Transcript ppt hukum agraria - M. HAMIDI MASYKUR, SH, M.Kn

HUKUM AGRARIA
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.
1
CONTENTS
1.
PENGERTIAN
2.
HUKUM TANAH NASIONAL
3.
HAK ATAS TANAH NASIONAL
2
1.
PENGERTIAN
3
LAND TIMELINE
UUPA 1960
1998 – now
Sebelum UUPA
17 - 08 - 1945
Reformasi
Agraria
- Hk Adat (komunalistik – religius)
- Hk Perdata Barat (individualistik – liberal)
- bekas Pemerintahan Swapraja (feodal)
4
DEFINISI DAN RUANG LINGKUP
• Kamus Latin Indonesia :
 Ager
: tanah atau sebidang tanah
 Agrarius : perladangan, persawahan,
pertanian
• KBBI
: urusan pertanian, tanah
pertanian, juga urusan
pemilikan tanah
• Black’s Law Dictionary :
 Agrarian : tanah, usaha pertanian
 Agrarian Laws
: perangkat peraturan-peraturan
hukum yang bertujuan
mengadakan pembagian tanahtanah yang luas dlm rangka lebih
meratakan penguasaan dan
pemilikannya
5
PENGERTIAN “AGRARIA” dalam UUPA
Agraria dipakai dalam arti yg sangat luas,
meliputi : BARA – K
Bumi  meliputi permukanan bumi (tanah), tubuh bumi di daratan, termasuk
permukaan bumi, tubuh bumi yang berada di bawah air, termasuk air laut (Ps. 1
ayat 4 jo. Ps. 4 ayat 1 UUPA).
Tanah  meliputi permukaan bumi di daratan & permukaan bumi yang berada di
bawah air, termasuk air laut
Air  perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia (Ps. 1 ayat 5 UUPA).
Ruang Angkasa  ruang di a/ bumi & air yg mengandung tenaga & unsur-unsur yg dpt
digunakan u/ usaha-usaha memelihara & memperkembangkan kesuburan bumi,
air, serta kekayaan alam yg terkandung di dalamnya & hal-hal lainnya yg
bersangkutan dgn itu (Ps. 1 ayat 6 jo. Ps. 48 UUPA).
Kekayaan alam :
a. yg terkandung di dalam bumi  bahan-bahan galian  yaitu unsur-unsur
kimia, mineral, bijih, segala macam batuan termasuk batuan mulia yg mrpk
endapan alam
b. yg terkandung di dalam air  ikan & lain-lain kekayaan alam yg berada
di dalam perairan pedalaman & laut wilayah Indonesia
6
“HUKUM AGRARIA” DALAM UUPA
• Hukum Agraria dalam arti luas  merupakan
suatu kelompok berbagai bidang hukum, yg
masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas
SDA ttt berkaitan dgn BARA – K, yg meliputi :
1.Hukum Tanah
2.Hukum Air
3.Hukum Penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur
dalam ruang angkasa
4.Hukum Pertambangan
5.Hukum Perikanan
Masing-masing secara mandiri merupakan Hukum
Agraria dalam arti sempit.
7
HUKUM TANAH
• Hukum Tanah adalah keseluruhan ketentuanketentuan hukum, yg tertulis maupun tidak
tertulis, yg semuanya mempunyai obyek
pengaturan yg sama, yaitu hak-hak penguasaan
a/ tanah sbg lembaga-lembaga hukum & sbg
hubungan-hubungan hukum konkret, beraspek
publik & perdata, yg dpt disusun & dipelajari scr
sistematis, hingga keseluruhannya mjd 1
kesatuan yg mrpk 1 sistem
• Hukum Tanah hanya mengatur tanah dari satu
aspek yaitu aspek yuridis
• Aspek yuridis  hak-hak penguasaan atas tanah
8
2. HUKUM TANAH NASIONAL
9
HUKUM TANAH NASIONAL
UU No. 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria,
yang disahkan di Jakarta dan diundangkan pada tanggal
24 September 1960,
Lembaran Negara No. 104 tahun 1960, atau dikenal dengan
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
10
SUMBER-SUMBER
HUKUM TANAH NASIONAL
Terdiri atas :
1.
Sumber-sumber hukum yg tertulis
a. UUD 1945 Ps. 33 ayat (3)
b. UUPA
c. Peraturan-peraturan pelaksana UUPA
d. Peraturan-peraturan yg bukan pelaksana UUPA, yg
dikeluarkan
setelah tgl. 24 September 1960 krn suatu
masalah yg belum
diatur, ex : UU 51/Prp/1960 tentang
Larangan Pemakaian Tanah
Tanpa Izin Yang Berhak
Atau Kuasanya
e. Peraturan-peraturan lama yg sementara masih berlaku,
berdasar ketentuan pasal-pasal peralihan  Hk. Tanah Positif
2.
Sumber-sumber hukum yg tidak tertulis
a. Norma-norma Hukum Adat
b. Hukum kebiasaan baru, termasuk yurisprudensi & praktik
11
administrasi
TUJUAN POKOK UUPA
1. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum
agraria nasional, yang akan merupakan alat
untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan
dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama
rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil
dan makmur.
2. meletakan dasar-dasar untuk mengadakan
kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum
pertanahan.
3. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan
kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah
bagi rakyat seluruhnya.
12
ASAS-ASAS
HUKUM TANAH NASIONAL
13
1. ASAS NASIONAL  HAK BANGSA
INDONESIA, TERDAPAT DALAM
PASAL 1 AYAT (1), (2), (3) UUPA
•
•
•
pasal 1 (1)
seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari
seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa
Indonesia
pasal 1 (2)
Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam
yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik
Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi,
air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan
kekayaan nasional
pasal 1 (3)
Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang
angkasa termasuk dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan
14
yang bersifat abadi
2.
ASAS HAK MENGUASAI DARI
NEGARA, TERDAPAT DALAM PS. 2
UUPA
Hak menguasai dari Negara ini sebagai
pengganti dari asas Domein Verklaring yang ada
pada hukum agraria barat. Penyelenggaraannya
yang berupa mengatur, memimpin penguasaan
dan penggunaan BARA-K dikuasakan pada
negara Republik Indonesia, sebagai organisasi
kekuasaan seluruh rakyat.
15
3.
ASAS PENGAKUAN HAK ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT
• Hak ulayat merupakan seperangkat wewenang dan kewajiban
suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah
yang terletak dalam lingkungan wilayahnya
• Hukum Agraria Yang Berlaku Atas BARA-K Adalah Hukum Adat
Rumusan ini mengandung pengertian bahwa hukum tanah
nasional adalah hukum adat mengenai tanah
• Hukum Adat adalah hukum aslinya golongan rakyat pribumi yg
mrpk hukum yg hidup dlm bentuk tdk tertulis dan mengandung
unsur-unsur nasional yg asli yaitu sifat kemasyarakatan dan
kekeluargaan yg berasaskan keseimbangan serta diliputi o/
suasana keagamaan.
• Tdp dlm : Ps. 3; Ps. 5, Penjelasan Umum angka III (1), Penjelasan Ps.
16
5 & 16; Ps. 56 & 58
4.
ASAS SEMUA HAK ATAS TANAH
MEMPUNYAI FUNGSI SOCIAL,
TERDAPAT DALAM 6 UUPA
• Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang,
tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan
(atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan
pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi
masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan
keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik
bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun
bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.
• Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa
kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh
kepentingan umum (masyarakat). Undang-Undang Pokok Agraria
memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. 17
5. ASAS PERLINDUNGAN
• Ps. 9 (1) jo. pasal 21 ayat 1 : Hanya warga negara Indonesia
dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi,
air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1
dan 2.
Yaitu bahwa orang perseorangan atau badan hukum dapat
mempunyai hak atas tanah untuk keperluan pribadi maupun
usahanya.
• Ps. 11 (2) : Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan
keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan,
dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan
golongan yang ekonomis lemah.
18
LANJUTAN … ASAS PERLINDUNGAN
• Hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan
hak milik kepada orang asing dilarang (pasal 26 ayat 2). Orangorang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakai yang
luasnya terbatas. Demikian juga pada dasarnya badan-badan
hukum tidak dapat mempunyai hak milik (pasal 21 ayat 2). Adapun
pertimbangan untuk (pada dasarnya) melarang badan-badan
hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena badan-badan
hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak
lainnya, asal saja ada jaminan-jaminan yang cukup bagi keperluankeperluannya yang khusus (hak guna-usaha, hak guna-bangunan,
hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41). Dengan demikian maka
dapat dicegah usaha-usaha yang bermaksud menghindari
ketentuan-ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah yang
dipunyai dengan hak milik (pasal 17).
19
LANJUTAN … ASAS PERLINDUNGAN
• Meskipun pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah, tetapi mengingat akan keperluan masyarakat yang sangat erat hubungannya dengan faham keagamaan,
sosial dan hubungan perekonomian, maka diadakanlah suatu
"escape-clause" yang memungkinkan badan-badan hukum
tertentu mempunyai hak milik. Dengan adanya "escape-clause" ini
maka cukuplah nanti bila ada keperluan akan hak milik bagi
sesuatu atau macam badan hukum diberikan dispensasi oleh
Pemerintah, dengan jalan menunjuk badan hukum tersebut
sebagai badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik
atas tanah (pasal 21 ayat 2). Badan-badan hukum yang bergerak
dalam lapangan sosial dan keagamaan ditunjuk dalam pasal 49
sebagai badan-badan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah,
tetapi sepanjang tanahnya diperlukan untuk usahanya dalam
bidang sosial dan keagamaan itu. Dalam hal-hal yang tidak
langsung berhubungan dengan bidang itu mereka dianggap
sebagai badan hukum biasa.
20
6. ASAS TANAH UNTUK PERTANIAN
• Pasal 12.
(1) Segala usaha bersama.dalam lapangan agraria didasarkan atas
kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk
koperasi atau bentuk-bentuk gotong-royong lainnya.
(2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan
usaha bersama dalam lapangan agraria.
• Pasal 13.
(1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria
diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran
rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi
setiap warga-negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan
martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
(2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari
organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.
(3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat
monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang.
(4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial,
termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan agraria.
21
7. ASAS TATA GUNA TANAH
• Pasal 7 : Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka
pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak
diperkenankan.
• Pasal 10 (1) : Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai
sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan
mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif,
dengan mencegah cara-cara pemerasan.
• Pasal 11 (1) : Hubungan hukum antara orang, termasuk badan
hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta
wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum
itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal
2 ayat (3) dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan
pekerjaan orang lain yang melampaui batas.
22
8. ASAS PERSAMAAN HAK
ANTARA LAKI DAN PEREMPUAN
• Ps. 9 (2) : "Tiap-tiap warganegara Indonesia baik laki-laki
maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk
memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat
manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun
keluarganya".
23
3.
HAK ATAS TANAH NASIONAL
24
MACAM – MACAM HAT NASIONAL
Hierarki HAT menurut UUPA :
•
•
•
•
Hak Bangsa Indonesia  Ps. 1
Hak Menguasai Negara  Ps. 2
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat  Ps. 3
Hak-hak perorangan/individual :
1. hak-hak a/ tanah  Ps. 4 :
 primer  HM, HGU, HGB, HP, yg diberikan o/
Negara  Ps. 16
 sekunder  HGB, HP yg diberikan o/ pemilik
tanah, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak
Menumpang, Hak Sewa, dll  Ps. 37, 41, 53
2. Wakaf  Ps. 49
3. Hak Tanggungan  Ps. 25, 33, 39, 51 & UUHT
25
HAK MILIK
• Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah
• Dasar Hukum : 20 s.d. 27 UUPA
• Sifat :
 turun-menurun, terkuat dan terpenuh
 dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain
 setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus
didaftarkan
 dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan
• Subyek HM : (1) warga negara Indonesia (2) badan-badan hukum yang memenuhi
ketentuan PP 38/1963
tentang PENUNJUKAN BADAN BADAN HUKUM YANG DAPAT MEMPUNYAI HAK
MILIK ATAS TANAH, yi :
a.Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara);
b.Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yg didirikan berdasar UU
79/1958;
c.Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah
mendengar Menteri Agama;
26
d.Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria, setelah
mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.
LANJUTAN HAK MILIK
• Hak milik hapus bila:
a. tanahnya jatuh kepada negara,
1.karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 UUPA;
2.karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
3.karena diterlantarkan;
4.karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2)
UUPA ttg tdk
terpenuhinya syarat selaku subyek HM.
b. tanahnya musnah.
27
HAK GUNA USAHA
• Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang
dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu ttt, guna
perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
• Dasar Hukum : 28 s.d. 34 UUPA jo. Ps. 2 s.d. 18 PP 40/1996
• Sifat :
 ada jangka waktunya, yi maks 35 th & dapat diperpanjang maks
25 th; & setelah jangka waktu & perpanjangan berakhir dapat
diberikan pembaharuan HGU di atas tanah yang sama.
 dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain
 setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hakhak lain harus didaftarkan
 dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan
• Subyek HGU : a. Warga Negara Indonesia; b. Badan hukum yang
didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia.
28
LANJUTAN HAK GUNA USAHA
• Hak Guna Usaha hapus karena:
a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan
pemberian atau
perpanjangannya;
b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka
waktunya berakhir
karena:
(1) tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau
dilanggarnya
(2) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka
waktunya berakhir;
d. dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961;
e. ditelantarkan;
f. tanahnya musnah;
g. ketentuan Pasal 30 ayat (2) UUPA ttg tdk terpenuhinya syarat selaku
subyek HGU
29
HAK GUNA BANGUNAN
• Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan
miliknya sendiri.
• Dasar Hukum : 35 s.d. 40 UUPA jo. Ps. 19 s.d. 38 PP 40/1996
• Sifat :
 ada jangka waktunya, yi maks 30 th & dapat diperpanjang maks
20 th; & setelah jangka waktu & perpanjangan berakhir dapat
diberikan pembaharuan HGU di atas tanah yang sama.
 dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain
 setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak
lain harus didaftarkan
 dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan
• Subyek HGB : a. Warga Negara Indonesia; b. Badan hukum yang
didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia.
30
LANJUTAN HGB
• HGB hapus karena:
a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan
pemberian atau
perpanjangannya;
b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya
berakhir
karena:
(1) tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau
dilanggarnya
(2) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka
waktunya berakhir;
d. dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961;
e. ditelantarkan;
f. tanahnya musnah;
g. ketentuan Pasal 36 ayat (2) UUPA ttg tdk terpenuhinya syarat selaku subyek 31
HGB
HAK PAKAI
• Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut
hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah
milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang
ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang
berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan
pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau
perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UUPA
• Dasar Hukum : 41 s.d. 43 UUPA jo. Ps. 39 s.d. 56 PP 40/1996
• Sifat :
 ada jangka waktunya, yi maks 25 th & dapat diperpanjang maks 20
th atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama
tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. ; & setelah jangka
waktu & perpanjangan berakhir dapat diberikan pembaharuan HGU
di atas tanah yang sama.
 dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain
 setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak
lain harus didaftarkan
 dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan
32
LANJUTAN HAK PAKAI
• Subyek HP :
a. Warga Negara Indonesia;
b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia;
c. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan
Pemerintah Daerah;
d. Badan-badan keagamaan dan sosial;
e. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
f. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di
Indonesia;
g. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan
Internasional.
33
LANJUTAN … HAK PAKAI
• HP hapus karena :
a.
berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan
pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian
pemberiannya;
b.
dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan
atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir karena:
1) tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau
dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52; atau
2) tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang
tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Pakai antara pemegang
Hak Pakai dan pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan Hak
Pengelolaan; atau
3) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap;
c.
dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka
waktu berakhir;
d.
dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 1961;
e.
ditelantarkan;
f.
tanahnya musnah;
g.
ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP 40/1996 ttg tdk terpenuhinya syarat selaku
subyek HP
.
34
35