SELAMAT DATANG PADA ACARA UJI PUBLIK PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANUJI PUBLIK-REVISI PP 74 TH.2008
Download ReportTranscript SELAMAT DATANG PADA ACARA UJI PUBLIK PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANUJI PUBLIK-REVISI PP 74 TH.2008
SELAMAT DATANG PADA ACARA UJI PUBLIK PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2012 UJI PUBLIK-REVISI PP 74 TH.2008 1 AGT-NOVEMBER 2012 PP PERUBAH AN PP 74/2008 DISPOSISI PENUGASAN SURAT TUGAS NO.54002/WM/T U/2012, 21 JUNI 2012 29 JUNI 2012 PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REVISI PP 74/ 2008 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN & PEMBAHASAN AWAL REVISI PP TIM RUU-RPP, BALITBANG, BPSDMPKPMP, AHLI 3 -23 JULI 2012 1. PETA MASALAH 2. USULAN PERUBAHAN PP RAKOR BERSAMA WAMEN I WAMEN, ESELON-I, ESELON-II TIM RUURPP 25 JULI 2012 1. MASUKAN SUBSANSI 2. REVISI PP UJI PUBLIK-REVISI PP 74 TH.2008 PEMBAHASAN MASUKAN REVISI PP TIM RUU-RPP, BALITBANG, BPSDMPKPMP, AHLI 26 JULI- 7 AGT I2012 1. PETA MASUKAN 2. DIM REVISI PP RAKOR BERSAMA WAMEN II&III WAMEN, ESELON-I, ESELON-II TIM RUURPP 8, 29 AGT2012 1. MASUKAN SUBSTANSI 2. REVISI PP 3 TUJUAN UJI PUBLIK MENGHIMPUN TANGGAPAN, KOMENTAR, GAGASAN, DAN MASUKAN TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN PP 74/2008 4 SKENARIO UJI PUBLIK KERJA INDIVIDUAL PLENO II & III PLENO I 1. PEMBUKAAN 2. PAPARAN NARASUMBER PEMBERIAN MASUKAN/TANGGAPAN 1. DISKUSI (secara perorangan) 2. PENUTUPAN PUKUL PUKUL PUKUL 09.00 S.D 10.15 10.30 S.D 12.00 13.00 – 15.00 PESERTA: DINAS PENDIDIKAN, DPRD, PIMPINAN LPTK, PAKAR, ASOSIASI PROFESI, PENYELENGGARA PENDIDIKAN/YAYASAN, GURU/ KEPALA SEKOLAH, DEWAN PENDIDIKAN, KOMITE SEKOLAH 5 ACARA UJI PUBLIK PERUBAHAN PP NO. 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU NO ACARA KEGIATAN PELAKSANA WAKTU RINCIAN 1 Registrasi • Mengisi daftar hadir • Pembagian materi • Telaah materi individual Panitia 08.00-09.00 2 Sesi Pleno I Pembukaan Kepala Dinas Provinsi/ Kepala LPMP 09.00-09.15 Paparan Materi Uji publik Nara Sumber • Tim Balitbang, • Biro Hukor, • Badan PSDMPK-PMP 09.15-10.15 3 Kerja Individual Pengisian format dan pemberian tanggapan secara perorangan Peserta dan Panitia 10.15-12.00 4 Sesi Pleno II Tanggapan /diskusi/Simpulan Nara Sumber • Tim Balitbang, • Biro Hukor, • Badan PSDMPK-PMP 13.00-14.45 5 Penutupan Panitia 14.45 – 15.00 6 Terdapat 18 butir perubahan dalam Rancangan Perubahan PP Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Tim Revisi PP 74/2008 8 No urut 1: Perubahan Pasal 1 angka 8 dalam PP 74/2008. Penegasan konsep “guru tetap” yang diangkat oleh lembaga pendidikan yang didirikan masyarakat dan pengalaman kerja menjadi minimal 3 (tiga) tahun. No urut 2: Penambahan Pasal 4 ayat (3) Pendidikan profesi saat ini perlu mempertimbangkan konsistensi dan koherensi pendidikan guru, mulai dari tahap perencanaan, pendidikan, penempatan sampai dengan pembinaan. Tim Revisi PP 74/2008 9 No urut 3: Penambahan Pasal 9 ayat (2), (4), dan (5). Perlu rincian substansi ujian tertulis dan ujian kinerja pada Pendidikan profesi. No urut 4: Perubahan Pasal 10 ayat (5) dan (6). Perolehan dan penggunaan sertifikat pendidik dengan nomor registrasi tunggal. Tim Revisi PP 74/2008 10 No urut 5: Penambahan pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Pemerintah perlu melakukan pendataan dan validasi guru secara berkala dalam rangka efektifitas sertifikat dan perencanaan kebutuhan guru. No urut 6: Perubahan Pasal 12 Perubahan konsep dan mekanisme uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik, yaitu melalui pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG), atau pendidikan profesi guru (PPG). Tim Revisi PP 74/2008 11 No urut 7: Perubahan Pasal 12A. Pemberian sertifikat secara langsung. • kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau • golongan paling rendah IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c. Tim Revisi PP 74/2008 12 No urut 8: Penambahan Pasal 15 ayat (1a) Penjabaran “guru tetap” yang diangkat Pemerintah, pemerintah daerah, atau kepala satuan pendidikan. Perubahan Pasal 15 ayat (4). Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan atau penilik Penambahan Pasal 15 ayat (7) . Ketentuan “guru tetap” diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri. Tim Revisi PP 74/2008 13 No urut 9: Perubahan Pasal 40 Kewajiban pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan satuan pendidikan memberikan pelindungan hukum, profesi, dan keselamatan/kesehatan guru. Tim Revisi PP 74/2008 14 No urut 10: Penambahan 1 ayat pada Pasal 44 ayat (3) Pengaturan tentang syarat Organisasi Profesi Guru: Keanggotaannya terdata dan tersebar diseluruh provinsi dan kabupaten/kota minimal 25% dari jumlah guru di wilayah yang bersangkutan; Kepengurusannya berada di Pusat dan disemua provinsi serta minimal 75% di kabupaten/kota.; Memiliki kode etik yang mengikat perilaku guru dalam tugas keprofesionalan; Memiliki dewan pusat kehormatan guru sampai ditingkat kabupaten/kota. Tim Revisi PP 74/2008 15 No urut 11: Penambahan Pasal 47A ayat (1) Pengaturan tentang program peningkatan kualifikasi akademik guru dalam jabatan yang belum memperoleh S-1/D-IV melalui PPKHB dan peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi untuk guru mata pelajaran produktif. Penambahan: Pasal 47A ayat (2) Efektifitas LPTK dengan kebijakan khusus Pemerintah No urut 12: • Perubahan Pasal 48. Pembinaan berkelanjutan melalui evaluasi guru dan UKG. Tim Revisi PP 74/2008 16 No urut 13 : Perubahan Pasal 54 ayat (1), ayat (8), dan ayat (9). Pengaturan baru beban kerja dan ekuivalensi untuk kepala satuan pendidikan, pengawas, dan penilik No urut 14: Penambahan Pasal 54A Beban kerja guru dalam melaksanakan kegiatan lain di luar kegiatan mengajar, dan pelaksanaan beban kerja guru SMK sistem blok. Tim Revisi PP 74/2008 17 No urut 15: Penambahan pasal 58 ayat (1a) beserta penjelasan Mekanisme pengangkatan guru melalui seleksi yang mencakup ujian tertulis, wawancara, dan praktik mengajar. Penambahan Pasal 58 ayat (2a) beserta penjelasan Penegasan tentang koordinasi perencanaan guru secara Nasional oleh Menteri. Penambahan Pasal 58 ayat (2b) beserta penjelasan Pengangkatan dan penempatan guru baru hasil program khusus. Perubahan Pasal 58 ayat (3) Pertimbangan perencanaan kebutuhan guru. Tim Revisi PP 74/2008 18 No urut 16: Perubahan Pasal 62 ayat (1a) Pemindahan guru antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota, antarkecamatan, antarsatuan pendidikan, antarjenjang pendidikan, antarjenis pendidikan, dan antarmatapelajaran/rumpun mata pelajaran. No urut 17 Perubahan Pasal 65 Penghapusan huruf b dan c, karena substansi huruf b sudah diakomodasi dalam Pasal 12 ayat (1e), dan huruf c diakomodasi dalam Pasal 12 ayat (5a) Tim Revisi PP 74/2008 19 No urut 18: Perubahan Pasal 66 Penyesuaian ketentuan peralihan bagi guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi S-1 / D-IV untuk memperoleh sertifikat pendidik. Tim Revisi PP 74/2008 20 FORMAT TANGGAPAN/KOMENTAR DAN USULAN NO RANCANGAN SARAN/TANGGAPAN CATATAN: SARAN/TANGGAPAN BERKAITAN DENGAN SUBSTANSI ATAUPUN REDAKSIONAL 21 SARAN DAN MASUKAN Email: Tim RUU RPP Balitbang : [email protected] Tim Revisi PP 74/2008 22 Tim Revisi PP 74/2008 23