Transcript Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2008

•
-fra-1711.,
■1711.-■
WALIKOTA
PALU
1
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
PEU GELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALU,
Menimbang :
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2008
bahwa barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset
daerah yang harus dikelola dengan baik dan digunakan
sesuai standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka
menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
pemerintahan secara optimal;
bahwa dalam rangka penyeragaman langkah serta
tindakan, perlu adanya kesamaan persepsi terhadap unsurunsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah;
TENTAN
G
3.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang milik
Daerah.
PENGELOLAAN BARANG
DAERAH
Mengingat
:
Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang
Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
(SKPD PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN BARANG DAERAH)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Pokok-pokokAgraria (Lembaran Negara Republik
KOTA PALU
•
created with
n, nitro"' professional
download the free trial online at nitrondf.rom/nrofp,innal
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3555);
1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
2
9.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentan,
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);
1.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang
Perimbangan
KeuanganAntara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan
Dinas Milk Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2967);
3.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
40
Tahun1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3643);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Cn,
creat ed wit h
3
,e4
nitro"'professional
i anl dof .nrloi nme/ narto fnpi t, irno nnadlf . r o m
d o w n l o a d t h e f r e•deo w
t rni al ol aodn lti h
n ee farte en i tt rr o
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 40 T-,-hun 1994 tentang Rumah Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4515);
1.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4609);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
4.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5.Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005
tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan
Presiden
4
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 36);
1.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80
Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah;
2.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006 tentang
Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 80
Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah;
3.Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang
Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80
Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah;
4.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80
Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah ;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALIKOTA PALU
5
CnL
nitro"' professional
created with
•d o w n l o a d t h e f r e e t r i a l o n l i n e a t n i t r o n d f . r o m
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN DAERAH
PENGELOLAAN BARANG DAERAH.
TENTANG
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kota palu;
2.Kepala Daerah adalah Walikota Palu.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu.
5.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6
Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Daerah
Kota Palu.
10.Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dalam jajaran Pemerintah
Daerah Kota Palu.
1.Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah
pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang
mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran barang milik daerah
serta mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan
dalam pengelolaan barang milik daerah.
2.Pemegang Barang/Bendahara Barang adalah Pegawai yang
ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang
persediaan di setiap unit kerja.
3.Pengurus Barang adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk
mengurus Barang Daerah yang ada disetiap Kepala satuan.
4.Kepala Satuan/Unit Kerja adalah Perangkat Daerah yang
mempunyai pos anggaran dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu.
5.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Kepala
SKPD adalah Kepala SKPD di iingkungan Pemerintah Daerah Kota
Palu.
6.Pengelola barang daerah selanjutnya disebut pengelola barang
adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan
koordinasi pengelolaan barang daerah.
7.Pembantu pengelola barang daerah selanjutnya disebut pembantu
pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir
penyelenggaraan pengelolaan barang daerah yang ada pada SKPD.
8.Pengguna barang daerah selanjutnya disebut Pengguna barang
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang daerah.
9.Kuasa pengguna barang daerah selanjutnya disebut Kuasa
pengguna barang adalah Kepala Satuan/Unit Kerja atau pejabat yang
ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang
berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
10.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Palu.
Cn
7
O% created with
nitro"' professional
•
i anl dof .nrloi nme/ narto fnpi t, irnonnadlf . r o m
d o w n l o a d t h e f r e•deo w
t rni al ol aodn lti h
n e farte en i t r o
merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya disebut RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja dan kegiatan SKPD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
1.Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
2.Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
3.Pengelolaan barang daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan
terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan,
penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penyimpanan,
inventarisasi, pemeliharaan, pengamanan, perubahan status hukum,
penilaian serta penatausahaannya.
4.Rumah dinas daerah adalah rumah yang dimiliki/dikuasai oleh
pemerintah daerah yang ditempati pejabat tertentu atau pegawai
negeri sipil.
5.Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan
penentuan kebutuhan barang daerah dengan memperhatikan alokasi
anggaran yang tersedia.
6.Penyewaan adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan.
7.Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah
daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan
setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada
pengelola barang.
8.Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang daerah oleh
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan
penerimaan/pendapatan daerah dan somber pembiayaan lainnya.
9.Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa
tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan
8
dan/atau sarana berikut fasilitasnya kemudian didayagunakan oleh
pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati,
untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
1.Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa
tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai penggunaannya,
diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka
waktu tertentu yang disepakati.
2.Standarisasi sarana dan prasarana Pemerintahan Daerah adalah
pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas,
kendaraan dinas dan lain-lain yang memerlukan standarisasi.
3.Standarisasi Harga adalah pembakuan harga barang sesuai jenis,
spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
4.Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan
kepemilikan atau penguasaan barang milik daerah dengan menghapus
pencatatannya dari daftar inventaris barang milik daerah dan
menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan pengguna barang dan/atau Kuasa pengguna barang
dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi serta fisik
atas barang yang berada dalam penguasaannya.
5.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik
daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual,
dipertukarkan,dihibahkan dan/atau disertakan sebagai modal
Pemerintah Daerah.
6.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah
kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang
7.Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah
yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,
antar pemerintah daerah atau antara pemerintah daerah dengan pihak
lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurangkurangnya dengan nilai seimbang.
8.Sensus Barang milik daerah adalah kegiatan penghitungan dan
pencatatan barang milik daerah yang dilaksanakan setiap lima tahun
sekali.
9
CnL
nitro"' professional
created with
download the free trial online at nitrondf.rom/n
1.
Panitia Pemeriksa Barang milik daerah adalah Panitia yang
dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah yang bertugas untuk
memeriksa pengadaan/pekerjaan yang dilaksanakan oleh masingmasing SKPD.
2.
Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah
Badan Usaha Milik Daerah Kota Palu.
3.
Pihak lain adalah pihak-pihak selain Satuan Kerja Perangkat
Daerah di jajaran Pemerintah Daerah Kota Palu.
39. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan,
pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
1.
Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada
pemerintah pusat, antar pemerintah daerah atau dari pemerintah
daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
2.
Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan
kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan
yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal/saham pemerintah daerah pada
BUMD atau badan hukum lainnya.
3.
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah selanjutnya disebut
RKBMD adalah daftar kebutuhan barang untuk kegiatan tahun
mendatang yang dibuat oleh masing-masing SKPD yang
disampaikan kepada pengelola barang melalui Pembantu pengelola.
Pasal 2
a.
b.
(1) Barang milik daerah meliputi :
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;
barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi
a.
barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b.
barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;
c.
barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundangundangan; dan
d.
barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap.
4.
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
selanjutnya disebut RKPBMD adalah daftar barang balk bergerak
maupun tidak bergerak yang membutuhkan pemeliharaan pada
tahun berjalan maupun tahun yang akan datang, disusun oleh
masing-masing SKPD yang disampaikan kepada pengelola barang
melalui Pembantu pengelola.
5.
Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah selanjutnya disebut
DKBMD adalah daftar yang memuat kebutuhan barang berdasarkan
atas beban tugas dan tanggung jawab masing-masing SKPD sesuai
anggaran yang tersedia dalam 1 (satu) periode.
Pasal 3
6.
Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
selanjutnya disebut DKPBMD adalah daftar yang memuat kebutuhan
pemenuhan barang milik daerah yang ada dalam pemakaian agar
selalu dalam keadaan baik dan selalu siap untuk digunakan pada
masing-masing SKPD dalam 1 (satu) periode.
7.
Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disebut DBP adalah
daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masingmasing pengguna barang.
8.
Daftar Barang Kuasa pengguna yang selanjutnya disebut
DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh
masing-masing Kuasa pengguna barang.
1.
Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan
asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan,
efesiensi, akuntabiltas dan kepastian nilai.
2.
Pengelolaan barang milik daerah meliputi :
a.
Perencanaan, kebutuhan dan penganggaran;
b.
Pengadaan;
c.
Penggunaan;
d.
Penatausahaan;
e.
Pemanfaatan;
f.
Pengamanan dan pemeliharaan;
g.
Penilaian;
10
11
created with
nitro"'
professional
download the free trial online at nitrondf.rom/n
download the free trial online at nitrondf.rom/orofe•innal
h.
a.
b.
c.
Penghapusan;
Pemindahtanganan;
Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian.
Pembiayaan;
I.
Tuntutan ganti rugi;
m. Sengketa barang milk daerah.
BAB II
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 4
(1) Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan
barang milk daerah, bertanggung jawab atas pembinaan dan
peiaksanaan pengelolaan barang daerah.
(2) Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan
Kepala Daerah d€ngan dibantu oleh :
a. Sekretaris Daerah;
b. Kepala SKPD pelaksana teknis pengelolaan barang milik daerah;
c. KepaJa SKPD;
d. Kepala SatuanlUnit Kerja;
e. Pemegang barang/bendaharawan barang; dan
f.
Pengurus barang.
(3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a adalah selaku pengelola barang daerah, bertanggung jawab atas
terselenggaranya koordinasi dan singkronisasi dalam pengelolaan
barang milik daerah.
(4) Kepala SKPD pelaksana teknis pengelola barang daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b selaku Pembantu
Pengelola barang daerah merupakan pusat informasi barang daerah
dan bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan
barang milik daerah yang ada pada SKPD.
5.
Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
adalah Pengguna Barang milik Daerah, bertanggung jawab atas tertib
administrasi barang daerah yang ada pada SKPD.
1.
Kepala Satuan/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d adalah selaku Kuasa pengguna barang Daerah bertanggung
jawab kepada Kepala SKPD atas Pengelolaan Barang Daerah
dilingkungan unit kerja masing-masing.
2.
Pemegang
barang/bendaharawan
barang
sebagairnana
dimaksud pada ayat (2) huruf e bertugas menerima, menyimpan dan
mengeluarkan barang Daerah yang ada dalam kepengurusannya atas
perintah Pengguna Barang dan/atau Kuasa pengguna barang.
3.
Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f
bertugas mengurus penggunaan barang daerah dalam lingkungan
unit kerja.
Pasal 5
1.
Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
barang milik daerah;
2.
Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah
mempunyai wewenang
a.
Menetapkan kebijakan pengelolaan barang mitik daerah:
b.
Menetapkan
penggunaan, pemanfaatan atau
pemindahtanganan tanah dan bangunan;
c.
Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah,
d.
Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang
memerlukan persetujuan DPRD;
e.
Menyutujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang
milik daerah sesuai batas kewenangannya;
f.
Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah
dan/atau bangunan
( 3 ) Sekretaris daerah adalah pengelola barann milk
12
rlacarnh•
creat ed wit h
13
nitrOPDF professional
download the free trial online at nitrondf.rom/n
(4) Pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab :
Menetapakan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
b.Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
a.Meneliti dan Menyetujui rencana kebutuhan, Pemeriharaan/ Perawatan
barang milik daerah;
b.Mengatur
pelaksanaan
pemanfaatan,
penghapusan
dan
pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota
atau DPRD;
c.Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik
daerah;
d.Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik
daerah.
(5) Kepala SKPD adalah Pengguna Barang milik daerah.
(6) Pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab :
a.Menetapkan Kuasa Pengguna barang dan menunjuk pejabat yang
mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
b.Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah
satuan kerja yang dipimpinnya;
c.Melaksanakan pengadaan barang milik daerah sesuai dengan perundangundangan yang berlaku;
d.Mengajukan permohonan penetapan status tanah dan bangunan untuk
penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dan
bebanAPBD dan perolehan lainnya yang sah:
e.Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
untuk kepentingan penyelengaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;
f.Mengamankan dan memehhara barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya;
g.Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik
daerah selain tanah dan bangunan;
h.Mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut tukar menukar
berupa tanah dan bangunan yang masih digunakan
untuk menyelenggaraan tugas pokok dan fungsi namun tidak
sesuai dengan tata ruang wilayah dan penataan kota; Mengajukan usul
pemindahtanganan dengan tindak lanjut penyertaan modal Pemerintah
pusat / daerah atau hibah yang dari awal pengadaanya sesaui peruntukan
yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
j.Penyerahan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas poko dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya kepada pengelola barang;
a.Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan
barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
I.
Melakukan pencatatan dan invetarisasi barang milik daerah
yang berada penguasaannya;
m. Menyusun dan menyapaikan laporan barang Pengguna Semesteran
(LBPS) dan Laporan barang tahunan (LBPT) yang berada dalan
penguasaannya kepada pengelola barang.
BAB III
PERENCANAAN DAN PENGADAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran
Pasal 6
1.Perencanaan kebutuhan barang daerah disusun dalam RKA SKPD
setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada.
2.Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disusun dalam
RKA SKPD dengan memperhatikan data barang yang ada dalam
pemakaian.
Pasal 7
(1) Pengelola barang melalui pembantu pengelola menyusun RKBD dan
RKPBD sebagai dasar penyusunan RKA masing-masing SKPD untuk
dijadikan bahan penyusunan rencana APBD.
14
15
(
fl
creat ed wit h
'
professional
download the free trial online at nitrondf.rom
(2) Penyusunan RKBD dan RKPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada :
a. standar sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah;
b. standar harga barang dan jasa;
c. standar barang; dan
d. standar kebutuhan barang.
Standarisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah
Bagian Kedua
Pengadaan
Pasal 10
(1) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsipprinsip efisien, efektif, transparan/terbuka, bersaing, adil/tidak
diskriminatif dan akuntabel.
.
Standarisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, huruf c dan
huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 8
SKPD menyusun RKBD dan RKPBD untuk disampaikan kepada
pengelola barang melalui pembantu pengelofa.
Setelah APBD ditetapkan pembantu pengelola meneliti RKBD dan RKPBD
untuk menyusun Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) dan Daftar
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD) sebagai dasar
pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.
(3)
Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) dan Daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD) sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan oleh pengelola barang dengan persetujuan
Kepala Daerah.
(4) DKBMD dan DKPBMD sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan
pedoman dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang
milik daerah.
Pasal 9
Kepala Unit SKPD pelaksana teknis pengelolaan barang milik daerah
selaku pembantu pengelola barang daerah sesuai tugas dan fungsinya
duduk sebagai Tim Pemerintah Daerah dalam penyusunan RAPBD.
16
(2) Pengadaan barang dapat dilaksanakan dengan cara pembelian,
pemborongan pekerjaan, membuat sendiri dan/atau swakelola.
(3)
Pengadaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
dilaksanakan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan
Kepala Daerah.
(4) Pengadaan barang daerah selain tanah dan/atau bangunan
dilaksanakan oleh Pengguna barang dengan persetujuan
Pengelola barang melalui Pembantu Pengelola.
Pasal 11
1. Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 8 dilaksanakan berdasarkan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
1. Dalam rangka pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dibentuk Panitia/Pejabat Pengadaan barang/jasa
Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah.
Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPD
untuk membentuk panitia/pejabat pengaclaan barang/jasa.
Panitia/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
diusulkan oleh masing-masing SKPD kepada Pengelola barang
melalui pembantu pengelola.
17
created with
nitro"' professional
d o w n l o a d t h e f r e e t r i a l o n l i n e a download
t n i t r o nthe
d ffree
f o rtrial
n / nonline
r n f eat
s snitrondf.rom
ional
Pasal 15
Pasal 12
1. Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dilakukan
pemeriksaan oleh panitia pemeriksa barang/jasa pemerintah daerah
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
1. Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan
dalam bentuk surat perjanjian/kontrak dan dilaporkan kepada
Pengelola barang melalui Pembantu pengelola dilengkapi dengan
Dokumen Pengadaan dan Dokumen Kepemilikan yang sah.
(3)
Panitia pemeriksa barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat
(1) bertugas memeriksa dan meneliti barang yang diterima sesuai
dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja/
Kontrak dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
Bagian Ketiga
Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran
Pasal 13
Penerimaan barang tidak bergerak dilakukan oleh Pengelola barang
melalui Pembantu pengelola dan dilaporkan kepada Kepala Daerah.
Pasal 14
Semua hasil pengadaan barang milik daerah yang bergerak diterima
oleh Pengurus Barang atau Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh
Pengguna barang.
Pengurus barang sebagaimana dimaksud ayat (1), melakukan tugas
pencatatan barang milik daerah sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan
Kepala SKPD s elak u atas an langsung Pengurus Barang
bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi
perbendaharaan barang milik daerah.
18
Setiap penerimaan barang yang diterima Kepala SKPD berupa
hibah, bantuan dan/atau sumbangan dart pihak ketiga dilaporkan
kepada Pengelola barang melalui pembantu pengetola.
Penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan setelah diperiksa oleh panitia pemeriksa barang/jasa
Pemerintah Daerah.
Pasal 16
Pemerintah daerah menerima barang dari pemenuhan kewajiban
pihak ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari
suatu perijinan tertentu.
Pemerintah daerah dapat menerima barang dari pihak ketiga yang
merupakan suinbangan, hibah, wakaf dan/atau penyerahan dari
masyarakat.
Penyerahan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dan
ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan disertai
dengan dokumen kepernilikan/penguasaan yang sah.
Pasal 17
Ketentuan Iebih lanjut mengenai tata cara pengadaan, penerimaan,
penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah.
BAB IV
PENGGUNAAN
Pasal 16
1. Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan oleh
Kepala Daerah.
2. Penetapan status penggunaan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
19
created with
nitroPDF professional
download the free trial online at nitrondf.rom
a. pengguna barang melaporkan barang milik daerah yang ada
dan yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan
usul penggunaan;
b. pengelola barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan
usul penggunaan dimaksud kepada Kepala Daerah untuk
ditetapkan status penggunaannya.
Pasal 19
(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi :
a. Kartu Inventaris Barang (KIB)A, B, C, D, E dan F;
b. Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
c. Buku Inventaris (BI); dan
d. Buku Induk Inventaris (BII).
(3) Pengelola barang melalui pembantu pengelola melakukan rekapitulasi
atas pencatatan dan pendataan barang mink daerah sebagaimana
dimaksud ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).
Barang milik daerah dapat ditetapkan penggunaaannya untuk
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan/atau untuk
dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan petayanan umum
sesuai tugas pokck dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
Bagian Kedua
Inventarisasi
Pasal 22
Pasal 20
1.
1.
Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan
dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan
tersebut untuk kepentingan penyekenggaraan tugas pokok dan fungsi
pengguna barang dan/atau Kuasa pengguna barang.
2.
Pengguna barang dan/atau Kuasa pengguna barang wajib
menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah melalui
Pengelola barang.
(3) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dicabut status penggunaannya.
2.
3.
4.
BAB V
PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu
Pembukuan
Pasal 21
(1) Pengguna/Kuasa pengguna/pengelola barang melakukan pendataan
dan pencatatan barang daerah ke dalam DBP dan DBKP menurut
penggolongan dan kodefikasi barang.
20
(5)
Pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik daerah sekali
dalam 1 (satu) tahun.
Pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola barang melalui
pembantu pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya
inventarisasi.
Pengelola melalui pembantu pengelola melaksanakan sensus barang
milik daerah yang ada pada SKPD setiap 5 (lima) tahun sekali untuk
menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta
rekapitulasi barang milik daerah.
Barang milik daerah yang pengelolaannya berada pada
Perusahaan Daerah/BUMD/Yayasan Milik Daerah, wajib dilaporkan
daftar inventaris barangnya kepada Kepala Daerah, dan Kepala
Daerah berwenang untuk mengendalikan setiap mutasi inventaris
barang tersebut.
Pelaksanaan sensus sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah.
Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 23
21
CnL
nitro"' professional
created with
•
download the free trial online at nitrondf.rom
download the free trial online at nitrondf.rom/nrofp,innal
1. Kuasa pengguna barang menyusun Laporan Barang Kuasa
pengguna barang Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa
pengguna barang Tahunan (LBKPT) untuk disampaikan kepada
Pengguna barang.
2. Pengguna barang menyusun Laporan Barang Pengguna
Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT)
untuk disampaikan kepada Pengelola barang melalui pembantu
pengelola;
3. Pengelola barang melalui pembantu pengelola menghimpun
laporan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) untuk
menyusun Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan disampaikan
kepada Walikota secara berjenjang.
4. Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca
pemerintah daerah.
Pasal 24
Untuk memudahkan pendaftaran, pencatatan serta pelaporan
barang daerah secara akurat dan cepat sebagaimana dimaksud pada
Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22, mempergunakan aplikasi Sistem
Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA).
Pasal 25
Ketentuan lebin lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah.
BAB VI
PEMANFAATAN
Bagian Kesatu
Kriteria Pemanfaatan
Pasal 26
(1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan dilaksanakan oleh Pengelola barang setelah mendapat
persetujuan Kepala Daerah.
22
Pemanfaatan milik barang daerah selain tanah dan/atau
bangunan dilaksanakan oleh Pengguna barang dengan
persetujuan Pengelola barang melalui pembantu pengelola.
Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah/ bangunan yang
diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi pengguna barang /kuasa pengguna barang dilakukan
oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang;,
(4) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat
(1)
dan ayat (2) dilakukan melalui :
a.penyewaan;
b.pinjam pakai;
c.kerjasama pemanfaatan; dan
d.bangun guna serah dan bangun serah guna.
Bagian Kedua
Penyewaan
Pasal 27
Barang milik daerah balk bergerak maupun tidak bergerak yang
belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dapat disewakan
kepada pihak lain sepanjang menguntungkan daerah.
Barang milik daerah yang disewakan, tidak merubah status
kepemilikan barang daerah.
Jangka waktu penyewaan barang daerah paling lama 2 (dua) tahun
sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. Besaran
tarif sewa barang milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya
wajib disetorkan ke rekening kas umum daerah.
Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewamenyewa yang sekurang-kurangnya memuat :
a.pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
b.jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
c.tanggung jawab penyewa atas biaya operasionai dan pemeliharaan
selama jangka waktu penyewaan;
d.persyaratan lain yang dianggap perlu.
23
CnL
nitro"' professional
created with
•
download the free trial online at nitrondf.rom/nrofp,innal
Pasal 28
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik
daerah; dan
b. meningkatkan penerimaan/pendapatan daerah.
Pemanfaatan barang milik daerah selain melalui penyewaan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 dapat juga
dilaksanakan melalui retribusi.
Retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang daerah
sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
(2) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah
dilaksanakan dalam bentuk
a. kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah
dan/ atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna
barang kepada pengelola barang;
b. kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain
tanah dan/atau bangunan.
Baglan Ketiga
Pinjam Pakai
Pasal 29
(5)
Barang
milik
daerah
yang
belum
dimanfaatkan
dapat
dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan
daerah.
Barang milik daerah yang pinjampakaikan tidak merubah status
kepemilikan barang milik daerah.
Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua)
tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian
yang sekurang-kurangnya memuat :
a.pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
b.jenis, luas, jumlah dan jangka waktu barang yang dipinjamkan;
tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan
selama jangka waktu peminjaman;
d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
Pelaksanaan pinjam pakai ditetapkan oleh Pengelola barang
dengan persetujuan Kepala Daerah.
Baglan Keempat
Kerjasama Pemanfaatan
Pasal 30
(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain
cfilaksanakan dalam rangka :
24
Pasal 31
(1) Kerjasama pemanfaatan atas barang daerah dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk
memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan
terhadap barang milik daerah dimaksud;
b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan
mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/ peminat,
kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat
dilakukan penunjukan iangsung;
c.
d.
mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke
rekening kas umum daerah setiap tahun selama jangka waktu
pengoperasian yang telah ditetapkan dengan pembagian keuntungan
hasil kerjasama pemanfaatan;
pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil
kerjasama pemanfaatan berdasarkan hasil perhitungan panitia yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(2) Segala biaya yang berkenaan dengan pengkajian, penelitian, penaksir
dan pengumuman tender/lelang dibebankan pada APBD.
(3) Segala biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan
penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas
dibebankan pada pihak ketiga.
25
CnL
nitro"' professional
created with
•
download the free trial online at nitrondf.rom/nrofp,innal
(4) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan
ctilarang menjaminkan atau menggadaikan atau memindahtangankan
barang daerah yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan.
(5) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan ditentukan sebagai berikut :
a.
barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan paling lama 10
(sepuluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat
diperpanjang;
b.
barang daerah selain tanah dan/atau bangunan paling lama 2 (dua)
tahun dan dapat diperpanjang.
(6) Setelah berakhir jangka waktu kerjasama pemanfaatan, Kepala Daerah
menetapkan status penggunaan/pemanfaatan atas tanah dan/atau
bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Bangun Guna Serah
Pasal 32
(1) Bangun guna serah barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut :
a.
pemerintah daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi
penyelenggaraan pemerintah daerah untuk kepentingan pelayanan
umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
b.
tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna
kepada Kepala Daerah;
c.
tidak tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan
fasilitas dimaksud.
(2) Bangun guna serah barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan
Kepala Daerah.
26
Pasal 33
(1) Penetapan mitra bangun guna serah dilaksanakan melalui tender dengan
mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/ peminat.
(2) Mitra bangun guna serah yang telah ditetapkan, selama jangka waktu
pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
a.membayar kontribusi ke rekening kas umum daerah setiap tahun, yang
besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan panitia yang dibentuk
oleh Kepala Daerah;
b.tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek
bangun guna serah;
c.memelihara objek bangun serah guna dan bangun guna serah.
(3) Objek bangun guna serah sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa
sertifikat hak pengelolaan milik pemerintah daerah;
4.Objek bangun guna serah berupa tanah tidak boleh dijadikan jaminan
utang/diagunkan;
1.Flak guna bangunan diatas hak pengelolaan milik pemerintah daerah
dapat dijadikan jaminan utang/diagunkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
(6) Jangka waktu bangun guna serah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak
surat perjanjian ditandatangani.
(7) Bangun guna serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang
sekurang-kurangnya memuat :
a.pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b.objek bangun guna serah ;
c.jangka waktu bangun guna serah;
d.hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan
e.persyaratan lain yang dianggap perlu.
(8) lain Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai hasil bangun guna serah atas
namakan pemerintah daerah.
(9) biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tender/lelang, dibebankan
pada APBD.
(10) biaya yang berkenaan dengan persiapan pelaksanaan penyusunan
Memorandum Of Understanding (MOU) ,surat perjanjian, konsuttan
pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang.
27
CnL
nitro"' professional
created with
•
download the free trial online at nitrondf.rom/nrofp,innal
(11) setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun
guna serah terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan
fungsional pemerintah daerah sebelum penggunaannya
ditetapkan oleh Kepala Daerah
Bagian keenam
Bangun Serah Guna
Pasal 34
(1) Bangun serah guna barang milik daerah dapat dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut :
a. pemerintah daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi
penyelenggaraan pemerintah daerah untuk kepentingan
pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi;
b. tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh
pengguna kepada Kepala Daerah;
c. tidak tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan
dan fasilitas dimaksud.
(2)
Bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah
mendapat persetujuan Kepala Daerah.
Pasal 35
1.
Penetapan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui
tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima)
peserta/ peminat.
2.
Mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan, selama jangka
waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai
berikut
membayar kontribusi ke rekening kas umum daerah setiap
tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil
perhitungan panitia yang dibentuk oleh Kepala Daerah;
tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan
objek bangun serah guna dan bangun serah guna;
a.
b.
28
;
c. memelihara objek bangun serah guna dan bangun guna serah.
(3) Objek bangun serah guna sebagaimana dimaksud ayat (1)
berupa sertifikat hak pengelolaan milik pemerintah daerah;
4.Objek bangun serah guna berupa tanah tidak boleh dijadikan
jaminan utang/diagunkan;
1.Hak guna bangunan diatas hak pengelolaan milik pemerintah
daerah
dapat
dijadikan
jaminan
utang/diagunkan
dan
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(6) Jangka waktu bangun guna serah paling lama 30 (tiga puluh)
tahun sejak surat perjanjian ditandatangani.
(7) Bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat
perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
a.pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b.objek bangun serah guna;
c.jangka waktu bangun serah guna,
d.hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
dan
e.persyaratan lain yang dianggap perlu.
(8) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai basil bangun serah
guna atas namakan pemerintah daerah.
(9) biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tender/Ielang,
dibebankan pada APBD.
(10) biaya yang berkenaan dengan persiapan pelaksanaan
penyusunan Memorandum Of Understanding (MOU) , surat
perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada
pihak pemenang.
Pasal 36
Bangun serah guna barang milik daerah dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut :
created with
29
■
n, nitro"' professional
downloadthefreerff.mm/nronnal
a.
Mitra Bangun serah guna harus menyerahkan hasil Bangun
serah kepada Kepala Daerah setelah selesainya pembangunan;
b.
Mitra Bangun serah dapat mendayagunakan barang milik
daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat
perjanjian;
c.
setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun
serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional
pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Kepala
Daerah
Pasal 38
1.Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama
Pemerintah Daerah.
2.Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti
kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
3.Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi
dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
BAB VII
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 39
Bagian Kesatu
Pengamanan
1.Bukti kepemilikan barang daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
2.Penyimpanan bukti kepemilikan barang daerah dilakukan oleh Pengelola
barang melalui Pembantu pengelola.
Pasal 37
1.
Pengelola barang dengan dibantu Pengguna barang dan/atau
Kuasa pengguna barang wajib meiakukan pengamanan barang milik
daerah yang berada dalam penguasaannya.
Pasal 40
Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan
daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) rnetiputi :
a.
pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan,
inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
b.
pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi
barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
c.
pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan
cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan
bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan;
d.
pengamanan hukum melalui upaya hukum apabila terjadi
pelanggaran hak alas barang milik/dikuasai Pemerintah daerah.
Bagian Kedua
Pemeliharaan
Pasal 41
1.Pengelola barang dan Pengguna barang dan/atau Kuasa pengguna
barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada
di bawah penguasaannya.
2.Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Daftar
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD).
30
31
created with
nitro"'
professional
download the free trial online at nitrondf forn/nrnfessional
(3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBD.
daerah.
Pasal 42
Pasal 46
Penilaian barang milik daerah dilaksanakan dalam rangka penyusunan
neraca daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik
1.
Pengguna barang daniatau Kuasa pengguna barang wajib membuat
daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan
melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut secara berkala kepada
pengelola barang melalui pembantu pengelola.
2.
Pembantu pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1
(satu) tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai
efisiensi pemeliharaan barang milik daerah.
3.
Pembantu pengelola wajib melakukan koordinasi atas pemeliharaan
barang milik daerah yang dilakukan oleh masing-masing SKPD.
Pasal 43
1.
Barang bersejarah balk berupa bangunan dan atau barang Iainnya yang
merupakan peninggalan budaya yang dinniliki oleh Pemerintah Daerah
maupun Pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah
Daerah.
2.
Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat bersumber dari APBD atau sumber Iainnya yang sah.
3.
Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Pasal 44
Ketentuan Iebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemeliharaan
barang milik daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB VIII
PENILAIAN
Pasal 45
1. Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca
daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah
Daerah (SAPD).
2. Penilaian barang milik daerah berupa tanah daniatau bangunan dalam
rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh panitia penilai
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dapat mekbatkan penilai independen
yang bersertifikat dibidang penilaian aset yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
3. Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (2)
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi menggunakan
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan harga pasaran umum.
4. Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (2)
ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Pasal 47
1. Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam
rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh panitia penilai
yang ditetapkan oleh Pengelola barang dan dapat melibatkan penilai
independen yang ditetapkan oleh Pengelola barang.
2. Penilaian barang miiik daerah sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.
3. Hasil penilaian barang miiik daerah sebagaimana dimaksud ayat (1)
ditetapkan oleh Pengelola barang.
32
33
Cn,
creat ed wit h
download the free trial online at nitrondf.rom/nrofp,innal
nitro"'professional
(4) apabila harga pembelian, Pembuatan atau harga barang yang diterima
berasal dari sumbangan/hibah dan sebagainya tidak diketahui karena
tiadanya dokumen yang bersangkutan menunjukan nilai yang tidak
wajar, nilainya supaya ditaksir oleh tim/pengurus barang
Pasal 48
Pasal 50
Penghapusan sebagaimana dimaksud
pada Pasal48 ayatR) huruf
a dilakukan dalam hal barang milik daerah
sudah tidak berata dalam penguasaan
Pengguna Barang/Kuasa pengguna
barang. Penghapusan sebagaimana
dimaksud ayat (1) ditetapkandengan
Keputusan pengelola barang atas nama
Kepala Daerah.
1.
Apabila harga barang hasil pembelian, pembuatan atau yang berasal
dari sumbangan/hibah tidak diketahui nilainya, maka dapat dilakukan
penilaian oleh panitia penilai.
2.
Penilaian terhadap benda-benda bersejarah dan/atau benda-benda
yang bercorak kebudayaan. pelaksanaan penilaiannya dapat
melibatkan tenaga ahli di bidang tersebut.
Pasal 51
Terhadap barang milik daerah yang kondisinya telah rusak sama sekali
dan tidak mempunyai nilai, tidak perlu dimasukkan dalam daftar nilai
untuk membuat neraca.
Penghapusan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 48 ayat ',t2) huruf
b dilakukan dalam hal barang milik daerah
sudah beralih kepemilikan, terjadi
pemusnahan atau karena sebab-sebab
lain.
3.
BAB IX
PENGHAPUSAN
Pasal 49
(1) Setiap barang daerah yang sudah rusak berat dan membahayakan
keselamatan, keamanan serta lingkungan, terkena planologi kota dan
tidak efisien lagi dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik
daerah.
(2) Penghapusan barang milik daerah meliputi :
a. penghapusan dari daftar barang Pengguna/Kuasa pengguna; dan
b. penghapusan dari daftar barang milik daerah.
(3) Dalam rangka pelaksanaan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud ayat (2), dibentuk panitia penghapusan yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah
34
Penghapusan sebagaimana dimaksud
ayat (1) ditetapkandengan Keputusan
Kepala Daerah.
Penghapusan barang milik daerah
dengan tindal lanjut
pemusnahan, dilakukan apabila barang
daerah dimaksud :
a.tidak dapat digunakan, tidak dapat
dimanfaatkan dan tidak dapat
dipindahtangankan;
b.alasan lain sesuai ketentuan peraturan
perundang-urdangan.
4.Khusus
mengenai
penghapusan
bangunan gedung milik daerah yang
ditindaklanjuti dengan pembongkaran dan
harus segera dibangun kembali (rehab
total)35di atas tanah yang sama sesuai
created with
peruntukannya semula serta
yang
sifatnya
nitro"'
professional
mendesak
atau
membahayakan,
penghapusannya
ditetapkan
dengan
ly
d o w nl o ad t he free t ri al o nl i ne at
ni tro ndf. ro m/nro fpssi o naJ
b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan
pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
a. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
b. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
c. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang
teiah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan
perundang-undangan secara ekonomis tidak layak untuk
dipertahankan status kepemiiikannya.
BAB X
PEMINDAHTANGANAN
Bagian Kesatu
Bentuk-bentuk dan Persetujuan
Pasal 52
(1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindak lanjut atas
(2) Pemindahtanganan barang mink daerah berupa tanah
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan oleh Pengelola barang dengan persetujuan Kepala
Daerah.
penghapusan dilakukan melalui :
a.penjualan;
b.tukar menukar;
c.hibah; dan
d.penyertaan modal pemerintah daerah.
Pasal 55
Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh
Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.
(1) Setiap pemindahtanganan terhadap barang milik daerah
yang bertujuan untuk pengalihan atau pelepasan hak atas tanah
dan/ atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai oieh Pemerintah
Daerah, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan
daerah dengan ketentuan :
Pemindahtanganan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp
5.000.000.000 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Kepala Daerah
dengan persetujuan DPRD.
a. pelepasan hak atas tanah ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD;
b. perhitungan perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan
memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan harga
pasaran umum setempat sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
(4) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan
5.000.000.000 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Pengelola barang
dengan persetujuan Kepala Daerah.
c. perhitungan nilai atau harga taksiran dilakukan oieh panitia
peniiai dan penaksir harga yang dibentuk dengan Keputusan
Kepala Daerah atau dapat dilakukan oieh lembaga independen
bersertifikat dibidang penilaian aset.
(2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah
dan /atau bangunan melalui pelepasan hak dengan cam
pembayaran ganti rugi.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku
bagi pelepasan hak atas tanah untuk kaviing perumahan pegawai
negeri.
Pasal 53
Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal
50 ayat (2) dan ayat (3) diajukan oleh Kepala Daerah.
Pasal 54
(1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan, tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila :
a. sudah tidak sesuai lagi dengan tata ruang wilayah atau
penataan kota;
37
36
created with
nitro"'
professional
download the free trial online at nitrondf forn/nrnfessional
Bagian Kedua
Penjualan
dapat dijual 1 (satu) unit kepada pejabat yang bersangkutan setelah
masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 56
(1) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 52
ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan pertirrrbangan :
a.untuk optimalisasi barang daerah yang berlebih;
b.secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; atau
c.sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.
2.Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud ayat
(1) hanya 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
1.Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan ketentuan apabila sudah ada kendaraan pengganti
dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas di daerah.
(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam
hal-hal tertentu.
Pasal 59
(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi :
a.barang daerah yang bersifat khusus; dan/atau
b.barang daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola barang.
(1) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1)
ditetapkan berdasarican harga taksiran, fisik kendaraan dan harga
umum/pasaran yang berlaku.
Pasal 57
(2) Harga penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 56 ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
a. kendaraan dinas perorangan yang telah berumur 5 (lima) tahun
sampai 7 (tujuh)tahun, harga jual ditetapkan sebesar 40 % (empat
puluh persen) dari harga pasaran umum yang berlaku;
b. kendaraan dinas pecorangan yang telah berumur 8 (delapan) tahun
atau lebih, harga jual ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari
harga pasaran umum yang berlaku;
c. dalam menentukan harga pasaran umum sebagaimana dimaksud
huruf a clan huruf b, digunakan daftar harga jual kendaraan yang
berlaku setempat dalam tahun bersangkutan.
Barang milik daerah yang dapat dijual sebagaimana dimaksud pada Pasal
56, meliputi :
a.
kendaraan dinas, meliputi :
1.kendaraan perorangan dinas;
2.kendaraan dinas operasional; dan
3.kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
b.
rumah dinas daerah, meliputi :
1.rumah dinas daerah golongan II yang telah diubah golongannya menjadi
rumah dinas daerah golongan Ill; dan
2.rumah dinas daerah golongan Ill yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun
atau lebih.
c.
Aset lainnya
(3) Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan perorangan dinas yang
akan dijual dibentuk panitia penjualan kendaraan perorangan dinas
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 58
(1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 55
huruf a angka 1, yang digunakan oleh Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala
Daerah yang telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih
(4) Hasil dari penelitian panitia penjualan kendaraan perorangan dinas
sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam bentuk berita acara
dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
38
39
k
40
Cn,
creat ed wit h
download the free trial online at nitrondf.rom/nrofp,innal
nitro"'professional
Pasal 60
1.Kendaraan dinas operasional yang telah
berumur 5 (lima) tahun lebih dan kendaraan
dinas operasional khusus/lapangan yang
telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih
dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas
dapat dihapus dari daftar inventaris barang
milik daerah .
2.Untuk melaksanakan penelitian terhadap
kendaraan yang akan dihapus sebagaimana
dimaksud ayat (1) dibentuk panitia
penghapusan yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.
3.Penghapusan kendaraan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan
ketentuan apabila sudah ada kendaraan
pengganti
serta
tidak
mengganggu
kelancaraan pelaksanaan tugas.
Pasal 61
4.Hasil
dari
penelitian
oleh
panitia
penghapusan
ayat
(1) Penjualan sebagaimana dimaksud
Pasal 57sebagaimana
huruf a angkadimaksud
2 dan angka
3
(2) dituangkan
dalam bentuk
beritainstansi
acara
dilakukan melalui pelelangan
terbatas dengan
melibatkan
dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala
terkait.
Daerah.
(2) Yang berhak mengikuti pelelangan terbatas atas penjualan kendaraan
dinas operasional dan kendaraan dinas operasional lapangan/khusus
sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
a.
Pejabat/pegawai Negeri Sipil;
b.
Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
(3) Pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a adalah yang
telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun, dan yang telah
mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun untuk Ketua dan Wakil
Ketua,DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b.
40
4.
Pejabat/pegawai pemegang kendaraan atau yang lebih senior
dan akan memasuki masa pensiun mendapat prioritas untuk
mengikuti pelelangan terbatas.
1.
Kesempatan untuk mengikuti pelelangan terbatas sebagaimana
dimaksud ayat (2) hanya 1 (sate) kali dalam tenggang waktu 10
(sepuluh) tahun sejak pembeliannya yang pertama.
2.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelelangan terbatas
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 62
1.
Penghapusan sebagai tindak lanjut dari penjualan kendaraan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 huruf a dari daftar inventaris
barang daerah, dilakukan setelah harga penjualan kendaraan dilunasi
dan ditetapkan oleh Pengelola barang dengan persetujuan Kepala
Daerah.
2.
Pembayaran harga penjualan kendaraan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dibayar 30 % (tiga puluh persen) dari harga yang
telah ditetapkan sejak penandatanganan surat perjanjian/kontrak jual
bell.
3.
Pembayaran harga penjualan kendaraan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sekaligus atau dapat diangsur
paling lambat 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan surat
perjanjian/kontrak jual bell.
4.
Selama angsuran sisa pembayaran masih berjalan, tidak
diperbolehkan melakukan tindakan menjual, menggadaikan dan/ atau
memindahtangankan kendaraan tersebut kepada pihak lain.
5.
Apabila ada biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir atas
kendaraan tersebut, maka biaya dimaksud harus dibayar lunas
sekaligus oleh pembeli sebelum surat perjanjian ditandatangani.
41
CnL
nitro"' professional
created with
•
t
r
i
a
l
o
n
l
i
n
e
b. rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10
(sepuluh) tahun atau lebih;
Pasal 63
Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi
kewajibannya sebagaimana dimaksud pada
Pasal 61, pemerintah daerah dapat
melakukan pembatalan secara sepihak atas
pembelian kendaraan tersebut.
a. pegawai yang dapat membeli adalah pegawai sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,
sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan
belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara
apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat;
Pasal 64
b. pegawai yang dapat membeli adalah penghuni pemegang
Surat Izin Penghunian (SIP) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
(1) Penjualan rumah dinas daerah
sebagaimana dimaksud pada Pasal 56
huruf
b
dengan
memperhatikan
penggo:ongannya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah.
c.
d. rumah dinas daerah yang dibangun diatas tanah yang tidak
dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka perolehan hak
atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penggolongan rumah dinas daerah
sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari
:
a.rumah dinas daerah golongan I (rumah
jabatan);
b.rumah dinas daerah golongan II (rumah
instansi); dan
c.rumah dinas daerah golongan III
(perumahan pegawai).
(7) Yang befhak membeli rumah dinas daerah sebagaimana
dimaksud ayat (1) adalah :
a. pegawai Negeri;
b. pensiunan pegawai negeri;
c. janda/duda pegawai negeri;
d. janda/duda pahlawan yang suami/isterinya dinyatakan
sebagai pahlawan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
e. pejabat negara/daerah atau janda/duda pejabat negara/
daerah.
(3) Rumah dinas daerah golongan I yang
sudah tidak sesuai lagi dengan fungsinya
sebagai akibat adanya perubahan struktur
organisasi dan/atau sudah ada pengganti,
dapat diubah statusnya menjadi rumah
dinas daerah golongan II.
Pasal 65
Dalam menetapkan harga penjualan rumah dinas daerah
beserta ganti rugi atas tanahnya ditentukan sebagai berikut :
a.
nilai tanah ditetapkan berdasarkan Nilai
Jual Objek Pajak (NJOP)
yang berlaku pada waktu penjualan;
(4) Rumah dinas daerah golongan II dapat
diubah statusnya menjadi rumah dinas
daerah golongan III, kecuali yang terletak
disuatu kompleks perkantoran.
(5) Rumah dinas daerah golongan II dapat
diubah statusnya menjadi rumah dinas
daerah golongan I untuk memenuhi
kebutuhan rumah jabatan.
rumah dinas daerah dimaksud tidak dalam sengketa; dan
42
43
created with
nitro"'
professional
download the free trial online at nitrondf forn/nrnfessional
b.
nilai rumah ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan
pemerintah daerah pada waktu membangun rumah dimaksud dan harga
penjualannya dikurangi penyusutan menurut umur bangunan/ rumah,
dengan ketentuan :
1.2 % (dua persen) setiap tahun untuk bangunan permanen;
2.4 % (empat parser) setiap tahun untuk bangunan semi permanen;
kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 dapat
dilakukan pemutusan sepihak oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 68
1.Penjualan asset lainnya dilaksanakan oleh pengelola
setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah
dan
3.10 % (sepuluh persen) setiap tahun untuk bangunan darurat.
2.Hasil Penjualan asset lainnya disetor ke Kas Daerah.
c. harga penjualan ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari
harga taksiran nilai tanah dan nilai rumah sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf b.
Bagian Ketiga
Tukar Menukar
Pasal 66
Pasal 69
1.Harga rumah dinas daerah golongan Ill beserta atau tidak beserta
tanahnya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan harga taksiran dari
penilaian yang dilakukan oleh panitia penilai dan penaksir harga yang
(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan
pertimbangan :
a.memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan
daerah sebagai akibat pengembangan organisasi;
b.menyatukan barang/aset yang lokasinya terpencar untuk
memudahkan koordinasi dan dalam rangka efisiensi;
c.optimalisasi barang daerah; dan
d.tidak tersedianya dana dalam APBD.
dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.
2.Pembayaran harga penjualan rumah sebagaimana dimaksud
ayat (1) dilaksanakan dengan membayar sekaligus atau dapat
diangsur dengan ketentuan angsuran pertama ditetapkan
minimal 5 % (lima persen) dari harga penjualan dan dibayar
penuh pada saat penandatanganan surat perjanjian/kontrak jual
bell.
(2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan :
3.Pelunasan harga penjualan rumah daerah sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh)
tahun sejak ditandatanganinya surat perjanjian/kontrak jual beli.
4.Selama angsuran sisa pembayaran masih berjalan, tidak
diperbolehkan melakukan tindakan menjual, menggadaikan,
menyewakan dan/atau memindahtangankan rumah tersebut
kepada pihak lain.
a.pemerintah pusat;
b.antar pemerintah daerah;
c.BUMD atau badan hukum milik pemerintah daerah lainnya; dan
d.swasta.
Pasal 70
(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa :
a.tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh
Kepala SKPD kepada Kepala Daerah melalui Pengelola;
b.tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang
Pasal 67
1.Hasil penjualan barang daerah wajib disetor seluruhnya ke
rekening kas umum daerah sebagai penerimaan daerah.
2.Bagi mereka yang telah melakukan perjanjian jual beli
terhadap tanah dan atau rumah dinas daerah tetapi tidak dapat
memenuhi
created with
44
45
nitro"'
professional
download the free trial online at nitrondf.rom/orofe•innal
(4) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang senilai
sampai dengan Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) yang dihibahkan,
dilaksanakan oleh Kepala Daerah tanpa melalui persetujuan DPRD.
tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
atau
c. barang daerah selain tanah dan/atau bangunan.
Bagian kelima
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
2.Apabila terdapat selisih nilai lebih dalam tukar menukar barang
daerah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan
antar pemerintah daerah, maka selisih nilai lebih dimaksud dapat
dihibahkan.
Pasal 72
(1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dapat
berupa :
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Kepala
Daerah;
b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan
untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesuai yang
tercantum dalam dokumen penganggaran; dan/atau
c. barang daerah selain tanah dan/atau bangunan,
1.Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud ayat
(2), dituangkan dalam berita acara hibah.
Bagian Keempat
Hibah
Pasal 71
(1) Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan
untuk
kepentingan
sosial,
keagamaan,
kemanusiaan,penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kepada
perseorangan yang berjasa pada pemerintah Daerah.
(2) Barang milik Daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh
Kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
(2) Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memenuhi
syarat sebagai berikut :
a, bukan merupakan barang rahasia Daerah;
b.bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang
banyak:
a.tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi pemerintahan daerah; dan
Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah
dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan
kinerja BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah.
Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat
(1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
a. barang milik daerah yang dari awal pengadaannya
sesuai dokumen penganggaran diperuntukan bagi BUMD atau
badan hukum lainnya yang dimiliki daerah dalam rangka
penyertaan modal; atau
b. barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh
BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah, baik yang
sudah ada maupun yang akan dibentuk.
b.barang milik daerah yang dari awal pengadaannya direncanakan
untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen
penganggaran.
(3) Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang
akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1).
47
48
46
49
created with
nitro"'
created with
nitro"' profession
professional
download the free trial online at nitrondf.rom/nr
download the free trial online at nitrondf forn/nrnfessional
Pasal 73
1.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penjualan, tukar menukar, hibah atas
barang milik daerah diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.
1.
Hasil audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan
kepada Pengelola barang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 76
2.Tata cara penyertaan modal pemerintah
daerah atas barang milik daerah untuk
BUMD, Badan hukum lainnya dan Swasta
diatur dengan Peraturan Daerah.
1.
Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban
terhadap
penggunaan,
pemanfaatan,
pemindahtanganan,
penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah
yang berada di bawah penguasaannya.
BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
2.
Pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional
untuk melakukan audit sebagai tidak lanjut dari pemantauan dan
penertiban sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Pasal 74
1.Pembinaan
terhadap
tertibnya
pelaksanaan pengelolaan barang milik
daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku.
2.Pengendalian
terhadap
tertibnya
pelaksanaan pengelolaan barang milik
daerah dilakukan oleh Kepala Daerah
dalam hal ini ciilaksanakan oleh Pengelola
barang melalui Pembantu pengelola sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 75
1.Pengelola barang melalui Pembantu
pengelola berwenang untuk melakukan
pemantauan
dan
investigasi
atas
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan
dan pemindahtanganan barang daerah
dalam rangka penertiban penggunaan,
pemanfaatan
dan
pemindahtanganan
48
barang daerah sesuai ketentuan yang
berlaku.
3.
Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh
aparat pengawas fungsional.
Pasal 77
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
pengawasan dan pengendalian atas barang daerah diatur dengan
Peraturan Kepala daerah.
BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 78
1.
Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah,
disediakan biaya operasional yang dibebankan pada APBD.
2.
Terhadap pengelolaan barang milik daerah yang mengakibatkan
pendapatan dan penerimaan daerah, diberikan uang perangsang/
insentif/tunjangan kepada pengelola barang dan/atau pengurus
barang yang besamya ditetapkan oleh Kepala daerah.
49
49
created with
nitro"' profession
download the free trial online at nitrondf.rom/nr
Pemberian insentif atau tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2)
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Besarnya insentif atau tunjangan sebagaimanaa dimaksud ayat (2)
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB XIII
GANT! RUG I
Pasal 79
1.Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan dan/atau
pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah
diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2.Dalam rangka pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana
dimaksud ayat (1), dibentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti
Rugi.
3.Tugas Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi adalah
memberikan pendapat dan pertimbangan apabila ada permasalahan
yang menyangkut kerugian daerah.
4.Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi berada pada
SKPD pelaksana teknis pengelola barang milik daerah.
5.Ketentuan lebih lanjut mengenal tata kerja Majelis Pertimbangan
Tuntutan Ganti Rugi dan tata cara tuntutan ganti rugi diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.
BAB XIV
SENGKETA BARANG DAERAH
2.
Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tidak tercapai dapat dilakukan melalui upaya hukum balk secara
pidana maupun secara perdata.
1.
Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
oleh Bagian Hukum dan atau Lembage Liukum yang ditunjuk.
1.
Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa dialokasikan
dalam APBD.
1.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian barang
daerah yang bersengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 81
(1) Barang milik daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan
Daerah ini, wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen
kepemilikannya.
2.
Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud
ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola barang melalui Pembantu
pengelola.
1.
Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan
sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan pada APBD.
2.
Pengeloiaan barang milik daerah, khususnya yang terkait
dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan
dan/ atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan
Daerah ini, tetap dapat dilaksanakan.
Pasal
(1) Penyelesaian terhadap barang milik daerah yang bersengketa.
dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah atau mufakat oleh
SKPD/unit kerja atau Pejabat yang ditunjuk.
48
50
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
51
49
ly
created with
created wit h
nitro"'
professional
nitro"'
profession
the
free ro
trial
online atfpssi
nitrondf.rom/nr
d o w nl o ad t he free t ri al o nl i ne download
at ni tro
ndf.
m/nro
o nal
Pasal 82
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2008
Barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah
dan digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah. pengelolaannya
menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan.
TENTANG
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Palu.
PENGELOLAAN BARANG DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALU,
Ditetapkan di Palu
Pada Tanggal, 14 Aprtl. 2005
I.
WALIKOTA PALU,
UMUM.
Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib adm inistrasi
pengelolaan barang daerah, diperlukan adanya kesamaan persepsi dan
langkah secara integral serta menyeiuruh dari unsur-unsur yang terkait
dalam pengelolaan barang daerah, sebab pada kenyataannya barang
daerah merupakan kekayaan atau aset daerah yang harus dikelola
dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyakbanyaknya, dan tidak hanya sebagai kekayaan daerah yang dapat
mengakibatkan penerimaan daerah, tetapi juga harus dikelola secara
efektif dan efisien agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapat
dipertanggungjawabkan, terlebih lagi dengan diberlakukannya UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,
untuk itu diperlukan kebijaksanaan dan langkah yang terkoordlnasi serta
terpadu terhadap Pengelolaan Barang Daerah.
TTI)
RUSDY MASTURA
Diundangkan di Palu
Pada Tanggal, t5 Aprl L 200g
• S•EKRETARTS DAERAI4 KOTA PALU,
TT
ARIFIN Hi. LOLO
LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR
TAHUN 2008
52
Berdasarkan ketentuan Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangk a
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6
created with
53
nitro"'
professional
download the free trial online at nitrondf.rom/orofe•innal
Tahun 2006, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Barang
Daerah diatur dengan Peraturan Daerah, oleh karena itu pembentukan
Rancangan Peraturan Daerah ini didasarkan pada Kebijakan Daerah
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi dan
kepentingan umum.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah
adalah pejabat tertinggi pemerintah daerah yang mempunyai
kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya
penerimaan dan pengeluaran barang daerah.
Pengelolaan barang daerah sebagaimana diatur dalam Rancangan
Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dan landasan yuridis
Pemerintah Daerah Kota Palu dalam mengelola barang daerah.
II. PASAL DEMI PASAL.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 1
Cukup jelas..
Pasal 4
Cukup jeias
Pasal 2
Ayat (1)
Barang milik Daerah yang dimaksud adalah Barang dibeli
atas beban APBD atau parolehan lainnya yang sah.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jetas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Dalam k etentuan ini ter m as uk j uga barang yang
merupakan sumbangan dari pihak ketiga.
Huruf b
Termasuk dalam pengertian ini, meliputi kontrak karya, kontrak
bagi hasil dan kontrak kerjasama pemanfaatan, juga barang
yang diperoleh sebagai hasil pengadaan oleh SKPD.
Huruf c
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan misalnya
Undang-Undang Kepabeanan dan termasuk juga barang
daerah yang diperoleh dari aset asing.
Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ketersediaan barang daerah yang ada adalah
barang daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola barang
maupun Pengguna barang.
Huruf d
Cukup jelas.
54
55
created with
nitro"'
professional
download the free trial online at nitrondf.rom/orofe•innal
Perencanaan kebutuhan dimaksud meliputi perencanaan
kebutuhan,
pengadaan
dan
perencanaan
kebutuhan
pemeliharaan barang daerah.
Pasal 8
Ayat (1)
RKBD dan RKPBD tersebut adalah digunakan sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD, termasuk data barang pada Kuasa pengguna
barang, Pengguna barang dan/atau Pengelola barang yaitu Laporan
Barang Kuasa pengguna Semesteran (LBKPS), Laporan Barang Kuasa
Pegguna Tahunan (LBKPT), Laporan Barang Pengguna Semesteran
(LBPS), Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) dan sensus
barang serta Laporan Barang Milik Daerah Semesteran dan Tahunan.
Ayat (2)
Data barang yang ada pemakaian dimaksud adalah
barang daerah yang digunakan dan dimasukkan dalam rencana
pemeliharaan barang.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah
sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2006.
Ayat (3)
DKBD dan DKPBD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang
ditandatangani oleh Pengelola barang atas nama Kepala Daerah.
Pasal 9
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Huruf c
Cukup jelas.
I
Pengadaan barang yang dimaksud dalam ketentuan ini
termasuk juga pemeliharaan barang daerah.
Huruf d
Standar kebutuhan barang adalah pembakuan jenis, spesifikasi
dan kualitas barang daerah menurut strata pegawai dan
organisasi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Swakelola dimaksud dalam ketentuan ini adalah pengadaan barang
daerah selain tanah dan/atau bangunan yang ada pada SKPD, dapat
dilaksanakan sendiri oleh SKPD bersangkutan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
56
created with
57
n nitro"'
professional
download the free trial online at nitrondf.rom/nrofp,innal
Ayat (4)
Terhadap semua pengadaan barang daerah selain tanah dan/atau
bangunan yang dilaksanakan oleh SKPD. harus melalui persetujuan
SKPD pelaksana teknis pengelolaan barang daerah.
Semua hasil pengadaan barang daerah yang bergerak,
diterima oleh pengguna barang dan dituangkan dalam berita
acara serah terima barang.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah
Keputusan Pr3siden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Ayat (2)
Untuk pengadaan barang dan jasa yang nilainya dibawah Rp
50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat
Pengadaan, sedangkan untuk pengadaan barang dan jasa yang
nilainya Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau lebih
dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penetapan status penggunaan barang daerah disertai dengan
ketentuan :
a.pengguna barang mencatat barang daerah tersebut dalam
DBP apabila barang daerah itu akan digunakan sendiri oleh
pengguna barang untuk menyelenggarakan tugas pokok dan
fungsinya;
b.pengguna barang menyampaikan berita acara serah terima
pengeloiaan sernentara barang daerah kepada pengelola
barang apabila barang daerah tersebut akan dihibahkan atau
dijadikan penyertaan modal daerah.
Ayat (3)
Terhadap pengadaan pekerjaan yang bersifat fisik, Kepala Daerah
dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPD teknis untuk
membentuk panitia pengadaan yang ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Daerah.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jeias.
Huruf a
Usul penggunaan meliputi barang daerah yang digunakan oleh
pengguna barang untuk penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi. termasuk barang daerah yang ada pada pengguna
barang yang direncanakan untuk dihibahkan kepada pihak lain
atau yang akan dijadikan penyertaan modal daerah.
Pasal 13
Cukup jelas_
Pasal 14
Ayat (1)
59
58
created with
nitro"'
professional
4
:r
4
a'
download the free trial online at nitrondf forn/nrnfessional
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf b
Kartu Inventaris Ruangan (KIR) merupakan pencatatan barangbarang inventaris yang ada dalam ruangan kerja. KIR ini harus
dipasang pada setiap ruangan kerja dan merupakan tanggung jawab
pengurus barang pada setiap SKPD.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Pengelola melakukan pendataan dan pencatatan barang daerah
melalui Pembantu pengelola. Penggolongan barang daerah
sebagaimana yang dimaksud dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).
Kodefikasi barang ada!ah pengkodean barang pada setiap barang
inventaris milik Pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi don
kode barang, yang tujuannya untuk mengamankan dan member ikan
kejelasan terhadap status keperniIikan dan status penggunaan barang
pada masing-masing pengguna.
Ayat (2)
Huruf a
Kartu inventaris barang daerah (KIB) merupakan data mengenai
barang yang ada dalam inventaris pada setiap SKPD dan
dipergunakan selama barang tersebut belum dihapuskan, meliputi :
1.Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah;
2.Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin:
3.Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan;
4.Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan;
5.Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset tetap lainnya; dan
6.Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam pengerjaan.
Huruf c
Buku Inventaris (BI) merupakan himpunan catatan data teknis
maupun administratif yang diperoleh dari catatan KIB sebagai hasil
sensus disetiap SKPD.
Huruf d
Buku Induk Inventaris (BII) merupakan rekapitulasi data barang
yang tercatat dalam Buku Inventaris yang ada pada Pengelola
barang.
Ayat (3)
Dalam melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran
barang daerah, Pembantu pengelola berkoordinasi dengan masingmasing SKPD.
Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu paling
kurang sekali dalam 5 (lima) tahun adalah sensus barang.
Ayat (2)
Laporan hasil inventarisasi dimaksud dalam ketentuan ini adalah
dalam bentuk Buku Inventaris (BI) yang ada pada SKPD dan
disampaikan kepada pengelola barang melalui pembantu pengelola
dan selanjutnya oleh pembantu pengelola direkapitulasi dan
dituangkan dalam Buku Induk Inventaris (BI1).
Ayat (3)
Cukup jelas.
60
61
Cn,
creat ed wit h
download the free trial online at nitrondf.rom/nrofp,innal
nitro"'professional
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas
melalui persetujuan SKPD pelaksana teknis pengelolaan
barang daerah.
Ayat (3)
Cukup jetas
.
Pasal 23
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (1)
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (1)
Pemanfaatan barang daerah, setain melalui penyewaan,
juga dapat dilakukan melalui pungutan retribusi daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Penyusunan neraca pemerintahan daerah bertujuan
untuk mengetahui kekayaan/aset yang dimiliki oleh
Pemerintah Daerah.
Penyewaan dilak sanakan dengan penyerahan hak
pengelolaan barang daerah kepada pihak lain untuk jangka
waktu tertentu dengan menerima uang sewa, baik
sekaligus atau secara berkala.
Pasal 24
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
.
Pasal 25
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
.
Pasal 26
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (1)
P e m a nf a a t a n b a r a n g d a e r a h u n t u k k e p e nt i n g a n
penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dilakukan
oleh pengelola barang dalam rangk a peningk atan
penerimaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah
yang m er upak an bagian dari pelak s anaan f ungs i
bendahara umum daerah.
Ayat (5)
Uang sewa dibayar dimuka sesuai dengan jangka waktu
penyewaan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pemanfaatan terhadap semua barang daerah selain tanah
dan/atau bangunan yang ada pada setiap SKPD harus
62
63
'4
e
created with
■
n, nitro"' professional
d o w n l o a d t h e f r e e t r i a l o n l i n e a t downloadthefree
n i t r o n d f . r o m / nrff.mm/nronnal
rofp,innal
Pasal 28
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Huruf d
Pinjam pakai dilaksanakan melalui penyerahan
Panitia yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah
penggunaan barang daerah kepada instansi pemerintah
panitia penilai dan penaksir harga yang dibentuk
atau yayasan/lembaga sosial, agama dan kemanusiaan
dengan Keputusan Kepala Daerah.
untuk jangka waktu tertentu, tanpa menerima imbalan dan
setelah jangka waktu dimaksud berakhir, barang daerah
Ayat (2)
tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Daerah. Biaya persiapan yang tidak dibebankan pada APBD yaitu
biaya penyusunan MOU (Memorandum Of Understanding!
Ayat (2)
Surat perjanjian/Kontrak, sedangkan untuk biaya
Cukup jelas.
pengumuman di surat kabar, biaya pengkajian. biaya
Panitia penilai dan lain sebagainya dibebankan pada Ayat (3)
APBD.
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
.
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jetas
Pasal 32
Cukup Jelas
Huruf b
Yang termasuk barang daerah yang bersifat khusus
antara lain, barang yang mempunyai spesifikasi tertentu
sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
64
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jeias
65
'4
e
created with
■
n, nitro"' professional
download the free trial online at nitrondf.rom/nrofp,innal
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "secara berkala" adalah setiap 6 (enam)
bulan/per-semester.
Pasal 37
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Barang bersejarah adalah
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (2)
Cukup jelas.
Barang daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah
Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kemungkinan kerugian
dan yang pemanfaatannya diharapkan akan bertangsung lama.
Ayat (3)
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pemeliharaan" adalah suatu rangkaian
kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang
daerah agar selalu dalam keadaan balk dan slap untuk digunakan
secara berdaya guna dan behasil guna.
Ayat (2)
Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD) merupakan
bagian dari Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD).
Pasal 45
Cukup jelas
.
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
.
Ayat (2)
Panitia penilai dimaksud adalah Panitia penilai dan penaksir harga
yang unsurnya terdiri dari instansi terkait yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dalam menentukan nilai taksiran, dilakukan dengan
membandingkan barang yang sejenis dan tahun yang sama.
66
'4
e
67
created with
■
n, nitro"'
download the free trial online at nitrondf.rom/nrofp,innal
professional
download the free trial online at nitrondf.rom/nrofp,innal
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "berlebih" adalah barang-barang yang tidak
dibutuhkan lagi untuk kepentingan SKPE) atau Satuan/Unit kerja.
Pasal 47
Ayat (1)
Panitia penilai dimaksud adalah Panitia penilai dan penaksir harga
yang unsurnya terdiri dari instansi terkait yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan daftar barang pengguna/Kuasa pengguna
barang adalah yang dituangkan dalam Buku Inventaris (BI).
Ayat (2)
Dalam
menentukan
nilai
taksiran,
dilakukan
dengan
membandingkan barang yang sejenis dan tahun yang sama.
Huruf b
Daftar barang daerah yang dimaksud adalah yang dituangkan dalam
Buku Induk Inventaris (8I1)
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 50
Ayat (1)
Barang daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna
barang dan/atau Kuasa pengguna barang barang disebabkan karena
a.penyerahan kepada pengelola barang;
b.pengalihgunaan barang daerah selain tanah dan/atau bangunan
kepada pengguna barang lain:
c.pemindahtanganan atas barang daerah selain tanah dan/atau
bangunan kepada pihak lain; atau
Pasal 48
Ayat (1)
Yang diatur dalam ketentuan ini jugs terhadap barang daerah yang
tidak ada dokumen atau menunjukan nilai yang tidak wajar, untuk
itu nilainya harus ditaksir oleh Panitia penilai dan penaksir harga.
Ayat (2)
d.pemusnahan.
Benda-benda bersejarah dan/atau benda-benda yang bercorak
kebudayaan tetap dimasukkan dalam buku inventaris, sedangkan
nilainya dapat ditaksir dengan bantuan tenaga ahli di bidang
tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "beralihnya kepemihkan" adalah
karena atas barang daerah dimaksud telah terjadi
Ayat (3)
Terhadap barang daerah yang dimaksud dalam ketentuan ini,
dapat segera diproses penghapusannya dari daftar inventaris.
68
69
Cn,
creat ed wit h
download the free trial online at nitrondf.rom/nrofp,innal
nitro"'professional
pemindahtanganan atau dalam rangka menjatankan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah
tidak ada upaya hukum lainnya.
Yang dimaksud dengan "sebab-sebab lain" antara lain
adalah karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap
dan/atau mencair.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Dalam hai bangunan yang membahayakan keselamatan
jiwa, dapat segera dilakukan pembongkaran terlebih dahulu
sambil menunggu Keputusan Walikota. Alasan-alasan
pembongkaran bangunan gedung
dimaksud adalah :
a.rusak berat yang disebabkan oleh kondisi konstruksi
bangunan gedung sangat membahayakan keselamatan jiwa
dan mengakibatkan robohnya bangunan gedung tersebut.
b.rusak berat yang disebabkan oleh bencana alam seperti
gempa bumi, banjir, angin topan dan yang sejenis.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Huruf a
Tidak sesuai dengan tata ruang wilayah artinya pada lokasi tanah dan/atau
bangunan milik daerah dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi
kawasan wilayah.
Tidak sesuai dengan penataan kota artinya atas tanah dan/atau bangunan
nmilik daerah dimaksud perlu dilakukan penyesuaian yang berakibat pada
perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.
Huruf b
Yang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut untuk
dirobohkan yang selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama
(rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam
dokumen penganggaran.
Huruf c
Yang dimaksud dengan tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagi pegawai
negeri adalah tanah dan/ atau bangunan yang merupakan kategori rumah
daerah golongan Ill serta tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut
perencanaan awal pengadaannya untuk pembangunan perumahan pegawai
negeri.
Huruf d
Yang dimaksudkan dengan "kepentingan umum" adalah kegiatan yang
menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas dan/atau
kepentingan pembangunan.
Huruf e
Barang daerah yang ditetapkan sebagai pelaksanaan
ketentuan perundang-undangan karena adanya
keputusan pengadilan atau penyitaan dapat
Pasal 53
Cukup jelas.
70
created with
71
■
n, nitro"' professional
download the free trial online at nitrondf.rom/nrofp,innal
dipindahtangankan tanpa memerlukan persetujuan
DPRD.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 55
Ayat (1)
Tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah
adalah tanah negara yang telah diserahkan kepada
Pemerintah daerah datam bentuk hak pakai atau hak
pengelolaan, atau tanah yang berasal dari tanah rakyat
yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah dengan
memberik an ganti rugi ataupun tanah lain yang
dikuasainya berdasarkan transaksi lain (sumbangan atau
hibah) sesuai dengan prosedur dan persyaratan menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menguntungkan daerah apabila penggantian aset dalam
bentuk uang lebih besar dari harga penaksiran dan jika
dalam bentuk barang harus merupakan fasilitas yang
dibutuhkan oleh daerah serta masyarakat luas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 57
Huruf a
Angka 1
Yang dimaksud dengan "kendaraan perorangan dinas" adalah
kendaraan yang karena jabatannya dipergunakan oteh pejabat
negara dalam hal ini Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah.
Angka 2
Yang dimaksud dengan "kendaraan dinas operasional" adalah
kendaraan
yang
dipergunakan
oleh
Ketua/Wakil
Ketua/Anggota DPRD, unsur MUSPIDA dan pegawai negeri
untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
daerah.
Angka 3
Yang dimaksud dengan "kendaraan dinas operasional
khusus/iapangan" adalah kendaraan yang digunakan
untuk menunjang tugas-tugas operasional di lapangan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Barang daerah yang bersifat khusus adalah barang-barang
yang diatur secara khusus sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang bertaku. Misalnya, rumah dinas
daerah gotongan III yang dijual kepada penghuni atau
kendaraan perorangan dinas pejabat negara yang dijual
kepada pejabat negara.
.
Ayat (2)
Lelang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah lelang
terbatas yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah
dan melibatkan instansi terkait.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "rumah dinas daerah" adalah rumah
milik daerah yang terdiri dari
Rumah dinas daerah golongan I yang disediakan untuk
ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang
creat ed wit h
72
73
n z nitro"' professional
download the free trial online at nitrondf.rom/nrofp,innal
berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya (rumah jabatan).
Rumah dinas
daerah golongan II yang
tidak
dapat
dipindahtangankan dari satu instansi ke instansi yang lain dan hanya
disediakan untuk ditempati oleh pegawai dari instansi bersangkutan
(rumah instansi).
Rumah dinas daerah golongan Ill yang disediakan untuk ditempati
oleh pegawai negeri (rumah dinas daerah yang tidak termasuk
rumah dinas daerah golongan I dan golongan II)
Huruf c
Daftar harga jual kendaraan yang digunakan ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 60
Huruf c
Pasal 58
Cukup jelas
Cukup jelas.
Pasal 61
.
Pasal 59
Ayat (1)
Harga taksiran yang dimaksud adalah harga yang ditetapkan oleh panitia penilai
dan penaksir harga.
Fisik kendaraan dimaksud adalah suatu keadaan kendaraan yang telah
dilakukan pengujian kelaikan oleh instansi terkait. Keadaan fisik kendaraan yang
memenuhi syarat untuk dijual adalah paling rendah 50% (Lima Puluh Persen)
kerusakannya.
Harga umum/pasaran yang berlaku dimaksud dalam ketentuan ini adalah harga
yang berlaku setempat pada saat pembelian kendaraan.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "7 (tujuh) tahun" dalam ayat ini adalah termasuk juga
kendaraan dinas yang telah berumur 7 (tujuh) tahun lebih 11 (sebelas) bulan.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Masa kerja dimaksud adalah masa kerja pada Pemerintah
Daerah kota Palu
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
created with
74
75
nitro"'
professional
download the free trial online at nitrondf forn/nrnfessional
Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Apabila penghuni rumah dinas daerah golongan III
meninggal dunia, maka pengajuan permohonan
pengalihan hak membeli atas rumah dimaksud dapat
diaj uk an o leh anak ya ng s ah da r i penghu n i yang
bersangkutan.
Cukup jelas.
Pasal 66
.
Pasal 67
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pihak swasta adalah pihak swasta,
balk yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.
Pasal 70
Cukup jelas
.
Pasal 71
Cukup jelas
.
Pasal 72
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan dianggap berjasa kepada Pemerintah
Daerah dalam ketentuan ini adalah perbuatan yang diwujudkan
secara nyata dalam bentuk prestasi maupun partisipasi dalam
rangka pelaksanaan pembangunan daerah.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 69
Ayat (1)
Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat ini
dilaksanakan apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan
tanah dan/atau bangunan pengganti.
Huruf c
Barang daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dimaksud
dalam ayat ini, meliputi
barang daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal
pengadaannya untuk disertakan sebagai modal pemerintah.
.
Pasal 68
Cukup jelas.
76
77
created with
nitro"'
professional
download the free trial online at nitrondf orn/profpssional
barang daerah selain tanah dan/atau bangunan
yang lebih optimal untuk disertakan sebagai modal
pemerintah.
Penyertaan modal atas barang daerah tersebut
■-ing bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000 (Lima
Milyar Rupiah) dilaksanakan tanpa melalui persetujuan
DPRD.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "investigasi" adalah penyeidikan
dengan mencatat atau merekam fakta-fakta, melakukan
peninjauan dengan tujuan memperoleh jawaban atas
p e ris ti wa ya n g b e rk ai ta n d en g a n p en g g un a a n,
pemanfaatan dan pemindahtanganan barang daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 78
Ayat (1
Cukup jelas.
Ayat (2)
Kepala Daerah dalam menetapkan besarnya insentif/
tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini
berpedoman pada kebijakan umum yang dikeluarkan oleh
Menteri Keuangan, balk dalam bentuk Peraturan Menteri
Keuangan maupun dalam bentuk Surat Menteri Keuangan
yang memuat prinsip-prinsip pengelolaan barang daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR TAHUN 2008
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
78
79
created with
nitro"'
professional
download the free trial online at nitrondf forn/nrnfessional