Transcript Dasar-Dasar Hukum Agraria Nasional

Dasar-Dasar Hukum Agraria
Nasional
Materi setelah UTS
Silviana DP
1. Dasar Kenasionalan/Nasionalitas
• Pasal 1 ayat (1)UUPA
“seluruh wilayah Ind adalah kesatuan tanah air dr
seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai
bangsa Indonesia”
• Pasal 1 ayat (2) UUPA
“seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dalam wil RI sebagai karunia Tuhan YME adalah
bumi, air dan ruang angkasa bangsa In donesia
dan merupakan kekayaan Nasional”
• Hubungan antar bangsa Ind dengan bumi air dan
ruang angkasa adalah hubungan bersifat abadi
• Artinya : bahwa selama rakyat Ind yang bersatu
sebagai bangsa Ind masih ada dan selama
bumi,air dan ruang angkasa Ind masih ada, dalam
keadaan bagaimanapun tidak ada sesuatu
kekuasaan yang akan memutuskan hubungan
tersebut
• Hubungan antara bangsa Ind dengan bumi, air
dan ruang angkasa semacam hubungan hak
ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling
atas yaitu meliputi seluruh wilayah negara
2. Asas Domein tidak dipergunakan
lagi dalam hukum Agraria Nasional
• Dasar : Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 : Bumi, air
dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya (yg penguasaannya ditugaskan
kepada ) Negara RI, harus dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.
• Dijabarkan dalam isi Pasal 2 UUPA , khususnya
ayat 2 :  Hak Menguasai dari Negara
Hak Menguasai dr Negara
• Memberi wewenang kepada Negara untuk :
1.Mengatur, menyelenggarakan peruntukan,
penggunaan, persediaan dan pemeliharaan
bumi, air dan ruang angkasa
2.Menentukan dan mengaturb hubungan
hukum antara orang dengan bumi, air dan
ruang angkasa
3.Menentukan dan mengatur hubungan
hukum antara orang dan perbuatan hukum
yang mengenai bumi,air dan ruang angkasa
3. Menghormati dan mengakui adanya
hak Ulayat
• Pasal 3 UUPA : pelaksanaan hak ulayat dan
hak yang serupa dari masyarakat hukum adat,
sepanjang menurut kenyataannya masih ada
harus sedemikian rupa sehingga sesuai
dengan kepentingan nasional dan Negara yg
berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak
boleh bertentangan dengan UU dan peraturan
lain yang lebih tinggi.
• UUPA mengakui eksistensi Hak Ulayat
• Syarat Pengakuan terhjadap hak Ulayat :
1. Sepanjang menurut kenyataannya masih
ada
2. tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional;
3. tidak bertentangan dengan UU dan
Peraturan PerUUan yg lebih tinggi.
4. Semua Hak Atas Tanah Mempunyai
Fungsi Sosial
• Artinya hak atas tanah apapun yang ada pada
seseorng, tidak dapat dibenarkan bahwa
tanahnya akan dipergunakan/tidak dipergunakan
semata-mata untuk kepentingan pribadinya,
apalagi kalau hal tersebut menimbulkan kerugian
bagi masyarakat;
• Penggunaan tanah harus sesuai dengan keadaan
dan sifat dari haknya, hingga bermanfaat bagi
kesejahteraan dan kebahagaiaan yang
mempunyai maupun bermanfaat bagi masyarakat
dan negara;
• Ketentuan itu tidak berarti kepentingan
perorangan akan terdesak oleh kepentingan
umum
• Kewajiban tersebut tidak hanya dibebankan
pada pemegang hak ybs, tetapi juga setiap
orang/Badan Hukum atau instansi yang
mempunyai hubungan hukum dengan tanah
tersebut (Pasal 15 UUPA)
5. Hanya WNI yang dapat mempunyai
Hak Milik
• Badan Hukum ?  pada dasarnya tidak boleh
mempunyai tanah HM tetapi mengingat akan
keperluan masyarakat yang erat hubungannya
dengan faham keagamaan, hubungan
perekonomian dan sosial diberikan “ escapeclause” yang memungkinkan Badan Hukum
mempunyai tanah dengan Hak Milik (HM)
• PP no 38 tahun 1963
6. UUPA tidak membedakan antara laki-laki dan
wanita dalam hal memperoleh hak atas tanah
dan mendapatkan manfaat serta hasil tanah
tersebut (Pasal 9)
• UUPA memberikan perlindungan terhadap
golongan ekonomi lemah terhadap golongan
ekonomi kuat (Pasal 11 ayat (2))
• Pasal 26 ayat (1) jual beli, penukaran,
penghiubahan, pemberian dengan wasiat dan
perbuatan hukum lain yang bermaksud
memindahkan hak milik serta pengawasannya
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
7. Tanah Pertanian Harus
Dikerjakan secara aktif oleh
pemiliknya
• Pasal 10 UUPA
• Pasal 7 UUPA : pemilikan dan penguasaan
tanah yang melampaui batas tidak
diperkenankan karena hal ini akan merugikan
kepentingan umum
• Pasal 17 UUPA: perlu adanya ketentuan batas
maksimum pemilikan tanah sehingga dicegah
tertumpuknya tanah pada golongan tertentu
saja
8. Perencanaan (planing);
• Peruntukan, penggunaan dan persediaan
bumi, air dan ruang angkasa
• National planing (rencana umum)
• Regional planing (rencana khusus tiap daerah
(regional planing)
• Pasal 14 UUPA: pemerintah membuat rencana
umum mengenai persediaan, peruntukan dan
penggunaan BARAKAD :
a. Untuk keperluan negara
b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan
suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan
YME
c. Untuk keperluan pusat kehidupan
masyarakat, sosial budaya dan lain-lain
kesejahteraan
d. Untuk keperluan perkembangan produksi
pertanian, petrernakan dan perikanan serta
sejalan dengan itu
e. Untuk keperluan perkembangan industri,
terimakasih