Transcript Cara Perolehan Hak Atas Tanah - Akademik Fakultas Hukum Undip

Cara Perolehan Hak Atas Tanah
Bagaimana caranya memperoleh
hak atas tanah untuk keperluan
tertentu?
Siapa yang boleh memperoleh tanah?
• Subyek Hukum :
1.Perorangan /orang
2.Badan Hukum (perdata)
3.Badan Hukum Publik : Departemen,
lembaga non Departemen, Instansi
Pemerintah.
PT X memerlukan sebidang tanah untuk
pembangunan kantor cabangnya di Semarang.
Bagaimana cara memperoleh tanahnya?
• Dilihat dari status tanah yang akan
diperolehnya.
• UUPA  macam tanah ada 2 yaitu :
1.Tanah Negara
2.Tanah Hak
Tanah Negara (cara perolehannya ?)
• Tanah Negara adalah tanah-tanah yang
langsung dikuasai oleh Negara yang di atasnya
belum/tidak dilekati dengan suatu hak apapun
• Macam Tanah Negara antara lain:
1.Tanah Negara murni
2. Tanah Negara asal Konversi Bekas Hak Barat
yg batas waktunya sdh berakhir
3. Tanah Negara asal tanah hak dengan
“pelepasan hak”
Cara perolehannya  dengan “permohonan hak
atas Tanah Negara”
• Prosedur diatur dalam :
1. PMNA/KaBPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak
Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
2. Peraturan KaBPN Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pelimpahan Wewenang dan
Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas
Tanah Negara (mencabut PMNA/KaBPN
Nomor 3 Tahun 1999)
Tanah Hak ....bagaimana cara perolehannya?
• Tanah Hak adalah tanah yang di atasnya
sudah dilekati/dibebani dengan suatu hak atas
tanah tertentu (HM,HGB,HGU,HPL,HP, Tanah
Ulayat, Tanah Wakaf)
• Syaratnya..............?
Syarat perolehan tanah Hak:
1. Status orang/badan hukum yang
memerlukan tanah;
2. Kesepakatan (ada/tidaknya kesdiaan
pemegang hak untuk melepaskan
haknya/menjual tanahnya)
Cara perolehan tanahnya..................?
Cara Perolehan Tanah Hak :
1. Pemindahan hak atas tanah
2. Pelepasan hak/pembebasan tanah
3. Pencabutan hak atas tanah
Pemindahan Hak Atas Tanah
• Syarat : jika yang memerlukan tanah
memenuhi syarat sebagai pemegang hak dan
pemilik tanah bersedia untuk melepaskan
haknya secara sukarela.
• Macam : jual beli, tukar menukar, hibah tanah
• Sanksi ketat: apabila yang memerlukan tanah
tidak memenuhi syarat dan pemindahan hak
itu terjadi terkena ketentuan Pasal 26 ayat (2)
UUPA
PT X membeli tanah HM ?
• Satus tanah : HM
• Status subyek : PT  boleh tidak mempunyai
tanah dengan HM?
• Akibat hukumnya : hak hapus, tanah jadi TN
dan jual beli menjadi batal demi hukum
Pelepasan hak/pembebasan
tanah/pengadaan tanah
• Syarat : jika yang memerlukan tanah tidak
memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas
tanah dan pemiliknya bersedia
melepaskannya.
• Pelepasan hak adalah kegiatan melepaskan
hubungan hukum antara pemegang hak atas
tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan
memberikan ganti kerugian atas dasar
musyawarah
• Acara pelepasan hak atas tanah dapat
digunakan untuk memperoleh tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum
maupun untuk kepentingan swasta
• Aturan hukum.............?
Ketentuan hukum yang mengatur
pengadaan tanah :
1. Perpres Nomor 36 Tahun 2005 jo Perpres
Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum
2. Peraturan Ka BPN Nomor 3 Tahun 2007
tentang ketentuan Pelaksanaan Perpres 65
Tahun 2006
Pencabutan Hak Atas Tanah
• Syarat : apabila cara pelepasan hak tidak
menghasilkan kata sepakat dan tanahnya benarbenar untuk kepentingan umum.
• Pencabutan hak atas tanah adalah pengambilan
tanah kepunyaan sesuatu pihak oleh Negara
secara paksa yang mengakibatkan hak atas tanah
hapus tanpa yang bersangkutan melakukan suatu
pelanggaran atau lalai dalam memenuhi
kewajiban umum.
» Aturan hukumnya.....................?
Ketentuan hukumnya :
1. Pasal 18 UUPA : “untuk kepentingan umum,
termasuk kepentingan bangsa dan negara
serta kepentingan bersama dari rakyat, hakhak atas tanah dapat dicabut dengan
memberikan ganti rugi yang layak dan
menurut cara yang diatur dengan UU
2. UU Nomor 20 Tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak Atas Tanah dan BendaBenda yang ada di Atasnya.
terimakasih