Transcript ICT for Good Governance

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PERAN LPSE DALAM PEMBERANTASAN KKN
PENGADAAN BARANG/JASA
Robin Asad Suryo.
Deputi Monev dan Pengembangan Sistem Informasi
LKPP
Disampaikan pada Rakornas LPSE Kementerian Agama
Jakarta, 22 Juli 2014
POTENSI PENYALAHGUNAAN
WEWENANG/KEKUASAAN
Politik
Perijinan,
Prosedur
Penegakan Hukum
• Proses Penyusunan UU
• Proses Penentuan Anggaran
• Proses Pengangkatan Pejabat Publik
• Proses Pemberian Izin, Hak dan Konsesi
• Proses Pengelolaan SDM (rekrutmen,
mutasi/promosi, dll)
• Proses Penegakan Hukum
• Proses “Beking” Pelanggaran Hukum
Pengadaan
• Proses Pengadaan Barang dan Jasa
(mark up, manipulasi tender, dll)
Pelayanan Publik
• Proses Pemberian Layanan Publik
HATI-2!, POWER TENDS TO CORRUPT!
DEFINISI FRAUD
Fraud - an intentional act by one or more individuals among
management, those charged with governance, employees, or
third parties, involving the use of deception to obtain an
unjust or illegal advantage
-Auditing and Assurance Standards Board, Australia - ASA 240
POHON FRAUD
ALASAN TERJADINYA FRAUD
Kesempatan muncul ketika
sistem pengawasan
pengendalian dan lemah.
Pelaku berpikir tidak akan
mungkin ketahuan
Motivasi atau tekanan
seperti masalah
finansial/ekonomi, tekanan
dari atasan, dan dari pihak
lain yang lebih kuat.
Rasionalisasi atau
pembenaran terhadap yang
dilakukan. Misalnya karena
merasa penghasilan tidak
cukup, tanggungjawab
tidak seimbang dengan
penghargaan
BAGAIMANA MENGATASI FRAUD
Information &
Communication
Control
Environment
5 Unsur
Pengendalian
FRAUD
Risk
Assessment
Monitoring
Control
Activities
7
PRINSIP PENGADAAN
Efisien
Akuntabel
Efektif
PRINSIP
PENGADAAN
BARANG/JASA
Adil/Tidak
Diskriminatif
Transparan
Bersaing
Terbuka
ETIKA PENGADAAN
DAN GOOD GOVERNANCE
Menghindari
Penyalahgunaan
Wewenang
Mencegah
Pemborosan
Etika
Menghindari
Conflict Of
Interest
Profesional,
Mandiri Dan
Jujur
Tidak
Saling
Mempengaruhi
Menerima
dan
tanggung
jawab
Ketentuan
Good Governance
Ketentuan Kode Etik
Ahli Pengadaan
Tidak
menerima,
menawarkan
atau
menjanjikan
Tertib &
Tanggung
Jawab
8
PERMASALAHAN PENGADAAN
PASAR
MANAJEMEN
GOVERNANCE
PENYIMPANGAN
•
•
•
•
Kolusi Vertikal (PA/KPA, PPK, Panitia Pengadaan-Penyedia);
Kolusi Horizontal (Arisan antar Penyedia);
Monopoli & Premanisme;
Kurangnya Akses Publik ke Pasar Pengadaan
•
•
•
•
•
•
Sistem Pengorganisasian Pengadaan yang Lemah;
Perencanaan Pengadaan Tidak Matang
Kurangnya Kompetensi SDM;
Kurangnya Penghargaan;
Integritas yang Lemah;
Tidak Fokus (Pekerjaan Sampingan)
•
•
•
•
PA/KPA, PPK, dan Panitia Pengadaan tidak Transparan & Akuntabel;
Penyalahgunaan Wewenang;
Pengawasan Lemah;
Tidak Efisien (Pemborosan)
•
•
•
•
•
•
Suap-Menyuap;
Kick Back;
Menyalahi Prosedur;
Mark-up Harga;
Pengaturan Tender;
Kerugian Negara
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
• Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement)
Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan
transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
• Sistem Pengadaaan Secara Elektronik (SPSE)
Sistem aplikasi elektronik yang dikembangkan oleh LKPP untuk memfasilitasi pengadaan
barang/jasa
• Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Unit kerja yang dibentuk di seluruh K/L/D/I untuk menyelenggarakan sistem pelayanan
pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan
dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik LPSE adalah
Penyelenggara Sistem Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik
• Service Level Agreement (SLA)
Kesepakatan yang mengatur batasan kewenangan dan kewajiban LPSE dan LKPP dalam
rangka pengelolaan dan pemanfaatan teknologi serta informasi pada sistem pengadaan
secara elektronik (SPSE)
TUJUAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Meningkatkan
transparansi
Memenuhi
kebutuhan
akses informasi
yang real time
Meningkatkan
akuntabilitas
Mendukung
proses
monitoring
dan audit
Meningkatkan
akses pasar
Meningkatkan
efisiensi
proses
pengadaan
Mendorong
persaingan
usaha yang
sehat
MANFAAT PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
ULP / PP
Penyedia
1. Mendapatkan penawaran yang lebih banyak
2. Mempermudah proses administrasi
3. Mempermudah pertanggungjawaban proses
pengadaan
1. Menciptakan persaingan usaha yang sehat
2. Memperluas peluang usaha
3. Membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti
lelang
4. Mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti
lelang
1. Memberikan kesempatan masyarakat luas untuk
mengetahui proses pengadaan
2. Mendapatkan pelayanan yang lebih baik
Masyarakat
MANUAL VS ELEKTRONIK
No.
Uraian
Manual
Elektronik
1.
Proses Administrasi
Sulit
Mudah
2.
Pendaftaran Vendor
Berulang-ulang
Satu kali saja
3.
Penyerahan Dokumen
Datang langsung
Melalui internet
4.
Frekuensi Tatap Muka
Sering
Hampir tidak ada (No
human interaction)
5.
Kerahasiaan Peserta Tender
Tidak terjamin
Terjamin
6.
Transparansi
Rendah
Tinggi
7.
Persaingan
Relatif tertutup
Terbuka
8.
Peluang KKN
Besar
Kecil
9.
Waktu Pelelangan
18 – 45 hari
18 hari
10.
Efisiensi
Rendah
10 – 30%
11.
Proses Pemeriksaan
Lama
Cepat, Akurat
12.
Monitoring
Sulit
Mudah, Akurat
CELAH PENYIMPANGAN DALAM PENGADAAN
SEBELUM & SESUDAH IMPLEMENTASI EPROCUREMENT
TAHAP KEGIATAN PBJ
MODUS OPERANDI
Tahap Perencanaan Penggelembungan Harga
Rencana Pengadaan yang Diarahkan
Rekayasa untuk Pemaketan KKN
Penentuan jadwal pengadaan tidak realistis
Tahap Pembentukan Panitia yang tidak transparan
Panitia
Integritasnya lemah
Panitia yang memihak
Panitia yang tidak independen
Tahap prakualifikasi
Dokumen Aspal
Tahap penyusunan
dokumen lelang
Yang memenuhi syarat kualifikasi terbatas
Dokumen lelang tidak standar
Rekayasa kriteria evaluasi
Spesifikasi yang diarahkan
Pengumuman
Pengumuman fiktif
Waktu tayang pengumuman sebentar
Media pengumuman sulit diakses
Materi pengumuman terbatas
PERAN E-PROC/LPSE
Penyimpangan dalam perencanaan masih bisa terjadi,
Publikasi Rencana Umum Pengadaan dalam Inaproc melalui
Sistem Informasi RUP (SIRUP) dan trasparansi proses pengadaan
dapat mereduksi penyimpangan ini.
Sudah tersedia aplikasi Probity Audit yang memungkinkan
pengadaan dimonitor sejak pernecanaan.
Panitia yang kolutif dipersempit kesempatannya dengan
penggunaan aplikasi eProc.
Panitia masih dapat memperketat persyaratan adm/teknis
yang tidak relevan, namun dengan e-Proc rekam jejak
persyaratan & evaluasi transparan & auditable.
Konsep interopabilitas data/informasi/dokumen dalam eProc
dan pengembangan Vendor Management System akan
mereduksi kecurangan ini
Dengan pengembangan E-Dokumen pengadaan dokumen ini
melekat dengan aplikasi sehingga sudah pasti terstandar
Kekeliruan dokumen dapat dikoreksi banyak pihak karena
kemudahan mendownload dokumen
DENGAN EPROC MODUS INI SUDAH TIDAK BISA DILAKUKAN
Tahap Kegiatan PBJ
Pendaftaran dan
Pengambilan Dokumen
Lelang
Modus Operandi
Dokumen Lelang yang diserahkan tidak sama
Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari
Peran e-Proc/LPSE
DENGAN EPROC MODUS INI SUDAH TIDAK BISA
DILAKUKAN
Pendaftaran dipersulit
Syarat pengambilan dokumen dipersulit
Penjelasan (Aanwijzing)
Tahap pemasukan dan
pembukaan dokumen
DENGAN EPROC MODUS INI SUDAH TIDAK BISA
Prebid meeting yang terbatas
Dialog dalam penjelasan sering tidak terdokumentasi dengan DILAKUKAN
jelas
-Persekongkolan horisontal antar penyedia di luar sistem
Sesama Penyedia melakukan persekongkolan horizontal
bisa terjadi, indikasi persekongkolan dapat dideteksi
dengan mudah melalui analisis dokumen penawaran dalam
Panitia dan penyedia melakukan persekongkolan vertikal
bentuk softfile
DENGAN EPROC MODUS INI SUDAH TIDAK BISA
Relokasi tempat pemasukan dokumen
DILAKUKAN
Pemasukan dokumen penawaran yang terlambat
Penyerahan dokumen fiktif
Pemasukan dokumen dihalang-halangi
Tanggal pengumuman sengaja ditunda
-Ada beberapa kasus pemasukan dihambat secara teknis,
dapat ditindaklanjuti jika ada indikasi/pengaduan.
-Akan dikembangkan LPSE Cloud sehingga aplikasi akan
melakukan reroute ke server lain jika terjadi hambatan
Penggantian tidak bisa dilakukan, hasil evaluasi dipublikasi
luas
-Evaluasi masih belum otomatis
-Masih ada panitia yang menyampaikan hasil evaluasi
secara minim
Perubahan jadwal dalam eProc harus disertai alasan yang
jelas
Pengumuman yang tidak informatif
Konten pengumuman sudah ditentukan aplikasi
Panitia tidak menanggapi sanggahan penting
Sanggahan sering terlambat/tidak sampai karena birokrasi
persuratan umum yang rumit
Dokumentasi sanggahan dan jawabannya auditable
Perubahan dokumen penawaran setelah batas akhir
Tahap evaluasi penawaran
Penggantian dokumen
Evaluasi lelang tertutup dan tersembunyi
Hasil evaluasi tidak dipublikasi secara detail dan luas
Tahap pengumuman
Sanggahan
Lain-lain
Alokasi waktu dalam jadwal tidak sesuai ketentuan
Pasti sampai karena langsung ditujukan ke Panitia
-Dibuat otomatisasi jadwal dalam sistem
Tahap Kegiatan PBJ
Masalah
Harga markup
Lain-lain
Penyedia tidak qualified
Kesenjangan nilai hasil pengadaan untuk paket yang sejenis
Rantai distribusi penyedia terlalu panjang
Waktu pengadaan lama
Mutu pengadaan rendah
Banyak terjadi kesalahan prosedur oleh Panitia/ULP
Banyak terjadi subjektivitas dalam evaluasi lelang
Peran e-Proc/LPSE
Diminimalasi dengan pemanfaatan e-Procurement melalui
e-Purchasing/e-Catalogue
POTENSI FRAUD
DI DALAM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
No
MODUS FRAUD
PENANGANAN
1
Intervensi terhadap file sistem
- Management File (SPSE v4)
- Apendo 4
2
Mematikan Server/Service; Intervensi
Network (mengatur bandwidth)
- Cloud LPSE
- Standarisasi LPSE
3
Mengubah waktu/jam Server
Implementasi Network Time Protocol
(NTP) dan Time Integrity Check
4
Intervensi Database; Information
Disclosure
Enkripsi Database
5
Intervensi terhadap Public Key
Infrastructure (PKI)
Implementasi Trusted Third Party
6
Pencurian Akun
Implementasi Password meter, konsep
operasi pengelolaan password
POTENSI FRAUD
DI DALAM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
No
MODUS FRAUD
PENANGANAN
7
Melakukan backup untuk memanipulasi
data
Implementasi Sistem Pengamanan
Dokumen (SPAMKODOK) dan Trusted
Third Party
8
Mekanisme account remote key
Pembuatan admin terminal
9
DoS Aplikasi SPSE
Update konfigurasi server
10
Belum terimplementasinya Sistem
Manajemen Keamanan Informasi
Implementasi SMKI, standarisasi LPSE
INDEKS PERSEPSI KINERJA
PENGADAAN BARANG /JASA
SECARA ELEKTRONIK
Aspek yang Diukur
DIMENSI
ASPEK
INTEGRITAS
1. Memiliki komitmen
2. Tanggungjawab aktif
TRANSPARANSI
1.
2.
3.
4.
AKUNTABILITAS
1. Ketaatan terhadap prosedur
2. Kejelasan prosedur
3. Kompetensi/pemahaman pelaksana terhadap
prosedur
4. Kejelasan mekanisme pengaduan publik
Ketersediaan Informasi
Keteraksesan Informasi
Independen
Konsisten
Indeks Persepsi PBJP Secara Elektronik
Indeks Per Dimensi
5.0
4.5
3.9
4.0
3.6
3.5
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Transparansi
Akuntabilitas
Integritas
Interpretasi
Capaian Indeks Persepsi Integritas PBJP menunjukkan capaian yang
memperlihatkan adanya kesenjangan dengan aturan dalam Perpres. Hal
ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal berikut:
Lemahnya Sistem
Belum
Pengendalian dan Masih lemahnya
Belum Adanya
Masih Lemahnya
Optimalnya
Pengawasan yang Manajemen SDM Adaptasi Jabatan
Pengendalian
Pemanfaatan
dalam Pokja
Fungsional Ahli
Konflik
tidak Terintegrasi
Sistem Elektronik
dalam Proses
ULP/PP
Pengadaan
Kepentingan
PBJ
Kerja Pokja/ULP
Rekomendasi
Berdasarkan analisis data tersebut:
Mendorong LKPP untuk melakukan Audit terhadap sistem LPSE secara kontinyu
Mendorong LKPP untuk membangun sistem on going internal audit selama proses pengadaan
Membentuk mekanisme pengawasan publik yang mampu mengawasi proses PBJ.
Membangun sistem perlindungan terhadap PPK/Pokja, untuk mencegah terjadinya intervensi dari berbagai
pihak.
Membangun sistem untuk mencegah PPK/Pokja melakukan penyimpangan
Meningkatkan dan memperbaiki SDM PPK/Pokja
Centre of excellence (CoE) dengan mengambil salah satu wilayah untuk menjadi contoh dan pilot project.
KESIMPULAN
Indeks Persepsi Kinerja Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah:
– Transparansi tinggi
– Integritas masih rendah
Kesimpulan :
– Harapan & kepercayaan terhadap sistem eProcurement tinggi
– Masih ada keraguan thd integritas SDM pengelola
SOLUSI MENINGKATKAN INTEGRITAS
 Meminimalisir intervensi manusia:






Memperbanyak otomatisasi proses oleh sistem
Jaminan keamanan/keaslian file dan kehandalan pada sistem & transaksi elektronik
Pengembangan/perluasan e-purchasing (melalui e-catalog)
Single Sign-On
Vendor Management System (VMS)
Meningkatkan transparansi & partisipasi publik
 Pembinaan dan pengembangan SDM Pengelola
 Penyempurnaan tata kelola
 SOP yang lebih ketat bagi Pengelola Pengadaan
 Standarisasi LPSE
 Probity audit
 Meningkatkan persaingan usaha:
 Akuisisi Penyedia
 Meningkatkan kapabilitas Penyedia
 National Single e-Market Place  Menyatukan pasar pengadaan nasional
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Terima kasih
Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa