Transcript Pejabat Pengadaan - Surabaya 2 Excellence

PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA
Bagian Bina Program Setda Kota Surabaya
Materi dapat diunduh di bp.surabaya.go.id
DASAR HUKUM



Perpres No. 54 Th. 2010 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah ketiga kali dgn
Perpres No. 172 Th. 2014;
Peraturan Kepala LKPP No. 14 Th. 2012 ttg Petunjuk
Teknis Perpres No. 70 Th. 2012 ttg Perubahan Atas
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Perwali No. 73 Th. 2012 sebagaimana telah diubah
keempat kali dgn Perwali No. 31 Th. 2014 ttg Pedoman
Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan
Pengadaan Barang/Jasa;
PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA
PELAKSANAAN
melalui
PENGADAAN
BARANG/JASA
PENYEDIA B/J
Pasal 3
SWAKELOLA
Pakta Integritas, kapan?
RUP
PAKTA INTEGRITAS
Persyaratan untuk diangkat menjadi :

PPK;

Pejabat Pengadaan;

Kepala ULP/Pokja ULP;

PPHP;
diantaranya adalah menandatangani Pakta Integritas
Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk
mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme
dalam Pengadaan Barang/Jasa.
Pasal 35
Metode Pemilihan
(2) Barang:
a. Pelelangan Umum;
b. Pelelangan Terbatas;
c. Pelelangan Sederhana;
d. Penunjukan Langsung;
e. Pengadaan Langsung
f. Kontes.
(3a) Jasa Lainnya:
(3) Pek.
Konstruksi
a. Pelelangan Umum;
b. Pelelangan Terbatas;
c. Pemilihan Langsung;
d. Penunjukan Langsung;
e. Pengadaan Langsung
Psl 41 Jasa
Konsultansi
a. Pelelangan Umum;
a. Seleksi Umum,
b. Pelelangan Sederhana;
c. Penunjukan Langsung;
b. Seleksi Sederhana;
a. Penunjukan Langsung;
d. Pengadaan Langsung
e. Sayembara.
d. Pengadaan Langsung
e. Sayembara
PPK menetapkan jenis Kontrak Pengadaan
Pasal 50
Barang/Jasa dalam rancangan kontrak.
lump sum
harga satuan
cara
pembayaran
gabungan lump sum
dan harga satuan
tahun tunggal
pembebanan thn
anggaran
terima jadi (turnkey)
tahun jamak
Persentase
jenis pekerjaan
Ver.70_2012
pekerjaan
tunggal
pekerjaan
terintegrasi
pengadaan
tunggal;
sumber
pendanaan
pengadaan
bersama.
Kontrak Payung
(Framework Contract)
6
Tanda Bukti Perjanjian
• Pengadaan Jasa
Konsultansi >Rp.50 juta
• Pengadaan Barang/Pek.
Konstruksi/Jasa Lainnya
>Rp200 juta
Surat
Perjanjian
Pasal 55
Bukti pembelian/
pembayaran,
s.d Rp.10 juta
Bukti
Perjanjian
Kwitansi,
s.d Rp.50 juta
Pasal 55
Surat Perintah
Kerja (SPK)
• Pengadaan Jasa
Konsultansi s.d Rp.50 jt
• Pengadaan Barang/Pek.
Konstruksi/Jasa Lainnya
s.d Rp.200 juta
PENGADAAN LANGSUNG
Psl 57 ayat (5) Perpres No. 70 Th. 2012
pembelian/pembayaran
langsung kepada Penyedia
Barang/Jasa untuk pengadaan
yang menggunakan bukti
pembelian dan kuitansi, yang
harganya sudah pasti dan tidak
bisa dinegosiasi
permintaan penawaran yang
disertai dengan klarifikasi serta
negosiasi teknis dan harga
kepada Penyedia untuk
pengadaan yang menggunakan
SPK, dan dapat digunakan
untuk Pengadaan yang bernilai
sampai dengan
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah)
1. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia
Barang/Jasa untuk pengadaan yang menggunakan bukti
pembelian dan kuitansi, yang harganya sudah pasti dan
tidak bisa dinegosiasi :
a) bukti pembelian/pembayaran dapat digunakan untuk
Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp.
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); (tidak berlaku untuk
pekerjaan kontruksi);
b) kuitansi dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai
sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
c) proses pengadaan langsung pada angka 1 diatas,
dilaksanakan sbb :
Perka LKPP No.14 Th. 2012



PPK ke PP dan PP dpt memerintahkan seseorang untuk
melakukan proses pengadaan langsung yg harganya
sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasi :
(a) Memesan atau mendatangi langsung ke penyedia
(b) Melakukan transaksi;
(c) Menerima barang;
(d) Melakukan pembayaran;
(e) Menerima bukti pembelian atau kuitansi;
(f) Melaporkan kepada Pejabat Pengadaan;
PP meneliti dan mempertanggungjawabkan proses PL
PP menyerahkan bukti pembelian/kuitansi kepada PPK.
2) permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi
serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk
pengadaan yang menggunakan SPK, dan dapat digunakan
untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dgn proses sbb :
Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan
dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik;

Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2
(dua) sumber informasi yang berbeda;

Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk
menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga;

Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumendokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;

Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan
harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;

Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi dan
teknis dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga
untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat
dipertanggungjawabkan;


Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS;
Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan
Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan
mengundang Penyedia lain;


Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung
PERUBAHAN KONTRAK / ADDENDUM
Pasal 87 Perpres No.70 Th.2012
(1) Dlm hal terdapat perbedaan antara kondisi
lapangan, dgn gambar dan/atau spek.teknis, PPK
bersama Penyedia B/J dapat melakukan perubahan
Kontrak:
a. menambah atau mengurangi volume pek. yg tercantum
dlm Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
c. mengubah spek. teknis pek. sesuai dgn kebutuhan
lapangan; atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.
(1a) Perubahan Kontrak berlaku untuk pek.yg
menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pek.
yg menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan
Lump Sum dan Harga Satuan.
(2) Ketentuan Pekerjaan tambah:
a. tidak melebihi 10% dari harga yg tercantum dlm
perjanjian/ Kontrak awal; dan
b. tersedia anggaran untuk pek.tambah.
(3) Penyedia B/J dilarang mengalihkan pelaksanaan
pekerjaan utama dgn melakukan subkontrak
kepada pihak lain, kecuali sebagian pek.utama
kepada Penyedia B/J spesialis.
(4)
Pelanggaran atas ketentuan tsb, dikenakan sanksi
berupa denda yg bentuk dan besarnya sesuai dgn
ketentuan diatur dlm Dok.Kontrak.
(5) Perubahan Kontrak yg disebabkan masalah
administrasi, dapat dilakukan sepanjang
disepakati kedua belah pihak.
Masalah administrasi dimaksud ayat ini antara lain
pergantian PPK dan perubahan rekening penerima.
TPP 2015
Peraturan Walikota Surabaya No. 77 Tahun 2014
tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Surabaya
No. 82 Tahun 2012 Tentang Kriteria Pemberian
Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri
Sipil Daerah
Pada Pasal 6 Ayat 2
“Tambahan penghasilan pegawai bagi pengelola
keuangan SKPD/Unit Kerja yang diterima oleh PNSD,
dipengaruhi oleh skor kehadiran pegawai dan realisasi
anggaran belanja langsung pada SKPD/Unit Kerja
yang bersangkutan”
Pada Pasal 6 Ayat 6
“Realisasi anggaran belanja langsung pada
SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dihitung berdasarkan realisasi anggaran yang
tercantum dalam dokumen Surat Perintah pencairan
Dana (SP2D)”
Simulasi Perhitungan PK-SKPD sesuai Perwali No. 77 Tahun 2014
TPP Pengelola Keuangan SKPD
Bln
Rencana Penyerapan
perbulan
Realisasi perbulan
% Realisasi
perbulan /
Pagu
Anggaran
PA SKPD X
(semula)
TPP PA SKPD X
(sekarang) :
{TPP pengelola keu dlm
setahun x % penyerapan
anggaran}
% realisasi
perbulan/
pagu
Skor
Kehadiran
0.31%
97%
786,689.09
0.78%
98%
1,990,349.49
2.23%
97%
5,638,662.95
3.21%
95%
7,935,393.00
3.32%
96%
8,308,631.20
2.29%
96%
5,726,059.62
7.41%
98%
18,903,777.34
3.43%
97%
8,651,533.02
4.33%
95%
10,702,111.87
5.71%
98%
14,571,102.20
13.02%
98%
33,223,483.88
32.36%
100%
84,253,281.61
TPP Yang Diterima
260,400,000.00
Jan
26,254,820,790
3,192,563,764
0.31%
Peb
18,498,166,271
7,994,870,892
0.78%
Mar
89,648,591,821
22,882,980,482
2.23%
Apr
191,534,279,416
32,881,606,162
3.21%
Mei
148,639,718,020
34,069,553,158
3.32%
Jun
102,112,165,646
23,479,715,000
2.29%
Jul
46,267,135,460
75,933,025,814
7.41%
Ags
50,066,521,416
35,109,894,451
3.43%
Sep
78,368,202,024
44,345,960,881
4.33%
Okt
103,424,295,093
58,529,459,988
5.71%
Nop
83,258,691,616
133,452,675,297
13.02%
Des
86,987,133,453
331,661,464,449
32.36%
Jml
1,025,059,721,026
803,533,770,338
78.39%
21,700,000.00
811,019.68
21,700,000.00
2,030,968.87
21,700,000.00
5,813,054.59
21,700,000.00
8,353,045.26
21,700,000.00
8,654,824.16
21,700,000.00
5,964,645.44
21,700,000.00
19,289,568.71
21,700,000.00
8,919,106.20
21,700,000.00
11,265,380.91
21,700,000.00
14,868,471.63
21,700,000.00
33,901,514.16
21,700,000.00
84,253,281.61
260,400,000.00
204,124,881.22
78.39%
200,691,075.24