Transcript bab-ix-hukum-tanah-adat-dlm-uupa

Pertemuan 10 Des 08
Bab IX
Hukum Adat dalam Undang-undang
Pokok Agraria (UUPA)
Alasan2 lahirnya UU No.5 Th 1960 (UUPA)
a. karena hukum agraria yg berlaku sebagian tersusun berdasar tujuan dan sendi2 dari pemerintah
jajahan, hingga bertentangn dg kpentingan neg;
b. karena akibat politik-hukum penjajahan, shg hukum
agraria tsb mpy sifat dualisme, yaitu berlakunya
peraturan2 dari hukum adat di samping peraturan2
hukum barat, shg menimbulkan pelbagai masalah
antar golongan yang serba sulit, juga tidak sesuai
dengan cita-cita persatuan Bangsa;
c. hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin
kepastian hukum bagi rakyat asli
Utk menciptakan hukum agraria nasional guna
menjamin kepastian hukum bid pertanahan
 dilakukan unifikasi Hukum pertanahan
dg membentuk UU N0.5/1960
ttg Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sering
dikenal Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)
pd tanggal 24 Sept 1960
Tujuan UUPA: (lihat Penjelasan Umum UUPA)
a.meletakkan dasar2 bagi penyusunan hukum
agraria nasional, yang akan mrpk alat untuk
membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan
keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama
rakyat tani, dlm rangka masyt yg adil&makmur;
b.meletakkan dasar2 utk mengadakan kesatuan
dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
c. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan
kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah
bagi rakyat seluruhnya.
Dg berlaku UUPA, bagaimana kedudukan hkum
tanah adat dlm sistem hkum agraria nasional?
Kedudukan hukum adat sbg dasar penyusunan
hukum agraria nas, Dasarnya Pasal 5 UUPA:
“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan
ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional dan
Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa,
dengan sosialisme Indonesia serta dengan
peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan
lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan
unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.
Apakah pengakuan hukum adat dlm UUPA
bersifat semu atau mutlak?
- Adanya beberapa persyaratan (Pasal 5
- Penegasan Penjelasan Umum Paragrap II angka 3 sbb
......Kepentingan sesuatu masyarakat hukum harus tunduk
pada kepentingan nasional dan Negara yang lebih luas dan
hak ulayatnya pun pelaksanaannya harus sesuai dengan
kepentingan yang lebih luas itu. Tidaklah dapat dibenarkan,
jika didalam alam bernegara dewasa ini sesuatu
masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan
pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia
terlepas drpd hubungannya dg masyarakat2 hukum& daerahdaerah lainnya didalam lingkungan Negara sebagai kesatuan.
Sikap yang demikian terang bertentangan dengan asas pokok
yang tercantum dalam pasal 2 dan berakibat terhambatnya
usaha2 untuk mencapai kemakmuran rakyat seluruhnya.....
Muncul pertanyaan, Hukum adat spt apa yg diakui
keberadaannya oleh UUPA ?
Penjelasan UUPA Paragrap III, menegaskan hukum
adat yg dimaksud UUPA adlh “hukum adat yg
disempurnakan dan disesuaikan dengan
kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern
dan dalam hubungannya dengan dunia internasional,
serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia”
So, Hukum adat yg menjadi sumber utama hukum
agraria nas adlh Prinsip2 & konstruksi2 hukum
adat yg ada di Indonesia yg dipergunakan. Bukan
hukum adat dlm artian hukum adat batak, adat
minangkabau, jawa dsb
Jika ditelaah pasal demi pasal UUPA,sejumlah
pasal yg berkaitan dg hukum adat sbb:
- Pasal 2 ayat (2)
- Pasal 14
- Pasal 2 ayat (4)
- Pasal 26 ayat (1)
- Pasal 3
- Pasal 56
- Pasal 4
- Pasal 58
- Pasal 5
-Isinya silakan dicermati