Transcript Hk Perbankan 6 - WordPress.com

Kepercayaan
Jangka Waktu
UNSUR-UNSUR
KREDIT
Prestasi
Resiko
Untuk usaha/kegiatan tertentu (bukan yang
Terlarang)
Tujuan
Pemberian
Kredit
Harus sesuai dengan izin usaha debitur
Tidak menyimpang dari perjanjian (side streaming)
Dasar Hukum
Perjanjian Kredit
Pasal 1 angka 11 jo Pasal 1 angka
12 Undang-undang No. 10 Tahun 1998
tentang Perbankan,
di mana disebutkan bahwa kredit
diberikan berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam-meminjam antara
bank dengan pihak lain.
.
Maksud
Pencantuman katakata persetujuan
atau kesepakatan
pinjam-meminjam
hubungan kredit bank adalah hubungan
kontraktual antara bank dan nasabah
debitor yang berbentuk pinjam-meminjam.
Dengan demikian bagi hubungan
kredit bank berlaku Buku Ketiga (tentang
perikatan) pada umumnya dan Bab
Ketigabelas (tentang pinjam-meminjam)
KUH Perdata khususnya.
Hubungan kredit bank dibuat berdasarkan
perjanjian tertulis.
Perjanjian Kredit
Perjanjian kredit merupakan perjanjian
konsensuil antara Debitur dengan Kreditur
yang melahirkan hubungan hutang
piutang, dimana Debitur berkewajiban
membayar kembali pinjaman yang
diberikan oleh Kreditur, dengan
berdasarkan syarat dan kondisi yang telah
disepakati oleh para pihak.
.
Sepakat
SYARAT SAH PERJANJIAN
KREDIT
Karena perjanjian kredit
elemen pembentuknya
adalah perjanjian pada
umumnya, oleh karenannya
syarat sah perjanjian tersebut
sama halnya dengan syarat
sah perjanjian Pasal 132o BW
Kecakapan
Suatu hal tertentu
Suatu sebab yang
halal
Asas-Asas dalam
Perjanjian Kredit
Asas Konsensualitas
.
Asas Kebebasan
Berkontrak
Pihak-pihak dalam
perjanjian kredit
Pemberi Kredit
Atau kreditur adalah
bank atau lembaga
pembiayaan lain selain
bank
.
Penerima Kredit
atau debitur, yaitu pihak
yang bertindak sebagai
subyek hukum.
Sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit
merupakan sesuatu yang menentukan batal atau
tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya,
misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
Fungsi
Perjanjian
Kredit
Sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak
dan kewajiban di antara kreditur dan debitur;
Sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.
Perjanjian Kredit Di bawah tangan
yaitu perjanjian kredit yang dibuat oleh dan antara
para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit
tersebut tanpa melibatkan pihak pejabat yang
berwenang/Notaris.
Perjanjian kredit
dapat
digolongkan
menjadi :
Perjanjian Kredit Notariil yaitu perjanjian yang
dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di
hadapan Notaris.
Perjanjian Kredit Di bawah tangan biasa;
Perjanjian
Kredit
Dibawah
tangan
Perjanjian Kredit Di bawah tangan yang
ditandatangani di hadapan Notaris namun bukan
merupakan akta notariil dalam hal ini legalisasi
Perjanjian Kredit Di bawah tangan yang dicatatkan
di Kantor Notaris (Waarmerking);
Bentuknya yang bebas
Pembuatannya tidak harus di
hadapan pejabat umum
Ciri-ciri akta
dibawah tangan
Tetap mempunyai kekuatan
pembuktian selama tidak disangkal
oleh pembuatnya
Dalam hal harus dibuktikan, maka
pembuktian tersebut harus dilengkapi
juga dengan saksi2 dan bukti lainnya
Legalisasi adalah pengesahan akta dibawah tangan
oleh Notaris atau pejabat umum lainnya yang
ditunjuk oleh undang- undang dengan
membubuhkan pernyataan tertentu pada akta
dibawah tangan tersebut.
Legalisasi
(Pengesahan)
Akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi akan
menjamin kepastian mengenai :
- tanggal akta, bahwa akta tersebut dibuat pada
tanggal sebagaimana tanggal yang tercantum dalam
akta;
- tanda tangan, bahwa tanda tangan yang tercantum
dalam akta adalah tanda tangan orang (pihak) yang
namanya tercantum dalam akta;
LEGALISASI (LEGALISATIE)
Legalisasi nomor :_____________________
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya ___________, notaris di ______________,
telah membacakan dan menerangkan dengan jelas isi surat ini kepada:
1) ________(nama) _________ (pekerjaan), bertempat tinggal di _________ pada
Jalan______________, pemegang KTP dengan nomor ______________________
2) ________(nama) _________ (pekerjaan), bertempat tinggal di ________ pada
Jalan ______________ pemegang KTP dengan nomor ______________________
Yang telah dikenal oleh saya, Notaris, kemudian setelah saya bacakan isi surat ini
kepada para penghadap tersebut membubuhkan tanda tangan/ cap jempol tangan
kiri diatas surat tersebut dihadapan saya, Notaris, pada hari ini, hari ____________
tanggal ____________________tahun ______________________________________
Didaftar pada hari ini, hari __________, tanggal ___________ tahun ____________
Notaris di ______________
_______________, S,H, M.Kn
.
Waarmerking adalah pengesahan tanggal dari akta
dibawah tangan oleh Notaris atau pejabat umum
lainnya yang ditunjuk oleh undang-undang.
Waarmerking
(Penandaan)
Akta dibawah tangan yang telah diwaarmerking
akan menjamin kepastian tanggal dibuatnya akta
tersebut.
WAARMERKING
waarmerking
Nomor :
Dibukukan dan didaftarkan pada hari ini, ______________, tanggal
_________ (_______________________), oleh saya ______________,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di _____________.
Notaris di _____________
___________, S,H, M.Kn
.
Akta Notariil
Sebagai Akta Otentik
(Pasal 1868 BW)
“ Suatu akta otentik ialah suatu akta yang
dibuat dalam bentuk yang ditentukan
undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat
Umum yang berwenang untuk itu di tempat
akta itu dibuat” .
Akta Notaris
Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No.30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Akta Notaris adalah akta otentik yang
dibuat oleh atau di hadapan Notaris,
menurut bentuk dan tata cara yang
ditetapkan dalam undang-undang.
Akta itu harus dibuat “oleh” (door) atau “di
hadapan” (tenoverstaan) seorang pejabat umum
Unsur-Unsur
Akta Otentik
Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan
oleh Undang-undang
Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu
dibuat, harus mempunyai wewenang untuk
membuat akta itu.
Akta yang dibuat oleh pejabat (akta relaas);
dapat merupakan suatu akta yang menguraikan
secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau
suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh
Notaris sendiri di dalam jabatannya
Akta Otentik
dapat dibedakan
atas :
Akta yang dibuat dihadapan (akrenoverstaan)
pejabat oleh para pihak yang memerlukannya
(partij akten) ;
merupakan akta yang berisi keterangan-keterangan
dari pihak lain yang berkepentingan agar keterangan
tersebut disampaikan kepada Notaris yang
menjalankan jabatannya yang kondisinya
dinyatakan/dituangkan dalam akta otentik
membuktikan antara para pihak, bahwa mereka
sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta
tadi (kekuatan pembuktian formal);
Kekuatan
Pembuktian
Akta
Otentik
membuktikan antara para pihak yang
bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa
yang disebutkan di situ telah terjadi (kekuatan
pembuktian material atau yang kita namakan
kekuatan pembuktian mengikat);
membuktikan tidak saja antara para pihak yang
bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga bahwa
pada tanggal tersebut dalam akta kedua belah pihak
tersebut sudah menghadap di muka pegawai umum
(notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam
akta tersebut (kekuatan pembuktian ke luar).
menyangkut akta yang dibuatnya
Kewenangan
notaris yang
harus dipenuhi
agar akta
memperoleh
otentisitasnya :
mengenai orang untuk kepentingan
siapa akta itu dibuat;
mengenai tempat dimana akta dibuat
mengenai waktu pembuatan akta itu
Klausula Hukum (Legal Clauses)
Pada umumnya
isi klausula yang
tercantum
dalam perjanjian
kredit dapat
digolongkan
menjadi 2 (dua)
bagian, yaitu:
Klausula Hukum adalah klausula yang berisikan
ketentuan-ketentuan hukum yang biasanya berlaku
untuk pemberian fasilitas kredit.
Klausula Komersial (Commercial Clauses)
Klausula Komersial adalah klausula yang berkaitan
dengan aspek komersial dalam pemberian fasilitas
kredit.
- Kuasa pendebetan rekening.
- Pernyataan Debitur.
- Perlindungan Bank
- Batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh
Klausula Hukum
(Legal Clauses)
Debitur (affirmative covenant) dan yang tidak
boleh dilakukan oleh Debitur (Negative
Covenant)
- Klausula Pengalihan Hak
-Jaminan (Warranties).
- Pilihan Hukum (Choice Of Law) dan Pilihan
Forum Penyelesaian Sengketa (Choice Of
Forum)
Klausula
Komersial
(Commercial
Clauses)
-Jenis, jumlah, dan jangka waktu fasilitas.
-Perubahan mata uang pinjaman (klausula ini
digunakan terutama untuk pinjaman nonRupiah).
- Penggunaan Fasilitas Kredit
-Penarikan fasilitas kredit, jangka waktu penarikan,
cara penarikan, bukti penarikan.
-Pembayaran kembali lebih cepat/awal (Voluntary
or Mandatory)
-Bunga.
-Komisi dan Fee.
- Bunga denda (apabila terjadi keterlambatan
pembayaran).
- Pembukuan (lokasi dimana Bank akan
membukukan pinjaman tersebut).
- Asuransi
Akta Pengakuan Hutang adalah suatu akta
yang berisi pengakuan hutang sepihak,
dimana Debitur mengakui bahwa dirinya
mempunyai kewajiban membayar kepada
Kreditur sejumlah uang dengan jumlah
yang pasti (tetap).
Akta
Pengakuan
Hutang
Grosse Akta Pengakuan Hutang adalah
salinan dari suatu Akta Pengakuan Hutang
Notariil yang diberikan kepada yang
berkepentingan. (Pasal 224 Herzein
Inlandsch Reglement (“HIR)
Kelebihan lain dari pada akta perjanjian kredit
/ pengakuan hutang yang dibuat secara notariil
(otentik) yaitu dapatnya dimintakan Grosse
Akta Pengakuan Hutang tersebut.
Grosse
Akta
Pengakuan
Hutang
Grosse akta yang pada bagian kepala aktanya
dicantumkan irah-irah; “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
mempunyai kekuatan mengikat dan
mempunyai kekuatan eksekutorial dan dapat
disamakan dengan keputusan hakim
Apabila pihak debitur wanprestasi, pihak
kreditur dapat langsung memohon eksekusi
kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui
gugatan perdata
Pembayaran
Mengenai hapusnya atau
berakhirnya perjanjian
kredit mengacu pada
ketentuan dalam Pasal 1381
KUHPer tentang hapusnya
perikatan. Pada praktek
hapusnya atau berakhirnya
perjanjian kredit lebih
banyak disebabkan:
Subrogasi
Pembaharuan Utang
atau Novasi
Perjumpaan Utang
atau Kompensasi
Pembayaran
Pembayaran lunas terhadap suatu kredit/ utang umumnya
dapat menghapuskan utang. Hal yang seperti itu juga
berlaku dalam perjanjian kredit. Apabila jumlah kredit
dibayar lunas, maka hapuslah utang/ kredit tersebut.
.
Subrogasi diatur dalam Pasal 1400 BW.
Subrogasi artinya, penggantian kedudukan kreditur
oleh pihak ketiga dalam perjanjian sebagai akibat
pembayaran oleh pihak ketiga atas utang debitur
kepada pihak kreditur
Subrogasi
Tujuan subrogasi adalah untuk memperkuat posisi
pihak ketiga yang telah melunasi utang-utang
debitur dan atau meminjamkan uang kepada
debitur.
Yang paling nyata adanya subrogasi adalah
beralihnya hak tuntutan dan kedudukan kreditur
kepada pihak ketiga (Pasal 1400 BW).
Novasi diatur dalam Pasal 1413 KUH Perdata sampai
dengan Pasal 1424 KUH Perdata. Novasi (pembaruan
utang) adalah sebuah persetujuan, di mana suatu
perikatan telah dibatalkan dan sekaligus suatu
perikatan lain harus dihidupkan
Pembaharuan
Utang atau
Novasi
Novasi adalah suatu perjanjian antara debitur dan
kreditur, di mana perjanjian lama dan subjeknya
yang ada dihapuskan dan timbul sebuah objek dan
subjek perjanjian yang baru.
Unsur-unsur novasi:
a. adanya perjanjian baru,
b. adanya subjek yang baru,
c. adanya hak dan kewajiban, dan
d. adanya prestasi
adalah suatu cara penghapusan utang dengan jalan
memperjumpakan atau memperhitungkan utangpiutang secara bertimbal balik antara kreditur dan
debitur.
Perjumpaan
Utang atau
Kompensasi
Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran
angsuran, misalnya yang disebabkan oleh berbagai
hal seperti perubahan peraturan, adanya pemberian
pengurangan bunga, kekeliruan pembayaran dan
lainnya maka kelebihan pembayaran pajak itu
menjadi hak debitur.
Dalam hal demikian, kelebihan pembayaran
angsuran itu dapat dikompensasikan dengan
angsuran kredit untuk bulan berikutnya.