Transcript manajemen penanganan perkara di ptun

POKOK – POKOK PTUN & BERACARA DI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
 Oleh :
LILIEK EKO POERWANTO, SH
KETUA PTUN YOGYAKARTA
Peraturan Perundang-undangan
yang terkait dengan
Peradilan Tata Usaha Negara
 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata usaha Negara
 Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan
atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata usaha Negara
 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan
Kedua Atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara
Sengketa Tata Usaha Negara:
Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata
usaha negara antata orang atau badan hukum perdata dengan
badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di
daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha
negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ( pasal 1 angka 10
Undang—undang Nomor 51 Tahun 2009.
Obyek Sengketa Tata Usaha Negara:
- Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara baik
dipusat / didaerah
- Putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi ( pasal 47
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008)
Para Pihak dalam Sengketa TUN:
 Penggugat : Orang/badan hukum Perdata;
 Tergugat : Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang
mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang
ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang
digugat oleh orang/badan hukum perdata
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan
( pasal 2 UU Nomor 9 tahun 2004)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Keputusan TUN hukum perdata
Keputusan TUN yang bersifat umum
Keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan
Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan
ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau
peratuaran peruandang-undangan lain yang bersifat
pidana;
Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil
pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;
Keputusan TUN mengenai tata usaha TNI;
Keputusan KPU, baik dipusat maupun di daerah,
mengenai hasil pemilihan umum
Keputusan TUN Fiktif Negatif
 Badan/Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan
yang dimohon, sedangkan hal itu menjadi
kewajibannya dan jangka waktunya ditentukan oleh
undang-undang telah lewat, maka dianggap telah
menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud
(Psl 3 UU Nomor 5 Tahun 1986).
Tenggang waktu mengajukan
 90 (sembilan puluh) hari sejak
diterima/diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat
TUN ( psl 55 UU Nomor 5 Tahun 1986).
 14 (empat belas ) hari setelah diterimanya putusan
ajudikasi dari Komisi Informasi ( psl 48 ayat(1) UU
Nomor 18 Tahun 2008).
Bagi Pihak ketiga:
 Dihitung secara kasuistis, yaitu 90 hari sejak yang
bersangkutan mengetahui dan merasa
kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan
TUN tersebut
Surat Kuasa:
 Membuat secara jelas dan rinci mengenai hal-hal yang
dikuasakan dengan menyebutkan pihak-pihak yang
berperkara, Keputusan TUN, obyek sengketa, dan
tahapan-tahapan tingkat pemeriksaannya dan bagi
tergugat harus menyebutkan nomor perkaranya.
 Dapat dibuat sekaligus untuk pemeriksaan tingkat
pertama, banding, kasasi, PK. Asalkan hal-hal yang
dikuasakan diuraikan secara rinci.
 Tergugat(badan/pejabat TUN) dapat memberi:
 Surat kuasa kepada advokat
 Surat tugas tanpa materai kepada pejabat pada instansi
yang bersangkutan.
Gugatan harus memuat (Pasal 56
UU Nomor 5 Tahun 1986):
a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan
pekerjaan penggugat atau kuasanya;
b) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh
seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus
disertai surat kuasa yang sah;
Alasan-alasan gugatan( pasal 53
ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004).
 Keputusan TUN yang digugat itu itu bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 Keputusan TUN yang digugat itu itu bertentangan
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
Proses dismissal (Pasal 62 ayat(1)
UU Nomor 5 Tahun 1986):
Sebelum gugatan disidangkan, Ketua PTUN berwenang memutuskan
dengan suatu penetapan bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak
diterima atau tidak berdasa dikarenakan:
a)
Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam
wewenang pengadilan;
b) Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud pasal 56 tidak
dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan
diperingatkan;
c) Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang tidak
layak;
d) Apa yang dituntut dalam guhatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh
KTUN yang digugat;
e) Gugatan yang diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktu;
Pemeriksaan Persiapan (Pasal 63
UU Nomor 5 Tahun 1986):
 Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib
mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan, yaitu:
a)
Wajib memberi nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki
gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam
jangka waktu 30 hari;
b) Dapat meminta penjelasan kepada badan atau Pejabat TUN
yang bersangkutan;

Apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum
menyempurnakan gugatan maka Hakim menyatakan dengan
putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima

Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak
dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru
Pemeriksaan Dengan Acara Singkat
 Adanya perlawanan yang diajukan oleh penggugat atas
penetapan dismissal Ketua PTUN, dilaksanakan oleh
Majelis hakim dalam sidang yang terbuka untuk
umum;
 Tidak perlu memeriksa sampai materi gugatannya;
 Apabila perlawan ditolak, tidak tersedia upaya hukum;
 Jika perlawan diterima, maka pemeriksaan terhadap
perkaranya dilanjutkan dan disidangkan dengan acara
biasa oleh Majelis hakim yang sama dengan nomor
perkara yang sama;
Pemeriksaan Dengan Acara Cepat
 Penggugat mohon kepada Ketua PTUN dengan alasan




kepentingan yang cukup mendesak;
Ketua PTUN mengeluarkan penetapan mengabulkan atau
menolak;
Apabila dikabulkan, pemeriksaan dilakukan dengan Hakim
Tunggal;
Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi
kedua belah pihak, masing-masing tidak melebihi 14 hari;
Dalam hal tertentu Tergugat dapat memohon acara cepat
dengan alasan ada kepentingan yang cukup mendesak;
Persidangan
Hakim Ketua sidang membuka sidang dan
menyatakan terbuka untuk umum apabila sengketa
menyangkut kepentingan umum/keselamatan negara.
Persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum
(Psl 70 UU Nomor 5 Tahun 1986):
Penggugat tidak hadir
 Apabila penggugat /kuasanya tidak hadir
dipersidangan hari pertama dan hari berikutnya
dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan, meskipun telah dipanggil
dengan patut, maka gugatan dinyatakan gugur dan
penggugat membayar biaya perkara;
 Penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi
dengan biaya perkara, asal masih dalam tenggang
waktu (Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986):
Tergugat tidak hadir
 Apabila Terggugat /kuasanya tidak hadir
dipersidangan dua kali berturut-turut/ tidak
menanggapi gugatan tanpa alasan dan telah dipanggil
secara patut, maka Hakim Ketua Sidang dengan
penetapan meminta atasan Tergugat memerintahkan
Tergugat hadir atau menanggapi gugatan;
 Setelah lewat 2 bulan sesudah penetapan dikirimkan
dengan surat tercatat, penetapan tidak ditanggapi oleh
atasan Tergugat/Tergugat, maka pemeriksaan
dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;
Pencabutan Gugatan;
 Sebelum tergugat mengajukan jawaban, Penggugat
dapat mencabut gugatannya, apabila tergugat sudah
menjawab, maka pencabutan gugatan dikabulkan
apabila disetujui oleh Tergugat;
 Kemudian dikeluarkan penetapan pencabuatan
guagatn, diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum
Intervensi;
 Apabila ada pihak ketiga, yaitu orang/badan hukum perdata
yang mempunyai kepentingan dalam sengketa yang sedang
diperiksa , dapat masuk sebagai pihak, baik atas prakarsa
sendiri, maupun atas prakarsa Hakim;
Perdamaian:
 Dalam Sengketa TUN tidak dikenal perdamaian, karena yang
disengketakan menyangkut kebijakan publik. Namun dalam
praktek tidak tertutup kemungkinan terjadi perdamaian yang
dilakukan diluar persidangan;
 Perdamaian disampaikan kepada Majelis Hakim untuk
dibacakan di persidangan, selanjutnya pengadilan mencabut
gugatannya. Majelis Hakim menuangkan dalam penetapan dan
memerintahkan mencoret gugatan dalam register perkara;
Eksepsi;
 Eksepsi absolut; eksepsi kewenangan mengadili antara
peradilan TUN dengan lingkungan peradilan lainnya,
dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan;
 Eksepsi Relatif: eksepsi kewenangan mengadili antar
lingkungan peradilan TUN. Diajukan sebelum
jawaban atas pokok sengketa eksepsi tersebut harus
diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
 Eksepsi lain: eksepsi tidak mengenai kewenangan
pengadilan dan hanya dapat diputus bersama dengan
pokok sengketa;
Pembuktian;
 Asas pembuktian bebas terbatas. Hakim menentukan
apa yang harus dibuktikan, sahnya pembuktian
diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti
berdasarkan keyakinan hakim;
 Dibatasi oleh sejumlah alat bukti:
Surat atau tulisan;
b. Keterangan ahli;
c. Keterangan saksi;
d. Pengakuan para pihak;
e. Pengatahuan Hakim;
a.
Pemeriksaan saksi;
 Dilakukan oleh Majelis Hakim Lengkap;
 Pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang;
Dasar Pengujian:
Dasar untuk membatalkan Keputusan TUN adalah
apabila terbukti bertentangan dengan:
 Peraturan Per-UU-an yang berlaku
 Asas-asas umum pemerintahan yang baik;
Penjelasan Pasal 53 ayat(2) huruf b
UU Nomor 9 Tahun 2004, AAUPB
meliputi;
a. Kepastian hukum;
b. Tertib penyelenggaraan negara;
c. Keterbukaan;
d. Proporsionalitas;
e. Profesionalime;
f.
Akuntabilitas;
Putusan;
 Harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
 Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak
hadir, salinan putusan disampaikan dengan surat
tercatat kepada yang bersangkutan;
Putusan dapat berupa;
Gugatan ditolak;
Gugatan dikabulkan;
Gugatan tidak diterima;
Gugatan gugur;
Apabila gugatan dikabulkan, ditetapkan kewajiban yang harus
dilakukan oleh Badan/Pejabat TUN, berupa:
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)
Pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan
Mewajibkan menerbitkan keputusan yang baru
Mewajibkan keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada
Psl 3 UU Nomor 5 Tahun 1986;
Membayar ganti rugi;
Merehabilitasi;
Upaya hukum;
 Terdiri dari;
a. Upaya hukum biasa, berupa banding dan kasasi;
b. Upaya hukum luar biasa berupa PK;
 Permohonan banding;
14 hari setelah putusan dibacakan/diberitahukan;