Transcript Bahan Ajar Mei 2014

SKMHT Notariil ?
MUHAMMAD HAFIDH, SH., M.Kn.
Notaris – PPAT
Jalan Sriwijaya no. 57
Kota Semarang
Hp: 081 2292 3386
Tlp: (024) 8448079 / Fax: (024) 8315221
email: [email protected]
wp : hafidh57notsmg.wordpress.com
PPAT
Adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat
akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu
mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah
susun. → Ps.1 ayat (1) PP.37/1998, Perkaban I Tahun 2006.
Bertugas Pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran
tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah
dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak
atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang
akan dijadikan dasar bagi pendaftaran data pendaftaran
tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
→ Ps.2 ayat (1) PP.37/1998, Perkaban I Tahun 2006.
Perbuatan Hukum sebagaimana dimaksud adalah sbb:
a. Jual beli.
b. Tukar menukar.
c. Hibah.
d. Pemasukan kedalam perusahaan.
e. pembagian hak bersama.
f.
Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah
Hak Milik.
g. Pemberian Hak Tanggungan.
h. Pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.
→ Pasal 2 ayat (2) PP.37 Tahun 1998, Perkaban I Tahun 2006.
Pasal 5 ayat (1) Perkaban I Tahun 2006 :
Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan.
Pasal 30 Perkaban I Tahun 2006 :
(1) PPAT dilarang merangkap jabatan atau profesi:
a. advokat;
b. pegawai negeri, pegawai badan usaha milik negara/daerah;
c. lain-lain jabatan yang dilarang peraturan perundang-undangan.
(2) PPAT yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib mengajukan permohonan berhenti kepada Kepala Badan.
(3) PPAT yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), apabila masa tugasnya berakhir dapat mengajukan
permohonan pengangkatan kembali sesuai peraturan perundangundangan.
NOTARIS
adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat
akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini
atau berdasarkan undang-undang lainnya.
→ Pasal 1 UUJN No.2 Tahun 2014
Pasal 18 UUJN No.2 Tahun 2014 :
(1) Notaris mempunyai tempat kedudukan didaerah kebupaten
atau kota.
(2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah
provinsi dari tempat kedudukannya.
Pasal 19 UUJN No.2 Tahun 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu ditempat
kedudukannya.
Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta
Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris.
Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap
menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.
Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dikenai sanksi berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pemberhentian sementara;
c. pemberhentian dengan hormat; atau
d. pemberhentian dengan tidak hormat.
Pasal 91A
Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13),
Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat
(4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan
Pasal 65A diatur dalam Peraturan Menteri.
PASAL 15 AYAT (1) UU NO. 4/1996:
SKMHT wajib dibuat dengan akta notaris/akta PPAT dan memenuhi
persyaratan sbb :
a.
Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain
daripada membebankan Hak Tanggungan;
b.
Tidak memuat kuasa substitusi;
c.
Mencantumkan secara jelas objek Hak Tanggungan, jumlah
utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan
identitas debitor apabila debitor bukan Pemberi Hak
Tanggungan.
Pasal 1868 BW
Suatu akta otentik ialah :
Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan
undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum
yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.
Pasal 1869 BW
Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta
otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak
cakapnya pejabat umum ybs maupun karena cacat
dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai
tulisan di bawah tangan bila di tandatangani oleh para
pihak.
BLANKO PPAT
Bentuk blanko Akta PPAT ditentukan
dalam
Perkaban 8 Tahun 2012
Contoh ――→
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)
MUHAMMAD HAFIDH, SH
DAERAH KERJA : KOTA SEMARANG
SK. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 5–XI–1996
Tanggal 3 Juni 1996
Jl. Sriwijaya Nomor : 57, Semarang, Telp. (024) 8448079 Fax. (024) 8315221
SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN
No : 175 / 2013
Lembar Pertama
Pada hari ini,
hadir dihadapan Saya, MUHAMMAD HAFIDH, Sarjana Hukum, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, tanggal 3 Juni 1996, nomor : 5–XI–1996, diangkat/
ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kota
Semarang, dan berkantor di Jalan Sriwijaya nomor : 57, Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:
I.
– Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa atau Pihak Pertama.
II.
– Selanjutnya disebut Penerima Kuasa atau Pihak Kedua.
Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan :
1.
Tuan
2.
Tuan
sebagai saki-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang
dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut diatas, akta ini ditanda-tangani oleh Pihak
Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan Saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah sebanyak 2 (dua) rangkap asli terdiri
dari 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor Saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan
kepada Pihak Kedua untuk dipergunakan sebagai dasar penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan
yang bersangkutan.
Pihak Pertama
Pihak Kedua
……………….
……………….
Persetujuan Suami
……………….
……………….
Saksi
Saksi
………………..
……………………
Pejabat Pembuat Akta Tanah
Cap & ttd
MUHAMMAD HAFIDH, SH
AKTA NOTARIS
Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah
Akta Otentik yang dibuat oleh atau dihadapan
Notaris menurut bentuk dan tata cara yang
ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 1 ayat (7) UUJN No.2/2014
Pasal 38 UUJN :
(1)
Setiap akta Notaris terdiri atas :
a. awal akta atau kepala akta;
b. badan akta; dan
c. akhir atau penutup akta.
(2)
Awal akta atau kepala akta memuat :
a. judul akta;
b. nomor akta;
c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris
(3)
Badan akta memuat :
a. nama lengkap, tempat & tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan,
tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
c. isi akta yang merupakan kehendak & keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
d. nama lengkap, tempat & tanggal lahir, serta pekerjaan serta jabatan, kedudukan, dan
tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
Dst…..
Contoh blanko SKMHT Notari’il
――――――→
KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN
– Nomor : .–
– Pada hari ini,
– Menghadap dihadapan saya, MUHAMMAD HAFIDH, Sarjana Hukum,
Notaris di Kota Semarang, Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Tengah, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang akan di sebut pada bagian akhir dari akta ini,
dan telah dikenal oleh saya, Notaris yaitu :
I.
– Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa atau Pihak Pertama.
II.
– Selanjutnya disebut Penerima Kuasa atau Pihak Kedua.
– Akta ini dibuat in originali dalam 3 (tiga) rangkap, yang berlaku sebagai satu dan satu berlaku
untuk semua.
Pihak Pertama
Pihak Kedua
......................
......................
Persetujuan Suami
......................
Saksi
......................
Saksi
AGUS DWIYANTO
ARIS SUNARNO, SH
Notaris di Semarang
MUHAMMAD HAFIDH, SH
Pasal 41 UUJN
Akibat dari Pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan
Pasal 40 ─› Akta hanya mempunyai kekuatan
pembuktian sebagai Akta dibawah tangan.
Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN No.2/2014
☻ Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan
dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi,
☻ atau 4 orang saksi, khusus untuk pembuatan Akta
wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani
pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan
Notaris.
Pasal 16 ayat (7) UUJN No.2/2014
Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf m tidak wajib dilakukan, jika →
penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan
karena penghadap telah membaca sendiri,
mengetahui, dan memahami isinya,
☻ dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan
dalam penutup Akta serta pada setiap halaman
Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan
Notaris.
Pasal 16 ayat (9) UUJN No2/2014
Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi,
Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan
pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
Akta in originali
adalah akta: ─› Pasal 16 ayat (3) UUJN.
a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
b. Penawaran pembayaran tunai;
c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak
diterimanya surat berharga;
d. Akta kuasa;
e. Keterangan kepemilikan; atau akta lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Akta in originali dapat dibuat lebih dari 1 rangkap, ditandatangani
pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada
setiap Akta tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN
SATU BERLAKU UNTUK SEMUA”. ─› Ps.16 ayat (4) UUJN.
Contoh:
………………………………………………………… menandatangani akta ini.
- Akta ini dibuat in originali dalam ………….. rangkap, yang
berlaku sebagai 1 (satu) dan 1 (satu) berlaku untuk semua.
Pemberi Kuasa
Penerima Kuasa
Saksi
Saksi
Notaris