Transcript MASALAH - Ahok.org

Disampaikan Oleh :
Idham Arsyad
(Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria)
Jl.Duren tiga No.64, Pancoran Jakarta Selatan
E-mail : [email protected]
Telp : 081315784168
13/04/2015
1
• Produk hukum terbaik untuk mewujudkan keadilan sosial
di Indonesia setelah kemerdekaan (McAuslan, 1986)
• Prnsip-prinsip dalam UUPA 1960: nasionalisme; tanah dan
sumber-sumber agraria lainnya memiliki fungsi sosial –
bukan komersial; anti terhadap eksploitasi manusia dan
monopoli; land reform populis; dan perencanaan agraria
• Pendaftaran Tanah adalah bagian dari (satu langkah di
dalam) pelaksanaan land reform, khususnya untuk
mengidentifikasi tanah-tanah kelebihan batas maksimum
dan tanah-tanah absentee
• Pendaftaraan tanah berpegang pada prinsip stelsel-aktif
(active-stelsel)
13/04/2015
2
 Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum
agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk
membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan
keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani,
dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;
 Meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan
dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan; dan
 Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian
hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat
seluruhnya.
13/04/2015
3
1.
2.
3.
Kelompok pro-pasar yang diwakili oleh pihak Bank Dunia
dan ADB melalui berbagai agennya di Indonesia.
Tujuannya, ingin menghapuskan sama sekali UUPA dari
muka bumi Indonesia karena dipandang sebagai
penghalang utama bagi terciptanya pasar tanah (land
market) di Indonesia.
Kelompok yang gigih mempertahankan UUPA sebagaimana
adanya. Tuntutannya, agar UUPA dijalankan secara murni
dan konsekuen.
Kelompok yang memandang bahwa walaupun watak
kerakyatan UUPA harus tetap dipertahankan, namun perlu
dilakukan sejumlah amandemen ataupun perubahan
terhadap UUPA. Kelompok ini memandang UUPA tetap
dapat dijadikan sebagai panduan bagi peletakan dasardasar penyusunan hukum agraria nasional.
13/04/2015
4
• Gagasan untuk mengganti atau merevisi UUPA dgn hukum
pertanahan/agraria yang lebih bersahabat dengan pasar telah muncul
di pertengahan 80an-90an. Tanah sebagai komoditas secara formal
diluncurkan oleh pemerintahan RI di bawah assitensi Bank Dunia.
• Pasca reformasi, melalui pintu TAP MPR No.IX/2001 tentang
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang
memandatkan dilakukan review kebijakan agraria dan SDA agar tidak
tumpang tindih. Namun pemerintah mengupayakan proses review
kebijakan dengan meliberalisasi sumber daya agraria, termasuk untuk
mengganti UUPA.
• Di masa akhir Presiden Megawati mengeluarkan Keppres No. 34/2003
yang isinya memberi mandat kepada Badan Pertanahan Nasional
(BPN) untuk melakukan penyusunan RUU mengenai
“penyempurnaan” UUPA 1960 yang dikenal dengan nama RUU Sumber
Daya Agraria dan ditentang keras masyarakat sipil.
• DPR-RI periode 2005-2009, menetapkan agenda perubahan UUPA
sebagai salah satu Program Legislasi Nasional.
13/04/2015
5
 Pada tahun 2005, BPN menarik draft RUU Sumber Daya Agraria (SDA)




dari DPR dan mengusulkan amandemen UUPA 1960 dengan
melakukan sejumlah public hearing di Bandung, Batam, Semarang.
Amandemen ini juga dipandang secara kritis oleh sejumlah LSM
karena “pasar politik” di DPR dan pemerintah lebih condong pada
perubahan (banyaknya pasal yang diamandemen) sehingga mengubah
semangat UUPA 1960.
Dilain pihak PAH I DPD (periode 2005-2009) bersama UII-Yogyakarta
juga mendorong perubahan UUPA 1960.
Dengan menaiknya penolakan masyarakat, tahun 2007, BPN dan DPRRI sepakat untuk menyetop proses amandemen UUPA 1960 dan akan
mengajukan tentang RUU-Pertanahan.
Prolegnas 2009-2014 Revisi UUPA berganti menjadi RUU-Pertanahan
13/04/2015
6
 Untuk tujuan menciptakan kebijakan pertanahan yang bersahabat
dengan pasar, Bank Dunia mempromosikan/membiayai satu proyek
bernama Land Administration Project (LAP) dan Land Management
and Planning Development Project (LMPDP). Tujuan proyek adalah
untuk mengembangkan dasar-dasar sosial dan kebijakan bagi
mekanisme/operasi pasar tanah yang bebas (free land market)
 Fase-I dari LAP (1995-2000) dibiayai melalui hutang Bank Dunia (US$
44.9 M), grant dari AusAid (US$ 15.2 M), dan dana lain yang bersumber
dari kas negara (sumber lokal/domestik)
 Proyek ini memiliki 3 bagian: (1) registration tanah–baik secara
sistematik maupun sporadik–yang disebut dengan “project Part-A”; (2)
studi mengenai pendaftaran tanah-tanah komunal–disebut “project
Part-B”; dan(3) review kebijakan pertanahan–disebut dengan “project
Part-C”
 Target utama LAP Part C adalah: (1) mengembangkan suatu sistem
hukum agraria yang terintegrasi dalam jalur orientasi pasar dan
investasi bebas; (2) untuk mengubah UU agraria yang populis (UUPA
1960)
13/04/2015
7
“UUPA 1960 memiliki masalah-masalah yang mendasar, yang tidak
diselesaikan, yang berimplikasi pada sejumlah pertanyaan serius mengenai
relevansinya dengan situasi modern. Keterbatasan UUPA lainnya adalah
rumusannya yang sangat spesifik pada hubungan antara agraria dan
pembangunan. Hal ini tercermin dalam sejumlah pengaturan seperti
kewajiban pemilik tanah untuk menggarap atau menggunakan sendiri tanahtanahnya (menolak konsep absenteeisme), pembatasan penguasaan tanah,
dan hak-hak khusus untuk aktivitas pertanian. Adanya perhatian khusus
kepada aktivitas pertanian telah menciptakan banyak masalah manakala UU
ini diterapkan kepada berbagai kepentingan non-pertanian, seperti:
industrialisasi, investasi asing, dan proyek-proyek pembangunan lainnya
dalam konteks perdagangan bebas di era globalisasi saat ini” (National
Development Planning Agency and National Land Agency. 1997. Executive
Summary of Final Report and Policy Matrix: Land Policy Reform in
Indonesia, a Topic Cycle 4 of LAP-Part C, pp.RE –2-3)
13/04/2015
8
13/04/2015
9
 Potret ketimpangan struktur agraria semakin parah; (50 juta hektar
lahan masuk dalam area taman nasional; 12 juta hektar dikuasai
perkebunan sawit; 25.384,650 hektar untuk HPH; 8.441.976 hektar
untuk HTI; 28,27 juta hektar untuk kontrak karya, kuasa
pertambangan dan kontrak karya batu bara. Semetara alokasi tanah
untuk rakyat sangat minim. Data terakhir menunjukkan bahwa petani
gurem (penguasaan tanah kurang dari 0,5 hektar) mencapai 56,5
persen dari total jumlah petani.
 Konflik agraria yang disertai kekerasan dan pelanggaran hak asasi
manusia terus terjadi. Tahu 2010 saja, sudah 20 orang petani mati
karena konflik agraria.
 Sektoralisme pengaturan masalah agraria dan sumber daya alam sudah
sangat parah..
13/04/2015
10
UUTR
Bappenas
UUPA
UUPK
uang
r
a
t
Ta
BPN
KEMENHUT
HPH/HPHTI
HM HGB
HGU
HP
HK
70%
30%
DKP
ESDM
UUPP
• Tanpa mengurangi subtansi NA-RUU Perubahan UUPA yang
disiapkan oleh DPR RI, inisiasi ini bisa menjadi blunder karena
berhadapan pasar politik yang sangat kuat untuk mengganti
UUPA menjadi kebijakan pertanahan yang liberal.
• Revisi UUPA bukan solusi untuk mengatasi tumpang tindih,
disharmonisasi, insinkronisasi dan sektoralisme kebijakan
agraria dan SDA, karena sektoralisme terjadi karena banyaknya
kebijakan yang tidak mengacu pada UUPA bahkan mengkhinati
UUPA.
• Yang paling berkepentingan terhadap perubahan UUPA adalah
kelompok yang menginginkan kebijakan pertanahan bersahabat
dengan pasar. Bukan kaum tani, nelayan, masyarakat adat dan
masyarakat lainnya yang membutuhkan keadilan sosial dalam
pengelolaan agraria dan SDA.
13/04/2015
13
PRAKONDISI
MEMPERKUAT
KELEMBAGAAN DAN
KEWENANGAN DLM
PELAKSANAAN TAP INI
KAJI ULANG PERATURAN
PERUNDANGAN UNTUK
SINKRONISASI KEBIJAKAN
ANTAR SEKTOR
INVENTARISASI DAN
REGISTRASI
PENGUASAAN,
PEMILIKAN,
PENGGUNAAN, DAN
PEMANFAATAN TANAH
STRATEGI PEMANFAATAN SUMBER
AGRARIA/SDA : OPTIMALISASI MANFAAT,
POTENSI, KONTRIBUSI, KEPENTINGAN
MSY, DAERAH, NASIONAL
INVENTARISASI
SDA UNTUK
OPTIMALISASI
PEMANFAATAN
NYA
MEMPERHATIKAN
KARAKTERISTIK
SDA UNTUK
MENINGKATKAN
NILAI TAMBAH
SDA
MENGUPAYAKAN
PEMBIAYAAN
MENYELESAIKAN
KONFLIK YG
BERKENAAN DNG
SUMBER AGRARIA/
SDA
PEMULIHAN
EKOSISTEM YG RUSAK
AKIBAT OVER
EKSPLOITASI SUMBER
AGRARIA/SDA
PENATAAN KEMBALI
PENGUASAAN,
PEMILIKAN,
PENGGUNAAN, DAN
PEMANFAATAN SUMBER
AGRARIA/SDA
AKSES INFORMASI
BAGI
MASYARAKAT,
TANGGUNGJAWAB
SOSIAL,
TEKNOLOGI RL/L
PENGELOLAAN SUMBERSUMBER AGRARIA/SDA
SECARA ADIL DAN
BERKELANJUTAN
13/04/2015
14
13/04/2015
15