Transcript ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

ASPEK HUKUM PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
Oleh;
Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S
3
Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa
oleh Kementerian / Lembaga / Satuan
Kerja Perangkat Daerah / Institusi
lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai
dari perencanaan kebutuhan sampai
diselesaikannya seluruh kegiatan
memperoleh Barang/Jasa
Barang
• setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak,
yang
dapat
diperdagangkan,
dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh
Pengguna Barang.
4/13/2015
Pekerjaan Konstruksi
• seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan
pelaksanaan konstruksi bangunan atau
pembuatan wujud fisik lainnya
4/13/2015
Jasa Konsultansi
• jasa layanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan
yang mengutamakan adanya olah pikir
(brainware)
4/13/2015
Jasa Lainnya
• jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu
yang mengutamakan keterampilan (skillware)
dalam suatu sistem tata kelola yang telah
dikenal luas di dunia usaha untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala
pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain
Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi dan pengadaan Barang.
4/13/2015
Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa
• a. Swakelola; dan/atau
• b. pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
4/13/2015
Swakelola
• kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana
pekerjaannya
direncanakan,
dikerjakan
dan/atau
diawasi
penanggung
jawab
anggaran (pengguna anggaran), instansi
pemerintah
lain
dan/atau
kelompok
masyarakat
4/13/2015
Pekerjaan yang dapat dilakukan
dengan Swakelola meliputi
a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan Kemampuan kemampuan teknis
b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung
masyarakat setempat;
c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak
diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu,
e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project)
g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di
laboratorium;
h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;
i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;
j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
k. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri
almatsus dalam negeri.
4/13/2015
Prosedur Swakelola
• meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, penyerahan, pelaporan dan
pertanggungjawaban pekerjaan.
4/13/2015
Pelaksana Swakelola
a. K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran;
b. Instansi Pemerintah lain Pelaksana
Swakelola; dan/atau
c. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
4/13/2015
JASA MELALUI PENYEDIA
BARANG/JASA
• Persiapan Pengadaan
• Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
• Pemilihan Sistem Pengadaan
4/13/2015
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA
PEMERINTAH
Menteri/
Kepala Daerah
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna
Anggaran
Membentuk
menetapkan
Unit Layanan
Pengadaan
Pejabat
Pengadaan
Proses Pemilihan
dan Penetapan
Kepala
Sekretariat
Staf Pendukung
Kelompok Kerja
4/13/2015
Ver.1_2010
PPK
Kontrak dan
Pelaksanaan
5
•Tim Teknis
•Tim Juri/Ahli
Panitia Penerima
Hasil Pekerjaan
Hasil Pekerjaan
Penyedia Barang/
Jasa
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 13
PRINSIP PENGADAAN
Prinsip Pengadaan
10
Prinsip
Pengadaan
4/13/2015
Ver.1_2010
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 14
4/13/2015
Ver.1_2010
Menghin
dari
Penyalah
gunaan
Wewenang
Tidak
menerima,
menawar
kan atau
menjanji
kan
Terti
b&
Tang
gung
Jawa
b
Profesio nal,
Mandiri Dan
Jujur
Etika
Mencegah
Pemborosan
Tidak Saling
Mempe
ngaruhi
Menghin
dari Conflict
Of Interest
5
Ketentuan Good
Governance
Ketentuan Kode Etikk
Pengadaan
ETIKA PENGADAAN DAN GOOD
GOVERNANCE
Menerima
dan
tanggung
jawab
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 15
Hukum Yang Terkait
• Hukum Administrasi
• Hukum Perdata
• Hukum Pidana
4/13/2015
Cacat Yuridis
a. Cacat kewenangan
b. Cacat prosedur
c. Cacat substasi
4/13/2015
Bentuk Bentuk Tidak Berwenag
(Onbevoegdheid)
a. Tidak berwenang karena materi
(onbevoegdheid ratione materie)
b. Tidak berwenang karena tempat
(onbevoegdheid ratione loci)
c. Tidak berwenang karena waktu
(onbevoegdheid ratione temporis)
4/13/2015
Cacat substasi
a. Spesifikasi teknis mengarah pada merek tertentu
b. mengarah untuk memenangkan seseoarang/badan
usaha tertentu
c. Barang yang diterima tidak sesuai dengan kontrak
Hal menyebabkan adanya perbuatan:
• sewenang-wenang
•
penyalahgunaan wewenang
4/13/2015
Cacat Prosedur
Tindakan
pengadaan
barang/jasa
melanggarprosedur yang telah ditetapkan
dalam Perpres 54 tahun 2010 dan
perubahannya.
4/13/2015
KATEGORI KORUPSI
21
TERIMA KASIH
TUHAN MEMBERKATI
4/13/2015