Transcript Dr. Widhi Handoko, SH

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris
Pasca Putusan Paripurna DPR RI
tanggal 17 Desember 2013
DR. WIDHI HANDOKO, SH., SPN
WORKSHOP KONFIGURASI POLITIK DAN PERUBAHAN UUJN,
GEDUNG KENOTARIATAN UNDIP, OLEH PRODI MKN UNDIP DAN DITJEN AHU
KEMENKUMHAM, SEMARANG, 3-4 JANUARI 2014
PENGERTIAN NOTARIS
PASAL 1 UUJN
• Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk
membuat akta autentik dan memiliki kewenangan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
• Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang
untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk
menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal
dunia.
MAJELIS PENGAWAS NOTARIS
• Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya
disebut Majelis Pengawas adalah suatu
badan yang mempunyai kewenangan dan
kewajiban
untuk
melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap
Notaris.
ORGANISASI NOTARIS
• Organisasi Notaris adalah organisasi profesi
jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan
berbadan hukum.
Syarat Menjadi
Notaris
Pasal 3
Belum Cukup
UMUR……
Piye ki ?
Huruf C
• berumur paling sedikit 27 (dua puluh
tujuh) tahun; (Apakah masih relevan?)
Huruf F
• telah menjalani magang atau nyatanyata telah bekerja sebagai karyawan
Notaris dalam waktu paling singkat 24
(dua puluh empat) bulan berturut-turut
pada kantor Notaris atas prakarsa
sendiri
atau
atas
rekomendasi
Organisasi Notaris setelah lulus strata
dua kenotariatan;
PASAL 16
• Pasal 16 ayat (1) huruf a
• Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak
berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang
terkait dalam perbuatan hukum;
PASAL 16 AYAT 1 HURUF C
SIDIK JARI
• melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap
pada Minuta Akta;
PASAL 16 HURUF M
PEMBACAAN AKTA
• membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh
paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi
khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan
ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan
Notaris;
PASAL 16 HURUF N
• Kewajiban menerima magang calon Notaris.
Pak Kami Mau
Magang
Boleh?
PASAL 16 AYAT 7, 8, 9
Pasal 7
•
Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (m) tidak wajib
dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena
penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya,
dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta
pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan
Notaris.
Pasal 8
•
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap
pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat
dan jelas, serta penutup Akta.
Pasal 9
•
Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (m) dan
ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai
kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
PASAL 16 AYAT 11
SANKSI
Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi
berupa:
• peringatan tertulis;
• pemberhentian sementara;
• pemberhentian dengan hormat; atau
• pemberhentian dengan tidak hormat.
PASAL 16 AYAT 12
• Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11),
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j
dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian
untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga
kepada Notaris.
PASAL 16A
KEWAJIBAN CALON NOTARIS
Pasal 16A
• Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (1) huruf a.
Amanah, Jujur, Bersikap Saksama
• Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon
Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai
Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh
guna pembuatan Akta.
PASAL 17 HURUF F DAN G
LARANGAN NOTARIS
Notaris dilarang:
Huruf f
• merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan
usaha swasta;
Huruf g
• merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah
dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan
Notaris;
PASAL 19
KEDUDUKAN PPAT
• Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat
kedudukannya.
• Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta
Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris
• Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap
menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.
PASAL 33
SYARAT DIANGKAT MENJADI NOTARIS
• Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan
Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia
yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai
karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun
berturut-turut.
• Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17
berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara
Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.
PASAL 65
PROTOKOL NOTARIS
• Pasal 65
• Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris
bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya
meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau
dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris
PASAL 66
• Pasal 66
• Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut
umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan
Notaris berwenang:
• mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam
penyimpanan Notaris; dan
• memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang
berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada
dalam penyimpanan Notaris.
LANJUTAN
• Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita
acara penyerahan.
• Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat
permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak
permintaan persetujuan.
• Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan
jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima
permintaan persetujuan.
DI ANTARA PASAL 66 DAN PASAL 67 DISISIPKAN 1
(SATU) PASAL, YAKNI PASAL 66A SEHINGGA
BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:
Pasal 66A
• Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan
Notaris.
• Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas
unsur:
• Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
• Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
• ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara
pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran
majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.
PASAL 67
• Ayat 3
• Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9
(sembilan) orang, terdiri atas unsur:
• Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
• Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
• ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
• Ayat 4
• Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis
Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
• Ayat 5
• Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku
(integritas) Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
PASAL 82 AYAT (2)
ORGANISASI IKATAN NOTARIS INDONESIA
• Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.
PASAL 88
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
• pengajuan permohonan sebagai Notaris yang
sedang diproses, tetap diproses berdasarkan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris.
• masa magang yang telah dijalani calon Notaris
tetap diperhitungkan berdasarkan persyaratan yang
diatur dalam Undang-Undang ini.
PASAL 91A
PENJATUHAN SANKSI
• Pasal 91A
• Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal
17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal
54 ayat (2), dan Pasal 65A diatur dalam Peraturan Menteri….
bagaimana ketentuan sanksi terhadap pasal 82….catatan (penjatuhan
sanksi terhadap organisasi tidak mungkin dengan Peraturan Menteri….krn
Organisasi tsb ditetapkan dengan UU)
• Pasal 91B
• Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling
lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(bagaimana jika dalam waktu satu tahun belum terdapat PP nya ?)
PEKERJAAN RUMAH BAGI KITA SEMUA
PERLUKAH DI LAKUKAN YUDISIAL
REVIEW?
APAKAH SUDAH IDEAL UUJN TERBARU
INI?
SELESAI