Transcript Class Action

PERTEMUAN XI
CLASS ACTION
(Gugatan Perwakilan
Kelompok)
Dasar Hukum






Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 37)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Pasal 46 ayat (1),
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Pasal 71)
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 ttg
Penanaman Modal (Pasal 15 dan penjelasannya)
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 ttg
Perseroan Terbatas (Pasal 74)
PERMA Nomor 2 Tahun 1999 tentang
Pengawasan Mahkamah Agung Terhadap Partai
Politik.
Pengertian



Black’s Law Dictionary, dimana sekelompok besar
orang berkepentingan dalam suatu perkara, satu
atau lebih dapat menuntut atau dituntut mewakili
kelompoknya tersebut tanpa harus menyebutkan
satu persatu anggota kelompok yang diwakili
representative action
Law Reform Commission menjelaskan pengertian
berkepentingan dalam suatu perkara adalah
berkepentingan secara Iangsung, baik
berkepentingan secara hukum maupun
berkepentingan untuk suatu manfaat atau
keuntungan.
Syarat pengajuka C A



Syarat umum: adanya sejumlah besar orang (numerous
person) dan adanya kepentingan, atau permasalahan yang
sama (common issue, or interest).
syarat khusus : adanya tuntutan yang sama dari seluruh
anggota (typical claims), adanya wakil kelompok yang
dianggap jujur dan benar-benar melindungi kepentingan
kelompok (fair and adequate), adanya kesamaan
permasalahan atau kepentingan dari para anggota
kelompok mendominasi permasalahan atau kepentingankepentingan idividual {predominate)
Hakim menganjurkan kepada wakil kelompok untuk
melakukan penggantian pengacara, jika pengacara
melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan
kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota
kelompoknya
Keistimewaan CA





pertama, mengatur penyelesaian perkara yang menyangkut
banyak orang, masing-masing dengan tuntutan yang lebih
kecil yang tidak dapat diajukan secara individual;
kedua, memastikan bahwa untuk tuntutan ganti kerugian
dalam jumlah yang kecil serta dana yang terbatas
diperlakukan dengan sepantasnya;
ketiga, mencegah putusan yang bertentangan terhadap
permasalahan yang sama;
keempat menggunakan administrasi peradilan yang lebih
efisien; dan mengembangkan proses penegakan hukum
Kelima mampu mengurangi keseluruhan biaya perkara
yang hams dikeluarkan serta jumlah gugatan yang
melibatkan orang banyak
Class Action menurut UUPK
PASAL 46
 gugatan
atas pelanggaran pelaku
usaha dapat dilakukan oleh seorang
konsumen yang dirugikan atau ahli
waris yang bersangkutan;
sekelompok konsumen yang
mempunyai kepentingan yang sama;
lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat yang
memenuhi syarat
 Tidak ada penjelasan lebih lanjut

Pasal 48 UUPK hanya menyebutkan bahwa
penyelesaian sengketa konsumen
melalui pengadilan mengacu pada
ketentuan tentang peradilan umum yang
berlaku dengan memperhatikan ketentuan
dalam Pasal 45
Pasal 45 (1), “ Setiap konsumen yang
dirugikan dapat menggugat pelaku
usaha melalui lembaga yang bertugas
menyelesaikan sengketa antara
konsumen dan pelaku usaha atau melalui
peradilan yang berada di lingkungan
peradilan umum”.

yang dimaksud dengan gugatan
perwakilan kelompok adaiah suatu tata
cara pengajuan gugatan, dalam mana
satu orang atau lebih yang mewakili
kelompok mengajukan gugatan untuk diri
atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus
mewakili sekelompok orang yang
jumlahnya banyak, yang memiliki
kesamaan fakta atau dasar hukum antara
wakil kelompok dan anggota kelompok
dimaksud
PERMA No. 1 Th. 2002 ttg Tata Cara Penerapan
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 1 huraf a , gugatan perwakilan
kelompok adaiah suatu tata cara
pengajuan gugatan, dalam mana satu
orang atau lebih yang mewakili kelompok
mengajukan gugatan untuk diri atau diridiri mereka sendiri dan sekaligus mewakili
sekelompok orang yang jumlahnya
banyak, yang memiliki kesamaan fakta
atau dasar hukum antara wakil kelompok
dan anggota kelompok dimaksud.
Perma ini tidak menyebutkan substansi
atau jenis perkara yang dapat diajukan
melalui mekanisme gugatan perwakilan
kelompok.
Tujuan Class Action
1.Agar supaya proses berpekara lebih ekonomis dan biaya
lebih efisien (judicial economy).
2.Untuk mencegah pengulangan proses perkara yang sama di
pengadilan.
3. Mencegah putusan-putusan yang berbeda (tidak konsisten)
antara majelis hakim yang satu dengan majelis hakim yang
lainnya dalam perkara yang sama.
4. Memberikan akses kepada keadilan, dan mengurangi
hambatan-hambatan yang terjadi bagi penggugat individual
yang pada umumnya berposisi lebih lemah (the rights of
groups of people who individually would be without
effective strength to bring their opponents into court).
5. memberikan akses yang lebih luas bagi para pencari
keadilan untuk mengajukan gugatan dengan biaya yang
lebih efisien, dan kemudian akan menumbuhkan sikap jera
bagi mereka yang berpotensi merugikan kepentingan
masyarakat yang luas
Unsur-unsur dalam C A
dua unsur pokok dalam pengajuan gugatan
secara class action, yaitu adanya perwakilan
kelompok (representative class) dan keanggotaan
kelompok (members of class). Wakil kelompok
dan anggota kelompok tersebut merupakan
pihak-pihak dalam class action.
 Tugas wakil kelompok harus mampu menjelaskan
ttg:
1. Definisi kelompok, siapa wakil maupun anggota
kelompok.
2. Apa yang terjadi.
3. Bilamana kejadiannya.
4. Tuntutan dan dasar hukum yang digunakan.

Syarat CA
a. jumlah anggota kelompok sedemikian banyaknya
sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan
diajukan secara sendiri-sendiri atau secara
bersama-sama dalam satu gugatan
(Numerosity);
b. terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan
kesamaan dasar hukum yang digunakan yang
bersifat substansial (Commonality), serta
terdapat persamaan jenis tuntutan diantara wakil
kelompok dengan anggota kelompok (Typicality);
c. wakil kelompok memiliki kejujuran dan
kesungguhan untuk melindungi kepentingan
anggota kelompok yang diwakilinya (Adequacy of
representation);
Selanjutnya untuk menetapkan apakah
gugatan merupakan gugatan class action
atau gugatan biasa diterapkan mekanisme
Preliminary Certification Test kepada
anggota kelompok agar melakukan opt in
dan opt out.
 Opt in adalah prosedur yang dilakukan
anggota kelompok dengan memberikan
penegasan bahwa mereka benar-benar
anggota kelompok sedangkan opt out
adalah kesempatan anggota kelompok
untuk menyatakan dirinya keluar dari
class actions dan tidak menghendaki jadi
bagian dari gugatan.



Mekanisme Preliminary Certification Test tersebut
harus dilakukan apabila tuntutan gugatan adalah
berupa uang ganti rugi (monetary damages)
karena menentukan siapa-siapa yang berhak
mendapatkan uang ganti rugi, sedangkan
gugatan yang tuntutannya hanya berupa
permintaan deklaratif atau injuction maka
mekanisme ini tidak perlu dilakukan.
Setelah pemeriksaan kelayakan kelompok dan
pemberitahuan kepada masing-masing anggota
kelompok untuk mengambil sikap (opt in dan opt
out) barulah pemeriksaan pokok sengketa
dilaksanakan.
proses pemeriksaan persidangan
Hakim wajib memeriksa dan
mempertimbangkan gugatan Perwakilan
Kelompok, antara lain :
1. Memenuhi unsur kesamaan fakta, dasar
hukum, dan tuntutan.
2. Memiliki bukti yang paling kuat dan
meyakinkan.
3. Terpercaya (trustworthy) dan dihormati.
4. Tidak mendahulukan kepentingan pribadi
di depan kepentingan anggota kelompok.
5. Mengakar dan mewakili pada masyarakat
(legitimasi sosial)


Pada awal pemeriksaan persidangan maupun
selama berlangsungnya pemeriksaan perkara,
Hakim berkewajiban mendorong para pihak yang
bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya
dengan jalur perdamaian.
Dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan, Hakim
wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci
dan jelas, penentuan kelompok dan/atau sub
kelompok yang berhak, mekanisme
pendistribusian ganti rugi, dan langkah-langkah
yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam
proses penetapan dan pendistribusian seperti
halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau
notifikasi

Salah satu kasus gugatan perwakilan kelompok
dalam sengketa konsumen yang dapat
dikategorikan class action adalah kasus YLKI
yang menuntut PLN karena terjadinya
pemadaman listrik se Jawa dan Bali. YLKI
mewakili seluruh konsumen listrik sejawa Bali
menuntut ganti rugi kepada PLN, dan dalam
pengajuan gugatan ini YLKI tidak memperoleh
kuasa lebih dulu daii seluruh konsumen listrik
se Jawa Bali. Hal ini sesuai dengan prinsip
dalam class action yang tidak mensyaratkan
adanya kuasa dari anggota kelompok yang
diwakilinya.