Transcript Permasalahan - Sekretariat Tim LPSE Kabupaten Lombok Tengah

BIMBINGAN TEKNIS
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KAMIS 21 MARET 2013
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
RENCANA UMUM PENGADAAN
Permasalahan: Apakah pelelangan/seleksi yang dilakukan
mendahului tahun anggaran harus diumumkan terlebih dahulu
Rencana Umum Pengadaan, sementara anggaran belum
disahkan?
Solusi: PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan
Barang/Jasa dimasing-masing K/L/D/I secara terbuka kepada
masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I
disetujui oleh DPR/DPRD sekurang-kurangnya di website K/L/D/I,
di samping portal pengadaan nasional, dan papan pengumuman
resmi. RUP tidak harus menunggu anggaran tersebut disahkan,
khususnya untuk paket-paket pengadaan yang akan dilelangkan
mendahului tahun anggaran.
Ketentuan: Pasal 8 dan 25 ayat (1) dan (3)
RENCANA UMUM PENGADAAN
Permasalahan: Apakah dalam Rencana Umum
Pengadaan sudah mengumumkan pemaketan dan
jadwal pelaksanaan kegiatan?
Solusi: PA melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan
anggaran K/L/D/I. Meskipun PPK dapat mengusulkan
perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan
jadwal kegiatan pengadaan.
Ketentuan: Pasal 11 ayat (2) huruf a dan 24 ayat (1)
RENCANA UMUM PENGADAAN
Permasalahan: Berapa lama Rencana Umum
Pengadaan (RUP) harus ditayangkan di website?
Solusi: Jangka waktu penayangan RUP di website
K/L/D/I dan portal pengadaan dilakukan sepanjang
tahun.
PAKTA INTEGRITAS
Permasalahan: Apakah Pakta integritas harus di
tanda tangani oleh semua Pengelola Pengadaan?
Solusi: Pakta integritas wajib disampaikan oleh
Penyedia pada saat pemasukan dokumen untuk
setiap paket yang diikuti. Sedangkan ULP/Pejabat
Pengadaan dan PPK ditanda tangani pada saat
diangkat oleh PA/KPA (satu kali saja).
Ketentuan:Pasal 12 ayat (2) e, pasal 17 ayat (1) g,
Pasal 19 ayat (1) 0 dan penjelasannya
PAKTA INTEGRITAS
Permasalahan: Apakah Pakta Integritas yang tidak
ditandangani atau ditandatangani oleh pihak lain
yang namanya tidak tercantum dalam akta
perusahaan dapat menggugurkan penawaran?
Solusi: Pakta integritas adalah surat pernyataan
yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak
melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam
Pengadaan Barang/Jasa. Oleh karena itu harus
ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang
bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan.
Ketentuan:Pasal 1 ayat (13)
PENGADAAN LANGSUNG (1)
Permasalahan: Apakah pengadaan langsung dapat
dilakukan untuk pengadaan yang bersifat menambah
aset?
Solusi: Pengadaan langsung dapat dilakukan bila
memenuhi salah satu kriteria pada pasal 39 ayat (1),
Pengadaan belanja modal tidak memenuhi kriteria
huruf a karena bersifat menambah aset, namun masih
dapat dilakukan melalui pengadaan langsung bila
memenuhi kriteria lainnya.
Ketentuan:Pasal 39 ayat (1) dan penjelasannya
PENGADAAN LANGSUNG (2)
Permasalahan: Apakah pengadaan langsung
membutuhkan Dokumen Pengadaan ?
Solusi: Setiap proses pengadaan harus memiliki Dokumen
Pengadaaan. Pejabat Pengadaan tidak diharuskan
menyusun dokumen pengadaan untuk Pengadaan
Langsung sebagaimana Standar Dokumen Pengadaan
untuk Pelelangan/Seleksi yang ada di website LKPP.
Dokumen Pengadaan untuk pekerjaan yang bernilai
sampai dengan Rp.10.000.000,00 lebih sederhana, dimana
sekurang-kurangnya terdiri dari HPS, spesifikasi teknis dan
jadwal waktu pengiriman/penyelesaian pekerjaan.
Ketentuan: Pasal 64, Lampiran Bab II/III/V bagian A.10
PENGADAAN LANGSUNG (3)
Permasalahan: Apakah pengadaan langsung
menggunakan metoda prakualifikasi?
Solusi: Pengadaan langsung pada prinsipnya
menggunakan prakualifikasi, dimana Pejabat Pengadaan
sudah menentukan (pre-knowledge) calon penyedia yang
akan ditugaskan. Namun proses prakualifikasinya lebih
sederhana dibandingkan metoda prakualifikasi pada
pemilihan penyedia barang/jasa untuk pekerjaan komplek
dan/atau pemilihan jasa konsultansi badan usaha. Calon
penyedia tidak diwajibkan mengisi form isian kualifikasi.
Ketentuan: Pasal 57 ayat (1)
PENGADAAN LANGSUNG (4)
Permasalahan: Apakah pengadaan langsung
membutuhkan HPS?
Solusi: Setiap pekerjaan selalu membutuhkan
HPS, kecuali untuk pekerjaan yang menggunakan
pemilhan penyedia dengan kontes dan
sayembara.
Ketentuan: pasal 66 ayat 1
PENGADAAN LANGSUNG (5)
Permasalahan: Pihak mana yang melaksanakan
transaksi dalam pengadaan langsung?
Solusi: Pejabat pengadaan dapat melakukan
transaksi pada pengadaan barang dengan pengadaan
langsung. Namun proses pembayaran tetap dilakukan
oleh PPK sebagai pejabat yang diberikan
tugas/wewenang untuk menandatangani kontrak,
antara lain pengesahan tanda bukti pembayaran.
Ketentuan: Pasal 39 ayat (1) dan penjelasannya
ULP/PEJABAT PENGADAAN (1)
Permasalahan: Apakah ULP wajib dibentuk di setiap SKPD?
Solusi: K/L/D/I diwajibkan mempunyai ULP yang dapat
memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan
Barang/Jasa (). Hal ini tidak diartikan bahwa setiap SKPD
harus membentuk ULP, karena istilah ‘D’ pada K/L/D/I pada
pasal 1 angka (1) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Yang berhak membentuk ULP pada suatu Pemerintah
Daerah adalah Kepala Daerah. Dengan demikian SKPD yang
ada di daerah tersebut dapat menunjuk ULP yang telah
dibentuk Kepala Daerah untuk melaksanakan pengadaan
Barang/Jasa.
Ketentuan: pasal 14 ayat (1) dan (2)
ULP/PEJABAT PENGADAAN (2)
Permasalahan: Apakah yang menetapkan pemenang
adalah Kepala ULP?
Solusi: Mengingat proses evaluasi administrasi, teknis,
dan harga, serta penetapan Penyedia Barang/Jasa pada
nilai tertentu dan menjawab sanggahan, adalah bagian
dari tugas pemilihan penyedia, maka tugas dan
kewenangan ULP yang dimaksud dalam pasal 17 adalah
tugas Kelompok Kerja. Sebagaimana disebutkan dalam
pasal 15, bahwa perangkat organisasi ULP yang
melakukan proses pemilihan penyedia adalah
Kelompok Kerja
Ketentuan: Pasal 17 ayat (1) , pasal 15 ayat (1)
ULP/PEJABAT PENGADAAN (3)
Permasalahan: Siapa yang melakukan pemilihan
penyedia bilamana ULP belum terbentuk?
Solusi: Apabila Unit Layanan Pengadaan (ULP) di
instansi Saudara belum terbentuk maka PA/KPA dapat
menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa. Panitia Pengadaan dimaksud
memiliki persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan
kewenangan sebagaimana persyaratan keanggotaan,
tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP.
Panitia dimaksud hanya melayani proses pemilihan
penyedia barang/jasa pada unit kerja yang ditetapkan
oleh PA/KPA
Ketentuan: Pasal 130 ayat (2) dan (3), pasal 17 ayat (2)
ULP/PEJABAT PENGADAAN (4)
Permasalahan: Apakah pembagian POKJA berdasarkan
unit kerja yang ada dalam suatu K/L/D/I?
Solusi: ULP dimaksudkan untuk melayani seluruh unit
kerja yang ada di K/L/I dan Pemerintah Daerah. Mengingat
ULP merupakan unit layanan yang berbasis pada keahlian
dan fungsi, maka disarankan pembagian POKJA ULP
berdasarkan jenis pengadaan yang terdiri dari: pengadaan
barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dan jasa
konsultansi. POKJA-POKJA tersebut dapat diklasifikasi
lebih rinci menjadi bidang pekerjaan dari masing-masing
jenis pengadaan, bilamana memungkinkan
Ketentuan: Pasal 1 angka (8) , pasal 14 ayat (2)
ULP/PEJABAT PENGADAAN (5)
Permasalahan: Apakah anggota POKJA ULP dapat
merangkap menjadi Pejabat/Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan (PPHP)?
Solusi: Organisasi pengadaan yang terdiri dari PA/KPA,
PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan PPHP tidak boleh
dirangkap. Hal ini dimaksudkan untuk check and
balance pada setiap tahapan proses pengadaan. Kecuali
antara ULP/Pejabat Pengadaan dengan PPHP. Rangkap
jabatan oleh PPHP hanya diperkenankan untuk paket
pengadaan dimana pejabat yang bersangkutan tidak
berperan sebagai anggota Pokja (etika pengadaan).
Ketentuan: Pasal 7 ayat (1)
ULP/PEJABAT PENGADAAN (6)
Permasalahan: Apakah anggota ULP/Pejabat
Pengadaan dapat merangkap sebagai pengelola
barang/aset?
Solusi: Rangkap jabatan dilarang bilamana ada
indikasi terjadi pertentangan kepentingan. Tidak
ada ketentuan yang melanggar Pengelola
barang/pengelola aset menjadi ULP/Pejabat
Pengadaan. Namun ULP/Pejabat Pengadaan tidak
dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), pengelola keuangan, APIP.
Ketentuan: Pasal 17 ayat (7)
PPHP
Permasalahan: Apakah PPHP dapat berasal dari
unit kerja di luar unit kerja PPK?
Solusi: Anggota Panitia/Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri,
baik dari instansi sendiri maupun instansi
lainnya.
Ketentuan: Pasal 18 ayat (2)
PPHP (2)
Permasalahan: Sampai dimana tugas PPHP?
Solusi: Semua proses serah terima pekerjaan
harus diketahui oleh PPHP termasuk dalam proses
pengadaan langsung, khususnya untuk pekerjaan
yang menggunakan SPK sebagai dasar pembayaran.
Namun PPHP hanya menilai kesesuaian spesifikasi
pekerjaan dengan ketentuan dalam kontrak, tidak
melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan
pekerjaan.
Ketentuan: Pasal 17 ayat (1) , pasal 15 ayat (1)
PERENCANAAN
Permasalahan: Apakah proses lelang dapat diIakukan
sementara dokumen anggaran belum disahkan?
Solusi: Pejabat Pembuat Komitmen dapat melaksanakan
proses PBJ sebelum dokumen anggaran disahkan
sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan
telah dialokasikan dan mendapat persetujuan DPR,
dengan ketentuan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak
pengadaan barang/jasa dilakukan setelah dokumen
anggaran untuk kegiatan/proyek tersebut disahkan (pasal
11 ayat (1)). pengumuman dilakukan dengan
mencantumkan kondisi DIPA/DPA belum disahkan.;
Ketentuan: Pasal 73 ayat (2)
PENGUMUMAN (1)
Permasalahan: Apakah pengumuman penunjukan
langsung dan pengadaan langsung harus dilakukan
secara luas?
Solusi: Pengumuman pengadaan barang/jasa yang
dilakukan dengan Penunjukan Langsung dan pengadaan
langsung tidak wajib dilakukan di Website K/L/DI,
portal pengadaan nasional dan papan pengumuman
resmi. Namun pengumuman/penunjukan penyedia dari
hasil Penunjukan Langsung diumumkan di papan
pengumuman resmi, dan Website K/L/D/I. Ketentuan
ini berlaku untuk pelelangan secara manual maupun
elektronik.
Ketentuan: Pasal 73 ayat (3) dan (4)
PENGUMUMAN (2)
Permasalahan: Apakah pengumuman
pelelangan/seleksi yang dilakukan secara elektronik
harus diumumkan secara luas?
Solusi: Pengumuman pelelangan/seleksi yang
dilakukan melalui LPSE tetap harus diumumkan di
Website K/L/DI, portal pengadaan nasional dan papan
pengumuman resmi. Penggunaan LPSE tidak
menggugurkan kewajiban pengumuman pada portal
pengadaan yang dilakukan mealui LPSE
Ketentuan: Pasal 73 ayat (3), pasal 112 ayat (2)
PENGUMUMAN (3)
Permasalahan: Bagaimana mengumumkan
pelelangan/seleksi untuk satker yang belum
terhubung dengan LPSE?
Solusi: Bagi satker yang belum memiliki aplikasi
yang terhubung dengan LPSE, maka pengumuman
ke portal pengadaan nasional dapat dilakukan
dengan meminta user name dari LPSE terdekat
dengan wilayah saudara, atau dengan admin
agency yang telah ditunjuk menjadi perwakilan
LPSE tersebut di wilayah saudara.
Ketentuan: Pasal 73 ayat (3)
PENGUMUMAN (4)
Permasalahan: Apakah pengumuman pelelangan/
seleksi harus dilakukan melalui surat kabar?
Solusi: Bilamana kontrak dengan surat kabar lokal
sudah berakhir pada saat pengumuman dilakukan,
maka tidak perlu diumumkan surat kabar lokal.
Sedangkan untuk pengadaan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya yang bernilai diatas 1 miliar dan
pengadaan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp.
200 juta masih diumumkan di surat kabar nasional
sampai dengan 9 Juli 2011, disamping melalui melalui
Website K/L/D/I, portal pengadaan nasional dan papan
pengumuman resmi.
Ketentuan: Pasal 132 ayat (4)
PENGUMUMAN (5)
Permasalahan: Apakah pengumuman melalui surat
kabar masih diperkenankan setelah tanggal 9 Juli 2011?
Solusi: Untuk daerah terpencil dimana akses internet
untuk calon penyedia setempat masih terbatas,
PPK/ULP masih dapat menggunakan koran beroplah
besar untuk mengumumkan pelelangan setelah 9 Juli
2011. Namun hal ini tidak menggugurkan kewajiban
ULP/Panitia untuk mengumumkan di Website K/L/D/I,
portal pengadaan nasional dan papan pengumuman
resmi.
Ketentuan: Pasal 74 ayat (2)
PEMILIHAN LANGSUNG
Permasalahan: Apakah pemilihan langsung sama
dengan pelelangan umum?
Solusi: Pelelangan sederhana untuk pengadaan
barang/jasa lainnya/jasa konsultasi dan pemilihan
langsung untuk pekerjaan konstruksi pada prinsipnya
sama dengan pelelangan umum dengan pascakualifikasi.
Hanya pada pelelangan sederhana dan pemilihan
langsung jadwal pengumuman pelelangan/seleksi lebih
singkat (<= 3 hari). Evaluasi dilakukan dengan sistem
gugur, atau biaya terendah/pagu anggaran untuk jasa
konsultasi. Pemilihan langsung yang dimaksud dalam
Perpres 54/2010 tidak sama dengan pemilihan langsung
pada Keppres 80/2003.
Ketentuan: Pasal 37
DUKUNGAN KEUANGAN (1)
Permasalahan: Apakah dukungan keuangan harus
disampaikan oleh peserta untuk semua jenis
pengadaan?
Solusi: Hanya Penyedia jasa konstruksi yang
diharuskan memiliki surat keterangan dukungan
keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk
mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling
kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai paket,
baik usaha kecil maupun non kecil.
Ketentuan: Lampiran III bagian B.1.g.3)j)
DUKUNGAN KEUANGAN (2)
Permasalahan: Apakah dukungan keuangan asli harus
dimasukkan oleh peserta pada saat pemasukan penawaran?
Solusi: Peserta yang sudah mengisi secara lengkap data
mengenai dukungan keuangan yang telah diperoleh, antara
lain nama bank, besaran nilai dukungan, nomor surat
dukungan ke dalam isian formulir kualifikasi, tidak
diharuskan menyampaikan surat dukungan asli kepada
ULP/Panitia pada saat pemasukan penawaran. Pada saat
pembuktian kualifikasi harus dilakukan verifikasi nyata
terhadap dukungan tersebut. Antara lain dukungan tersebut
sudah diterbitkan oleh bank yang bersangkutan sebelum
batas akhir pemasukan penawaran. Bil tidak sesuai
dinyatakan gugur
Ketentuan: Lampiran III bagian B.1.g.3)j)
KEMITRAAN (1)
Permasalahan: Apakah masing-masing anggota
kemitraan harus menyampaikan dan mengisi
formulir isian kualifikasi?
Solusi: Persyaratan kualifikasi harus dipenuhi
masing-masing anggota kemitraan, khususnya
untuk pekerjaan yang menjadi porsi dan tanggung
jawab Penyedia yang bersangkutan. Nilai KD (bila
disyaratkan) perusahaan anggota kemitraan tidak
harus memenuhi persyaratan KD minimal untuk
keseluruhan nilai pekerjaan.
Ketentuan: SDP
KEMITRAAN (2)
Permasalahan: Kapan perjanjian kemitraan harus
disampaikan? Apakah harus dibuat akte notaris
untuk perjanjian itu?
Solusi: Peserta baru diwajibkan menyampaikan
susunan kemitraan paling lambat pada saat
pemasukan penawaran. Pendaftaran dapat
dilakukan masing-masing anggota. Untuk
pekerjaan yang bersifat kompleks, perjanjian
kemitraan harus menggunkaan akte notaris.
Ketentuan: SDP
EVALUASI (1)
Permasalahan: Apakah bila 3 penawar terendah
setelah koreksi aritmetik tidak memenuhi
persyaratan lelang dinyatakan gagal?
Solusi: Bilamana 3 penawar terendah tidak
memenuhi persyaratan administrasi dan teknis,
maka dilakukan evaluasi kepada peserta lelang
peringkat selanjutnya yang memenuhi persyaratan
tersebut. Apabila tidak ada peserta yang lulus
evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal.
Ketentuan: Lampiran Bab II/III bagian B.1.f.10)g)
EVALUASI (2)
Permasalahan: Apakah penawaran pada seleksi jasa
konsultasi dapat melebihi HPS?
Solusi: Penawaran penyedia jasa konsultansi setelah
koreksi aritmetik dan hasil negosiasi tidak boleh
melebihi HPS untuk pemilihan penyedia yang
menggunakan metoda evaluasi pagu anggaran.
Sedangkan untuk metoda evaluasi lainnya, penawaran
peserta lelang jasa konsultansi dapat melebihi HPS yang
ditetapkan, sepanjang hasil negosiasi tidak melebihi
pagu anggaran. Dengan demikian perjanjian kerja sama
yang ditanda tangani tidak melebihi pagu anggaran
yang tersedia.
Ketentuan: pasal 66 ayat (5) dan Lampiran Bab IV
EVALUASI (3)
Permasalahan: Bagaimana menetapkan
pemenang yang memiliki nilai penawaran
terendah yang sama?
Solusi: Dalam hal terdapat 2 (dua) calon
pemenang memiliki harga penawaran yang
sama, maka ULP memilih peserta yang
mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan
hal ini dicatat dalam Berita Acara.
Ketentuan: Lampiran II Bagian B.2.a.11)
EVALUASI (4)
Permasalahan: Apakah evaluasi sistem gugur dengan
menggunakan sistem ambang batas dapat dilakukan
untuk pengalaman?
Solusi: Nilai ambang batas persyaratan kualifikasi
hanya dapat diterapkan untuk persyaratan teknis antara
lain ketersediaan peralatan dan tenaga ahli yang
dibutuhkan. Untuk usaha kecil pengalaman tidak perlu
dibobot, yang penting sesuai dengan bidang pekerjaan
yang dilelangkan untuk perusahaan yang sudah berdiri
selama 4 tahun. Penilaian bobot pengalaman pada
evaluasi teknis hanya dilakukan untuk jasa konsultansi.
Ketentuan: Lampiran II/III Bagian A.2.b.1.b) (3)
EVALUASI (5)
Permasalahan: Apakah evaluasi sistem gugur
dengan menggunakan sistem ambang batas dapat
dilakukan bila salah satu persyaratan teknis tidak
dipenuhi, namun peserta lulus passing grade?
Solusi: Ambang batas merupakan sistem gugur,
tidak dapat dikombinasikan dengan sistem nilai.
Bila peserta tidak memenuhi persyaratan teknis
minimal dinyatakan gugur, dan tidak dilanjutkan
dengan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur
teknis
Ketentuan: : Lampiran II/III Bagian A.2.b.1. angka
b) (3) dan c) (1)
EVALUASI (6)
Permasalahan: Apakah peserta lelang yang tidak
melampirkan brosur dapat digugurkan?
Solusi: Spesifikasi teknis dapat disampaikan dalam
pada dokumen teknis, gambar atau brosur. Bila
dokumen teknis sudah cukup jelas, maka peserta
tidak wajib menyampaikan brosur. Bila terdapat hal
yang kurang jelas pada saat evaluasi teknis, maka
saudara dapat melakukan klarifikasi teknis kepada
peserta lelang dengan tidak merubah substansi
penawaran yang telah disampaikan.
Ketentuan: Lampiran II Bagian A.9.c)(2)(1)
EVALUASI (7) - TKDN
Permasalahan: Apakah peserta yang tidak mengisi atau
salah mengisi form TKDN sebagaimana ketentuan dalam
dokumen pengadaan dinyatakan gugur?
Solusi: Pokja wajib mencantumkan ketentuan mengenai
TKDn dalamdokumen pengadaan untuk semua besaran nilai
pekerjaan sesuai dengan kebijakan umum pengadaan.
Namun peserta tidak wajib mengisi form tersebut. Penyedia
yang tidak melampirkan perhitungan TKDN, maka penyedia
tersebut tidak berhak mendapat preferensi harga.
Ketentuan: pasal 97
EVALUASI (8) - TKDN
Permasalahan: Apakah peserta dapat mengisi TKDN sesuai
dengan penilaiannya sendiri ?
Solusi: Ketentuan terkait nilai dan perhitungan TKDN,
mengacu kepada Daftar Inventarisasi yang dikeluarkan oleh
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
Bidang Perindustrian. Peserta yang menyampaikan
rekapitulasi di luar ketentuan tersebut tidak berhak
mendapatkan preferensi.
Ketentuan: pasal 97
PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
Permasalahan: Apakah peserta yang tidak hadir
pada saat pembuktian kualifikasi dapat dinyatakan
gugur?
Solusi: Pembuktian kualifikasi dilakukan untuk
mengklarifikasi kemampuan usaha penyedia dan
verifikasi nyata untuk melihat keaslian dokumen
penawaran yang disampaikan Penyedia
Barang/Jasa. Penyedia yang tidak hadir pada saat
pembuktian kualifikasi pada waktu yang ditentukan
tanpa alasan yang jelas dapat dinyatakan gugur.
Ketentuan: Pasal 83 ayat (1) i
PENETAPAN PEMENANG (1)
Permasalahan: Siapa yang berhak menetapkan
pemenang dalam Pokja ULP?
Solusi: Penetapan pemenang dilakukan oleh Pokja
ULP berdasarkan kesepakatan seluruh anggota
(collective collegial) untuk Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang
bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000. Semua
anggota ULP memiliki kedudukan yang sama, tidak
ada yang berperan ketua atau wakil ketua.
Ketentuan: Pasal 12 ayat (2)
PENETAPAN PEMENANG (2)
Permasalahan: Bagaimana bila jangka waktu
penawaran peserta lelang habis masa berlakunya
sebelum penetapan pemenang?
Solusi: ULP melakukan konfirmasi kepada seluruh
peserta untuk memperpanjang surat penawaran
dan Jaminan Penawaran. Calon pemenang yang
tidak bersedia memperpanjang surat penawaran
dan Jaminan Penawaran dapat mengundurkan diri
tanpa dikenakan sanksi.
Ketentuan: Lampiran Bab II/III/V bagian A.10. j.5)
ADENDUM KONTRAK
Permasalahan: Persyaratan apa yang dibutuhkan untuk
melakukan adendum kontrak?
Solusi:
• Adendum dapat dilakukan untuk kontrak harga satuan, karena
volume pekerjaan tidak bersifat mengikat sesuai kebutuhan
pada saat pelaksanaan pekerjaan
• Kontrak lumpsum tidak dapat dilakukan
penambahan/pengurangan volume terhadap item pekerjaan.
Perubahan kontrak (adendum) pada kontrak lumpsum, kecuali
bila terdapat perubahan ruang lingkup pekerjaan karena
adanya perubahan kondisi lapangan yang tidak dapat
diperhitungkan sebelumnya.
• Adendum dimaksud harus dituangkan dalam kesepakatan
antara Penyedia dengan PPK.
Ketentuan: Pasal 87 ayat 1
TERIMA KASIH
YULIANTO PRIHANDOYO
KEPALA SUB DIREKTORAT BIMBINGAN TEKNIS
DIREKTORAT BIMBINGAN TEKNIS DAN ADVOKASI
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH