Transcript Materi 7 - Kemenag Jateng

PENERAPAN
e-PROCUREMENT
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
2
TUJUAN PELATIHAN
PENDAHULUAN
e-TENDERING
e-PURCHASING
3
SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN
PESERTA MAMPU:
• Memahami Ketentuan Umum Pengadaan Secara Elektronik.
• Memahami pelaksanaan dan para pihak terkait e tendering.
• Memahami tatacara e-purchasing.
• Melaksanakan pemasukan data pengumuman dan pemasukan
data pemenang pengadaan
4
• Pengadaan secara elektronik (e-Procurement)
adalah Pengadaan Barang/Jasa yang
dilaksanakan dengan menggunakan teknologi
informasi dan transaksi elektronik sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
• Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik
dilakukan dengan cara e-tendering atau
e-purchasing.
5
Tujuan e-Procurement
Meningkatkan
transparansi dan
akuntabilitas
Memenuhi
kebutuhan akses
informasi yang
real time
Mendukung
proses
monitoring dan
audit
Meningkatkan
akses pasar dan
persaingan
usaha yang
sehat
Memperbaiki
tingkat efisiensi
proses
pengadaan
6
Manfaat e-Procurement
ULP / PP
1.Mendapatkan penawaran yang lebih banyak
2.Mempermudah proses administrasi
3.Mempermudah pertanggungjawaban proses
pengadaan
1. Menciptakan persaingan usaha yang
2. Memperluas peluang usaha
Penyedia
sehat
3. Membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang
4. Mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang
Memberikan kesempatan masyarakat luas untuk
mengetahui proses pengadaan
masyarakat
7
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE)
• Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), adalah
suatu unit layanan yang sekaligus sebagai
penyelenggara sistem elektronik, dengan fungsi utama
menyediakan layanan pengadaan secara elektronik.
• LPSE wajib di bentuk oleh Prop/Kab/Kota untuk
memfasilitasi ULP/Pejabat pengadaan dalam
melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik
• K/L/I yang tidak membentuk LPSE, dapat menggunakan
LPSE terdekat dalam melaksanakan Pengadaan secara
elektronik.
8
Menyediakan
pelatihan kepada
PPK/Panitia dan
Penyedia
barang/jasa
Mengelola Sistem
Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE)
Menyediakan sarana
akses internet bagi
PPK/Panitia dan
Penyedia
barang/jasa
Fungsi
LPSE
Menyediakan
bantuan teknis untuk
mengoperasikan
SPSE kepada
PPK/Panitia dan
Penyedia
barang/jasa
Melakukan
pendaftaran dan
verifikasi terhadap
PPK/Panitia dan
Penyedia
barang/jasa
9
Pembentukan LPSE
membentuk
Gubernur/ Bupati/
Walikota
Pimpinan K/L/I
memfasilitasi
ULP/ Pejabat Pengadaan
Melakukan Pengadaan
Barang/Jasa secara
elektronik
membentuk
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
LPSE dapat dibentuk sebagai Unit permanen tersendiri
ataupun menempel pada unit yang telah ada.
LPSE bisa struktural maupun non struktural
Institusi yang berminat (Pemohon) mengirimkan Surat
Minat Implementasi ke LKPP.
Pemohon menerbitkan Surat Keputusan
Gubernur/Kab/Kota/ atau pimpinan instansi K/L/I
tentang Pembentukan Tim LPSE
Dalam rangka memperkuat dasar hukum pelaksanaan
e-Procurement, pemohon harus menerbitkan Peraturan
Kepala Daerah tentang Implementasi e-Procurement
atau peraturan lain.
Mengikuti Manajemen Training bagi SDM pengelola
LPSE
Menyediakan infrastruktur yang diperlukan
Mempunyai website resmisebagai domain, dan
Website LPSE sebagai sub domain (bagi LPSE
System Provider).
11
ULP
Instansi A
ULP
Instansi B
INAPROC
PORTAL
PENGADAAN
NASIONAL - LKPP
LPSE
ULP
Instansi C
4/10/2015
12
Ketentuan LPSE di Perpres 54/2010
 Kewajiban penerapan e-procurement
untuk sebagian/seluruh paket pada tahun
2012.
 Kewajiban mendirikan LPSE bagi
kabupaten/kota.
 Pengumuman lelang dan rencana
pengadaan dilakukan di Portal
Pengadaan Nasional melalui LPSE
13
• LKPP membangun dan mengelola Portal
Pengadaan Nasional.
• K/L/D/I wajib menayangkan rencana
Pengadaan & pengumuman Pengadaan di
website K/L/D/I masing-masing & Portal
Pengadaan Nasional melalui LPSE.
• Website masing-masing K/L/D/I wajib
menyediakan akses kepada LKPP
untuk memperoleh informasi
14
E-Tendering merupakan:
• Tata cara pemilihan Penyedia
Barang/Jasa yang dilakukan secara
elektronik, dengan menggunakan
SPSE (Sistem Pengadaan Secara
Elektronik) melalui unit LPSE (Layanan
Pengadaan Secara Elektronik), dimulai
dari pengumuman lelang, sampai
penumuman penetapan pemenang.
15
Ketentuan Umum
1. Ruang lingkup e-tendering meliputi proses pengumuman
Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan pengumuman
pemenang.
2. Para pihak yang terlibat dalam e-tendering adalah PPK,
ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/ Jasa.
3. E-tendering dilaksanakan dengan menggunakan sistem
pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE.
4. Aplikasi e-tendering sekurang-kurangnya memenuhi unsur
perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan kerahasian
dalam pertukaran dokumen, serta tersedianya sistem
keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang
menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca
pada waktu yang telah ditentukan
5. Arsitektur aplikasi e-Tendering di buat dan dikembangkan oleh
LKPP
16
Ketentuan Umum
6. Sistem e-tendering yang diselenggarakan oleh LPSE wajib
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan
integrasi dengan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara
elektronik ;
b. Mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik
; dan
c. Tidak terikat pada lisensi tertentu (free license)
7. ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan sistem
Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang
diselenggarakan oleh LPSE terdekat.
17
e-Purchasing
merupakan:
• Tata cara pembelian
Barang/Jasa melalui sistem
katalog elektronik (e-Katalog)
18
Tujuan e-Purchasing
Terciptanya proses Pemilihan Barang/Jasa secara
langsung melalui sistem katalog elektronik
(E-Catalogue) sehingga memungkinkan semua
ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih
Barang/Jasa pada pilihan terbaik, dengan proses
yang singkat dan harga yang telah distandarkan
Efisiensi biaya dan waktu proses Pemilihan
Barang/Jasa dari sisi Penyedia Barang/Jasa dan
Pengguna Barang/Jasa
19
Ketentuan Umum e-Purchasing
• Diselenggarakan oleh LKPP, dengan memuat
informasi spesifikasi & harga barang/jasa.
• Informasi e-katalog oleh LKPP dilakukan dgn
membuat frame work contract antara LKPP dengan
penyedia barang/jasa
• Barang/jasa pada sistem e-katalog di tentukan
LKPP
20
Prototype e-Purchasing
21
TEST
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Terima Kasih