Transcript 2. Periodesasi – Hukum Agraria

PERIODEISASI HUKUM
AGRARIA NASIONAL
PENJAJAHAN
BELANDA
PENJAJAHAN
JEPANG
KEMERDEKAAN RI
LAHIRNYA UUPA
PENJAJAHAN BELANDA
HUKUM TANAH ADAT
DUALISTIS
KETENTUAN POKOK
HUKUM TANAH BARAT
PLURALISTIS
HUKUM TANAH ANTAR GOLONGAN
KETENTUAN PELENGKAP
HUKUM TANAH ADMINISTRASI
HUKUM TANAH SWAPRAJA
TANAH HAK INDO
KAEDAH TIDAK TERTULIS
PEMERINTAH SWA PRAJA
KAEDAH TERTULIS
PEMERINTAH BELANDA
HAK MILIK
HAK GRANT SULTAN
HAK PAKAI
HAK NUMPANG
HAK ULAYAT
APANASE STELSEL
HAK BAGI HASIL
TANAH GOGOLAN/ T. PUSAKO
HAK NUMPANG
PEKARANGAN
HAK ANGGADUH KAGUNGAN DALEM
(1) HAK AGRARIS EIGENDOM
(2) GROND VERVREEMDINGS VERBOD
TANAH HAK BARAT
TERTULIS
TIDAK TERTULIS
OVERSCHRIJVINGS ORD STBL.1834-27
BATAVIASCHE GRONDHUUR
SESUDAH 1848
BUKU II BW
BUKU IV BW
BUKU III BW
EIGENDOM
P 571
TAHAP PERJANJIAN
1457
AQUISITIVE VERJARING
610-1955,
JO. 1963
OPSTAL
P 711
TAHAP LEVERING
1458
EIGENDOM UITWIJZING
621- 622
623
P 720
EIGENDOM DALUARSA
584
ERFPACHT
GEBRUIK
P 818
HUKUM TANAH ADMINISTRATIF
AGRARIS WET
AGRARISCHE BESLUIT STBL 1870-118
DOMEIN VERKLARING
TANAH DOMEIN NEGARA
TANAH DAERAH
SWA PRAJA
TANAH HAK
EIGENDOM
TANAH HAK
BARAT LAINNYA
TANAH HAK ADAT
TANAH KOSONG
PENJAJAHAN JEPANG
Pada masa penjajahan Jepang hampir tidak ada perubahan yang berarti dalam
mengatur soal agraria, pada masa itu dikeluarkan peraturan yang dinamakan
Osamu Seirei no. 2 Tahun 1942
yaitu Peraturan pangkal bagi larangan pemindahan atas benda-benda tetap.
CATATAN Pada masa penjajahan Jepang sering dilakukan pembelian/“perampasan
tanah penduduk” untuk keperluan militer yang kemudian akan menjadi masalah di
belakang hari.
KEMERDEKAAN RI
PADA MASA PERIODE KEMERDEKAAN RI
Setelah Indonesia Merdeka maka sumber Hukum
Agraria dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD-1945
yang menyatakan :
Bumi
dan
air
dan
kekayaan
alam
yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara
dan
dipergunakan
kemakmuran rakyat
untuk
sebesar-besar
LANJUTAN
Bagi suatu Negara yang baru merdeka pada waktu itu
dikeluarkan peraturan yang berkaitan dengan soal
agraria antara lain :
1. PP. No. 8 Tahun 1953 tentang Tanah Negara
2. UU. No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusanh
Tanah Partikelir
3. UU. No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi
Perusahaan-perusahaan Belanda
LANJUTAN
4. UU. No. 3 Prp Tahun 1960 tentang Penguasaan
Benda Benda Tetap Milik Perseorangan Warga
Negara Belanda
5.
Peraturan Presiden No. 4 Tahun 1960 tentang
PUMPH (Panitia Urusan Mengenai Pemulihan
Hak)
PP. NO. 8 TAHUN 1953 TENTANG
TANAH NEGARA
Dalam peraturan tersebut yang dimaksud dengan
tanah Negara ialah tanah yang dikuasai penuh oleh
Negara.
Berdasarkan penjelasan PP. No. 8 Tahun 1953
dinjatakan sebagai berikut :
LANJUTAN
Menurut “domeinverklaring” yang antara lain dinyatakan di
dalam pasal 1 “Agrarische Besluit”, semua tanah yang
bebas sama sekali daripada hak-hak seseorang (baik yang
berdasar atas hukum adat asli Indonesia, maupun yang
berdasar atas hukum barat) dianggap sebagai “Vrij
landsdomein” yaitu tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasai
penuh oleh Negara. Tanah-tanah demikian itulah yang di
dalam Peraturan Pemerintah ini disebut “ tanah Negara”.
LANJUTAN
Pasal 3 PP. No. 8 Tahun 1953 tersebut
menyatakan, Menteri Dalam Negeri berhak :
a. menyerahkan penguasaan itu kepada suatu
Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra
untuk keperluan-keperluan bagi melaksanakan
kepentingannya sebagai dimaksud dalam pasal 4;
b. mengawasi agar tanah negara tersebut dalam sub a
dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan
bertindak menurut ketentuan sebagai dimaksud dalam
pasal 8;
UU. NO. 1 TAHUN 1958 TENTANG TANAH
PARTIKELIR
1.
Tanah Partikelir ialah tanah Hak Eigendom yang
luasnya lebih dari 10 (sepuluh) bau, tanah
“eigrndom” di atas mana pemiliknya sebelum Undangundang ini berlaku, mempunyai hak-hak pertuanan ;
2.
Hak “pertuanan” ialah :
a.
hak untuk mengangkat atau mengesahkan pemilihan
serta memperhentian kepala-kepala kampung atau
desa dan kepala-kepala umum, sebagai yang disebut
dalam pasal 2 dan 3 dari S. 1880 – 150 dan pasal
41 sampai dengan 43 dari S. 1912 – 422 ;
LANJUTAN
b.
hak untuk menuntut kerja paksa atau memungut
uang pengganti kerja paksa dari penduduk;
c.
hak mengadakan pungutan-pungutan, baik yang
berupa uang, atau hasil tanah dari penduduk;
d.
Hak untuk mendirikan pasar-pasar memungut
biaya pemakaian jalan dan penyeberangan dan
lain-lain
LANJUTAN
3.
Di dalam hal suatu tanah partikekir tidak diketahui
siapa pemiliknya atau pemilinya tidak diketahui
tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar
Indonesia dan tidak mempunyai wakil yang berkuasa
penuh di Indonesia, maka Balai Harta Peninggalan
karena jabatannya bertindak sebagai wakil dari
pemilik di dalam semua hal yang bersangkutan
dengan pelaksanaan Undang-undang ini.
•
HARTA KEKAYAAN MUSUH
Harta kekayaan musuh berupa tanah yang terkena
ketentuan Perpres No. 4 Tahun 1960 adalah :
Tanah-tanah hak Barat harta kekayaan musuh yang
pemiliknya berkewarganeraan :
Jerman, Itali dan Jepang
Tanah-tanah tersebut termasuk tanah terlantar :
a. Terlantar secara yuridis artinya :
Bahwa pemilik tanah tersebut tidak diketahui lagi
dimana tempat tinggal mereka
LANJUTAN
b.
Terlantar secara fisik artinya :
bahwa tanah tersebut tidak digunakan/diusahakan
sesuai dengan sifat, keadaan dan tujuan diberikannya
hak tersebut.
Selanjutnya
tanah-tanah
pengelolaannya
Peninggalan
diserahkan
tersebut
kepada
oleh
Balai
PUMPH
Harta
LAHIRNYA UUPA
Pada
tanggal
diundangkan
24
September
Hukum
Agraria
1960
Nasional
dalam bentuk UU, No. 5 Tahun 1960
tentang
Peraturan
Dasar
Pokok-Pokok
Agraria yang populer disebut UUPA
PENGERTIAN HUKUM AGRARIA
Dalam arti dan ruang lingkup yang luas itu maka
Hukum Agraria merupakan suatu kelompok dari
berbagai bidang hukum, yaitu
Hukum
Tanah,
Hukum
Air,
Hukum
Pertambangan, Hukum Perikanan dan Hukum
yang mengatur penguasaan ( unsur-unsur tertentu
dari ) ruang angkasa.
HUKUM AGRARIA DALAM ARTI LUAS
a.
Hukum Agraria dalam arti luas
Suatu kelompok berbagai bidang hukum, yang
mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber alam,
yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan
hubungan-hubungan hukum konkrit dengan sumbersumber alam.
LANJUTAN
b.
Pengertian Hukum Tanah :
Hukum
Tanah
adalah
keseluruhan
peraturan-peraturan hukum yang mengatur
hak-hak
penguasaan
atas
tanah
yang
merupakan lembaga-lembaga hukum dan
hubungan-hubungan
hukum
konkrit
dengan tanah.
BOEDI HARSONO 1978 BEBERAPA ANALISA TENTANG HUKUM AGRARIA BAGIAN I BACAAN
WAJIB JURUSAN NOTARIAT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA PENERBIT Kelompok
Belajar ‘E S A’ hal : 3
TUJUAN UUPA
Tujuan dibentuknya UUPA adalah :
a).
meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria
nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan
kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan
rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat
yang adil dan makmur;
b).
meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan
kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
c).
meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian
hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat.