Transcript Pertimbangan Hukum

TUGAS DAN WEWENANG
JAM DATUN
TINDAKAN HUKUM LAIN
PERTIMBANGAN HUKUM
TUGAS
&
KEWENANGAN
PENEGAKAN HUKUM
PELAYANAN HUKUM
BANTUAN HUKUM
• INSJA Nomor : INS-001/G/9/1994 tentang
Tata Laksana Penegakan Hukum.
Penegakan Hukum
ialah tindakan hukum yang dilakukan oleh
kejaksaan di bidang DATUN sebagaimana
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
atau berdasarkan putusan pengadilan dalam rangka
menyelamatkan kekayaan atau keuangan Negara
serta melindungi hak-hak keperdataan Masyarakat.
Antara lain :
• Mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ( Pasal 26
ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974)
• Mengajukan permohonan pembubaran PT dengan alasan
PT melanggar kepentingan umum atau PT melakukan
perbuatan yang melanggar peraturan perundang
undangan. (Pasal 146 ayat (1) huruf a UU Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
• Mengajukan
permohonan
pailit
dengan
alasan
kepentingan umum. (Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundan Kewajiban
Pembayaran Utang)
• Mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek
(Pasal 68 ayat (1) beserta penjelasan Pal 68 ayat (1) UU Nomor
15 tahun 2001 tentang Merk.)
• Mengajukan gugatan pembatalan Paten
(Pasal 91 ayat (4) UU Nomor 14 tahun 2001 tentang Patent)
• Mengajukan gugatan ganti kerugian negara dalam tindak pidana
umum.
(UU Nomor 8 Tahun 1981)
• Mengajukan gugatan pembayaran uang pengganti dalam tindak
pidana korupsi
( Pasal 34 c UU Nomor 3 Tahun 1971)
• INSJA
Nomor
:INS-002/G/9/1994
tentang Tata Laksana Bantuan Hukum.
Bantuan Hukum
adalah pemberian jasa hukum kepada
Instansi Pemerintah atau Lembaga Negara
atau BUMN atau Pejabat Tata Usaha Negara
untuk bertindak sebagai Kuasa Pihak dalam
perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
berdasarkan Surat Kuasa Khusus.
Dapat didahului MOU antara
Kejaksaan dg instansi
pemerintah/BUMN/BUMD
Permohonan dari instansi
pemerintah/BUMN/BUMD
MEKANISME
Dapat didahului dg. pertimbangan
hukum dari JAM DATUN,
KAJATI/KAJARI/KACABJARI
Apabila
permasalahan/perkara akan
diserahkan kepada
Kejaksaan maka diterbitkan
SKK dari Instansi
Pemerintah/BUMN/BUMD
kepada JAM
DATUN/KAJATI/KAJARI/
KACABJARI
Bantuan
hukum
dapat
diberikan
di
dalam
pengadilan (litigasi maupun
di luar pengadilan (non
litigasi)
MEKANISME
semua permintaan bantuan
dapat diterima
kecuali
terhadap perbuatan pidana
dan perbuatan pribadi
Beaya perkara sepenuhnya
dibebankan kepada pemberi kuasa
3.INSJA Nomor : INS-003/G/9/1994 tentang Tata
Laksana Pelayanan Hukum, Pertimbangan
Hukum dan Tindakan Hukum Lain.
Pengertian Pelayanan Hukum.
adalah pemberian jasa hukum kepada
masyarakat untuk penyelesaian masalah
Perdata maupun Tata Usaha Negara diluar
proses peradilan.
 Pada Prinsipnya Pelayanan Hukum diberikan untuk
memenuhi permintaan masyarakat dibidang Perdata
dan Tata Usaha.
 Pelayanan Hukum dapat diberikan dalam bentuk
konsultasi, pendapat, saran dan informasi baik secara
lisan maupun tertulis sesuai permintaan yang
bersangkutan.
 Apabila setelah diberikan pelayanan hukum, anggota
masyarakat tersebut menginginkan bantuan lebih
lanjut, Kejaksaan dapat bertindak sebagai mediator
dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
Pertimbangan Hukum
adalah pemberian jasa hukum kepada Instansi
Pemerintah atau Lembaga Negara atau BUMN
atau Pejabat Tata Usaha Negara dibidang
DATUN yang disampaikan melalui forum
koordinasi yang sudah ada atau melalui media
lainnya, diluar proses peradilan.
 Diberikan kepada Lembaga Negara/Instansi
Pemerintah.
 Diberikan antara lain dalam :
1.Forum MUSPIDA
2.Pembuatan Peraturan Perundangan
3.Pembuatan Kontrak
4.Pencabutan Perijinan
5.dsb
Tindakan Hukum lain
adalah pemberian Jasa Hukum dibidang DATUN
diluar penegakan hukum ,bantuan hukum,
pelayanan hukum dan pertimbangan hukum dalam
rangka menyelamatkan kekayaan Negara dan
menegakkan kewibawaan Pemerintah.
PERUBAHAN
SIKAP
Sikap Mental
Pelayanan kpd klien
JPU
Pertanggung jawaban
kpd Klien
JPN
Menjaga rahasia Klien
Penampilan
EKSTERN
KOORDINASI
INTERN