Transcript BAB 7

7.1. DASAR HUKUM
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 Tentang
Ketenagalistrikan, beserta :
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1989 Tentang
Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1989.
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
Konstruksi, beserta :
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
1999 Tentang Jasa
Tahun 2000 Tentang
Tahun 2000 Tentang
Tahun 2000 Tentang
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen.
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah
Daerah.
 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang ......
Disiapkan oleh : Heru Subagyo
129
7.2. ESENSI DAN SUBSTANSI
 Tuntutan profesionalisme dari semua unsur pemangku kepentingan
(stakeholder), khususnya dari pihak Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) selaku
pihak Penyedia Jasa.
 Profesionalismetersebut diaktualisasikan dalam bentuk :
 Kepemilikan surat-surat/ sertifikat-sertifikat Badan Usaha dan Personil
(SKA/SKT), sesuai ketentuan (regulasi) yang berlaku.
 Kapabel, kredibel, kompeten dan profesional dalam melaksanakan pekerjaan
(menjalankan profesinya).
 Konsisten dan patuh dalam memenuhi semua ketentuan (regulasi) yang
berlaku.
 Jika Badan Usaha Penyedia Jasa melakukan kelalaian/ penyimpangan/
kesalahan/ pelanggaran terhadap Kontrak, beberapa bentuk sanksi yang
dikenakan, antara lain :
 Peringatan (I, II, III).
 Denda.
 Denda dan putus kontrak.
 Masuk daftar hitam (black list) sebagai rekanan, selama kurun waktu
tertentu.
Disiapkan oleh : Heru Subagyo
130
7.3. PROSES PELELANGAN











Pengumuman pelelangan.
Pendaftaran peserta pelelangan.
Penjelasan pelelangan (Aanwizjing).
Pemasukan dan pembukaan penawaran.
Evaluasi.
Pengumunan pemenang (urutan pemenang).
Masa sanggahan.
Penetapan pemenang.
Surat perintah kerja.
Kontrak.
Catatan : Penjelasan secara rinci mengenai hal tersebut di atas,
sebagaimana pada penjelasan pada bagian 7.4. sampai
dengan 7.10.
Disiapkan oleh : Heru Subagyo
131
7.4. PENGUMUMAN PELELANGAN A
 Media :
 Papan pengumuman di Instansi yang bersangkutan.
 Media cetak (koran, surat kabar, dan lain-lain).
 Media elektronik (TV, Radio, Internet, dan lain-lain).
 Pada pengumuman disebutkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta
pelelangan, dan lain-lain antara lain :
 Dokumen perushaan yang dipersyaratkan.
 Klasifikasi dan kualifikasi badan usaha.
 Besarnya nilai (pagu) pekerjaan.
 Jadual pelelangan.
 Sumber dana untuk pembiayaan pekerjaan (APBN, APBD, APLN, dan lainlain).
 Dokumen perusahaan yang dipersyaratkan, antara lain :
 Akte pendirian perusahaan, beserta perusahaannya.
 Surat ijin usaha perusahaan (SIUP).
 Tanda daftar perusahaan (TDP).
 Sertifikat badan usaha jasa konstruksi (SBUJK).
 Nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan surat penetapan kena pajaka (PKP).
 Sertifikat keahlian/ atau sertifikat keterampilan (SKA/SKT), sebagai
penanggung jawab teknik (PJT).
 Daftar pengalaman kerja (biasanya untuk pekerjaan sejenis).
Dan lain sebagainya.
Disiapkan oleh : Heru Subagyo
132
7.5. PENDAFTARAN PELELANGAN B
 Para calon peserta pelelangan yang memenuhi persyaratan (kriteria) sesuai
pengumuman pelelangan, dapat mendaftarkan perusahaan untuk mengikuti
pelelangan tersebut, dengan :
 Membawa (menyerahkan) persyaratan yang diminta.
 Membayar biaya (mengganti biaya) pembuatan Rencana Kerja dan
 Syarat-syarat (RKS) atau Bestek.
 Calon peserta pelelangan mendapatkan berkas RKS (Bestek), yang di dalamnya
antara lain berisi :
 Informasi tentang berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta
pelelangan.
 Ruang lingkup dan volume pekerjaan (Bill of Quality) yang harus ditawarkan.
 Jadual (penjelasan pelelangan, pemasukan penawaran, dan lain-lain).
 Setelah menerima RKS, sebaiknya peserta pelelangan mempelajari secara
seksama tentang isi RKS tersebut, sehingga jika ada yang kurang jelas bisa
ditanyakan pada saat penjelasan pelelangan.
 RKS ini meupakan sesuatu yang mengikat yang harus dipatuhi oelh Pengguna
Jasa dan Penyedia Jasa, pada saat proses pelelangan sejak dari awal sampai
dengan terbitnya penetapan pemenang.
Disiapkan oleh : Heru Subagyo
133
7.6. PENJELASAN PELELANGAN
C
 Penjelasan kantor :
 Penjelasan pelelangan dilaksanakan di kantor Pengguna Jasa.
 Pengguna Jasa berkewajiban memberikan penjelasan sejelas-jelasnya
tentang pekerjaan yang dilelangkan maupun isi dokumen pelelangan (RKS)
secara menyeluruh.
 Jika ada klausul pada dokumen pelelangan yang kurang jelas dan/atau
memerlukan penjelasan, peserta pelelangan berhak menanyakan dan
memperoleh penjelasan dari Pengguna Jasa.
 Penjelasan lapangan :
 Penjelasan lapangan merupakan tindak lanjut dari penjelasan kantor, dengan
melihat dan mencermati ruang lingkup, volume dan kondisi pekerjaan di
lapangan.
 Hal ini dilakukan mengingat apa yang disajikan dalam RKS belum tentu
selaras (sinkron) dengan situasi dan kondisi di lapangan.
 Penjelasan kantor dan penjelasan lapangan tersebut dimasukkan ke dalam
Berita Acara (BA) Penjelasan Pelelangan dan dijadikan pegangan Pihak
Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa dalam pelelangan tersebut.
 Dengan demikian para peserta pelelangan dapat menghitung dengan baik dan
benar harga yang akan ditawarkan
Disiapkan oleh : Heru Subagyo
134
7.7. PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN PELELANGAN D
 Sesuai jadual yang telah ditentukan dan disepakati, peserta pelelangan
memasukkan (menyerahkan) dokumen pelelangan kepada Panitia Pelelangan.
 Dokumen pelelangan berisi :
 Berkas-berkas administrasi perusahaan (dokumen kualifikasi).
 Berkas-berkas penawaran harga (surat penawaran harga) beserta lampiranlampirannya, antara lain : BQ, analisa harga satuan, metodologi pelaksanaan
pekerjaan, brosur/ katalog dan spesifikasi teknik barang
(material/
peralatan) yang ditawarkan, dan lain-lain.
 Setelah semua peserta pelelangan memasukkan penawaran sesuai dengan batas
waktu yang disediakan, dilanjutkan dengan pembukaan penawaran.
 Dalam pembukaan penawaran tersebut, disaksikan oleh semua pihak terkait,
khususnya Panitia Pelelangan dan Peserta Pelelangan.
 Untuk menjunjung obyektifitas dan keabsahan pelelangan, dari Peserta
Pelelangan ada yang ditunjuk menjadi “saksi” , yang ikut menandatangani
Berita Acara Pembukaan Pelelangan bersama dengan Panitia Pelelangan.
Disiapkan oleh : Heru Subagyo
135
7.8. EVALUASI E
 Tindak lanjut dari pembukaan penawaran adalah “Evaluasi” , yang
sepenuhnya menjadi hak Panitia Pelelangan (Pengguna Jasa) dan tidak boleh
ada intervensi dan campur tangan dari Peserta Pelelangan.
 Apabila dokumen penawaran yang masuk dinyatakan “syah” , maka evaluasi
akan dilanjutkan
dengan menentukan urutan harga penawaran, yang
didasarkan pada “Pagu” anggaran yang telah ditetapkan.
 Yang menawarkan di bawah pagu akan dievaluasilebih lanjut, yang kriteria
penilaiannya antara lain :
 Kewajaran harga.
 Kebenaran dokumen.
 Kualitas peralata/ barang/ material yang ditawarkan.
 Kemampuan perusahaan menangani pekerjaan/ proyek.
 Dan lain sebagainya.
 Catatn : Jadi belum tentu yang menawarkan dengan nilai penawaran
terendah, bisa menjadi pemenang.
 Apabila dari seluruh peserta pelelangan yang memberikan penawaran, ternyata
harga penawarannya melebihi (lebih tinggi) dari “Pagu” anggaran, maka tender
dinyatakan “gagal” dan dilakukan pelelangan ulang.
Disiapkan oleh : Heru Subagyo
136
7.9. PENGUMUMAN PEMENANG
F
 Kriteria tender “gagal” :
 Tidak ada peserta yang memasukkan penawaran.
 Seluruh peserta yang memasukkan penawaran, melebihi harga “pagu”
anggaran.
 Peserta yang memasukkan penawaran di bawah harga “pagu”, kurang dari
3 (tiga).
 Harga yang ditawarkan oleh seluruh peserta pelelangan terlalu murah (di
luar kewajaran), dibanding “pagu” anggaran yang disediakan.
 Setelah dilakukan evaluasi, dokumen administrasi dan teknis tidak memenuhi
persyaratan yang ditetapkan.
 Adanya “kebijakan” dari Pengguna Jasa/ Pemerintah, sehingga pelelangan
ditunda dan/ atau dibatalkan.
 Dengan demikian proses pelelangan, dimulai dari awal (pengumuman dan
pendaftaran).
 Pada pelelangan ulang :
 Boleh diikuti oleh peserta yang sebelumnya tidak mengikuti pelelangan
pekerjaan tersebut.
 Biasanya peserta sebelumnya, tidak perlu membeli RKS (kecuali terjadi
perubahan yang signifikan pada RKS)
Disiapkan oleh : Heru Subagyo
137
Lanjutan 7.9.
 Dari evaluasi yang dilakukan, Panitia Pelelangan akan menentukan urutan ke-1
sampai dengan urutan ke-3 pemenang pelelangan.
 Selanjutnya diumumkan pemenagn pelelangan.
 Pengumuman dilakukan dengan cara :
 Melalui surat yang disampaikan (dikirimkan) langsung kepada masing-masing
peserta pelelangan.
 Melalui internet (terutama jika pelelangan dengan cara E-procurement).
 Pengumuman pemenang pelelangan bukan merupakan keputusan final
mengenai pemenang pelelangan, karena :
 Pada umumnya dalam pelelangan, setelah pengumuman pemenang, ada
tenggat waktu masa sanggah.
 Panitia pelelangan memberi kesempatan peserta lelang untuk melakukan
sanggahan (bila ada).
Disiapkan oleh : Heru Subagyo
138
7.10. MASA SANGGAHAN & PENETAPAN PEMENANG G
 Setelah pengumuman pemenang dan menunggu “penetapan” pemenang,
peserta pelelangan yang lain (yang kalah), diberi kesempatan untuk melakukan
sanggahan.
 Sanggahan bisa dilakukan apabila :
 Ada dugaan dalam pelelangan terjadi konspirasi, kolusi dan nepotisme.
 Ada dugaan keputusan tidak “fair” dan tidak sesuai ketentuan yang
berlaku.
 Pemenang pelelangan sedang dalam masa mendapatkan “sanksi” atau
“black list”.
 Jika sanggahan memang benar, maka keputusan Panitia Pelelangan dapat
dianulir dan dilakukan evaluasi lebih lanjut, untuk ditentukan pemenang yang
lainnya, sesuai ketentuan yang berlaku.
 Jika tidak ada peserta yang melakukan sanggahan, maka peserta pemenang
pelelangan akan “ditetapkan” sebagai pemenang pelelangan.
 Selanjutnya akan diterbitkan surat perintah kerja SPK). Sampai disini berarti
proses pelelangan telah selesai.
Disiapkan oleh : Heru Subagyo
139
7.11. PERIODE IKATAN KONTRAKTUAL
Surat Perintah Kerja (SPK)
Kontrak
Masa Pelaksanaan Pekerjaan
Perubahan Kontrak dan Keterlambatan Pekerjaan
Serah Terima Pertama (ST I)
Masa Pemeliharaan & Serah Terima Kedua (ST II)
Catatan : Penjelasan secara rinci mengenai scope pelaksanaan pekerjaan,
sebagaimana pada penjelasan bagian 7.12 sampai dengan 7.16
Disiapkan oleh : Heru Subagyo
140
7.12. SURAT PERINTAH KERJA (SPK) & KONTRAK

SPK diterbitkan setelah penetapan pemenang
peserta lelang.
tidak ada sangghan lagi dari

Dengan adanya SPK ini, Penyedia Jasa harus menyiapkan berkas-berkas yang
dibutuhkan untuk pembuatan Kontrak, antara lain :
 Jaminan pelaksanaan pekerjaan.
 Asuansi tenaga kerja (Astek).
 Jadual (schedule) pelaksanaan pekerjaan.
 Melengkapi berkas-berkas dalam penawaran yang kurang, misal : brosur,
katalog, dan lain-lain.

Setelah berkas-berkas tersebut diserahkan kepada Pengguna Jasa, selanjutnya
dibuatkan Kontrak.

Isi






Dokumen kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak (Penyedia Jasa dan
Pengguna jasa) dan bersifat mengikat, dijadikan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan pekerjaan.
dokumen kontrak, antara lain :
Harga pekerjaan.
Jenis, ruang lingkup dan volume pekerjaan.
Cara pembayaran (termijn).
Waktu pelaksanaan pekerjaan.
Dan lain sebagainya.
Disiapkan oleh : Heru Subagyo
141
7.13. MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN
 Dalam pelaksanaan pekerjaan, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus
senantiasa
berpedoman pada Kontrak yang telah ditandatangani, misalnya :
 Kapan suatu scope pekerjaan tertentu harus dikerjakan dan diselesaikan.
 Perlunya persetujuan (approval) terhadap peralatan/ barang/ material yang
akan dipasang, terutama jika terjadi perubahan spesifikasi/ merk,
karena ternyata
peralatan /material/ barang yang ditawarkan dalam
kenyataannya tidak ada dipasaran.
 Kapan laporan-laporan seharusnya dibuat.
 Kapan seharusnya Penyedia Jasa menyelesaikan seluruh scope pekerjaan
dan menyerahkan pekerjaan kepada Pengguna Jasa.
 Dan lain sebagainya.
 Setelah Penyedia Jasa menyelesaikan pekerjaan sesuai jadual yang ada dalam
kontrak, selanjutnya pekerjaan diserahterimakan untuk yang pertama kalinya
(Serah
Terima I).
 Catatan :  Kejadian sehari-hari (keadaan cuaca, bencana alam,keterlambatan
barang yang disediakan oleh Pengguna Jasa, dan lain-lain) dalam
pelaksanaan pekerjaan harus dicatat dalam laporan harian.
 Hal tersebut dimaksudkan, jika terjadi keterlambatan pekerjaan,
dapat dijadikan dasar untuk meminta perpanjangan waktu
pelaksanaan.
Disiapkan oleh : Heru Subagyo
142
7.14. PERUBAHAN KONTRAK DAN KETERLAMBATAN
PEKERJAAN
 Sering terjadi bahwa yang ada dalam kontrak tidak selaras/ tidak sinkron/ tidak
sesuai dengan pelaksanaan di lapangan, sehingga harus terjadi perubahan
kontrak.
 Beberapa kendala yang menyebabkan terjadinya perubahan kontrak :
 Adanya kesulitan dalam pembebasan lahan tempat pekerjaan.
 Kesulitan dalam memperoleh perijinan, yang berakibat terjadnya perubahan
konstruksi, keterlambatan waktu pelaksanaan, dan lain sebagainya.
 Terjadinya perubahan route jaringan maupun konstruksi.
 Peralatan/ material yang ditentukan dalam kontrak, ternyata pada saat
pelaksnaan pekerjaan tidak ada di pasaran.
 Terjadinya bencana alam (force majeur).
 Terjadinya krisis keamanan, keuangan, sosial, dan lain-lain.
 Dari adanya berbagai kendala tersebut, mengakibatkan :
 Terjadi penggantian perlatan/ material maupun konstruksi.
 Terjadi penambahan atau pengurangan volume pekerjaan.
 Keterlambatan waktu pelaksanaan pekerjaan.
 Kemungkinan terjadinya putus kontrak.
Disiapkan oleh : Heru Subagyo
143
Lanjutan 7.14.
 Kendala-kendala itulah yang terpaksa harus dilakukan perubahan kontrak, yang
disesuaikan dengan apa yang dikerjakan di lapangan.
 Beberapa contoh permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perubahan
kontrak, antara lain :
 Terjadinya bencana alam Tsunami di NAD dan Kabupaten Gunung Kidul/
Bantul DIY yang memporakporandakan pekerjaan konstruksi yang sedang
dikerjakan (dalam masa kontrak).
 Terkendalanya pembebasan ROW SUTET 500 KV Interconection Pulau Jawa,
sehingga pekerjaan tertunda beberapa tahun.
 Pelaksanaan pekerjaan yang harus menebang pohon-pohon milik Perhutani,
pekerjaan jaringan listrik crossing dengan Jalan Kereta Api/ Jaringan
Telekomunikasi/ Jaringan Air Minum/ Jaringan GAs, yang perijinannya
terkadang sampai ke tingkat Menteri.
 Adanya kebijakan Pemerintah di bidang Moneter, yang mengharuskan
dilakukan “eskalasi” . Tentunya hal ini butuh waktu yang cukup lama,
karena melibatkan banyak pihak.
 Jika kejadian-kejadian yang menyebabkan terjadinya keterlambatan waktu
pelaksnaan pekerjaan tersebut, bukan karena kelalaian/ kesalahan/ pelanggaran
yang dilakukan oleh Penyedia Jasa, maka tidak bisa dikenakan denda/ sanksi
kepada Penyedia Jasa.
Disiapkan oleh : Heru Subagyo
144
7.15. SERAH TERIMA PERTAMA (ST I)
 Setelah seluruh pekerjaan utama diselesaikan, dilaksanakan penyerahan
pekerjaan untuk pertamakalinya/ serah terima pertama (ST I).
 Selanjutnya memasuki periode “Masa Pemeliharaan” , yang waktunya sesuai
tercantum dalam kontrak, misal : 30 hari, 60 hari, dan seterusnya.
 Pekerjaan yang boleh disisakan dan harus dilaksanakan pada masa
pemeliharaan, adalah pekerjaan-pekerjaan kecil, antara lain :
 Retour material.
 Pembersihan lokasi pekerjaan.
 Penyelesaian ganti rugi yangketerlambatannya bukan oleh karena Penyedia
Jasa.
 Penyelesaian administrasi.
 Sisa pekerjaan yang harus diselesaikan pada periode masa pemeliharaan
tersebut, biasanya dimasukkan ke dalam formulir/ berita acara “Pending
Item”.
 Catatan : Setiap institusi Pengguna Jasa belum tentu memberlakukan aturan
yang sama tentang “Masa Pemeliharaan” ini.
Disiapkan oleh : Heru Subagyo
145
7.16. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA KEDUA
(ST II)
 Pada masa pemeliharaan, Penyedia Jasa memberikan jaminan yang berupa
“Jaminan Pemeliharaan” . Jaminan ini berupa jaminan bank (Bank Garansi).
 Selama pada masa pemeliharaan, Penyedia Jasa berkewajiban menyelesaikan
sisa-sisa pekerjaan sebagaimana yang tertera pada “Pending Item” , juga
melakukan perbaikan-perbaikan jika ada pekerjaan yang rusak dan perlu
perbaikan.
 Jika Penyedia Jasa tidak menyelesaikan sisa pekerjaannya (wan prestasi), maka
pihak Pengguna Jasa bisa mencairkan Bank Garansinya, dan selanjutnya
digunakan untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang seharusnya
menjadi tanggung jawab pihak Penyedia Jasa.
 Setelah semua sisa pekerjaan pada masa pemeliharaan diselesaikan, maka bisa
dilakukan penyerahan pekerjaan/ serah terima kedua (ST II).
 Setelah semua sisa pekerjaan pada masa pemeliharaan diselesaikan, maka bisa
dilakukan penyerahan pekerjaan/ serah terima kedua (ST II).
 Dengan diserahkannya pekerjaan yang kedua (ST II), hubungan/ ikatan
kontraktual antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, berakhir.
Disiapkan oleh : Heru Subagyo
146
7.17. HAL – HAL LAIN YANG PERLU DIKETAHUI
 Hubungan/ ikatan kontraktual antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa bersifat
hubungan perdata (bisnis).
 Untuk menghindari “wan prestasi” oleh Penyedia Jasa, maka Penyedia Jasa
harus memberikan jaminan, terhadap semua proses pekerjaan (proses transaksi)
sejak dari fase menawarkan harga sampai dengan selesainya pekerjaan.
 Jaminan tersebut pada umumnya berupa “Jaminan Bank (Bank Garansi)”
antara lain :
 Jaminan Penawaran (disertakan/ diberikan ketika mengikuti pelelangan
pekerjaan atau menyampaikan penawaran).
 Jaminan uang muka (diberikan ketika akan mendapatkan uang muka).
 Jaminan pelaksanaan (diberikan ketika akan memulai pekerjaan, setelah
memperoleh SPK dan akan menandatangani Kontrak).
 Jaminan pemeliharaan (diberikan setelah ST I/ masa pemeliharaan).
 Jaminan mutu/ kualitas peralatan tertentu.
 Dengan adanya jaminan bank tersebut, jika Penyedia Jasa melakukan
pelanggaran/ kelalaian/ kesalahan (wan prestasi), maka jaminan bank dapat
dicairkan oleh Pengguna Jasa.
Disiapkan oleh : Heru Subagyo
147