Transcript 5. proses pphi

UNDANG-UNDANG
NO. 2 TAHUN 2004
tentang
PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
OLEH : MAKMUR KOMARUDIN
PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
Sepakat
PERSELISIHAN
HUB. INDUSTRIAL
1.Pers. Hak
2.Pers. Kepentingan
3.Pers. PHK
4.Pers. Antar SP/SB
Perjanjian
Bersama
Didaftarkan
I. BIPARTIT
( wajib )
Tdk. Sepakat
III. MEDIASI
Sepakat
Eksekusi
dicatatkan
II. KONSILIASI
Tdk. Sepakat
ditawarkan
Disnaker
IV.
II.ARBITRASE
Fiat Eksekusi
PENGADILAN
HI
Para pihak yang bersengketa di PPHI
 Pekerja/Buruh

vs
Pengusaha
Serikat Pekerja/Serikat Buruh
vs
Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Pengusaha :
Termasuk usaha sosial dan usaha lain yang
mempunyai Pengurus dan mempekerjakan orang
lain dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain
Penyelesaian Perselisihan HI melalui Bipartit
( Psl 6 da 7 )
Sepakat
Perselisihan Industrial
1. Pers. Hak
2. Pers. Kepentingan
3. Pers. PHK
4. Pers. Antar SP/SB
Perjanjian Bersama
Didaftarkan
Eksekusi
BIPARTIT
Tdk. Sepakat
Disnaker setempat
Mediasi/Konsoliasi/
Arbitrase
Ket. :
1. Para pihak mencatatkan perselisihan
2. Menyampaikan bukti-bukti
3. Tawaran untuk penyelesaian melalui
Konsiliasi /Arbitrase
4. Dalam 7 hari harus ada pilihan
Penyelesaian Perselisihan Industrial melaui
Mediasi dan Konsoliasi ( Psl.8 s/d Psl.28 )
MEDIASI
( Mediator )
- Pers.
- Pers.
- Pers.
- Pers.
Hak
Kepentingan
PHK
Antar SP/SB
Sepakat
Perjanjian
Bersama
Didaftarkan
o 30 har i penyelesaian
Eksekusi
o dlm. 7 har i har us sdh.
ada sidang I
KONSILIASI
( Konsiliator )
Tdak Sepakat
Anjuran
- Pers. Kepentingan
- Pers. PHK
- Pers. Antar SP/SB
Setuju
Tdk setuju
1. Tertulis
2. 10 hari sejak mediasi pertama
s/d diterima para pihak
3. 10 hari sejak diterima para pihak menjawab
4. Tidak menjawab = menolak
Gugatan
di PHI
Perbedaan Mediasi dengan Konsiliasi
MEDIASI ( Psl 8 s/d 16 )
•
•
Penyelesaian perselisihan
Hak,perselisihan kepentingan , perselisihan PHK ,
dan pe perselisihan antar SP
hanya dalam satu Perusahaan melalui musyawarah
yang ditengahi seorang atau
lebih mediator yang netral
Mediator adalah Pegawai
Disnakertrans yang
memenuhi syarat-syarat
sebagai mediator yang
ditetapkan oleh Menteri
KONSILIASI(Psl 17 s/d 28 )
•
•
•
Penyelesaian perselisihan
kepentingan, perselisihan
PHK , dan perselisihan antar
SP hanya dalam satu
Perusahaan melalui musyawarah yang ditengaji seorang atau lebih konsiliator
yang netral
Merupakan salah satu tawaran alternatif penyelesaian yang ditawarkan oleh
pegawai Disnaker
Mediator adalah seorang
atau lebih yang emenuhi
syarat-syarat sebagai
mediator yang ditetapkan
oleh Menteri, terdaftar di
Depnakertrans
Penyelesaian Perselisihan melalui Arbitrse
( Psl. 29 s/d Psl. 54 )
Upaya damai
Akta Perdamaian
Eksekusi
ARBITRASE
- Pers. Kepentingan
- Pers. Antar SP/SB
hanya dlm. satu Per.
Gagal damai
( sidang Arbitrase )
1. Kesepakatan tertulis para pihak
2. Arbiter sebanyak 3 orang
3. Proses penyelesaian 30 hari
Ket. : Arbiter HI tdk. Sama dengan Arbiter UU No. 30 Thn. 1999
Putusan Arbitrase
( Final & Mengikat )
Pembatalan MA
30 hari sejak diputus, krn :
1.Surat/Dokumen dalam
pemeriksaan palsu
2. Ditemukan dokumen yang
bersifat menentukan
3. Keputusan melampaui kewewenangan Arbiter HI
4. Putusan bertentangan dgn.
Undang-Undang
Proses Beracara pada
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pointers Beracara di Pengadilan Hubungan Industrial
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Hukum Acara dalam PPHI sama dengan Hukum Acara Perdata
Gugatan PHKsesuai 159, 171 UU No.13/2003 tenggang waktu
daluarsa 1 thn. sejak pemberitahuan putusan dari Pengusaha
Gugatan harus dilampiri risalah mediasi/konsiliasi yang gagal
Selambatnya 7 hari setelah penerimaan gugatan Ketua PN menetapkan majelis hakim, 1 Ketua majelis hakim, 2 anggota
Hakim Ad-Hoc
7 hari setelah penetapan majelis hakim, harus sudah melakukan sidang pertama
Proses beracara sejak sidang pertama sampai dengan putusan
adalah 50 hari
Proses acara cepat dapat dimohonkan apabila ada alasan
mendesak
Proses acara cepat sejak penetapan majelis hakim sampai
dengan pembuktian adalah 21 hari
Proses Beracara di Pengadilan Hubungan
Industrial (Psl 55 s/d 81 s/d 97)
Gugatan
Pggt
Eksepsi Kompetensi
Absolut/Relatif + Tggt
Jawaban
Tanggapan
Tggt
Tergugat
Eksepsi Tggt
Putusan Sela
Menerima Putusan
Replik
Bila ada
Putusan Sela
Absolut Kompetensi
Pggt
Pelanggaran
Mj. Hakim
ke Badan Peradilain
Duplik
Tggt
Menolak Putusan Sela
Sita Jaminan
Banding ke PT
Pembuktian
Pggt + Tggt
Penetapan Sita Jaminan tdk.dapat diajukan Perlawanan
dan atau tdk. dapat digunakan upaya hukum
Kesimpulan
Pggt + Tggt
Putusan
Mj. Hakim
Menerima Putusan
Relatif Kompetensi
ke wilayah hukum lain
Surat Kuasa
 Surat Kuasa adalah persetujuan dimana seseorang
bertindak sebagai pemberi kuasa dari pihak lain
sebagai penerima kuasa.
Formulasi Surat Kuasa Khusus
1. Surat Kuasa Khusus harus berbentuk tertulis,
2. Dibuat dan ditandatangani pemberi dan penerima kuasa
3. Dapat dibuat bawah tangan atau otentik
4. Menyebut identitas para pihak yang berpekara
5. Menegaskan obyek kasus yang diperkarakan
Putusan MA tgl.18 September1986 No.3038 K/Pdt/1981 menyebutkan :
Bahwa keabsahan Surat Kuasa yang dibuat di Luar Negeri
Selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus juga
Harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat
Kuasa Hukum
 RUU PPHAI
SP/SB dan Organisasi Pengusaha dapat
bertidak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial
mewakili anggotanya
 Advokat ( UU No. 18/2003 )
Orang yang berprofesi memberi jasa hukum , baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan
berdasarkan Undang-Undang
Biaya Perkara
RUU PPHI (Psl.58 )
HIR (Psl.237 )
Pihak-pihak yang berperkara tidak dikena –
kan biaya termasuk
biaya eksekusi yang
nilai gugatannya di bawah Rp.150.000.000
( seratus lima puluh
juta rupiah )
Barang siapa hendak
perkara baik sebagai
Penggugat atau sebagai Tergugat tapi tidak
mampu membayar perkara boleh mendapat
ijin menjalankan per –
karanya dengan tidak
membayar ongkos
perkara
Gugatan
 Isi Gugatan
- Identitas Penggugat
- Identitas Tergugat
- Posita
- Petita
 Posita adalah duduk perkara atau duduk persoalan serta hubungan-hubungan hukum yang
menimbulkan perkara gugatan
 Petita adalah tuntutan yang diminta untuk diputuskan oleh Hakim
Alasan Eksepsi / Tangkisan
1. Melanggar kompetensi :
- Absolut
- Yuridiksi badan-badan peradilan
- Relatif
Batas mengadili berdasarkan kekuasaan daerah hukumnya
2. Error in Persona (contoh : Penggugat tdk cakap melakukan
perbuatan hukum
3. Obscuur Libel => Gugatan kabur atau tdk. Jelas, misalnya
antara posita dan petitanya tdk
berhubungan
4. Nabis in Idem => Apabila perkara sudah pernah diajukan
sebelumnya kemudian diajukan kembali
5. Gugatan Prematur
Gugatan masih tertunda karena ada faktor yang menangguhkan
6. Rel Judicata Dedactae
Perkara yang digugat sdh. Pernah diajukan dan belum putus
7. Apa yang digugat telah dikesampingkan dalam hal :
- Apa yang digugat sdh. Dipenuhi
- Sudah dihapuskan sendiri oleh Penggugat
- Sudah melepas diri
- Daluarsa
Jawaban
 Tanggapan atas gugatan termasuk didalamnya
Eksepsi yang bukan mengenai kompetensi
Absolut
 Atas gugatan Penggugat , Tergugat dapat mengajukan gugatan balik ( rekonpensi ), selambatnya sebelum pembuktian
 Bgai pihak ketiga dimungkinkan untuk turut
menjadi pihak-pihak yg. berpekara (intervensi )
Replik
Adalah tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat
Duplik
Adalah tanggapan Penggugat atas Replik
dari Tergugat
 Pembuktian
Adalah meyakinkan Hakim ttg. Kebenaran dalildalil yang dikemukakan dalam suatu
persengketaan
Putusan
( 184 HIR )
o Memuat uraian singkat tetapi jelas tentang tuntutan Penggugat dan jawaban Tergugat beserta
alasan-alasan yang menjadi dasar putusan
o Tentang biaya perkara
o Penyebutan apakah para pihak hadir pada waktu putusan diucapkan
o Diucapkan dalam sidang uyang terbuka untuk
umum
o Putusan sela adalah putusan yang bukan me –
ngenai pokok perkara
Sita Jaminan
 Penetapan Majelis Hakim terhadap benda bergerak atau
tidak bergerak untuk menjamin pelaksanaan putusan
dikemudian hari
 Conservatoir Beslag yang disita barang bergerak dan yang
tidak bergerak milik Tergugat
 Revindicatoir Beslag yang disita barang bergerak milik
Penggugat yang dikuasai/dipegang oleh Tergugat
 Dalam Pasal 96 ayat 4 tidak ada upaya hukum
 Dalam Pasal 197 ayat 8 HIR terhadap sita jaminan dapat
diajukan Derden Verzet
Ketentuan Pidana
Apabila melanggar ketentuan :
Pasal 12 ayat 1
“Barang siapa yang diminta keterangan oleh Mediator guna penyelesaian
perselisihan hubungan industrial berdasarkan UU ini wajib memberikan keterangan
termasuk membukakan buku dan memperlihatkansurat-surat yang diperlukan “
Pasal 22 ayat 1 dan ayat 3
(1) ” Barang siapa yang diminta keterangan oleh konsiliator guna penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan UU ini , wajib memberikan keterangan
termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan”
(2) ” Konsiliator wajib merahasiakan semua keterangan yang diminta sebagaimana
dimaksud pada ayat 1”
Pasal 47 ayat 1 dan 3
(1 ) ” Barang siapa yang diminta keterangan oleh arbiter atau majlis arbiter guna
penyelidikan untuk penyelesaian hubungan industrial berdasarkan UU ini, wajib
memerikannya termasukmembukakan buku dan memperlihatkan surat-surat
yang diperlukan ”
(2) ” Arbiter wajibmerahasiakan semua keterangan yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat 1”
Pasal 90 ayat 2
“ Setiap orang yang dipanggil untuk menjadi saksi atau saksi ahli berkewajiban
untuk memenuhi pangggilan dan memberikan kesaksiannya dibawah sumpah “
Pasal 91 ayat 1 dan ayat 3
(1) “ Barang siapa yang diminta keterangan oleh Majelis Hakim guna penye lidikan
untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan UU ini wajib
memberikannya tanpa syarat , termasuk membukakan buku dan memperlihatkan
urat-surat yang diperlukan “
Pelanggaran atas Pasal-Pasal tersebut
diatas dikenakan sanksi pidana kurungan
paling 1 (satu) bulan dan paling lama
6 (enam) bulan dan atau denda paling
sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) dan paling banyak
Rp.50.000.000,( lima puluh juta rupiah)
Terima kasih