SELAMAT DATANG PADA ACARA UJI PUBLIK PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANUJI PUBLIK-REVISI PP 74 TH.2008

Download Report

Transcript SELAMAT DATANG PADA ACARA UJI PUBLIK PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANUJI PUBLIK-REVISI PP 74 TH.2008

SELAMAT DATANG
PADA ACARA UJI PUBLIK
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2012
UJI PUBLIK-REVISI PP 74 TH.2008
1
AGT-NOVEMBER 2012
PP
PERUBAH
AN PP
74/2008
DISPOSISI
PENUGASAN
SURAT TUGAS
NO.54002/WM/T
U/2012,
21 JUNI 2012
29 JUNI
2012
PROSES PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH REVISI PP 74/ 2008
IDENTIFIKASI
PERMASALAHAN
& PEMBAHASAN
AWAL REVISI PP
TIM RUU-RPP,
BALITBANG,
BPSDMPKPMP, AHLI
3 -23 JULI
2012
1. PETA MASALAH
2. USULAN
PERUBAHAN PP
RAKOR
BERSAMA
WAMEN I
WAMEN,
ESELON-I,
ESELON-II
TIM RUURPP
25 JULI
2012
1. MASUKAN
SUBSANSI
2. REVISI PP
UJI PUBLIK-REVISI PP 74 TH.2008
PEMBAHASAN
MASUKAN
REVISI PP
TIM RUU-RPP,
BALITBANG,
BPSDMPKPMP,
AHLI
26 JULI- 7 AGT I2012
1. PETA
MASUKAN
2. DIM REVISI PP
RAKOR
BERSAMA
WAMEN
II&III
WAMEN,
ESELON-I,
ESELON-II
TIM RUURPP
8, 29 AGT2012
1. MASUKAN
SUBSTANSI
2. REVISI PP
3
TUJUAN UJI PUBLIK
MENGHIMPUN TANGGAPAN,
KOMENTAR, GAGASAN, DAN
MASUKAN TERHADAP RANCANGAN
PERUBAHAN PP 74/2008
4
SKENARIO UJI PUBLIK
KERJA
INDIVIDUAL
PLENO II & III
PLENO I
1. PEMBUKAAN
2. PAPARAN
NARASUMBER
PEMBERIAN
MASUKAN/TANGGAPAN
1. DISKUSI
(secara perorangan)
2. PENUTUPAN
PUKUL
PUKUL
PUKUL
09.00 S.D 10.15
10.30 S.D 12.00
13.00 – 15.00
PESERTA:
DINAS PENDIDIKAN, DPRD, PIMPINAN LPTK, PAKAR, ASOSIASI
PROFESI, PENYELENGGARA PENDIDIKAN/YAYASAN, GURU/
KEPALA SEKOLAH, DEWAN PENDIDIKAN, KOMITE SEKOLAH
5
ACARA UJI PUBLIK
PERUBAHAN PP NO. 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU
NO
ACARA
KEGIATAN
PELAKSANA
WAKTU
RINCIAN
1
Registrasi
• Mengisi daftar hadir
• Pembagian materi
• Telaah materi
individual
Panitia
08.00-09.00
2
Sesi Pleno I
Pembukaan
Kepala Dinas Provinsi/
Kepala LPMP
09.00-09.15
Paparan Materi Uji
publik
Nara Sumber
• Tim Balitbang,
• Biro Hukor,
• Badan PSDMPK-PMP
09.15-10.15
3
Kerja Individual
Pengisian format dan
pemberian tanggapan
secara perorangan
Peserta dan Panitia
10.15-12.00
4
Sesi Pleno II
Tanggapan
/diskusi/Simpulan
Nara Sumber
• Tim Balitbang,
• Biro Hukor,
• Badan PSDMPK-PMP
13.00-14.45
5
Penutupan
Panitia
14.45 – 15.00
6
Terdapat 18 butir perubahan dalam
Rancangan Perubahan
PP Nomor 74 Tahun 2008
Tentang Guru
Tim Revisi PP 74/2008
8
No urut 1:
Perubahan Pasal 1 angka 8 dalam PP 74/2008.
Penegasan konsep “guru tetap” yang diangkat oleh
lembaga pendidikan yang didirikan masyarakat dan
pengalaman kerja menjadi minimal 3 (tiga) tahun.
No urut 2:
Penambahan Pasal 4 ayat (3)
Pendidikan profesi saat ini perlu mempertimbangkan
konsistensi dan koherensi pendidikan guru, mulai dari
tahap perencanaan, pendidikan, penempatan sampai
dengan pembinaan.
Tim Revisi PP 74/2008
9
No urut 3:
Penambahan Pasal 9 ayat (2), (4), dan (5).
Perlu rincian substansi ujian tertulis dan ujian kinerja
pada Pendidikan profesi.
No urut 4:
Perubahan Pasal 10 ayat (5) dan (6).
Perolehan dan penggunaan sertifikat pendidik dengan
nomor registrasi tunggal.
Tim Revisi PP 74/2008
10
No urut 5:
Penambahan pasal 11 ayat (2) dan ayat (3)
Pemerintah perlu melakukan pendataan dan validasi
guru secara berkala dalam rangka efektifitas sertifikat
dan perencanaan kebutuhan guru.
No urut 6:
Perubahan Pasal 12
Perubahan konsep dan mekanisme uji kompetensi
untuk memperoleh sertifikat pendidik, yaitu melalui
pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG), atau
pendidikan profesi guru (PPG).
Tim Revisi PP 74/2008
11
No urut 7:
Perubahan Pasal 12A.
Pemberian sertifikat secara langsung.
• kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3)
dengan golongan paling rendah IV/b atau yang
memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan
golongan IV/b; atau
• golongan paling rendah IV/c, atau yang memenuhi
angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.
Tim Revisi PP 74/2008
12
No urut 8:
Penambahan Pasal 15 ayat (1a)
Penjabaran “guru tetap” yang diangkat Pemerintah,
pemerintah daerah, atau kepala satuan pendidikan.
Perubahan Pasal 15 ayat (4).
Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan
pendidikan atau penilik
Penambahan Pasal 15 ayat (7) .
Ketentuan “guru tetap” diatur lebih lanjut dalam peraturan
Menteri.
Tim Revisi PP 74/2008
13
No urut 9:
Perubahan Pasal 40
Kewajiban pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat,
organisasi profesi, dan satuan pendidikan memberikan
pelindungan hukum, profesi, dan keselamatan/kesehatan
guru.
Tim Revisi PP 74/2008
14
No urut 10:
 Penambahan 1 ayat pada Pasal 44 ayat (3)
Pengaturan tentang syarat Organisasi Profesi Guru:

Keanggotaannya terdata dan tersebar diseluruh
provinsi dan kabupaten/kota minimal 25% dari
jumlah guru di wilayah yang bersangkutan;

Kepengurusannya berada di Pusat dan disemua
provinsi serta minimal 75% di kabupaten/kota.;

Memiliki kode etik yang mengikat perilaku guru
dalam tugas keprofesionalan;

Memiliki dewan pusat kehormatan guru sampai
ditingkat kabupaten/kota.
Tim Revisi PP 74/2008
15
No urut 11:
 Penambahan Pasal 47A ayat (1)
Pengaturan tentang program peningkatan kualifikasi
akademik guru dalam jabatan yang belum
memperoleh S-1/D-IV melalui PPKHB dan
peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi
untuk guru mata pelajaran produktif.
 Penambahan: Pasal 47A ayat (2)
Efektifitas LPTK dengan kebijakan khusus
Pemerintah
No urut 12:
• Perubahan Pasal 48.
Pembinaan berkelanjutan melalui evaluasi guru dan
UKG.
Tim Revisi PP 74/2008
16
No urut 13 :
Perubahan Pasal 54 ayat (1), ayat (8), dan ayat (9).
Pengaturan baru beban kerja dan ekuivalensi untuk
kepala satuan pendidikan, pengawas, dan penilik
No urut 14:
Penambahan Pasal 54A
Beban kerja guru dalam melaksanakan kegiatan lain di
luar kegiatan mengajar, dan pelaksanaan beban kerja
guru SMK sistem blok.
Tim Revisi PP 74/2008
17
No urut 15:
 Penambahan pasal 58 ayat (1a) beserta penjelasan
Mekanisme pengangkatan guru melalui seleksi yang
mencakup ujian tertulis, wawancara, dan praktik
mengajar.
 Penambahan Pasal 58 ayat (2a) beserta penjelasan
Penegasan tentang koordinasi perencanaan guru
secara Nasional oleh Menteri.
 Penambahan Pasal 58 ayat (2b) beserta penjelasan
Pengangkatan dan penempatan guru baru hasil
program khusus.
 Perubahan Pasal 58 ayat (3)
Pertimbangan perencanaan kebutuhan guru.
Tim Revisi PP 74/2008
18
No urut 16:
Perubahan Pasal 62 ayat (1a)
Pemindahan guru antarprovinsi, antarkabupaten atau
antarkota, antarkecamatan, antarsatuan pendidikan,
antarjenjang pendidikan, antarjenis pendidikan, dan
antarmatapelajaran/rumpun mata pelajaran.
No urut 17
Perubahan Pasal 65
Penghapusan huruf b dan c, karena substansi huruf b
sudah diakomodasi dalam Pasal 12 ayat (1e), dan huruf
c diakomodasi dalam Pasal 12 ayat (5a)
Tim Revisi PP 74/2008
19
No urut 18:
Perubahan Pasal 66
Penyesuaian ketentuan peralihan bagi guru dalam
jabatan yang belum memenuhi kualifikasi S-1 / D-IV
untuk memperoleh sertifikat pendidik.
Tim Revisi PP 74/2008
20
FORMAT TANGGAPAN/KOMENTAR DAN
USULAN
NO
RANCANGAN
SARAN/TANGGAPAN
CATATAN:
SARAN/TANGGAPAN BERKAITAN DENGAN SUBSTANSI ATAUPUN
REDAKSIONAL
21
SARAN DAN MASUKAN
Email:
Tim RUU RPP Balitbang :
[email protected]
Tim Revisi PP 74/2008
22
Tim Revisi PP 74/2008
23