Transcript Materi SPP untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah

Meteri
Seksi Survei Pengukuran dan
Pemetaan Pada Pembinaan
Pejabat Pembuat Akta Tanah
SEKSI SURVEI PENGUKURAN DAN PEMETAAN
KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
Dasar Hukum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Undang Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960).
PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah.
PP No. 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada BPN
PMA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah.
Peraturan KBPN No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA)
Pasal 19
Ayat 1 :
Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah
diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur
dengan peraturan pemerintah.
Ayat 2 :
Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini
meliputi :
- pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah
- pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan
hak-hak tersebut
- pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Peraturan Pemerintah No 24 TAHUN 1997
Tentang
Pendaftaran Tanah
Pasal 1
Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus,
berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,
pengolahan,
pembukuan,
dan
penyajian
serta
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk
peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan
satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat
tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah
ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta
hak-hak
tertentu
yang
membebaninya.
2) Tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung
oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai
dengan
sesuatu
hak
atas
tanah.
3) Data fisik adalah keterangan mengenai letak,
batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah
susun yang didaftar, termasuk keterangan
mengenai
adanya
bangunan
atau
bagian
bangunan di atasnya.
4) Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum
bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar,
pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban
lain yang membebaninya.
PMNA/KBPN NO 3 TAHUN 1997
Pasal 1 :
2. Gambar ukur adalah dokumen tempat mencantumkan gambar suatu
bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya serta data hasil
pengukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut, azimuth ataupun
sudut jurusan.
4. Pengukuran bidang tanah secara sporadik adalah proses pemastian letak
batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan
pemegang haknya atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling
berbatasan atau terpencar-pencar dalam satu desa/kelurahan dalam
rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadik.
5. Pemetaan bidang tanah adalah kegiatan menggambarkan hasil
pengukuran bidang tanah secara sistematik maupun sporadik dengan
suatu metode tertentu pada media tertentu seperti lembaran kertas,
drafting film atau media lainnya sehingga letak dan ukuran bidang
tanahnya dapat diketahui dari media tempat pemetaan bidang tanah
tersebut.
6. Peta bidang tanah adalah hasil pemetaan 1 (satu) bidang tanah atau
lebih pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batasbatasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan
untuk pengumuman data fisik.
7. Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) adalah tanda pengenal khusus
yang diberikan untuk bidang tanah yang bersifat unik atau tunggal
untuk setiap bidang tanah di seluruh Indonesia.
Pasal 19
(1) Untuk keperluan penetapan batas bidang tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:
a. pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara
sporadik, atau
b. pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang
sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau
yang surat ukur/gambar situasinya sudah tidak sesuai lagi dengan
keadaan yang sebenarnya, dan pihak yang menguasai bidang tanah
yang bersangkutan, dalam pendaftaran tanah secara sistematik,
diwajibkan
menunjukkan
batas-batas
bidang
tanah
yang
bersangkutan dan, apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas
tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan,
memasang tanda-tanda batasnya.
(3) Dalam hal pemohon pengukuran atau pemegang hak atas tanah tidak
dapat hadir pada waktu yang ditentukan untuk menunjukkan batasbatas bidang tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
penunjukan batas itu dapat dikuasakan dengan kuasa tertulis kepada
orang lain.
PELAKSANAAN KEGIATAN PENETAPAN BATAS BIDANG TANAH DAN
RUANG
PROSEDUR PENGUKURAN KADASTRAL
(1)Persiapan

(6) Dokumentasi
(jika
ada)
(3)Penetapan dan
Pengukuran Batas 
(2)Penunjukan
Batas 
(5)Kontradiksi
(4)Pengikatan
Delimitasi
PRINSIP
DASAR
(1)



(7)Penggambaran
P Bidang-Surat Ukur
(8)Penerbitan NIB
(9)Ploting Bidang Tanah
/ Pemetaan
(11)Legalitas
(10)Penggambaran
(pejabat)
(PB/SU)
KONTROL KUALITAS
Cek PlotPengikatanPeta TunggalSDM Profesional
INFRASTRUKTUR
KKP-GEO KKP  GPS  CORS
(4) Dalam hal tanda batas yang sudah terpasang ternyata tidak sesuai
dengan hasil penetapan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pemohon pengukuran dan pemegang hak yang bersangkutan
memindahkan tanda batas tersebut sesuai dengan batas yang telah
ditetapkan.
Pasal 20
(1) Dalam hal terjadi sengketa mengenai batas bidang-bidang tanah yang
berbatasan, Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara
sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan/petugas pengukuran yang
ditunjuk dalam pendaftaran tanah secara sporadik berusaha
menyelesaikannya secara damai melalui musyawarah antara pemegang
hak dan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, yang, apabila
berhasil, penetapan batas yang dihasilkannya dituangkan dalam Risalah
Penyelesaian Sengketa Batas (daftar isian 200).
(2)
Apabila sampai saat akan dilakukannya penetapan batas dan pengukuran
bidang tanah usaha penyelesaian secara damai melalui
musyawarah
tidak berhasil, maka ditetapkan batas sementara berdasarkan
batasbatas yang menurut kenyataannya merupakan
batas-batas
bidang
tanah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan
kepada
pihak yang merasa berkeberatan, diberitahukan secara
tertulis untuk
mengajukan gugatan ke Pengadilan.
Pasal 21
(1) Tanda-tanda batas dipasang pada setiap sudut batas tanah dan, apabila
dianggap perlu oleh petugas yang melaksanakan pengukuran juga
pada titik-titik tertentu sepanjang garis batas bidang tanah tersebut.
(2) Untuk sudut-sudut batas yang sudah jelas letaknya karena ditandai oleh
benda-benda yang terpasang secara tetap seperti pagar beton, pagar
tembok atau tugu/patok penguat pagar kawat, tidak harus dipasang
tanda batas.
Pasal 22
(1) Untuk bidang tanah yang luasnya kurang dari 10 ha, dipergunakan
tanda-tanda batas sebagai berikut:
a. pipa besi atau batang besi, panjang sekurang-kurangnya 100 cm
dan bergaris tengah sekurangkurangnya 5 cm, dimasukkan ke dalam
tanah sepanjang 80 cm, sedang selebihnya 20 cm diberi tutup dan
dicat merah, atau
b. pipa paralon yang diisi dengan beton (pasir campur kerikil dan
semen) panjang sekurang-kurangnya 100 cm dan bergaris tengah
sekurang-kurangnya 5 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang
80 cm, sedang selebihnya 20 cm dicat merah, atau
c. kayu besi, bengkirai, jati dan kayu lainnya yang kuat dengan
panjang sekurang-kurangnya 100 cm lebar kayu sekurangkurangnya 7,5 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang
80 cm, sedang selebihnya 20 cm di permukaan tanah di
cat merah, dengan ketentuan bahwa untuk di daerah rawa
panjangnya kayu tersebut sekurang-kurangnya 1,5 m dan lebar
sekurang-kurangnya 10 cm, yang 1 m dimasukkan ke dalam tanah,
sedang yang muncul di permukaan tanah dicat merah. Pada kira-kira
0,2 m dari ujung bawah terlebih dulu dipasang dua potong
kayu sejenis dengan ukuran sekurang-kurangnya
0,05 x 0,05 x 0,70 m yang merupakan salib; atau
d. tugu dari batu bata atau batako yang dilapis dengan semen yang
besarnya sekurang-kurangnya 0,20 m x 0,20 m dan tinggi sekurangkurangnya 0,40 m, yang setengahnya dimasukkan ke dalam tanah, atau
e. tugu dari beton, batu kali atau granit dipahat sekurang- kurangnya
sebesar 0,10 m persegi dan panjang 0,50 m, yang 0,40 m dimasukkan ke
dalam tanah, dengan ketentuan bahwa apabila tanda batas itu terbuat
dari beton di tengah-tengahnya dipasang paku atau besi.
Pasal 74
Permohonan
pengukuran bidang tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a diajukan oleh
yang berkepentingan untuk keperluan :
a. persiapan permohonan hak baru;
b. pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah;
c. pengembalian batas;
d. penataan batas dalam rangka konsolidasi tanah;
e. inventarisasi pemilikan dan penguasaan tanah dalam
rangka pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
f. lain-lain dengan persetujuan pemegang hak.
Pasal 94
(2) Perubahan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan
dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya;
b. peralihan hak karena pewarisan;
c. peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau
koperasi;
d. pembebanan Hak Tanggungan;
e. peralihan Hak Tanggungan;
f. hapusnya hak atas tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun dan Hak Tanggungan;
g. pembagian hak bersama;
h. perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan
atau penetapan Ketua Pengadilan; i. perubahan nama akibat
pemegang
hak yang ganti nama;
j. perpanjangan jangka waktu hak atas tanah.
(3) Perubahan data fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. pemecahan bidang tanah;
b. pemisahan sebagian atau beberapa bagian dari bidang tanah;
c. penggabungan dua atau lebih bidang tanah.
PERATURAN PEMERINTAH NO. 37 TAHUN 1998
tentang
PERATURAN JABATAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Pasal 1
Ayat 1 :
Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT
adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat
akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai
hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
Ayat 4 :
Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah
dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas
tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
Ayat 8 :
Daerah kerja PPAT adalah suatu wilayah yang menunjukkan
kewenangan seorang PPAT untuk membuat akta mengenai hak atas
tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di
dalamnya.
PERATURAN KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998
TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT
PEMBUAT AKTA TANAH
Pasal 10 :
Sebelum pembuatan akta mengenai perbuatan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai
dengan huruf g, PPAT wajib melakukan pemeriksaan
kesesuaian/ keabsahan sertipikat dan catatan lain pada
Kantor Pertanahan setempat dengan menjelaskan maksud
dan tujuannya.
Pasal 13 :
PPAT tidak diperbolehkan membuat akta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g, atas
sebagian bidang tanah yang sudah terdaftar atau tanah milik
adat, sebelum diukur oleh Kantor Pertanahan dan diberikan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB).
Pasal 14 :
Dalam pembuatan akta, PPAT wajib mencantumkan NIB dan
atau nomor hak atas tanah, nomor Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang (SPPT) PBB, penggunaan dan pemanfaatan
tanah sesuai dengan keadaan lapangan.
BIAYA PENGUKURAN DAN
PEMETAAN BIDANG TANAH
Peraturan yang mengatur :
 PP 13 tahun 2010
BU = (Luas/500)*HSBKu + Rp 100.000,-

SK Menkeu RI No. 51/PMK.02/2012
HSBKu Provinsi Jawa Tengah :
Pertanian Rp 40.000,
Non Pertanian Rp 80.000
Non Pertanian => BU = 160*L + Rp 100.000,Pertanian => BU = 80*L + Rp 100.000,Catatan : Biaya ini belum termasuk biaya transport dan
akomodasi petugas ukur.
TANTANGAN YANG DIHADAPI SEKSI SURVEI
PENGUKURAN DAN PEMETAAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
WAKTU KERJA YANG TERBATAS (30 HARI) DENGAN VOLUME
PEKERJAAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG PER
BIDANG TANAH YANG TIDAK DIBATASI DARI SEGI LUAS.
INFRASTRUKTUR SURVEI PENGUKURAN DAN PEMETAAN YANG
BELUM MEMADAHI.
KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BELUM MERATA.
ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI YANG SULIT DIPENUHI.
PERUBAHAN BENTUK DAN LUAS BIDANG TANAH.
PERBEDAAN HASIL UKUR DENGAN KRK.
DLL.
CONTOH GAMBAR UKUR
Kontradiktur
Delimitasi
Data Ukur
Pengukuran dan Penghitungan
Luas Bidang Tanah
1.
Pengukuran tanah dilakukan dengan
mengukur jarak datar.
2.
Penghitungan luas dapat dilakukan
dengan menggunakan rumus S atau
menggunakan koordinat.
Luas (Rumus S) = √s(s-a)(s-b)(s-c)
Dimana s = ½(a+b+c) dengan a,b,c sisi
segitiga
Contoh Peta Pendaftaran
P ro p in s i : a
K a b u p a te n a
N o m o r L e m b a r : 5 1 .1 -1 2 .1 7 9 -0 2 -5
P E T A PE N D A FT A R A N
U
S ka la 1 :1 0 0 0
10
0
20
K e ca m a ta n
40
60
7 0 m e ter
a
D e sa /K e lu ra h a n
a
K e ca m a ta n
<Keca2>
D e sa /K e lu ra h a n
<Desa2>
P E T U N JU K L E M B A R
0 2 -7
0 2 -8
0 2 -9
0 2 -4
0 2 -5
0 2 -6
0 2 -1
0 2 -2
0 2 -3
K e te ra n g a n
a
LEG EN DA
B A T A S A D M INISTRASI
P E R K E B UNAN
B a ta s D e s a /K e lurahan
K e la p a , S a w it, Sagu
B a ta s K e c am atan
K a r e t, K in a , Kopi
B a ta s K a b u p a te n / K o dy a / Kotip
B a ta s P r opins i
C o k la t, L a d a , Cengk eh
B a ta s N egara
T e m b a k a u , T e b u, Teh
B A T A S FISIK
J ati, P in us
B a ta s B id a n g Tanah
PT
PBS
PK
PB
PH
A la n g - a lang
P a g a r T em bok
P a g a r Bes i
B e lu k a r , H u tan, Pinus
P a g a r K awat
P E R A IRAN
P a g a r B am bu
S u n g ai
P a g a r H idup
D am
B A N G UNAN
S a lu r a n Irigas i
a
B a n g u n a n B e r atap
S a lu r a n / S elok an
B a n g u n a n T id a k B eratap
BT
T a n g g ul
G a lia n / C e k ungan
B a n g u n a n B e r tingk at
R a w a - Rawa
J AL AN
J a la n A s p a l / Beton
P as ir
J a la n T a nah
Laut
G a r is P antai
J a la n S e tapak
J AR IN GAN
REL
TL
T ia ng lis tr ik
R e l K e r e ta Api
TT
T ia n g T e le pon
R e l L ori
M e n a r a T r ans m is i
J E M B ATAN
P ip a
J e m b a ta n Beton
T IT IK T ETAP
T itik D a s a r T e k n ik Orde 0 Dan 1
J e m b a ta n Bes i
T itik D a s a r T ek nik Orde 2
J e m b a ta n Kay u
T itik D a s a r T ek nik Orde 3
T itik D a s a r T ek nik Orde 4
P E R T A NIAN
T itik D a s a r T e k n ik Orde 4 Lok al
S
S a w ah
2 30.4
Ld
Ladang
Tb
T a m bak
T in g g i T itik Tanah
K O N TUR
12
T ia ng lis tr ik
10
T ia n g T e le pon
B A D A N P E R TA N A H A N N A S IO N A L
K A N T O R P E R TA N A H A N K A B U P A T EN A
S E K S I P E N G U K U R A N D A N P E N D A FTA R A N TA N A H
a, 18-10-2011
K epala Seks i Surv ei P engukuran dan Pem etaan
K abupaten a
K E P A LA S E KSI SP&P
000000000
a, 18-10-2011
K epala Kantor P ertanahan
K abupaten a
a
a
Pelaksana
<Pelaks ana>
CONTOH SURAT UKUR
Nomor dan
Jenis Hak
Nomor Identifikasi bidang
Nomor Surat Ukur
Penggunaan/Pemanfaatan
Tanah
Luas
Skala Peta
Bidang Tanah Dimaksud
Sekian-trimakasih