Transcript 3.5 asas-asas hukum agraria - M. HAMIDI MASYKUR, SH, M.Kn

LOGO
ASAS-ASAS HUKUM AGRARIA
M.HAMIDI MASYKUR
AZAS HUKUM AGRARIA
1). Azas Kenasionalan
a.
Pasal 1 ayat (1) :
Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah
air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu
sebagai bangsa Indonesia.
b.
Pasal 1 ayat (2) :
Seluruh bumi,air dan ruang angkasa, termasuk
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai
karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air
dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan
merupakan kekayaan nasional.
2).
Azas Hak Menguasai Negara
a. Pasal 2 ayat (1) :
Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3
Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai
yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan
ruang angkasa, termasuk kekayaan yang
terkandung di dalamnya itu pada tingkatan
tertinggi
dikuasai
oleh
Negara
organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
sebagai
LANJUTAN
b
Pasal 2 ayat (2) :
Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1
pasal ini memberi wewenang untuk :
a). Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,
penggunaan, persediaan dan pemeliharaan “
tanah “
b).
menentukan
dan
mengatur
hubungan-
hubungan hukum antara orang-orang dengan
“ tanah “
c).
menentukan
dan
mengatur
hubungan-
hubungan hukum antara orang-orang dan
3).
Azas pengakuan terhadap hak ulayat
Hak ulayat sepanjang kenyataannya masih
ada,
harus
sedemikian
rupa
sehingga
sesuai dengan kepentingan nasional dan
negara, yang berdasarkan atas persatuan
bangsa serta tidak boleh bertentangan
dengan undang-undang dan peraturanperaturan lain yang lebih tinggi.
4). Azas hukum adat
Hukum agraria yang berlaku atas bmi,air dan
ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang
tidak
bertentangan
dengan
kepentingan
nasional dan Negara, yang berdasarkan atas
persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia
serta
dengan
peraturan-peraturan
lainnya,
segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-
unsur yang bersandar pada hukum agama.
LANJUTAN
Menurut pendapat STANLEY DIAMOND
dalam karangan The Rule of Laws versus
the
order
Custom
perkembangan
masyarakat
tentang
masyarakat
yang
diatur
proses
dari
suatu
oleh
adat
kebiasaan ke masyarakat Negara yang
diatur oleh hukum sebagai berikut :
LANJUTAN
Adat dan hukum merupakan suatu sistem
kaidah yang sifatnya saling bertentangan.
Kebiasaan atau adat bersifat otonom dan
spontan, sedang hukum merupakan suatu
produk dari kekuasaan terorganisasi yang
disebut “Negara”.
Dalam
masa
transisi
dari
suatu
masyarakat adat menjadi masyarakat Negara
(modern) menurut Diamond banyak terjadi
pergeseran dan kaidah-kaidah hukum yang
sering tidak berakar pada adat kebiasaan
masyarakat yang bersangkutan .
Sumardjono Maria SW 1991 dalam Bhumi Bhakti
Adhiguna, Kreteria Penentuan Kepentingan Umum dan
Ganti Rugi Dalam Kaitannya Penggunaan Tanah BPNJakarta hal : 12
5). Azas fungsi sosial
Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang
ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan,
bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau
tidak
dipergunakan)
semata-mata
untuk
kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu
menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
LANJUTAN
Menurut AP. PARLINDUNGAN :
Adanya pernyataan di dalam pasal 6 tersebut
mengandung suatu filosofi bahwa di dalam hak
perorangan itu terkandung juga hak masyarakat
dan makin kuat tekanan dari masyarakat
(kepentingan umum) maka kepentingan
perseorangan harus mengalah .
AP. Parlindungan 1989 bearakhirnya Hak Atas Tanah Menurut
Sistem Undang-Undang Pokok Agraria Penerbit Mandar MajuBandung hal : 44
6). Azas landreform
PASAL 7 :
Untuk
tidak
merugikan
kepentingan
umum
maka
pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui
batas tidak diperkenankan.
PASAL 10 ayat (1) :
Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai
sesuatu
hak
diwajibkan
sendiri
atas
mengerjakan
secara
pemerasan.
tanah
aktif,
pertanian
atau
dengan
pada
azasnya
mengusahakannya
mencegah
cara-cara
LANJUTAN
PASAL 17 ayat (1) :
Dengan mengingat ketentuan pasal 7 maka
untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam
pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan / atau
minimum tanah yang boleh dipunyai dengan
sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu
keluarga atau badan hukum.
LANJUTAN
Berkaitan dengan azas landreform tersebut
maka dikeluarkan peraturan antara lain :
1.
Perpu.No.
56
Tahun
1960
tentang
Penetapan Luas Tanah Pertanian
2.
PP.
No.
224
Tahun
1961
tentang
Pembagian Tanah
3.
PP. No. 41 Tahun 1964 tentang Larangan
Absentee Baru Bagi Pegawai Negeri
4.
PP. No. 4 Tahun 1977 tentang
7). Azas tata guna tanah
Pasal 13 ayat (1) :
Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha
dalam
lapangan
sehingga
agraria
meninggikan
diatur
produksi
sedemikian
dan
rupa,
kemakmuran
rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3
serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia
derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia
baik diri sendiri maupun keeluarganya.
Pasal 13 ayat (2) :
Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam
lapangan agraria dari organisasi dan perseorangan
yang bersifat monopoli swasta.
LANJUTAN
Pasal 14 ayat (1) :
Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam
pasal 2 ayat 2 dan 3 pasal 9 ayat 2 serta pasal 10
ayat 1 dan 2 Pemerintah dalam rangka sosialisme
Indonesia,
membuat
suatu
rencana
umum
mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan
bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaann alam
yang terkandung di dalamnya :
LANJUTAN
a.
untuk keperluan Negara;
b.
untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci
lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
c.
untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial
kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
d.
untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian,
peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
e.
untuk
keperluan
memperkembangkan
transmigrasi dan pertambangan.
industri,
LANJUTAN
Pasal 15 ayat (1) :
Memelihara
tanah
termasuk
menambah
kesuburannya serta mencegah kerusakannya
adalah kewajiban tiap-tiap orang dan badan
hukum
atau
hubungan
instansi
hukum
yang
dengan
mempunyai
tanah
tersebut
dengan mengingat golongan yang ekonomi
lemah.
8). Azas kepentingan umum
Pasal 18
Untuk
kepentingan
umum,
termasuk
kepentingasn bsngsa dan Negara serta
kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak
atas tanah dapat dicabut dengan memberi
ganti kerugian yang layak dan menurut
cara yang diatur dengan Undang-undang.
LANJUTAN
Berkaitan dengan ini azas kepentingan umum
dikeluarkan beberapa peraturan perundangundangan antara lain :
1.
UU. No. 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan
Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang
Ada Di Atasnya
2.
PP. No. 39 Tahun 1973 Tentang Acara
Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan
Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-
Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di
Atasnya
9).
Azas pendaftaran tanah
Pasal 19
Untuk menjamin kepastian hukum oleh
Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di
seluruh
wilayah
Republik
Indonesia
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur
dengan Peraturan Pemerinrah.
LANJUTAN
Tugas Pendaftaran Tanah tsb. antara lain
mengadakan :
a.
Pengukuran,
perpetaan
dan
pembukuan tanah
b.
Pendaftaran hak dan peralihannya dan
c.
Pemberian surat-surat sebagai alat
pembuktian hak yang kuat.
LANJUTAN
Berkaitan dengan azas pendaftaran tanah
tersebut untuk pertamakali dikeluarkan :
1.
PP.
No.
Pendaftaran
10
Tahun
Tanah,
1961
kenudian
Tentang
diganti
dengan
2.
PP.
No.
24
Tahun
Pendaftaran Tanah.
1997
Tentang