Transcript pelaksanaan pengadaan barang/jasa

PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA
Oleh
Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
• Tahapan persiapan pengadaan barang/jasa
Rencana Umum Pengadaan
(identifikasi Kebutuhan, Anggaran, Cara Pengadaan, Pemaketan,
Pengorganisasian PBJ,dan KAK)
1. Perencanaan Pemilihan Penyedia B/J:
• Pengkajian ulang paket
• Pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan
2. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan,
yang terdiri dari:
• Spesifikasi Teknis, Penetapan HPS, dan Rancangan Kontrak
3. Pemilihan sistem Pengadaan B/J :
• Penetapan metode Pemilihan
• Penetapan metode Penyampaian Dokumen
• Penetapan Metode Evaluasi Penawaran
• Penetapan Jenis Kontrak
• Tanda Bukti Perjanjian
2
PA/ KPA
PPK/ULP/ Pejabat Pengadaan
PPK
ULP/ Pejabat Pengadaan
4. Pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan
5.Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan
6. Penyusunan Dokumen Pengadaan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2
Kerangka Acuan Kerja (KAK)
a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
b. waktu pelaksanaan yang diperlukan;
c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan
diadakan; dan
d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
Penetapan Kebijakan Umum
• pemaketan pekerjaan;
• cara Pengadaan Barang/Jasa; dan
• pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa
Pemaketan Pekerjaan
a. Wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam
negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil,
usaha mikro , dan koperasi kecil;
b. Nilai sampai dengan Rp. 2, 5 miliar diperuntukan
bagi usaha kecil, usaha mikro , dan koperasi kecil,
kecuali secara kompetensi usaha kecil, usaha mikro ,
dan koperasi kecil tidak terpenuhi;
c. Menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk
usaha kecil, usaha mikro , dan koperasi kecil
Pemaketan Pekerjaan
d. Dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa
paket kegiatan yang tersebar di beberapa
daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan
tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah
e. menyatukan beberapa paket pengadaan yang
menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa
dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya
dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta
koperasi kecil;
Pemaketan Pekerjaan
e. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi
beberapa paket dengan maksud menghindari
pelelangan; dan/atau
f. menentukan kriteria, persyaratan atau
prosedur pengadaan yang diskriminatif
dan/atau dengan pertimbangan yang tidak
obyektif.
2
a. Ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi dalam negeri
dimuat dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan kepada
semua peserta;
b. Dalam proses evaluasi Pengadaan Barang/Jasa harus diteliti
sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan hasil produksi
dalam negeri dan bukan Barang/ Jasa impor yang dijual di
dalam negeri ;
c. Dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan Barang/Jasa
produksi dalam negeri berasal dari impor, dipilih Barang/Jasa
yang memiliki komponen dalam negeri paling besar; dan
d. Dalam mempersiapkan Pengadaan Barang/Jasa, sedapat
mungkin digunakan standar nasional dan memperhatikan
kemampuan atau potensi nasional.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
8
2
 Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam
negeri
 Spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam
negeri belum memenuhi persyaratan ; dan/atau.
 produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi
kebutuhan.
Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa yang di impor langsung, semaksimal mungkin
menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
9
2
Tingkat
Komponen Dalam
Negeri (TKDN)
merupakan
indikator tingkat
penggunaan
produk dalam
negeri dilakukan
sesuai besaran
komponen dalam
negeri pada setiap
Barang/Jasa
Menunjukkan
besarnya tingkat
penggunaan
barang/jasa
Perhitungan TKDN
merujuk pada
ketentuan
Menteri
Perindustrian
Mengacu pada
daftar inventaris
oleh kementrian
perindustrian
Wajib digunakan
bila TKDN + BMP
mencapai 40 %
Hanya berlaku jika
terdapat minimal 3
calon penyedia produk
dalam negeri
Hanya berlaku
pada barang yang
memenuhi
spesifikasi teknis
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
10
HARGA PERHITUNGAN SENDIRI
Ketentuan tentang HPS
HPS disusun dan ditetapkan oleh PPK, kecuali
untuk kontes/sayembara
Ketentuan Umum HPS
ULP/pejabat pengadaan mengumumkan nilai
total HPS
Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia,
sedangkan rinciannya bersifat rahasia
HPS disusun paling lama 28 hari kerja
sebelum batas akhir pemasukan penawaran
HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan
besaran kerugian Negara
Riwayat HPS harus didokumentasikan
11
HARGA PERHITUNGAN SENDIRI
Penggunaan HPS
•
•
•
Alat untuk menilai kewajaran penawaran harga termasuk rinciannya
Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah
Dasar untuk menetapkan besaran Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang
nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS
Pejabat Pembuat Komitmen
Menetapkan HPS
ULP/Pejabat Pengadaan
Mengumumkan Nilai Total HPS
Rp
Penyedia Barang/
Jasa
HPS bukan sebagai dasar
untuk menentukan besaran
kerugian negara
Harga optimal/ wajar
Memperhitungkan semua
komponen biaya
Perhitungkan keuntungan penyedia +
overhead
TIDAK “MARK-UP”
12
HARGA PERHITUNGAN SENDIRI
Data / Informasi untuk membuat HPS
Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang
dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa
diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya
Pengadaan Barang/Jasa;
b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat
Statistik (BPS);
c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi
terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
d. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor
tunggal;
e. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan
mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah
Bank Indonesia;
13
HARGA PERHITUNGAN SENDIRI
Data / Informasi untuk membuat HPS
g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan
instansi lain maupun pihak lain;
h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana
(engineer’s estimate);
i. norma indeks; dan/atau
j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan
HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan informasi
harga barang/jasa di luar negeri
HPS telah memperhitungkan PPn dan (overhead + profit yang wajar)
HPS TIDAK BOLEH memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lainlain dan PPh penyedia barang/jasa
14
2. GUNANYA HPS/O’E
1. Untuk menilai kewajaran harga penawaran yang
disampaikan pihak penyedia (evaluasi harga)
dan sebagai batas penawaran tertinggi kecuali
pekerjaan jasa konsultansi
2. Sebagai dasar bagi penetapan nilai nominal
jaminan penawaran (1-3% dari HPS)
3. Untuk menetapkan tambahan nilai jaminan
pelaksanaan, bilamana penawaran kurang dari
80% dari OE, dinaikan menjadi 80% HPS
15
1
Mengidentifikasikan
barang/jasa yang
akan diadakan
LANGKAHLANGKAH
PEMILIHAN JENIS
KONTRAK
Memilih dan
menetapkan salah
satu jenis kontrak
Mengenali masingmasing jenis
kontrak
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
16
10
lump sum
harga satuan
cara pembayaran
tahun tunggal
gabungan lump sum
dan harga satuan
pembebanan
tahun anggaran
tahun jamak
jamak
tahun
terima jadi (turnkey)
Persentase
kontrak pengadaan
tunggal;
pekerjaan tunggal
jenis pekerjaan
pekerjaan
terintegrasi
sumber pendanaan
kontrak pengadaan
bersama.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
17
4
• Pengadaan Jasa Konsultansi
nilainya diatas 50 juta
• Pengadaan Barang/Pek.
Konstruksi/Jasa Lainnya nilai
diatas 200 juta
Surat Perjanjian
Bukti Pembelian
(nilainya s.d.
10 juta)
Bukti
Perjanjian
Surat Perintah
Kerja (SPK)
Kuitansi
(nilainya diatas 10
juta s.d 50 juta)
• Pengadaan Jasa Konsultansi
s.d 50 juta
• Pengadaan Barang/Pek.
Konstruksi/Jasa Lainnya nilainya
diatas 50 juta s.d 200 juta
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
18
Syarat-syarat Umum Kontrak
Pengadaan Barang :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
Definisi
Penerapan
Standar
Asal Barang
Pengepakan
Pengiriman
Transportasi
Pemeriksaan dan Pengujian
Layanan Tambahan
Penggunaan Dokumen Kontrak dan
Informasi
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
Jaminan (Jaminan Uang Muka dan Jaminan
Pelaksanaan)
Asuransi
Pembayaran
Harga
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
bb.
YSS, 2011
Perubahan Kontrak
Hak dan Kewajiban Para Pihak
Jadwal Pelaksanaan
Pengawasan dan Pemeriksaan
Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Keadaan Kahar
Itikad Baik
Pemutusan Kontrak
Penyelesaian Perselisihan
Bahasa dan Hukum
Perpajakan
Korespondensi
Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi
Kecil
19
Syarat-syarat Khusus Kontrak
Ketentuan yang merupakan perubahan, tambahan,
dan/atau penjelasan dari ketentuan yang ada pada
syarat-syarat umum Kontrak.
YSS, 2011
20
Dokumen Lainnya Yang Merupakan Bagian Dari Kontrak
Dokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Kontrak, yaitu:
a) SPPBJ;
b) Dokumen Penawaran;
c) spesifikasi umum;
d) spesifikasi khusus;
e) gambar-gambar brosur;
f) adendum Dokumen Pemilihan (apabila ada);
g) daftar kuantitas dan harga;
h) Jaminan Pelaksanaan; dan
i) dokumen lainnya yang diperlukan.
YSS, 2011
21
TERIMA KASIH
TUHAN YME
MEMBERKATI KARYA KITA