Transcript PRESENTATION NAME - blog Doktor Setyo!

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NAMA SAYA : Dr. SETYO UTOMO, SH.,M.Hum
PEKERJAAN :
JAKSA SATSUS PENUNTUTAN JAM PIDSUS
Email
: [email protected]
HP
: 0817.2009.73
RUMUS KORUPSI
C=M+D–A
C : corruption
M : monopoly power
D : discretion by officials
A : accountability
(peluang korupsi muncul karena adanya
monopoli kekuasaan, didukung oleh adanya
kewenangan untuk mengambil keputusan,
namun tidak ada pertanggungjawaban)
INPRES NO. 5/2004 TTG PERCEPATAN PEMBERANTASAN
KORUPSI
DALAM KETENTUAN INPRES NO. 5 TAHUN 2004 INI
SALAH SATU INSTRUKSI KHUSUS YANG DIBERIKAN
OLEH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPADA JAKSA
AGUNG REPUBLIK INDONESIA ADALAH UNTUK
MENGOPTIMALKAN UPAYA-UPAYA PENYIDIKAN DAN
PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
UNTUK MENGHUKUM PELAKU DAN MENYELAMATKAN
UANG NEGARA
AZAS DAN PRINSIP
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PADA DASARNYA PENGADAAN BARANG / JASA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN WAJIB MENERAPKAN PRINSIP
DASAR PENGADAAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM
KEPPRES 80 TAHUN 2003 JO PERPRES NO. 85 TAHUN 2006
JO PERPRES 54 TAHUN 2010 PRINSIP DASAR TERSEBUT
ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
a. EFISIEN, BERARTI PENGADAAN BARANG / JASA HARUS
DIUSAHAKAN DENGAN MENGGUNAKAN DANA DAN DAYA
YANG TERBATAS UNTUK MENCAPAI SASARAN YANG
DITETAPKAN DALAM WAKTU SESINGKAT - SINGKATNYA
DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN;
b. EFEKTIF, BERARTI PENGADAAN BARANG / JASA HARUS
SESUAI DENGAN KEBUTUHAN YANG LELAH DITETAPKAN
DAN DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT YANG SEBESARBESARNYA SESUAI DENGAN SASARAN YANG
DITETAPKAN;
c. TERBUKA DAN BERSAING BERARTI PENGADAAN
BARANG/JASA HARUS TERBUKA BAGI PENYEDIA
BARANG/JASA YANG MEMENUHI PERSYARATAN DAN
DILAKUKAN MELALUI PERSAINGAN YANG SEHAT DI
ANTARA PENYEDIA BARANG/JASA YANG SELARA DAN
MEMENUHI
SYARAT
/ KRITERIA TERTENTU
BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG
JELAS DAN TRANSPARAN.
d. TRANSPARAN, BERARTI SEMUA KETENTUAN DAN
INFORMASI MENGENAI PENGADAAN BARANG/JASA,
TERMASUK SYARAT TEKNIS ADMMISTRASI PENGADAAN,
TATA CARA EVALUASI, HASIL EVALUASI. PENELAPAN
CALON PENYEDIA BARANG/JASA, SIFATNYA TERBUKA
BAGI PESERTA PENYEDIA BARANG/JASA YANG BERMINAT
SERTA BAGI MASYARAKAT LUAS PADA UMUMNYA ;
e. ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF, BERARTI MEMBERIKAN
PERLAKUAN YANG SAMA BAGI SEMUA CALON PENYEDIA
BARANG/JASA DAN TIDAK MENGARAH UNTUK MEMBERI
KEUNTUNGAN KEPADA PIHAK TERTENTU, DENGAN CARA
DAN ATAU ALASAN APAPUN ;
f. AKUNTABEL, BERARTI HARUS MENCAPAI
SASARAN BAIK FISIK, KEUANGAN MAUPUN
MANFAAF BAGI KELANCARAN PELAKSANAAN
TUGAS
UMUM
PEMERINTAHAN
DAN
PELAYANAN MASYARAKAT SESUAI DENGAN
PRINSIP-PRINSIP SERTA KETENTUAN YANG
BERLAKU DALAM PENGADAAN BARANG/JASA.
ETIKA PENGADAAN, PENGGUNA
BARANG / JASA
a. MELAKSANAKAN TUGAS SECARA TERTIB, DISERTAI
RASA TANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI SASARAN
KELANCARAN DAN KETEPATAN TERCAPAINYA TUJUAN
PENGADAAN BARANG / JASA ;
b. BEKERJA SECARA PROFESIONAL DAN MANDIRI ATAS
DASAR KEJUJURAN, SERTA MENJAGA KERAHASIAAN
DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG
SEHARUSNYA DIRAHASIAKAN UNTUK MENCEGAH
TERJADINYA PENYIMPANGAN DALAM PENGADAAN
BARANG / JASA;
c. TIDAK SALING MEMPENGARUHI BAIK LANGSUNG
MAUPUN TIDAK LANGSUNG UNTUK MENCEGAH DAN
MENGHINDARI TERJADINYA PERSAINGAN TIDAK SEHAT;
d. MENERIMA DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA
KEPUTUSAN YANG DITETAPKAN SESUAI DENGAN
KESEPAKATAN PARA PIHAK;
e. MENGHINDARI
DAN
MENCEGAH
TERJADINYA
PERTENTANGAN KEPENTINGAN (CONFLIC OF INTEREST)
PARA PIHAK YANG TERKAIT, LANGSUNG MAUPUN TIDAK
LANGSUNG DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA;
f. MENGHINDARI
DAN
MENCEGAH
TERJADINYA
PEMBOROSAN DAN KEBOCORAN KEUANGAN NEGARA
DALAM PENGADAAN BARANG / JASA;
g. MENGHINDARI DAN MENCEGAH PENYALAHGUNAAN
WEWENANG DAN / ATAU KOLUSI DENGAN TUJUAN
UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI, GOLONGAN ATAU PIHAK
LAIN YANG SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG
MERUGIKAN NEGARA;
h. TIDAK MENERIMA, TIDAK MENAWARKAN ATAU
TIDAK MENJANJIKAN UNTUK MEMBERI ATAU
MENERIMA HADIAH. IMBALAN BERUPA APA
SAJA KEPADA SIAPAPUN YANG DIKETAHUI
ATAU PATUT DAPAT DIDUGA BERKAITAN
DENGAN PENGADAAN BARANG/JASA.
PERBUATAN MENYIMPANG DLM KEGIATAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH.
TAHAP 1. PERENCANAAN PENGADAAN
● PENGADAAN YANG MENGADA-ADA (PROYEK PESANAN, TANPA
EVALUASI KEBUTUHAN DARI PROSES PENGANGGARAN SEBELUMNYA
BERKAITAN DENGAN SISTEM PENGANGGARAN).
● PENGGELEMBUNGAN ANGGARAN (BIAYA, VOLUME, BAHAN DAN
KUALITAS JUGA BERKAITAN DENGAN SISTEM PENGANGGARAN).
● JADWAL PENGADAAN YANG TIDAK REALISTIS (REKANAN YANG TELAH
TAHU TERIEBIH DAHULU YANG DAPAT SIAP MENGIKUTI TENDER).
● PENGADAAN YANG MENGARAH PADA PRODUK/SPESIFIKASI
TERTENTU (MENUTUP PELUANG PERUSAHAAN / PENGUSAHA LAIN,
MENGARAH PADA PENUNJUKAN LANGSUNG/RENCANA PENGADAAN
YANG DIARAHKAN/ REKAYASA PEMAKETAN UNTUK KKN.
TAHAP 2. PEMBENTUKAN PANITIA LELANG
● PROBLEM TRANSPARANSI (PANITIA TIDAK DAPAT
MENJAMIN KESAMAAN DALAM MEMPEROLEH
INFORMASI BAGI SEMUA PESERTA TENDER).
● PANITIA TIDAK BERLAKU ADIL DAN PROFESIONAL
DALAM SEMUA TAHAPAN PENGADAAN/PANITIA YANG
MEMIHAK TIDAK DEPENDENT
● PROBLEM INTEGRITAS (PERNAH TERLIBAT KASUS KKN,
MEMILIKI LATAR BELAKANG YANG MENDORONG
KEKEDEKATAN DENGAN REKANAN)
TAHAP 3. PRAKUALIFIKASI PERUSAHAAN
 PROSES PRA-KUALIFIKASI TIDAK DILAKUKAN ATAU HANYA
DILAKUKAN SATU KALI UNTUK BEBERAPA PROYEK PENGADAAN
(CONTOH KUALIFIKASI PERUSAHAAN PADA TENDER KPU).
 MELOLOSKAN PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT
ADMINISTRASI DAN TEKNIS (KELAS PERUSAHAAN, KECUKUPAN
MODAL DAN CAKUPAN PEKERJAAN).
 MELOLOSKAN PERUSAHAAN MEMENUHI SYARAT TAPI PERNAH
MEMILIKI CACAT DALAM KINERJA PENGERJAAN PROYEK.
 MELOLOSKAN LEBIH DAN SATU PERUSAHAAN YANG DIMILIKI OLEH
SATU PENGUSAHA (PERUSAHAAN BANYAK NAMA SATU ALAMAT
DAN PEMILIK).
 MELOLOSKAN REKANAN YANG MENGGUNAKAN DOKUMEN PALSU
ATAU TIDAK MENDAPATKAN LEGALISASI DARI INSTANSI TERKAIT
(PANITIA TENDER TIDAK MELAKUKAN PENGECEKAN LAPANGAN)
TAHAP 4. PENYUSUNAN DOKUMEN LELANG
 REKAYASA KRITERIA EVALUASI.
 DOKUMEN LELANG YANG NON STANDAR.
 SPESIFIKASI MENGARAH PADA BARANG/JASA TERTENTU (LINGKUP
PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI BARANG DIIKUTI OLEH KRITERIA
EVALUASI YANG JUGA TIDAK RASIONAL/MENUTUP KEMUNGKINAN BAGI
SEMUA REKANAN UNTUK MEMENUHINYA, MISALNYA REKOMENDASI
DARI DISTRIBUTOR UTAMA DI LUAR NEGERI YANG HANYA MUNGKIN
DIBERIKAN PADA SATU PERUSAHAAN DI DALAM NEGERI).
 DOKUMEN YANG TIDAK LENGKAP JUGA DAPAT MENYEDIAKAN PELUANG
KORUPSI. HAL-HAL YANG BIASANYA TERCAKUP DI DALAM DOKUMEN
LELANG; LINGKUP PEKERJAAN, MUTU, JUMLAH, UKURAN / VOLUME,
JENIS, WAKTU PELAKSANAAN, PETUNJUK UNTUK PESERTA LELANG,
SYARAT KONTAK, SYARAT TEKNIS, DAFTAR PEKERJAAN, SERTA GAMBAR
TEKNIK/REFERENSI YANG DIBUTUHKAN PESERTA TENDER
TAHAP 5. PENGUMUMAN PELELANGAN
 JANGKA WAKTU PENGUMUMAN YANG TERLALU
SINGKAT (DILIHAT DARI WAKTU WAJAR YANG
DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PRASYARAT
LELANG).
 DIUMUMKAN LEWAT MEDIA YANG TIDAK TERKENAL
(TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN
YARG ADA).
 ISI PENGUMUMAN LELANG TIDAK LENGKAP.
TAHAP 6, PENGAMBILAN DOKUMEN LELANG
 ADA PERBEDAAN INFORMASI DOKUMEN LELANG
YANG DIBERIKAN KEPADA MASING-MASING
PESERTA TENDER (HAL INI PERNAH DILAPORKAN
OLEH SALAH SATU PESERTA TENDER KOTAK SUARA,
KPU.
TAHAP 7. PENENTUAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
 PENGGELEMBUNGAN ANGGARAN. HPS DIREKAYASA
BAIK JUMLAH UNIT PEKERJAAN ATAUPUN VOLUME.
PENAWARAN DARI REKANAN PUN DIDEKATKAN
DENGAN HARGA YANG SUDAH DIGELEMBUNGKAN.
 MEMASUKAN ELEMEN PEKERJAAN YANG PROSES
PEKERJAANNYA SUDAH SELESAI (DARI SUMBER
ANGGARAN. PROYEK YANG LAIN). INDIKASI INI
PERNAH TERJADI DI NTB.
 HARGA DASAR YANG TIDAK STANDAR (MENGAMBIL
KUALIFIKASI YANG PALING TINGGI). OLIGOPOLI
PENGADAAN BEBERAPA PERUSAHAAN BESAR
BERKOLABORASI UNTUK MENENTUKAN HARGA
(CONTOH; PENGADAAN KEPERLUAN OLAH DATA HASIL
P4B KPU PADA PEMILU 2004).
 KETELIBATAN
"CALON
PEMENANG"
DALAM
PENENTUAN HPS.
TAHAP 8. PENJELASAN LELANG / AANWIJZING
 PRE BID MEETING TERBATAS.
 REKANAN TIDAK MENDAPATKAN INFORMASI YANG
LENGKAP DAN TERBUKA (INFORMASI LENGKAP
DILAKUKAN DI LUAR FORUM PENJELASAN). INI
MENGAKIBATKAN KETIDAKSETARAAN INFORMASI
DAN DAPAT MEMPENGARUHI PENAWARAN
TAHAP 9. PENYERAHAN PENAWARAN HARGA DAN
PEMBUKAAN
 MASALAH
KETEPATAN
WAKTU
PENAWARAN DI LUAR BATAS WAKTU)
(MENERIMA
TAHAP 10. EVALUASI PENAWARAN
 EVALUASI TERTUTUP DAN TERSEMBUNYI.
 PESERTA LELANG TERPOLA DALAM RANGKA
BERKOLUSI.
 TIDAK ADA PENGECEKAN LAPANGAN (KONFIRMASI)
UNTUK SYARAT TEKNIS (AKREDITASI PERUSAHAAN)
DAN ADMINISTRATIF (KELENGKAPAN PRA-SYARAT
ADMINISTRATIF) / KRITERIA EVALUASI CACAT.
 TIDAK ADA KONFIRMASI SYARAT JAMINAN
PENAWARAN
TAHAP 11. PENGUMUMAN CALON PEMENANG
 WAKTU PENGUMUMAN YANG SANGAT TERBATAS.
 TANGGAL PENGUMUMAN SENGAJA DITUNDA.
 PENGUMUMAN YANG TIDAK INFORMATIF
TAHAP 12. SANGGAHAN PESERTA LELANG
 TIDAK SELURUH SANGGAHAN DITANGGAPI.
 SUBSTANSI SANGGAHAN YANG TIDAK DITANGGAPI.
 SANGGAHAN PERFORMA UNTUK MENGHINDARI
TUDUHAN TENDER DIATUR.
TAHAP 13. PENUNJUKAN PEMENANG LELANG
 PENUNDAAN
SURAT
PENUNJUKAN
(HARUS
DIDAPATKAN DENGAN MENYUAP).
 PENUNJUKAN DIPERCEPAT SEBELUM MASA SANGGAN
BERAKHIR.
TAHAP 14. PENANDATANGAN KONTRAK
PERIANJIAN
PENUNDAAN KONTRAK (HARUS DIDAPATKAN DENGAN
MENYUAP).
TAHAP 15. PENYERAHAN BARANG / JASA KEPADA
PENGGUNA.
 KRITERIA PENERIMAAN BARANG BIASA.
 VOLUME BARANG YANG TIDAK SAMA DENGAN YANG
TERTULIS DIDOKUMEN LELANG.
 JAMINAN PASCA JUAL PALSU.
 TIDAK SESUAI SPESIFIKASI DAN KUALIFIKASI
TEKNIK.
 ADANYA CONTRACT CHANGE ORDER DI TENGAH
PENGERJAAN.
 MEMUNGKINKAN
TERJADINYA
PERUBAHAN
SPESILIKASI DAN KUALIFIKASI PEKERJAAN
DELIK KORUPSI DALAM KEGIATAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PADA DASARNYA ADA 10 (SEPULUH) PERBUATAN YANG DAPAT
DIKATAGORIKAN SEBAGAI PERBUATAN KORUPSI, KOLUSI DAN
NEPOTISME DALAM KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH, PERBUATAN PIDANA TERSEBUT ADALAH SEBAGAI
BERIKUT :
1. PENYUAPAN.
PEMBERIAN DALAM BENTUK UANG, BARANG, FASILILAS DAN JANJI
UNTUK MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU
PERBUATAN YANG AKAN BERAKIBAT MEMBAWA UNTUNG
TERHADAP DIRI SENDIRI ATAU PIHAK LAIN, YANG BERHUBUNGAN
DENGAN JABATAN YANG DIPEGANGNYA PADA SAAT ITU.
2. PENGGELAPAN.
PERBUATAN MENGAMBIL TANPA HAK OLEH SEORANG
YANG TELAH DIBERI KEWENANGAN, UNTUK
MENGAWASI DAN BERTANGGUNGJAWAB PENUH
TERHADAP BARANG MILIK NEGARA, OLEH PEJABAT
PUBLIK MAUPUN SWASTA.
3. PENERIMAAN KOMISI.
PEJABAT PUBLIK YANG MENERIMA SESUATU YANG
BERNILAI. DALAM BANTUAN UANG, SAHAM, FASILITAS,
BARANG DLL, SEBAGAI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
PEKERJAAN ATAU HUBUNGAN BISNIS DENGAN
PEMERINTAH.
4. PEMERASAN
MEMAKSA SESEORANG UNTUK MEMBAYAR ATAU
MEMBERIKAN SEJUMLAH UANG ATAU BARANG, ATAU
BENTUK LAIN, SEBAGAI GANTI DARI SEORANG PEJABAT
PUBLIK UNTUK BERBUAT ATAU TIDAK BERBUAT SESUATU.
PERBUATAN TERSEBUT DAPAT DIIKUTI DENGAN ANCAMAN
FISIK ATAUPUN KEKERASAN
5. PILIH KASIH
MEMBERIKAN PELAYANAN YANG BERBEDA BERDASARKAN
ALASAN HUBUNGAN KELUARGA, AFILIASI PARTAI POLITIK,
SUKU, AGAMA DAN GOLONGAN. YANG BUKAN KEPADA
ALASAN OBJEKTIF SEPERTI KEMAMPUAN, KUALITAS,
RENDAHNYA HARGA, PROFESIONAIISME KERJA.
6. PENYALAHGUNAAN WEWENENG
MEMPERGUNAKAN KEWENANGAN YANG DIMILIKI, UNTUK
MELAKUKAN TINDAKAN YANG MEMIHAK ATAU PILIH
KASIH KEPADA KELOMPOK ATAU PERSEORANGAN,
SEMENTARA BERSIKAP DIAKRIMINATIF TERHADAP
KELOMPOK ATAU PERSEORANGAN LAINNYA.
7. BISNIS ORANG DALAM
MELAKUKAN
TRANSAKSI
PUBLIK
DENGAN
MENGGUNAKAN PERUSAHAAN MILIK PRIBADI ATAU
KELUARGA,
DENGAN
CARA
MEMPERGUNAKAN
KESEMPATAN DAN JABATAN YANG DIMILIKINYA UNTUK
MEMENANGKAN KONTRAK PEMERINTAH
8. NEPOTISME
TINDAKAN UNTUK MENDAHULUKAN SANAK KELUARGA,
KAWAN DEKAT, ANGGOTA PARTAI POLITIK YANG
SEPAHAM, DALAM PENUNJUKKAN ATAU PENGANGKATAN
STAF, PANITIA PELELANGAN ATAU PEMILIHAN
PEMENANG LELANG
9. SUMBANGAN TIDAK RESMI
HAL INI TERJADI APABILA PARTAI POLITIK ATAU
PEMERINTAH YANG SEDANG BERKUASA PADA WAKTU
ITU MENERIMA SEJUMLAH DANA SEBAGAI SUATU
KONTRIBUSI DAN HASIL YANG DIBEBANKAN KEPADA
KONTRAK-KONTRAK PEMERINTAH
10. PEMALSUAN
SUATU TINDAKAN ATAU PERILAKU UNTUK
MENGELABUI ORANG LAIN ATAU ORGANISASI,
DENGAN MAKSUD UNTUK KEUNTUNGAN DAN
KEPENTINGAN DIRINYA SENDIRI MAUPUN
ORANG LAIN.
KASUS DALAM PENGADAAN BARANG DAN
JASA
1. Pengusaha menggunakan
pengaruh pejabat pusat untuk
“membujuk” kepala daerah/pejabat
daerah mengintervensi proses
pengadaan dalam rangka
memenangkan pengusaha/rekanan
tertentu dan meninggikan harga atau
nilai kontrak dan pengusaha/rekanan
dimaksud memberikan sejumlah
uang kepada pejabat pusat maupun
daerah;
2. Pengusaha mempengaruhi kepala
daerah/pejabat daerah untuk mengintervensi
proses pengadaan agar rekanan tertentu
dimenangkan dalam tender atau ditunjuk
langsung dan harga barang/jasa dinaikan (markup), kemudian selisihnya dibagi-bagikan;
3. Panitia pengadaan membuat spesifikasi
barang yang mengarah ke merek atau produk
tertentu dalam rangka memenangkan rekanan
tertentu dan melakukan mark-up harga atau
nilai kontrak;
4. Kepala daerah/pejabat daerah memerintahkan
bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan
dana/anggaran yang tidak sesuai dengan
peruntukannya, kemudian
mempertanggungjawaabkan pengeluaranpengeluaran dimaksud dengan menggunakaan buktibukti yang tidak benar/fiktif;
5. Kepala daerah/pejabat daerah memerintahkan
bawahaannya menggunakan dana/uang daerah
untuk kepentingan pribadi koleganya, atau untuk
kepentingan pribadi kepala daerah/pejabat daerah
yang bersangkutan atau kelompok tertentu,
kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaranpengeluaran dimaksud dengan menggunakan buktibukti fiktif;
6. Kepala daerah menerbitkan peraturan daerah
sebagai dasar pemberian upah pungut atau
honor dengan menggunakan dasar peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi yang
tidak berlaku lagi;
7. Pengusaha, pejabat eksekutif, dan pejabat
legislatif daerah bersepakat melakukan tukar
guling (ruislaq) atas aset pemda serta mark-up
atas aset pengganti dari pengusaha/rekanan;
8. Para kepala daerah meminta uang jasa
(dibayar di muka) kepada pemenang tender
sebelum melaksanakan proyek;
9. Kepala daerah menerima sejumlah uang dari
rekanan dengan menjanjikan akan diberikan
proyek pengadaan;
10. Kepala daerah membuka rekening atas
nama kas daerah dengan spesimen
pribadi(bukan pejabat atau bendahara yang
ditunjuk), dimaksudkan untuk mempermudah
pencairan dana tanpa melalui prosedur;
11. Kepala daerah meminta atau menerima jasa
giro/tabungan dana pemerintah yang
ditempatkan di bank;
12. Kepala daerah memberikan izin pengelolaan
sumber daya alam kepada perusahaan yang
tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial
untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;
13. Kepala daerah menerima uang/barang yang
berhubungan dengan proses perizinan yang
dikeluarkannya;
14. Kepala daerah/keluarga/kelompoknya
membeli lebih dahulu barang dengan harga
yang sudah murah kemudian dijual kembali
kepada instansinya dengan harga yang sudah di
mark-up;
15. Kepala daerah meminta bawahannya untuk
mencicilkan barang pribadinya dengan
menggunakan anggaran daerah;
16. Kepala daerah memberikan dana kepada
pejabat tertentu dengan beban pada anggaran
dengan alasan pengurusan DAU/DAK;
17. Kepala daerah memberikan dana kepada
DPRD dalam proses penyusunan APBD;
18. Kepala daerah mengeluarkan dana untuk
perkara pribadi dengan beban anggaran daerah.
ASPEK HUKUM PIDANA
PENGADAAN BARANG DAN JASA
1. Merugikan
keuangan
negara
dengan
melawan
hukum
atau
penyalahgunaan
wewenang (Pasal 2, Pasal 3)
2. Suap (Pasal 5, 6, 11, 12 a,b,c,d., Pasal 13)
3. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, 10)
4. Pemerasan (Pasal 12 e,f,g)
5. Perbuatan curang (Pasal 7, 12 h)
6. Konflik kepentingan dalam pengadaaan
(Pasal 12 i)
7. Gratifikasi (Pasal 12B, 12C)
KLASIFIKASI PELAKU YG MEMPUNYAI PELUANG
KORUPSI DLM KONTEKS PENGADAAN BARANG & JASA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PEJABAT PUBLIK (MEWAKILI PENGUASA DARI
DEPARTEMEN)
PESERTA TENDER (PENYALUR, KONTRAKTOR,
KONSULTAN DAN SUB KONTRAKTOR)
AGEN, PERANTARA, KONSULTAN, REKANAN
USAHA, ANAK PERUSAHAAN
PENERIMA ATAU PEMBERI SUAP DITINGKAT
PEJABAT
POLITISI
PENYIMPANAN HASIL KORUPSI
SAKSI