 70 Tahun 2012)
④b. Pendapat dan
saran
LKPP
④ Jawaban sanggahan
Banding
③ Sanggahan
Banding
④a. Pendapat
dan saran
Menteri/Kepala Lembaga/
Kepala Daerah/Pimpinan
Institusi /Pejabat yang
berwenang
APIP K/L/D/I
② Jawaban Sanggahan
Peserta
Pelelangan
① Sanggahan
ULP/Panitia
Lelang
Materi Sanggah, sanggahan banding dan pengaduan
dilihat berdasarkan dibatasi 3 (tiga) substansi :
1. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur
yang diatur dalam Perpres dan Dokumen
pengadaan
2. Rekayasa yang mengakibatkan persaingan usaha
tidak sehat
3. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh Pokja
ULP/Pejabat yang berwenang lainnya
Sanggahan Jasa Konsultansi
1 . Sanggahan Kualifikasi  Pokja ULP
Batasan Waktu : 5 Hk sejak diterimanya sanggahan
2. Sanggahan Penetapan Pemenang  Pokja ULP
Batasan Waktu : 3 Hk (Seleksi Sederhana)
5 Hk (Seleksi Umum),
Sejak diterimanya Sanggahan
Penanganan Sanggah Jasa Konsultansi
Yang Menjadi Perhatian Pokja ULP :
  Perhatikan Jangka Waktu dalam menjawab Sanggahan
  Pastikan Substansi Materi yang Sanggah (memenuhi
ketentuan Perpres 50/10  jo 70/2012
 Materi Sanggah di Kualifikasi : persaingan tidak sehat,
prosedur evaluasi kualifikasi oleh pokja ULP, dan
penyalahgunaan wewenang Pokja ULP/PPK/PA
 Pastikan bahwa proses dalam dokumen pengadaan tidak
dilanggar, dan akuntabilitas proses prakualifikasi telah sesuai
dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
 Jawaban sanggahan harus didasarkan pada data dari proses
yang dilakukan oleh Pokja ULP.
 Pastikan jawaban sanggah diterima oleh Penyedia B/J
Penanganan Sanggah Jasa Konsultansi
 Materi Sanggah di Penetapan Pemenang (Dokumen Penawaran):
* persaingan tidak sehat,
* prosedur evaluasi Penawaran oleh pokja ULP, dan
* penyalahgunaan wewenang Pokja ULP/PPK/PA
 Pastikan bahwa proses penetapan dokumen pengadaan
(spesifikasi teknis, HPS, rancangan kontrak sdh sesuai dengan
yang diusulkan oleh PPK), dan akuntabilitas proses evaluasi
penawaran telah sesuai dengan kriteria evaluasi dalam dokumen
pengadaan
 Sebagai tambahan : Jika Materi Sanggah terkait dengan
Spesifikasi Teknis dan atau HPS dan atau Rancangan Kontrak
(seharusnya dijelaskan dalam acara penjelasan), maka Pokja ULP
wajib berkoordinasi dengan PPK segera setelah surat sanggahan
diterima
Penanganan Sanggah Jasa Lainnya
Sanggahan Penetapan Pemenang  Pokja ULP
Batasan Waktu : 3 HK (Pelelangan Sederhana)
5 Hk (Pelelangan Umum)
Proses sama dengan Jasa Konsultansi
Sanggahan Banding
Batasan Waktu :
5 HK ( Seleksi Sederhana)
15 HK (Seleksi Umum)
Sejak diterimanya Sanggahan Banding
Materi yang disanggah banding adalah materi yang sama
dengan materi sanggahan  karena jawaban sanggahan
tidak memadai, dan meragukan,
sementara penyedia optimis bahwa
pelanggaran terjadi.
Penanganan Sanggahan Banding
 Sanggahan Banding  Menteri atau Kepala Daerah
 Sebaiknya libatkan Inspektorat untuk melakukan
audit atau evaluasi atas proses yang dilakukan oleh
Pokja ULP dan berdasarkan jawaban yang diberikan
oleh ULP.
 Untuk kondisi dan masalah tertentu, dapat meminta
rekomendasi ke LKPP, dengan batasan waktu
 Waktu evaluasi : dibatasi, karena jangka waktu yang
disediakan juga tidak lama.
Penanganan Sanggahan Banding
Bilai Sanggahan Banding ditugaskan kepada Pejabat Eselon dibawahnya
(Eselon I atau II) harus dituangkan dalam bentuk Peraturan.
Contoh: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai APBN Rupiah Murni di Lingkungan
Kementerian Perhubungan yang Proses Penetapannya Dilakukan Oleh Menteri
dan Prosedur Menjawab Sanggahan Banding (seharusnya bisa langsung ke
Inspektorat Jenderal)
 Pejabat yang diberikan penugasan wajib memperhatikan batasan waktu dalam
menjawab sanggahan banding,
 Pejabat yang diberikan penugasan (bila bukan dari Inspektorat), membentuk
tim yang akan berkoordinasi dengan APIP
 Dapat juga dimintakan rekomendasi kepada LKPP (bila diperlukan)
Koordinasi yang dilakukan tim tersebut dilakukan segera setelah Sanggahan
Banding diterima
Penanganan Pengaduan
 Masyarakat/Peserta Pelelangan atau Seleksi
menyampaikan Pengaduan ke APIP atau LKPP.
Sehingga, apabila pihak manapun (termasuk Pokja
ULP atau PPK) menerima Pengaduan wajib
meneruskan Pengaduan tersebut kepada APIP
 Penyampaian Pengaduan dilakukan kapan saja
 Tindak Lanjut Pengaduan Oleh APIP untuk meneliti
apakah Pengaduan yang disampaikan benar atau tidak
PROSES PENGADAAN B/J (Perpres 54/2010 Jo 70/2012)
Perencanaan PBJ
PA/KPA
Pemilihan Penyedia PBJ
PPK/KPA
20xx-1
20xx
20xx-1
- Spek
Teknis
- HPS
- Draft
Kontrak
Bag. RKA (RUP)
-”needs”
-”KebiJakan
Umum”
-”TOR
RUP
Doc
Lap.
Pelaksanaan Kontrak PBJ
ULP/PP
PPK/KPA
20xx-1
20xx
PPHP
20xx
- Dok Q &
Pemilihan
- Pemilihan
Penyedia
- Sanggah
- Penetapan Doc
Penyedia
Lap.
20xx
-SPPBJ/TTD Kontrak
-Kelola Pelaks.
Kontrak
(kualitas &
kuantitas)
-Kualitas
-Akuntabilitas Doc
-Eksekusi
denda/putus?
Lap
Lap.
Pengelolaan BMD
PA/KPA
Uji hasil
PBJ
Buat BAST
Manfaat
PBJ
Aset
BMN
Atau
BMD
Doc
Lap.
Lap.
14
14
5
PROSES PENGADAAN B/J (Perpres 54/2010 Jo 70/2012)
Perencanaan SWA
Pelaksanaan Kontrak Swakelola
PA/KPA
PPK/KPA
20xx-1
1. Tim Perencana
Bag. RKA (RUP)
-”needs”
-”KebiJakan Umum”
-”TOR
RUP
PPHP
(20xx-1 - 20xx)
2. Tim Pelaksana
Lap.
- Laksanakan proses output
B/J
- berdasarkan (kontrak.KAK,
RAB)
3 Tim
Pengawas
- Awassi pelaksanaan
swakelola,
-Berdasarkan kontrak,KAK,
RAB )
PA/KPA
20xx
ULP/PP
- Pilih PBJ
- Spek Teknis
- RAB
- KAK
--Draft
Kontrak
Pengelolaan BMD
Manfaat
PBJ
Aset
BMN
Atau
BMD
Uji hasil
PBJ
Buat BAST
Lap.
Lap.
15
15
5
Penanganan Pengaduan
Yang harus dilakukan oleh APIP adalah :
 Memperhatikan substansi materi pengaduan yang disampaikan, untuk menentukan
fokus pemeriksaan
 Evaluasi proses yang dilakukan oleh Pokja ULP, atau stakeholder , dengan meneliti
dokumen terkait, Berita Acara Pemberian Penjelasan, Berita Acara Pembukaan
Dokumen Penawaran, Berita Acara Evaluasi Penawaran, Berita Acara Klarifikasi, Berita
Acara Pembuktian Kualifikasi, Berita Acara Hasil Pelelangan), untuk memastikan
apakah proses pelelangan/seleksi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
 Membandingkan dengan hasil pemeriksaan terhadap dokumen yang telah dilakukan
dengan substansi materi pengaduan. Jika sesuai maka pengaduan dinyatakan benar. Jika
tidak sesuai, maka pengaduan dinyatakan tidak benar
 Apabila pengaduan dinyatakan benar setelah kontrak ditandatangani, maka
konsekuensinya kontrak dapat dibatalkan.
 Di dalam proses penanganan pengaduan, APIP wajib menyesuaikan dengan jangka
waktu yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan yang berlaku dan ditetapkan oleh
APIP itu sendiri
Q&A