Transcript a. Pelelangan Umum - Surabaya 2 Excellence

• PERSIAPAN PENGADAAN
• DOKUMEN KONTRAK
• PELAKSANAAN PEKERJAAN
Disajikan oleh: drs.toto kusnindar, mba
HP : 081 652 6502
Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, DPD Jatim
Website: www.iapi-jatim.org E-mail: [email protected]
Perpres 54/2010 & 70/2012
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PELAKSANAAN
PENGADAAN
melalui
BARANG/JASA
PENYEDIA B/J
Pasal 3
SWAKELOLA
Pakta Integritas, kapan?
by - toto kusnindar HP: 081 652 6502
RUP
Pasal 35
Metode Pemilihan
(2) Barang:
a. Pelelangan Umum;
b. Pelelangan Terbatas;
c. Pelelangan Sederhana;
d. Penunjukan Langsung;
e. Pengadaan Langsung
f. Kontes.
(3a) Jasa Lainnya:
(3) Pek.
Konstruksi
a. Pelelangan Umum;
b. Pelelangan Terbatas;
c. Pemilihan Langsung;
d. Penunjukan Langsung;
e. Pengadaan Langsung
Psl 41 Jasa
Konsultansi
a. Pelelangan Umum;
a. Seleksi Umum,
b. Pelelangan Sederhana;
c. Penunjukan Langsung;
d. Pengadaan Langsung
e. Sayembara
b. Seleksi Sederhana;
c. Penunjukan Langsung;
d. Pengadaan Langsung
e. Sayembara.
Pasal 39 (1) huruf a Yg dimaksud dgn kebutuhan operasional adalah kebutuhan rutin K/L/D/I
dan tidak menambah aset atau kekayaan
METODE PENILAIAN KUALIFIKASI
PRA KUALIFIKASI
PASCA KUALIFIKASI
Pelelangan Umum
yg bersifat Kompleks
Pelelangan Umum
yg bersifat tidak kompleks
Pelelangan Sederhana utk
Penyedia Barang/Jasa lainnya
dan
Pemilihan Langsung utk
Penyedia Pek. Konstruksi
Pelelangan Terbatas utk
Penyedia Barang & Pek.Konstruksi
Pemilihan Penyedia Barang/Pek.
Konstruksi/ Jasa Lainnya yg
menggunakan metode
Penunjukan Langsung bukan
keadaan darurat
Penunjukan Langsung
untuk keadaan darurat
Pemilihan Penyedia Jasa
Konsultansi Badan Usaha
Pemilihan Penyedia Jasa
Konsultansi Perorangan
Pengadaan Langsung
Pek.Konstruksi dan Jasa
Konsultansi Badan Usaha,
psl 56(4)
Pengadaan Langsung Penyedia
Barang dan Jasa Lainnya.
psl 56(4a)
4
4
PPK menetapkan jenis Kontrak Pengadaan
Pasal 50
Barang/Jasa dalam rancangan kontrak.
lump sum
harga satuan
cara
pembayaran
gabungan lump sum
dan harga satuan
tahun tunggal
pembebanan
thn anggaran
tahun jamak
sumber
pendanaan
pengadaan
tunggal;
pengadaan
bersama.
terima jadi (turnkey)
Persentase
jenis pekerjaan
Ver.70_2012
pekerjaan
tunggal
pekerjaan
terintegrasi
Kontrak Payung
(Framework
Contract)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5
Pasal 51 (1) Kontrak Lumpsum, antara lain:
1. pengadaan kendaraan bermotor;
2. pengadaan patung;
3. konstruksi bangunan sederhana, seperti
ruang kelas
4. pembuatan aplikasi komputer.
PERMEN PU NO:14/PRT/M/2013
a. kontrak Lump Sum Jasa
Konsultansi:
feasibility study (FS), design,
study, evaluasi, kajian, telaah,
pedoman, petunjuk, produk
hukum, sertifikasi, dan lainnya.
PERMEN PU NO:14/PRT/M/2013
b. Kontrak Harga Satuan Jasa
Konsultansi:
supervisi/pengawasan pek.fisik,
monitoring dan evaluasi,
manajemen kontrak, survey,
dan lainnya.
JAMINAN PENGADAAN DAN
SERTIFIKAT GARANSI Pasal 72
Jaminan
Penawaran
Jaminan
Sanggahan
Banding
Jaminan Atas
Pengadaan
Barang/Jasa
Pasal 68
Jaminan
Pelaksanaan
Pasal 70
Pasal 82
Pasal 67
Pasal 71
Jaminan
Pemeliharaan/
Sertif.Garansi
Jaminan Uang
Muka
Pasal 88
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
9
BAB III PK
B. PELAKSANAAN
1. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dgn
Evaluasi Sistem Gugur (hlmn 334)
……..
(4) evaluasi teknis dalam sistem
gugur dpt menggunakan sistem
ambang batas terhadap unsur
teknis ygdinilai; (hlmn 381)
1053 JL
1)Metode Evaluasi Sistem Gugur
b) Evaluasi Teknis
(3) Bila menggunakan nilai ambang
batas lulus, dilakukan dgn
memberikan penilaian (skor)
terhadap unsur-unsur teknis
sesuai dgn kriteria yg ditetapkan
dlm Dok..
(c) Evaluasi Harga
1053
2) Metode Evaluasi Sistem Nilai
a)Evaluasi Administrasi
b) Evaluasi Teknis dan Harga
(1) Dilakukan terhadap penawaran yg
dinyatakan memenuhi persyaratan
administrasi, dgn memberikan
penilaian (skor) terhadap unsurunsur teknis dan harga penawaran
sesuai dgn yg ditetapkan dlm Dok..
HARGA SATUAN TIMPANG
harga satuan penawaran yg nilainya lebih
besar dari 110% dari harga satuan yg
tercantum dlm HPS, dilakukan
klarifikasi.
 harga satuan timpang hanya berlaku
untuk volume sesuai dgn Daftar
Kuantitas dan Harga (BQ).
 Jika terjadi penambahan volume, harga
satuan yg berlaku sesuai dgn harga
satuan dalam HPS.
Pasal 86 (P70), Para pihak menandatangani
Kontrak setelah Penyedia B/J menyerahkan
Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 hari
kerja terhitung sejak diterbitkan SPPBJ.
Jika terlambat..?
Pasal 70 (P70)
Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk :
a. nilai penawaran terkoreksi antara 80% s.d.100% dari
nilai total HPS (wajar), adalah 5% x nilai Kontrak;
b. nilai penawaran terkoreksi <80% dari nilai total HPS
(tidak wajar), adalah 5% x nilai HPS.
Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan
dgn pascakualifikasi (70/2012)
No
1
Uraian Kegiatan/
tahapan
Pendaftarn &
pngambiln dok
3
Penjelasan
(Aanwijzing)
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Pengumuman
lelang pasca Q
2
4
HARI KERJA KE
8
9
10
Keterangan
Minim 7 hari kerja
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Pemasukn dok
penawaran
Pembukaan dok
penawaran
Evaluasi dok.
penawaran
Penilaian &
pembuktian Q
by - toto kusnindar HP: 081 652 6502
Dimulai sejak tgl
pngumumn s.d 1 hr
sbelum batas akhir
pmasukan dok.
Paling cepat 3 hr
sejak tanggal
pengumuman
Mulai 1 hr stelah
pnjelasn, min 2 hr
stelah pnjelasn/
stelah pnerbitn
BAP/Add
Tidak diatur, sesuai
kompleksitas pek
Tidak diatur
Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan
dgn pascakualifikasi (70/2012) lanjutan…
No
Uraian Kegiatan/
tahapan
HARI KERJA ke
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Keterangan
8
Penetapan
pemenang/ULP
Tidak diatur
9
Pengumuman
pemenang
Tidak diatur
10
Masa sanggah
11
Penunjukan
(SPPBJ)/ PPKm
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
Dlm waktu 5hr kerja
setelah pengumuman
Paling lambt 6hr kerja
setelah pengumuman
(2hr kerja stelah jwbn
smua sanggahn)
6
12
Tandatangan
kontrak
13
SPMK
<14
by - toto kusnindar HP: 081 652 6502
Psl 60, dg 61 berbeda
Paling lambat 14 hr
kerja sejak SPPBJ
<14
Paling lambat 14 hr kal.
sejak ttd kontrak
Tanda Bukti Perjanjian
• Pengadaan Jasa
Konsultansi >Rp.50 juta
• Pengadaan Barang/Pek.
Konstruksi/Jasa Lainnya
>Rp200 juta
Surat
Perjanjian
Pasal 55
Bukti pembelian/
pembayaran,
s.d Rp.10 juta
Bukti
Perjanjian
Kwitansi,
s.d Rp.50 juta
Pasal 55
Surat Perintah
Kerja (SPK)
• Pengadaan Jasa
Konsultansi s.d Rp.50 jt
• Pengadaan Barang/Pek.
Konstruksi/Jasa Lainnya
s.d Rp.200 juta
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PENGADAAN LANGSUNG
1. PPK ke PP dan PP dpt memerintahkan seseorang
untuk melakukan proses pengadaan langsung yg
harganya sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasi
(a) Memesan atau mendatangi langsung ke penyedia
(b) Melakukan transaksi;
(c) Menerima barang;
(d) Melakukan pembayaran;
(e) Menerima bukti pembelian atau kuitansi;
(f) Melaporkan kepada Pejabat Pengadaan;
2) PP meneliti dan mempertanggungjawabkan proses PL
3) PP menyerahkan bukti pembelian/kuitansi kepada PPK.
• Yang bisa di negosiasi, hrs dg SPK.
KONTRAK KRITIS
a.dlm periode I (rencana fisik pelaks. 0%70% dari Kontrak), realisasi fisik
pelaks. terlambat lebih besar 10% dari
rencana;
b.dlm periode II (rencana fisik pelaks.
70%-100% dari Kontrak), realisasi fisik
pelaks. terlambat lebih besar 5% dari
rencana.
KONTRAK KRITIS
c. rencana fisik pelaks. 70%-100%
dari Kontrak, realisasi fisik pelaks.
terlambat kurang dari 5% dari
rencana dan akan melampaui tahun
anggaran berjalan.
PENANGANAN KONTRAK KRITIS
• dlm hal keterlambatan tsb huruf c.
diatas, setelah dilakukan rapat
bersama atasan PPK sebelum tahun
anggaran berakhir dapat langsung
memutuskan
Kontrak
secara
sepihak dgn mengesampingkan
pasal 1266 Kitab UU Hukum Perdata.
Pasal 87 - (P70)
(1) dlm hal terdapat perbedaan antara
kondisi lapangan, dgn gambar dan/atau
spek.teknis, PPK bersama Penyedia B/J
dapat melakukan perubahan Kontrak:
a. menambah atau mengurangi volume
pek. yg tercantum dlm Kontrak;
Pasal 87 - (P70)
b. menambah dan/atau mengurangi
jenis pekerjaan;
c. mengubah spek. teknis pek.
sesuai dgn kebutuhan lapangan;
atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.
(1a) Perubahan Kontrak berlaku
untuk pek.yg menggunakan
Kontrak Harga Satuan atau
bagian pek. yg menggunakan
harga satuan dari Kontrak
Gabungan Lump Sum dan
Harga Satuan.
(2) ketentuan Pekerjaan tambah:
a. tidak melebihi 10% dari
harga yg tercantum dlm
perjanjian/ Kontrak awal; dan
b. tersedia anggaran untuk
pek.tambah.
Pasal 87 - (P70)
(3) Penyedia
B/J dilarang
mengalihkan pelaksanaan
pekerjaan utama dgn
melakukan subkontrak kepada
pihak lain, kecuali sebagian
pek.utama kepada Penyedia
B/J spesialis.
Pasal 87 - (P70)
(4) Pelanggaran atas ketentuan
tsb, dikenakan sanksi berupa
denda yg bentuk dan besarnya
sesuai dgn ketentuan diatur
dlm Dok.Kontrak.
Pasal 87 - (P70)
(5) Perubahan Kontrak yg
disebabkan masalah
administrasi, dapat dilakukan
sepanjang disepakati kedua
belah pihak.
Masalah administrasi dimaksud ayat ini antara
lain pergantian PPK dan perubahan rekening
penerima.
Pasal 95
(8) Penyedia B/J menandatangani
Berita Acara Serah Terima Akhir
Pekerjaan pada saat proses serah
terima akhir (Final Hand Over).
• Provision Hand Over (P-1/PHO)…..STT-I
• Final Hand Over (P-2/FHO)…………STT-II
Pasal 95
(9) Penyedia B/J yg tidak menanda-
tangani Berita Acara Serah Terima
Akhir, dimasukkan dlm Daftar
Hitam.
Proses DH: Perka LKPP no.182014
==00==