Transcript Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata
Oleh
Sanyoto
Silabus Hukum Acara Perdata
Bab I Pendahuluan :
1. Pengertian
2. Sejarah Hukum Acara Perdata
3. Sumber Hukum
4. Asas-asas Hukum Acara Perdata
5. Perbedaan Hukum Acara Perdata dengan Hukum Acara
Pidana
Bab II Gugatan
1. Pengertian dan Isi Gugatan
2. Pencabutan dan Perubahan Gugatan
3. Penggabungan Gugatan
4. Kewenangan Mengadili atau kompetensi
Bab III Penyitaan
• Pengertian dan dasar hukum
• Conservatoir Beslag
• Revindicatoir Beslag
Bab IV Pemeriksaan Perkara :
• Penetapan Hari Sidang
• Proses Pemeriksaan Perkara
• Peranan Hakim dalam Memeriksa Perkara
• Perdamaian
• Acara Verstek
• Jawaban tergugat
• Replik dan Duplik
• Intervensi
Bab V Pembuktian
1. Pengertian dan dasar Hukum
2. Hal yang Dibuktikan dan Beban Pembuktian
3. Teori Pembuktian dan Kekuatan Alat Bukti
4. Macam-macam Alat Bukti
Bab VI Putusan Hakim
1. Pengertian
2. Susunan dan Isi Putusan Hakim
3. Macam-macam Putusan Hakim
4. Kekuatan Putusan Hakim
5. Putusan Uitvoorbaar Bij Voorraad ( UBV/Serta
Merta/ Dpt dilaksanakan Terlebih dulu )
Bab VII Upaya Hukum
• Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim
• Perlawanan
• Banding
• Kasasi
• Peninjauan Kembali
• Derdenverzet
Bab VIII Eksekusi atau Pelaksaaan Putusan Hakim
• Pegertian
• Bentuk-bentuk Eksekusi
Literatur
1) Sudikno Mertokusumo, 2000, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty,
Yogyakarta.
2) Lilik Mulyadi, 1999, Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek
Peradilan di Indonesia, Jembatan, Jakarta.
3) M.Yahya Harahap 2005 , Hukum Acara Perdata Tentang
Gugatan,Persidangan, penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan
Sinar Grafika , Jakarta,
4) Sri Wardah& Bambang Sutiyoso ,2007, Hukum Acara Perdata dan
Perkembangannya di Indonesia,Gama Media, Yogyakarta.
5) Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra
Aditya Bakti, Bandung
6) Mukti Arto, 1996, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta
7) . Riduan Syahrani, 1988, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan
Umum, Pustaka Kartini, Jakarta
8) Izaac.S.LeinisuFatimah Ahmad, 1982, Intisari Hukum Acara Perdata,
Ghalia Indonesia
9) K Wantjik Saleh, 1979, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Ghalia
Indonesia, Jakarta.
10) Abdul Manan,2001, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan
Peradilan Agama, yayasan Al Hikmah Jakarta.
11) Andi Tahir Hamid,1986,Hukum Acara Perdata Serta Susunan
Kekuasaan Pengadilan. PT Bina Ilmu, Surabaya
12) R. Soepomo, 1993, Hukum Acara Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.
13) R. Rubini, 1974 , Pengantar Hukum Acara Perdata, Alumni Bandung.
14) R. Wiryono Prodjodikoro, 1982, Hukum Acara Perdata di Indonesia,
Sumur, Bandung.
15) Retnowulan Sutantio Iskandar Oeripkartowinata, 1972, Hukum
Acara Perdata Dalam Praktek dan Teori, Alumni, Bandung.
16) R. Tresna, 1979, Komentar HIR, Pradnya Paramita, Jakarta.
17) R. Subekti, 1969, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta.
18) --------------, Hukum Acara Perdata, 1977, Bina Cipta, Jakarta.
PENILAIAN ACUAN PATOKAN (
PAP )
a) Nilai mutu A untk nilai _> 80;
b) Nilai mutu B untuk nilai 66,00 --79,90;
c) Nilai mutu C untuk nilai 56.00--65,99;
d) Nilai mutu D untuk nilai 46,00---56,99;
e) Nilai mutu E untuk nilai <_ 46
BAB I
Pendahuluan
Apa yg dibutuhkan oleh subj hk dlm
kehidupan bermasyarakat
 Norma2-Kaidah2 hk sbg pedoman dalam
mengatur kehidupan bersama.
 Bentuknya kaidah hk dpt berupa peraturan hk
materiil ( materiil recht/substantive law )
maupun hukum Formil ( Formil recht/adjective
law ).
 Hk Mat ( Tertulis/tdk Tertulis ) mengatur ttg hak
dan kewajiban subj.hk yaitu apa yg seharusnya
dilakukan, yg dilarang, dan sanksinya.
Kalau kaedah hukum perdata materiil dilanggar oleh
salah satu pihak, tindakan apakah yg dpt ditempuh
oleh salah satu pihak ?
• Ia dapat menuntut haknya ke Suatu Badan
peradilan ( Kekuasaan kehakiman ) yg
tugasnya mempertahankan ketentuan hukum
perdata materiil dengan cara memulihkan
dalam keadaan semula( Rii) dalam hal ada
pelanggaran dgn menggunakan perangkat
ketentuan Hukum Perdata Formil atau Hukum
Acara Perdata ( Burgerlijke Procesrecht/civil
Law Prosedur )
Pengertian hukum acara perdata menurut
pendapat para ahli,
1.
Prof.Dr.R.Soepomo dlm peradilan perdata tugas hakim ialah
mempertahan tata hukum (Burgerlijke rechtorde ), menetapkan
apa yg ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara
2.
Prof.Dr.Wirjono Projodikoro rangkaian peraturan-peraturan yang
memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di
muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak
satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturanperaturan hukum perdata.
3.
Prof.Subekti HAP ad rangkaian peraturan hukum yg mengatur
bgmn caranya menjamin ditaatinya hukum-hukum perdata materiil
dengan perantaraan hakimDKTLmengatur bgmn caranya
mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan
melaksanakan putusannya.
3. Prof.Dr. RMSudikno Mertokusumo  peraturan
hukum yang mengatur bagaimana caranya
menjamin ditaatinya hukum perdata materiil
dengan perantaraan hakimhukum yang
mengatur bagaimana caranya mengajukan
tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan
pelaksanaan daripada putusannya.
4. Prof. Abdul Kadir Muhammad peraturan hukum
yang mengatur proses penyelesaian perkara
perdata melalui pengadilan (hakim), sejak diajukan
gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan
hakim.
5. Lap.hasil Simposium Pembaharuan Hukum
Perdata Nasional yg diselenggarakan BPHN
Depkeh di Yogyakarta 21-23 Des 1981 , HAP ad
Hk yg mengatur bgmn cara menjamin
ditegakannya atau dipertahankannya hukum
perdata materiil .
•
1.
2.
3.
Tujuan dan sifat hukum acara perdata
Tujuan :
Mencegah terjadinya Tindakan main hakim sendiri
(eigenrichting)
Mempertahankan hukum perdata materiil
Memberikan kepastian hukum
•
1.
Sifat :
Memaksa  mengikat para pihak yang berperkara dan
ketentuan-ketentuan yang ada peraturan hukum acara perdata
harus dipenuhi.
contoh: gugatan harus diajukan di tempat atau domisili tergugat
Jangka waktu untuk mengajukan permohonan banding adalah 14
hari setelah putusan hakim diberitahukan kpd para pihak, dll
2.
Mengatur  peraturan-peraturan dalam hukum acara perdata dapat
dikesampingkan para pihak
Contoh dalam hal pilihan domisili dan juga pembuktian.
Kesimpulan HAP ad Hk
1) Bgmn caranya subj hk mengajukan
perkara ke pengadilan,
2) Bgmn caranya pihak yg terserang
kepentingannya mempertahankan diri,
3) Bgmn Hakim bertindak thd para pihak
yg berperkara sekaligus memutus perk
dgn adil,
4) Bgmn cara melaksanakan put hakim.
Sejarah hukum acara perdata
• Sebelum tanggal 5 April 1848
Hukum acara perdata yang digunakan di pengadilan
Gubernemen bagi golongan Bumiputera untuk kota-kota
besar di Jawa adalah BrV (hukum acara bagi golongan
Eropa)
Untuk luar kota-kota besar Jawa digunakan beberapa pasal
dalam Stb 1819-20
Pada tahun 1846 Ketua Mahkamah Agung (Hooggrerechtshof)
Mr H.L Wichers tidak setuju hukum acara perdata bagi
golongan Eropa digunakan untuk golongan Bumiputera
tanpa berdasarkan perintah Undang-undang.
Gubenur Jendral J.J Rochussen menugaskan Wichers
membuat rancangan Reglement tentang Administrasi Polisi
dan Hukum Acara Perdata dan Pidana Bagi Bumiputera.
Tahun 1847 rancangan selesai dibuat tetapi JJ Rochussen
mengajukan keberatan yaitu
1. Pasal 432 ayat (2) :membolehkan pengadilan yang
memeriksa perkara perdata untuk golongan Bumiputera
menggunakan hukum acara perdata yang diperuntukkan
untuk golongan Eropa.
2. Rancangan itu terlalu sederhana karena tidak
dimasukkannya lembag-lembaga intervensi, kumulasi
gugatan, penjaminan dan rekes civil seperti yang termuat
dalam BRv
•
Tanggal 5 April 1848 setelah melakukan perubahan dan
penambahan maka rancangan itu ditetapkan dengan
nama Inlandsch Reglement (IR) yang ditetapak dengan
Stb 1848-16 dan disahkan dengan firman Raja tanggal 29
September 1849 dengan Stb 1849-63.
• Tahun 1927 diberlakukan RBg (Rechtsreglement
voor de Buitengewesten) yaitu hukum acara
perdata bagi golongan Bumiputera luar Jawa dan
Madura. Sebelumnya berlaku peraturan tentang
susunan Kehakiman dan kebijaksanaan Pengadilan
Stb 1847 -23
• Tahun 1941 terjadi perubahan nama Ir menjadi HIR
(Herzeine Indlansch Reglement)dengan Stb 194144 yang berlaku untuk Jawa dan Madura.
• Pada saat ini dengan Pasal II Peraturan Peralihan
UUD 1945 yang telah diamandemen yg ke 4 HIR
dan RBg masih berlaku sampai saat ini.
Sumber hukum acara perdata
• Pada zaman Hindia Belanda:
1. RV (reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering) golongan Eropa
2. HIR (Herzeine Indlandsch Reglement)-golongan
Bumiputera daerah Jawa dan Madura
3. RBg (Reglement voor de Buitengewesten)-
golongan Bumiputera luar Jawa dan Madura.
• Saat Ini
1. HIR dan RBg
2. UU No 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan
Jawa dan Madura.
3.
UU No 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan & PP.9/75 ,PP
45/90
4. UU 14/1970  UU 35 /99 UU No 4 Tahun 2004  UU 48/2009
Ttg Kekuasaan Kehakiman
5. UU 14/85 UU No 5 Tahun 2004  UU 3/2009 tentang
Mahkamah Agung
6. UU 2/1986 diganti UU 8/2004 diganti lagi dgn UU 49/2009 ttg
Peradilan Umum
7. UU 7/1989 diganti UU 3/2006 diganti UU 50 /2009 ttg Peradilan
Agama
8. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku ke-IV tentang
Pembuktian dan Daluarsa
9. Yurisprudensi.
10. PERMA
11. Hukum Adat
12. Doktrin ( Pendapat Sarjana )
Asas-asas Hukum Acara Perdata
1.
2.
3.
Hakim bersifat menunggu inisiatif mengajukan tuntutan hak
diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan (Pasal 118
HIR/142 RBg ). Perk yg diajukan kpd hakim mk ia tdk buleh menolak
utk memeriksa dan mengadilinya dgn alasan hknya tdk ada /krg
jelas, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai2 hk
dan rasa keadilan yg hdp dlm masy.(Ps 5 UU 48/2009 KK
Hakim bersifat Pasif ruang lingkup atau luas sempitnya pokok
perkara ditentukan para pihak berperkara bukan oleh
hakim.Pengad membantu para pencari keadilan dan berusaha
mengatasi sgl hambatan & rintangan utk tercapainya peradilan yg
sederhana cepat dan biaya ringan Ps 4 ayat 2 UU 48/2009. Hakim
tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi dari yang dituntut ( 178
ayat 2,3 HIR/189 ayat 2,3 RBG )
Persidangan terbuka untuk umumPs 13 ayat 1 UU 48/2009 setiap
orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan perkara,
walaupun ada beberapa perkara yang dilakukan pemeriksaannya
secara tertutup. Contoh dalam perkara perceraian.
5. Mendengar kedua belah pihak
6. Putusan harus disertai dengan alasan-alasan(
motievering Plicht ).
7. Berperkara dikenai biaya
8. Tdk ada keharusan utk mewakilkan
9. Beracara tidak harus diwakilkan bisa langsung
pihak yang berperkara beracara di pengadilan
atau dapat diwakilkan.
10. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan YME “
11.Asas objektivitas Pengad mengadili menurut hk
dgn tdk membedakan-bedakan orang ->ps 4 ayat 1
UU 49/2009
12.Asas Persidangan berbentuk Majelis ps 11 ayat 1
Pengadilan memeriksa dgn susunan majelis
sekurang-kurangnya 3 org hakim, kec UU
menentukan lain.
13.Pemeriksaan dalam Dua Tingkat .Tk pertama 
Original Yurisdiction. Tk Banding Apellate
Jurisdiction ) Judex Fakctie.- Mahkamah
Agung  judex Iuris :
KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG
PS 28
1) MA bertugas dan berwenang
memeriksa perk dan memutus :
a) Permohonan Kasasi;
b)Sengketa kewenangan mengadili;
c) Permohonan PK put pengad yg
MKHT
Berkaitan dgn ps 28 ayat 1 huruf a,
pasal 29 berbunyi :
MA memutus permohonan Kasasi thd put
pengad tingkat Banding atau tingkat terakhir
dr semua lingkungan peradilan
Alasan Kasasi Ps.30 UU 3/2009
a) Tidak berwenang atau melampaui batas
wewenang.
b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yg
berlaku,
c) Lalai memenuhi syarat2 yg diwajibkan oleh
peraturan perundangan yg mengancam
kelalaian itu dengan batalnya putusan yg
bersangkutan
Bgmnkah isi putusan MA yg
mengabulkan permohonan Kasasi atas
dsr alasan ps 30 huruf a,b&C
MA menyerahkan perkara tsb ke
Pengadilan lain yg berwenang memeriksa
dan memutusnya ( ps 51 ayat 1)
MA membatalkan put kmd memutus
sendiri perkara yg dimohonkan kasasi itu
yg isinya berbeda dgn isi putusan yg
dimohonkan kasasi (ps 51 ayat 2 )
Macam Putusan MA dlm TK Kasasi
Bukan Putusan Akhir
• Mengembalikan berkas pd
PN/PA utk dilakukan
Pemeriksaan Tambahan krn
Fakta blm jelas sdh
ditentukan hknya tdk
menurut hk
Putusan Akhir
1. Menguatkan PT/PN
2. Menyatakan permoh Kasasi Tdk
dpt Diterima ( N.O).
3. Membatalkan Put/Pen PN/PT
krn :
• Melanggar UU ( Scanding )
• Salah Menerapkan UU (
Verkerde toepasing )
• Melampaui wewenang
• Menunjuk PN /PA yg
berwenang
Perbedaan Hukum Acara Perdata dengan
Hukum Acara Pidana
1. Dasar timbulnya Perkara
Perdata :timbulnya perkara krn terjadi pelanggaran hak
yang diatur dalam hukum perdata.
Pidana : timbulnya perkara krn terjadi pelanggaran
terhadap perintah atau larangan yang diatur dlm hkm
pidana
2. Inisiatif berperkara
Perdata : datang dari salah satu pihak yang merasa
dirugikan
Pidana : datang dr penguasa negara/pemerintah melalui
aparat penegak hukum seperti polisi dan
jaksaKepentingan Publik /Umum ( Nyawa, harta benda
,Martabat )
3. Istilah yang digunakan
Perdata : yang mengajukan gugatan Penggugat
pihak lawannya/digugat  Tergugat
Pidana : yang mengajukan perkara ke pengadilan 
jaksa/penuntut umum
pihak yang disangka  tersangka terdakwaterpidana
4. Tugas hakim dalam pembuktian
Perdata : Tujuan Pembuktian adalah mencari kebenaran
formil mencari kebenaran sesungguhnya yang didasarkan
apa yang dikemukakan oleh para pihak dan tidak boleh
melebihi dari itu.
Pidana :mencari kebenaran materiil  tidak terbatas apa
saja yang telah dilakukan terdakwa melainkan lebih dari itu.
Harus diselidiki sampai latar belakang perbuatan terdakwa.
Hakim mencari kebenaran materiil secara mutlak dan
tuntas.
5.
Perdamaian
Perdata : dikenal adanya perdamaian ( Ps 130 HIR/154 RBG
Perma 2/2003Perma 1/2008 ttg Mediasi
Pidana : tidak dikenal perdamaian
6. Alat bukti Sumpah decissoire
Perdata : ada sumpah decissoire yaitu sumpah yang
dimintakan oleh satu pihak kepada pihak lawannya tentang
kebenaran suatu peristiwa.
Pidana : tidak dikenal sumpah decissoire.
7. Hukuman
Perdata : kewajiban untuk memenuhi prestasi
(menyerahkan benda ,mengosongkan, melakukan
perbuatan tertentu, menghentikan suatu perbuatan,
pembayaran sejumlah uang ) Restitue In Integrum (RII ).
Pidana : hukuman badan (Mati, penjara , kurungan, denda
dan Pencabutan hak.
Bab II
Perkara perdata di Pengadilan dibedakan menjadi 2 :
1. Perkara contentiosa  perkara yang di dalamnya
terdapat sengketa atau perselisihan.
2. Perkara voluntaria  perkara yang di dalamnya tidak
terdapat sengketa atau perselisihanKepentingan yg
bersifat sepihak semata ( For the benefit of one party only
), tdk ada org lain atau pihak ketiga yg ditarik sbg lawan
,ttp bersifat Ex parte Petitum Permohonan hrs murni
ttg permintaan penyelesaian kepentingan pemohon dgn
acuan sbb :
a.Isi petitum brp permintaan yg bersifat Deklaratif.
b. Petitum Tdk boleh melibatkan pihak lain yg tdk ikut sbg
pemohon.
c.Petitum Tdk bersifat Comdemnatoir.
d.Harus terinci ttg hal-hal yg dikehendaki pemohon
e.Petitum tdk boleh bersifat Compositur atau ex Aeque et
bono
Ciri Khas Permohonan
1) Bersifat Reflektif : hanya demi kepentingan
pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak
lain.Contoh Permohonan : Adopsi,Perwalian,
pengampuan,Konsinyasi, ganti nama, ganti kelamin,
kewarganegaraan,permohonan Dispensasi Kawin, Ijin
Poligami, ijin Kawin dlm masa idah,pencegahan
perkawinan,pengesahan nikah ( Itsbat Nikah ),Wali adhol (
enggan /tdk diketahui ( gaib ) , pembatalan perkawinan,
cerai talak( ijin penjatuhan Ikrar Talak)
2) Perbuatan hakim dlm peradilan mrpk perbuatan
administratif PenetapanSyarat2 adm dipenuhi
mk kemungkinan dikabulkan .
Beda contentiosa dengan voluntaria
1. Pihak yang berperkara
Contentiosa : penggugat dan tergugat
Voluntaria : pemohon
2. Aktifitas hakim yang memeriksa perkara
Contentiosa : terbatas yang dikemukakan dan
diminta oleh pihak-pihak
Voluntaria : hakim dapat melebihi apa yang
dimohonkan krn tugas hakim bercorak
administratif.
3) Kebebasan hakim
Contentiosa : hakim hanya memperhatikan
dan menerapkan apa yang telah ditentukan
UU
Voluntaria : hakim memiliki kebebasan
menggunakan kebijaksanaannya.
4) Kekuatan mengikat putusan hakim
Contentiosa : hanya mengikat pihak-pihak
yang bersengketa serta orang-orang yang
telah didengar sebagai saksi.
Voluntaria : mengikat terhadap semua pihak.
Pengertian gugatan
• Sudikno Mertokusumo : tuntutan hak adalah tindakan
yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan
oleh pengadilan untuk mencegah main Hakim sendiri
(eigenrichting)
• Darwan Prinst : suatu permohonan yang disampaikan
kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai
suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa
menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian
diambil putusan terhadap gugatan tersebut.
• Menurut RUU Hukum Acara Perdata pada Psl 1 angka 2 
tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke
pengadilan untuk mendapatkan putusan.
• Gugatan pada prinsipnya didefinisikan
merupakan tuntutan hukum guna pemenuhan
hak dan kewajiban tertentu, yang diajukan
oleh seseorang atau lebih (sebagai Penggugat)
terhadap seseorang/suatu badan hukum atau
lebih (sebagai Tergugat).
• Gugatan dapat diajukan, baik itu secara secara
lisan (Pasal 120 HIR) ataupun tertulis (Pasal
118 HIR), oleh seseorang/pihak yang
dirugikan.
Syarat dan isi gugatan
•
1.
2.
3.
Syarat gugatan :
Gugatan dalam bentuk tertulis( ps 118 ayat 1 HIR/142 ayat 1 RBG
)G.Lisan ps 120 HIR/144 RBG )
Diajukan oleh orang yang berkepentingan hk.( Point d’interes point
d’ action asas Legitima persona standi in judicio .
Diajukan ke pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus
•
Isi gugatan :
Menurut Pasal 8 ayat 3 Rv gugatan memuat :
1. Identitas para pihak
2. Dasar atau dalil gugatan/ posita /fundamentum petendi berisi
tentang : 1).kejadian2/peristiwanya ( feitelijke gronden
)menjelaskan ddknya perk dan 2) menguraikan ttg hukumnya (
recht s gronden ) yi uraian ttg adanya hak atau hub.hk yg menjadi
dasar yuridis gugatan.
3. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan
subsider/tambahan
Teori pembuatan gugatan
• Ada 2 teori tentang bagaimana
menyusun sebuah surat gugatan yaitu :
1. Substantieserings theorie yaitu
membuat surat gugatan dengan
menguraikan rentetan kejadian nyata
yang mendahului peristiwa yang
menjadi dasar gugatan.
2. Individualiserings theorie yaitu hanya
memuat kejadian-kejadian yang cukup
menunjukkan adanya hubungan hukum
yang menjadi dasar gugatan
SYARAT MATERIIL HIR & RBG hanya mengatur cara
mengajukan 118 &120 , Isinya tdk, Bgmn menurut
Yurisprudensi MA ?
• Menurut Yurisprudensi MA No.547K/SIP/1972
pd dsrnya org bebas menyusun dan
merumuskan SG, asal cukup memberikan
gambaran tentang kejadian materiil yg
menjadi dsr tuntutan ( gugatan )
Syarat Formil yi syarat utk memenuhi
ketentuan Tatib beracara yg ditentukan
UU
• Bgmn kalau sy formil G tdk dipenuhi ?
• Syarat Formil tdk dipenuhi maka akan
Mengakibatkan gugatan tdk sah  Gugatan
dinyatakan tdk dpt diterima ( Niet onvankelijke
Verklaard ) atau Pengad tdk berwenang
mengadili
Syarat Formil yg harus dipenuhi :
1) Tdk melanggar Kompetensi Absolut & Relatif,
2) Gugatan tdk Error in Persona .Contohnya : P tdk
cakap / tdk punya kepentingan hk yg cukup, yg
ditarik sbg Pihak2 nya tdk lengkap Plurium litis
consortium
3) Gugatan harus jelas dan tegas ( ps 8 RV ) tdk
obscuur Libel , Misalnya :1.Posita tdk menjelaskan kejadian
serta dasar hukum tuntutan dlm gugatan,2.Tdk jelas obj G,3. posita
bertentangan dgn petitum,4.petitum tdk terinci tp hanya
Kompositur ( Ex aequo et bono )
4) Tdk melanggar azas nebis in idem ( ps 1917 BW &
yurisprudensi MA ( S,O,&Pokok Perkaranya sama dimana
perk Pertama sdh ada put yg MKHT yg bersifat positif
/negatif ( Mengabulkan/menolak G).
5) G tdk Prematur/ blm waktunya diajukan G,
6) Tdk menggugat sesuatu yg telah
dihapuskan/dikesampingkan oleh P P telah
menghapuskan sendiri haknya dgn cara penolakan,
ataupun krn Verjaring ( daluwarsa ) T.H yg bersifat
perdata Verjaringnya 30 th
7) Aanhanging geding /Rei Judicata deductae apa yg
digugat sekarang masih tergantung pemeriksaannya dlm
proses peradilan banding, Kasasi, PK
Syarat Formil G menurut Ridwan
halim :
1)
2)
3)
4)
Diajukan scr tertulis dlm bentuk SG,
Ditujukan Ke pengad yg berwenang
Memuat identifikasi yg lengkap P & T
Memuat dsr/alasan tuntutan ( Posita/FP) dan
Petitum yg memenuhi syarat sbb :
a.Jelas & Terang maksudnya,
b.Rasional,
c.dgn fakta & bukti2 yg autentik/asli
d.kejadian materiil yg lengkap &inheren shg kebenarannya dpt
dibuktikan dr seluruh bag G
• e). tdk memuat unsur
penipuan/pemalsuan bukti/pemutar
balikan fakta,
• F).Dilandasi dgn dsr-dsr hk yg rasional
dan bukan dibuat-buat atau dicari-cari
sekenanya,
• G).Tuntutan yg Layak/Wajar berdsrk bukti
2 yg tdk mengandung unsur
pemerasan,kesewenang-wenangan.
Penggugat dlm Petitum selain mengajukan Petitum
Pokok ( Primer ) dpt pula disertai dgn Petitum
Tambahan/pelengkap ( acessoir ) dan Tunt
Pengganti/subsider
1) Pet.Pok( Tunt.Pok tunt utama yg diminta oleh P
utk diputuskan oleh Pengad yg berkaitan langsung
dgn pokok perk yg disengketakan. Misal : T hutang
pd P belum mengembalikanmeski sdh ditagih dan
sdh jatuh tempo ( WP ). Pet.Pok P adalah
Pemenuhan perjanjian. Perkara Waris Membagi
HW
2) Tunt Tambahan ( Acessoir ) ad Tunt yg sifatnya
melengkapi atau sbg tambahan dr Tunt Pok.
Contoh yg Tunt Termasuk tuntutan
Tambahan
a) Menghukum T membayar biaya perkara,
b) Menyatakan Put dpt dilaksanakan terlebih dulu ( serta
Merta ) Uit Voerbaar bij voorraad
c) Menghukum T membayar bunga ( moratoir ) sebesar 2 %
perbulan, ( costen Schaden,en interesten )
d) Menghukum T membayar Dwangsom/Astreinte tiap hari
sebesar Rp.100.000,- sejak put berkekuatan hk tetap.
e) Menghukum T membayar uang Nafkah idah sebesar 600
Jt dan Mutah sebesar 400 Jt Kpd Termohon yg dibayar
setelah pemohon mengucapkan ikrar talak di muka
persidangan.
f) Menghukum T untuk menyerahkan 1/2 Harta bersama
Pengertian Tuntutan Pengganti
• Ad Tunt yg fungsinya utk menggantikan tunt
pokok, apabila Tun Pok ditolak oleh pengad
sbg Tun Cadangan/alternatif
• Tunt Sub  apbl majelis hakim berpendpt
lain, mohon putusan yg seadil-adilnya ( Ex
aequo et bono )
•
1.
2.
Penggabungan gugatan atau kumulasi
gugatan
Kumulasi gugatan ada 2 yaitu :
Kumulasi subjektif yaitu para pihak lebih dari satu orang (Pasal 127
HIR/151 RBg)
Kumulasi objektif yaitu penggabungan beberapa tuntutan.
Penggabungan objektif tidak boleh dilakukan dalam hal:
a) satu tuntutan tertentu diperlukan satu gugatan khusus sedangkan
tuntutan lainnya diperiksa menurut acara biasa.
b) Hakim tidak wenang secara relatif untuk memeriksa satu tuntutan
yang diajukan secara bersama-sama dalam gugatan
c) Tuntutan tentang bezit tidak boleh diajukan bersama-sama dengan
tuntutan tentang eigendom dalam satu gugatan.
Bagaimana yurisprudensi MA
tentang Tunt Sub saat ini
• Tunt Subsider dpt dikabulkan Asal masih dalam
kerangka yg serasi dengan petitum primer .
• Contoh : T pok Pemutusan/Pembatalan Perjanjian
dgn Tuntutan GR, Tunt subs Menghukum T
melaksanakan Perjanjian dgn dihukum uang paksa
setiap kali keterlambatan dlm melaksanakan
perjanjian.
Tujuan penggabungan gugatan :
a. Menghindari kemungkinan putusan
yang berbeda atau berlawan
b. Untuk kepentingan beracara yang
bersifat sederhana, cepat dan biaya
ringan. Efisien
•
•
1.
KOMPETENSI
Kompetensi adalah kewenangan mengadili dari badan peradilan.
Kompetensi ada 2 yaitu :
Kompetensi Mutlak/Absolut : Pembagian kewenangan mengadili
antar Peradilan dgn melihat jenis perkara dgn mendasarkan Ps 18
UU 48/2009 Kek Kehakiman (UU 14/70UU 35/99UU 4/2004
) dilihat dari beban tugas masing-masing peradilan sbg
pelaksana kekuasaan kehakiman ad MA & Bdn perad yg berada
dibawahnya
1.Peradilan Umum UU 2/1986->UU 8/2004->UU 49/2006
2.Peradilan Agama, ( UU 7/89 ->UU 3/2006->UU 50/2009
3.Peradilan Militer,
4.Peradilan Tata Usaha Negara( UU 5/2006->UU 9/20064->UU
51/2009.
Dan sebuah Mahkamah Konstitusi
2) Kompetensi relatif yaitu pembagian kewenangan
mengadili dari masing2 pengadilan atas dasar
wilayah hukum tertentu . menjawab pertanyaan
pengadilan Kabupaten/ Kodya / Kota apa yg
berwenang memeriksa perkara
Pasal 118 HIR/142 RBg mengatur kompetensi relatif
Pengadilan
1. Gugatan pdt, yg pd tingk pertama masuk kekuasaan
pengadilan negeri, hrs dimasukan dgn surat
permintaan yg ditdtgni oleh P /Wakilnya menurut ps
123, kpd KPN di daerah hukum siapa T bertempat
diam/jika tdk diketahui tempat diamnya, tempat
tinggal sebetulnya . ( asas Actor Sequitor Forum
Rei).
2. Jika T lebih dari seorang sdg mereka tdk tinggal di
dlm itu, diajukan ke KPN yg dipilih oleh P.
• Jika antara bbrp T hubungannya satu sama lain sbg
Hoofdschuldenaar dan Borg  Kpd KPN tempat
tinggal berutang utama.
3) Blmn tempat diam dr T tdk dikenal & tempat tgl
tdk diketahui atau T tdk dikenal, mk SG dimasukan
kpd KPN drpd P , atau jika SG ttg Brg Tetap , mk SG
dimasukan kpd KPN dmn brg terletak.
4) Bila dgn Surat yg sah dipilih dan ditentukan suatu
tempat berkedudukan, mk P, jika ia suka dpt
memasukan SG kpd KPN dlm daerah hk siapa
terletak tempat kedudukan yg dipilih itu.
• Pasal 118 HIR/142 RBg mengatur juga
pengecualiannya yaitu :
1.Diajukan di tempat kediaman tergugat apabila tidak
diketahui tempat tinggalnya.
2.Apabila tergugat lebih dari satu orang diajukan di
tempat tinggal salah satunya sesuai pilihan P.
3.Satu tergugat sebagai yang berhutang dan satu lagi
penjamin diajukan di tempat tinggal yang
berhutang.
4.Jika tidak diketahui tempat tinggal dan kediaman
tergugat diajukan di tempat tinggal penggugat.
5.Jika objeknya benda tetap diajukan di tempat benda
tetap itu berada.
6.Jika ada tempat tinggal yang dipilih diajukan di
tempat tinggal yang dipilih tersebut.
Para Pihak Berperkara
•
•
Ada 2 pihak yaitu penggugat dan tergugat.
Pihak ini dapat secara langsung berperkara di pengadilan
dan dapat juga diwakilkan.
• Untuk ini dapat dibedakan atas :
1. Pihak materiil : pihak yang mempunyai kepentingan
langsung
yaitu penggugat dan tergugat.
2. Pihak formil : mereka yang beracara di pengadilan sbg
penggugat,tergugat mewakili anak yg blm dewasa, sbg
wali, curator, Direktur Utama krn penunjukan oleh hk
• Turut tergugat : pihak yang tidak menguasai objek
perkara tetapi akan terikat dengan putusan hakim
Hukum Acara Perdata Positif
mengenal Gugat perwakilan krn 2
Hal yakni
1) Penunjukan oleh yg berkepentingan .
2) Perwakilan krn Penunjukan oleh
Hukum;
Perwakilan dalam Perkara Perdata
• Dalam sistim HIR/RBg beracara di muka pengadilan
dapat diwakilkan kepada kuasa hukum dengan syarat
dengan surat kuasa Khusus
• Menurut UU No 18 Tahun 2003 tentang advokat ,
kuasa hukum itu diberikan kepada advokat.
• Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk
melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa
yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan
pada acara persidangan di pengadilan atau beracara
di pengadilan.
• Surat kuasa : suatu dokumen di mana isinya seseorang
menunjuk dan memberikan wewenang pada orang lain
untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas
namanya.
• Macam-macam surat kuasa :
1. Surat kuasa umum :surat yang menerangkan bahwa
pemberian kuasa tersebut hanya untuk hal-hal yang
bersifat umum saja, artinya untuk segala hal atau segala
perbuatan dengan titik berat pengurusan.
2. Surat kuasa khusus: kuasa yang menerangkan bahwa
pemberian kuasa hanya berlaku untuk hal-hal tertentu saja.
Dalam beracara perdata digunakan surat kuasa khusus.
Isi Surat Kuasa Khusus
1. Identitas pemberi kuasa dan penerima
kuasa.
2. Apa yang menjadi pokok perkara.
3. Pertelaan isi kuasa yang diberikan. Dijelaskan
tentang kekhususan isi kuasa.
4. Hak subsitusi /pengganti
DASAR HUKUM CLASS ACTIONS
DI INDONESIA
• Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup,Pasal 37.
• Undangan – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, Pasal 46
• Undang-Undang nomor 41 tahun 1999, tentang
Kehutanan, Pasal 71
• PERMA NO. 1 tahun 2002
Walaupun telah ada dasar
hukum mengajukan gugatan
perwakilan ke pengadilan
tetapi belum ada hukum acara
yang mengatur.
LATAR BELAKANG LAHIRNYA
PERMA NO.1 TAHUN 2002
A. Asas Peradilan sederhana,cepat dan biaya ringan.
B. Pelanggaran Hukum yang merugikan secara serentak
terhadap orang banyak.
C. Tidak efektif penyelesaian pelanggaran hukum tersebut
huruf b diselesaikan sendiri-sendiri.
D. Pelanggaran hukum pada huruf c dapat diajukan dengan
gugatan perwakilan kelompok.
E. Undang-undang yang mengatur gugatan perwakilan
kelompok, spt UU No.23 Tahun 1997 tentang Lingkungan
hidup,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan, tetapi belum ada hukum
acaranya.
F. Mengisi kekosongan hukum.
TATA CARA MENGAJUKAN GUGATAN
PERWAKILAN (Pasal 3 PERMA No.1 Tahun 2002).
Harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal
surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum
Acara Perdata yang berlaku,surat gugatan
perwakilan kelompok harus memuat :
A. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok
B. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik
walaupun tanpa
menyebutkan nama anggota
kelompok satu persatu
C. Keterangan tentang anggota kelompok yang
diperlukan
dalam kaitan dengan kewajiban
melakukan pemberitahuan.
D. Posita dari seluruh kelompok baik wakil
kelompok maupun
anggota
kelompok yang terindikasi maupun tidak
terindikasi dikemukakan secara jelas
dan terinci.
E. Dalam satu gugatan perwakilan, dapat
dikelompokan beberapa
bagian atau
sub kelompok jika tuntutan tidak sama
karena karena
sifat dan kerugian
yang berbeda.
F. Petitum ganti rugi harus jelas
SURAT KUASA WAKIL KELOMPOK (PASAL 4
PERMA No.I/2002)
Untuk kepentingan hukum
anggota kelompok, wakil
kelompok tidak disyaratkan
memperoleh surat kuasa khusus
dari anggota kelompok
BAGAIMANA PADA SIDANG
PERTAMA ADA PENARIKAN DARI
WAKIL KELOMPOK?
Tidak mengugurkan hak procedural maupun hak subjektif dari anggota
kelompok yang pada saat gugatan didaftarkan tidak disebutkan.
Pasal 3 PERMA tidak disyaratkan penyebutan nama anggota kelompok satu
persatu.
Pasal 7 PERMA didata ulang pada saat proses pemberitahuan (notification)
pada tahan sertifikasi, kedudukan wakil kelompok tidaklah harus permanen
karena Pengadilan sewaktu-waktu dapat memerintahkan untuk mengganti
anggota kelompoknya apabila wakil kelompok dinilai :
“Tidak memperlihatkan kejujuran serta mengabaikan anggota kelompoknya,
contohnya wakil kelompok telah mendapat uang kadeudeuh(pemberian atas
dasar alasan kemanusiaan. dari tergugat.
Dalam Praktek
Anggota Kelompok dapat memberi kuasa dan menunjuk anggota perwakilan baru
dimuka persidangan.
BAGAIMANA MENGUJI SYARAT YURIDIS DARI
GUGATAN PERWAKILAN
• Bahwa apabila terjadi peristiwa-peristiwa kegiatan-kegiatan
atau suatu perkembangan dapat menimbulkan pelanggaran
hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan
massal terhadap orang banyak, sementara sangatlah tidak
efektif dan efisien apabila penyelesaian pelanggaran hukum
tersebut diselesaikan sendiri-sendiri dalam satu surat
gugatan
• Bahwa terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan
kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat
substansial,serta kesamaan jenis tuntutan diantara wakil
kelompok dengan anggota kelompoknya.
CONTOH KASUS LONGSOR
DI HUTAN MANDALAWANGI:
• Peristiwa yang telah diketahui umum maka
sifatnya “notoir feiten” (tidak perlu
pembuktian) yang perlu pembuktian apakah
peristiwa tersebut dapat menimbulkan
kerugian bagi orang banyak dan siapa yang
paling bertanggung jawab, maka sarana
hukum yang paling effektif untuk
menampung tuntutan kelompok masyarakat
korban adalah melalui prosedur “ gugatan
secara class-action”.
Tentang adanya kesamaan fakta dan kesamaan hukum, dapat
dilihat dari hasil sertifikasi wakil kelompok diserahkan daftar
mengenai fakta (adanya jumlah orang banyak yang menderita
kerugian yang sejenis.
- Kelompok kerugian luka berat dan ringan
- Kelompok kerugian harta benda rumah dan tanah
- Kelompok kerugian alat-alat rumah tangga
- Kelompok kerugian peternakan dan pertanian
- Kelompok kerugian harta benda rumah dan tanah desa
- Kelompok kerugian hilangnya fasilitas umum
- Kelompok pembiayaan penghidupan dan pengajaran selama
para anggota kelompok dalam pengungsian
LEGAL STANDING
Istilah legal standing disebut juga standing, ius
standi, persona standi atau hak gugat, yaitu
akses orang perorangan ataupun
kelompok/organisasi di Pengadilan sebagai
pihak penggugat..
URGENSI LEGAL STANDING
I.
Faktor kepentingan masyarakat luas
Banyaknya kasus-kasus publik telah tumbuhnya organisasi
advokasi antara lain :
– Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia ( YLBHI)
– Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
– Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
II. Faktor penguasaan sumber daya alam oleh negara
Objek sumber daya alam ( sungai, hutan dan mineral atau
tambang) , karena dalam praktek sering pemerintah
mengabaikan kewajibannya untk berlanjutnya sumber daya
alam.
Persamaan prinsip Actio Pop & CA Sama2 mrpk
Gugatan yg melibatkan kepentingan sejumlah besar
orang scr perwakilan oleh seorang /lebih.
• AP yg berhak mengajukan • Hanya satu/Bbrp yg
adalah setiap orang atas dsr mrpk anggota kelompok
yg mengalami kerugian
Ia adalah anggota
scr langsung.
masyarakat (WN )Tanpa
hrs mrpk phk yg mengalami • Yg dituntut/Petitumnya
adalah kepentingan yg
kerugian,
sama dlm satu
• Yg dituntut/petitumnya
permasalahan yg
adalah utk Kepentingan
menimpa kelompok.
Umum yg mrpk kepentingan
WN
Di Belanda dikenal terminologi lain =
Group Acties yg pengertiannya ad :
• Sbg hak yg diberikan oleh suatu Badan Hukum utk
mengajukan gugatan mewakili kepentingan orang
banyak ( Other person’s interes ), apa bila dlm
ADnya mencantumkan kepentingan orang banyak
( Kepentingan Umum )yg serupa dgn yg
diperjuangkan di Pengadilan, namun tdk boleh
menuntut ganti rugi misal kepentingan
perlindungan konsumen.
Apakah terdapat Perbedaan antara Group
Acties dgn Class Action .
• G A ad mrpk perkembangan baru
dlm hk terutama berkaitan dgn
pemberian hak gugat ( LS ) bagi
BH utk mewakili kepentingan
orang banyak.BH tdk perlu satu
tempat tinggal dlm satu daerah
dgn masy yg diwakili, cukup AD
mencantumnya
perlindungan
kepentingan masy yg diwakili
• Yg dituntut kepentingan orang
banyak tdk boleh menuntut GR
• BH tdk hrs mengalami kerugian
scr nyata,tdk hrs bertempat
tinggal satu daerah dgn masy yg
diwakilinya.
• Ad berkaitan dgn prosedur
pengajuan
perkara
yg
melibatkan
sekelompok
orang
yg mempunyai
kepentingan
serta
permasalahan yg sama .
• YG
DITUNTUT
ad
kepentingan yg sama dr
sekelompok
orang
yg
bersifat
individual
brp
tuntutan GR
Apakah Indonesia mengadopsi hal tsb
A. UU No.23/ 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup;
B. UU No.8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
C. UU 41/1999 Tentang Kehutanan ,
D. PERMA 2/1999 Tentang Pengawasan MA thd Parpol
.
Sistem hukum Kita Sekarang menjadi mengenal
Gugatan dgn 2 model yakni :
1) Model Class Action,
2) Legal Standing ( ius Standing ).
Ini semula tdk dikenal dlm HIR maupun RBG
Bab III
BESLAAG/PENYITAAN/SITA
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pengertian :
Tindakan hukum
Tindakan hakim
Bersifat eksepsional
Adanya permohonan dr pihak bersengketa
Mengamankan barang-barang sengketa
Tujuan akhir menjamin pelaksanaan putusan hakim
MAKNA SITA/PENYITAAN
1) Tindakan menempatkan HK T scr paksa berada dlm
Penjagaan ( to take into costudy the property of
defendant )
2) Tindakan Paksa Penjagaan( costudy ) dilakukan scr
resmi berdsrk perintah Hakim
3) Benda yg ditempatkan dlm penjagaan mrpk benda
yg disengketakan, ttp boleh juga benda yg akan
dijadikan pembayaran uang sbg pelunasan utang
dgn jalan penjualan scr Lelang
4) Penetapan dan penjagaan benda yg disita
berlangsung slm proses pemeriksaan sd put
pengadilan BKHT ( In Kracht van Gewijde) 
Menyatakan Sah dan berharga atas tindakan
penyitaan yg sdh dilakukan.
3 Essensi Fundamental dr penerapan penyitaan :
a) Sita mrpk Tindakan Eksepsional ( ps 226,227 jo 195
HIR1.penyitaan memaksakan kebenaran
gugatan.2.Penyitaan membenarkan put yg belum
dijatuhkan.
b) Sita mrpk Tindakan Perampasan
c) Penyitaan berdampak psikologis
Bentuk-bentuk/Macam penyitaan
• Ada 2 yaitu :
1. Conservatoir beslaag/sita jaminan yaitu penyitaan
terhadap barang milik tergugat.
•
Dasar hukum : Pasal 227 HIR/261 RBg
•
Tujuan : untuk menjamin terlaksananya putusan
pengadilan
•
Sita ini dapat dilakukan jika ada permintaan dr
penggugat dgn mengemukakan alasan ada
dugaan/sangkaan bahwa tergugat akan berusaha
menghilangkan, merusak, memindahtangankan bendabenda HK milik nya.
• Benda-benda yang menjadi objek sita ini adalah benda
bergerak dan benda tidak bergerak milik T
2. Revindicatoir beslaag yaitu sita terhadap
barang milik penggugat yang dikuasai
oleh orang lain.
• Dasar hukumnya Pasal 226 HIR/260 RBG
• Tujuan : menjamin suatu hak kebendaan
dari pemohon dan berakhir dengan
penyerahan barang yang disita.
• Objeknya : benda bergerak
• Sita ini hanya terbatas atas sengketa hak
milik.
3. Marital beslaag yaitu sita yang diletakkan atas harta
perkawinan.
• Sita dapat dimohonkan dalam sengketa perceraian,
pembagian harta perkawinan, pengamanan harta
perkawinan.
4. Eksecutoir beslaag yaitu eksekusi dalam rangka
pelaksanaan putusan hakim utk Eksekusi Verhaal
TUJUAN PENYITAAN
1. Agar Gugatan tdk Illusoir  HK T tdk
dialihkan atau dibebani dgn hak kebendaan
2. Mrpk upaya bagi P untuk menjamin dan
melindungi kepentingannya atas keutuhan
HK T sd put BKHT( IVG ).
3. Utk menghindari itikad bruk T dgn berusaha
melepaskan TGJWB( Civil Liability ) yg mesti
dipikulnya atas PMH /WP yg dilakukannya.
4. Objek eksekusi sdh pasti ada.
PERMOHONAN SITA JAMINAN
• Sita jaminan (beslag) dapat dimohonkan oleh
Penggugat dalam gugatannya atau secara
terpisah dengan suatu permohonan tersendiri
yang diajukan kepada Majelis Hakim yang
memerika dan mengadili perkara.
• Penyitaan pada prinsipnya dapat diletakan
baik itu terhadap benda bergerak maupun
tidak bergerak guna menjamin pelaksanaan
putusan.
85
JENIS SITA JAMINAN
Conservatoir
Ps. 227 HIR
Sita yang
diletakan,
baik itu
terhadap
benda
bergerak
maupun tidak
bergerak yang
dimiliki atau
berada dalam
penguasaan
Tergugat.
Revindicatoir
Marital
Pandbeslag
Sita yang
dimohonkan
oleh istri,
baik terhadap
benda
bergerak
maupun tidak
bergerak
yang dimiliki
atau berada
dalam
penguasaan
suami.
Sita yang
diletakan, baik
itu terhadap
benda bergerak
maupun tidak
milik Tergugat
guna
pemenuhan
suatu kewajiban
tertentu, misal
dalam kasus
wanprestasi
sewa menyewa
tanah atau
Ps. 226 HIR
Sita yang
diletakan
terhadap
benda
bergerak
milik
Penggugat
yang berada
dalam
penguasaan
Tergugat.
bangunan.
86
A. Jelaskan pengertian,tujuan dan akibat
penyitaan ?
B. Sebutkan Macam Penyitaan dan tunjukan
perbedaannya masing 2
C. Sebutkan syarat agar permohonan
penyitaan agar dikabulkan ooleh hakim dan
sebutkan 3 Essensi dr Penyitaan
Pengajuan gugatan
1. Diajukan kepada ketua pengadilan negeri
yang berwenang.
2. Diajukan secara tertulis atau lisan
3. Bayar perskot biaya perkara
4. Panitera mendaftarkan dalam buku register
perkara dan memberi nomor perkara
5. Gugatan akan disampaikan kepada ketua
pengadilan negeri.
6. Ketua pengadilan menetapkan majelis hakim
Penetapan hari sidang dan Pemanggilan
para pihak
1. Majelis hakim menentukan hari sidang
2. Pemanggilan para pihak :
• Tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari
sidang tidak boleh kurang dari 3 hari
• Tata cara melakukan pemaggilan :
a. Dilakukan oleh juru sita/juru sita pengganti
b. Pemangilan dengan surat panggilan dan salinan
surat gugatan
c. Bertemu langsung dengan orang yang dipanggil di
tempat tinggal/kediamanan
Persidangan pertama
1. Penggugat tidak hadir, tergugat hadir.
Pasal 124 HIR/148 RBg: majelis dapat
memanggil sekali pihak yang tidak hadir agar
hadir pada sidang berikutnya ( Ps.126 HIR/.
Akibatnya : gugatan dinyatakan gugur
2. Penggugat hadir, tergugat tidak hadir.
Berlaku Pasal 125 HIR/150 RBG
Akibatnya : verstek
3. Mediasi ( Ps 130 HIR/154 RBG jo Perma 1/2008 ttg
Mediasi
• Perubahan surat gugatan dapat dilakukan dengan syarat :
1. Tidak boleh mengubah kejadian materil yang menjadi
dasar gugatan.
2. Bersifat mengurangi atau tidak menambah tuntutan.
Kesempatan atau waktu melakukan perubahan gugatan dapat
dibagi menjadi 2 tahap :
1) Sebelum tergugat mengajukan jawaban dapat dilakukan
tanpa perlu izin tergugat.
2) Sesudah tergugat mengajukan jawaban harus dengan izin
tergugat jika tidak disetujui perubahan tetap dapat
dilakukan dengan ketentuan :
a. Tidak menyebabkan kepentingan kedua belah pihak
dirugikan terutama tergugat.
b. Tidak menyimpang dari kejadian materil sebagai
penyebab timbulnya perkara.
c. Tidak boleh menimbulkan keadaan baru dalam positanya.
Pencabutan Gugatan
Pencabutan gugatan dapat
terjadi:
1. Sebelum pemeriksaan perkara
oleh hakim
2. Dilakukan dalam proses
pemeriksaan perkara dengan
syarat disetujui oleh pihak
tergugat.
Pasal 125 ayat 1 Memuat syaratsyarat utk menjatuhkan Put.Verstek :
1) T/Para T semuanya tdk datang pada hari sidang
yg ditentukan,
2) Ia/ Mereka tdk mengirimkan Kuasanya yg sah
utk datang,
3) Ia/ Mereka kesemuanya telah dipanggil scr
Patut,
4) Petitum tidak melawan hukum,
5) Petitum Beralasan.,
Ke 5 syarat tersebut adalah
bersifat komulatif & Berkaitan
dgn Isi dr Amar/diktum yg
akan dijatuhkan hakim yakni
1) Menyatakan Gugatan P ditolak,
2) Menyatakan Gugatan P tidak dapat diterima ( Niet
Onvankelijke Verklaard / N.O ),
3) Mengabulkan Gugatan P.
KAPAN HAKIM DPT MENJATUHKAN
PUTUSAN VERSTEK ?
1) Pada Sidang Pertama ( Ps 125 ayat 1 HIR, Ps
149 ayat 1 RBG ),
2) Pada Sidang Kedua ( Ps 126 HIR, Ps.150 RBG).
3) Setelah Acara Sidang Pembuktian
APAKAH DIPERLUKAN PEMBUKTIAN
DLM HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN
VERSTEK
1) Perlu Pembuktian argumentasinya Ps 163
HIR/Ps 283 RBG : Brg siapa yg mengaku
mempunyai hak atau yg mendasarkan pd
suatu peristiwa utk menguatkan haknya atau
menyangkal hak org lain, hrs membuktikan
adanya hak atau peristiwa itu “ Ketentuan ini
dihubungkan dgn ketentuan Ps 125 ayat 1 /Ps
149 ayat 1 RBg maka Gugatan hrs dibuktikan
kebenarannya
oleh
P
dipersidangan
meskipun T tdk Hadlir -
Tujuannya
utk mengetahui melawan hk atau tidak, beralasan
atau tidak gugatan P adalah dari hasil pembuktian dari Penggugat
dgn mengajukan alat-alat bukti menurut Hukum .
2) Tidak Perlu pembuktian, argumentasi dsrnya ad Lembaga
Verstek mrpk acara istimewa dlm pemeriksaanperkara perdata
krn mengesampingkan acara biasa /Contradictoir dan Azas
Audi at alteram partem, mk sifat istimewanya ini tetap perlu
diperhatikan dgn mengingat kepentingan P & T scr Seimbang
& Proporsional
JAWABAN TERGUGAT DAPAT BRP :
1)
2)
a)
b)
c)
3)
PENGAKUAN UTK SELURUHNYA / SEBAGIAN,
MEMBANTAH/MENYANGKAL :
EKSEPSI,
POKOK PERKARA ( VERWEER TEN PRINCIPALE ),
REKONVENSI
REFERTE,
EKSEPSI menurut Doktrin
dibedakan menjadi 2 :
A. Eksepsi Prosessuil yg diajukan T/Kuasanya yg hanya
menyangkut dr segi acara macamnya ada 7 yaitu :
B. Eksepsi Materiil
Eks.Prosessuil
1. Eksepsi Deklinatoir / sifatnya mengelak mendsrk pd ketentuan hk
formal /acara : K.A &KR,
2. Eksepsi Litis dependensi : Perkara msh dlm proses .
3. Eksepsi Inkracht Van Gewijde zaak: Eksepsi Nebis in Idem
4. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM : Kurang Lengkapnya pr pihak
/ gugatan –error in subjekto/objekto
6) Eksepsi Diskualifikatoir , P tdk
mempunyai kualifikasi utk
mengajukan Gugatan /Tdk
mempunyai Ls
a).Eksepsi Koneksitas
b).Eksepsi Van Beraad /perk blm
waktunya diajukan/prematur
Ekspesi Materiil ada 2 Macam
1) Eksepsi Dilatoir : Sifatnya menunda agar
perkara jangan diteruskan,blm
Jattemp,Penund.pembayaran/ada
proses accord
2) Eksepsi Paremptoir : utk
menggagalkan gugatan thd
pokok perkara : Verjaring,
Kwijtschelding (dihapuskan ).
REKONVENSI
• Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan
tergugat sebagai gugat balasan (gugat balik)
terhadap gugatan yang diajukan penggugat
kepadanya [Pasal 132a ayat (1) HIR].
• Pada dasarnya gugatan rekonvensi harus
diajukan bersama-sama dengan jawaban
tergugat (Pasal 132b HIR jo 158 RBg).
• Tujuan rekonvensi antara lain:
1. Menegakkan Asas Peradilan Sedehana
2. Menghemat biaya perkara
3. Mempercepat penyelesaian sengketa
4. mempermudah pemeriksaan
5. menghindari putusan yang saling
bertentangan
102
Komposisi para pihak dihubungkan dengan Gugatan
Rekonvensi
a. Komposisi Gugatan
Gugatan Penggugat disebut gugatan konvensi
(gugatan asal), sedangkan Gugatan tergugat disebut
gugatan rekonvensi (gugatan balik)
b. Komposisi para Pihak
Penggugat asal sebagai Penggugat Konvensi pada
saat yang bersamaan berkedudukan menjadi Tergugat
Rekonvensi. Sedangkan Tergugat Asal sebagai
Penggugat Rekonvensi pada saat yang bersamaan
berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi.
Baik gugatan konvensi (gugat asal) maupun gugatan
rekonvensi (gugat balasan) pada umumnya diperiksa
bersama-sama dan diputus dalam satu putusan hakim.
Pertimbangan hukumnya memuat dua hal, yaitu
pertimbangan hukum dalam konvensi dan pertimbangan
hukum dalam rekonvensi.
Tahap Persidangan Perk Pdt
1) Gugatan
2) Jawaban Tergugat {
Mengakui,Membantah,G.rekonvensi,Referte.
3) Replik Penggugat
4) Duplik Tergugat
5) Pembuktian P
6) Pembuktian T
7) Kesimpulan Akhir P
8) Kesimpulan Akhir T
9) PUTUSAN
Perdamaian
•
•
•
•
•
•
1.
2.
3.
•
•
Jika pihak penggugat dan tergugat hadir
Dasar hukum Pasal 130 HIR/154 RBg
Upaya yang pertama kali dilakukan oleh hakim
Dilakukan selama sebelum hakim menjatuhkan putusan
Dapat menyelesaikan perkara
Tujuannya :
Mencegahnya timbulnya perselisihan di kemudian hari di antara
para pihak.
Menghindari biaya mahal
Menghindari proses perkara dalam jangka waktu lama.
Perdamaian dituangkan dalam akta perdamaian (acte van vergelijk)
di mana mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim.
Tidak dapat dibanding
kesepakatan para pihak/menurut
kehendak para pihak.
•
Rekonvensi
Dasar hukum Pasal 132a dan Pasal 132b HIR disisip dgn Stb 1927-300, Pasal 157158 RBg.
•
Pengertian : gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat karena
dianggap juga melakukan wanprestasi kepada tergugat.
•
Dapat berupa jawaban tergugat tapi dapt juga dilakukan dalam dupliek.
•
Batas waktunya sebelum proses pembuktian.
•
Rekonvensi dapat diajukan baik yang ada koneksitas maupun tidak.
Jika ada koneksitas dapat diperiksa sekaligus/bersama-sama.
Jika tidak ada koneksitas dapat diperiksa satu-satu/dipisah.
•
1.
Rekonvensi tidak dapat diajukan dalam hal :
Jika kedudukkan penggugat tidak dalam kualitas yang sama antara gugatan
konvensi dengan rekonvensi.
Rekonvensi tidak dalam kompentensi yang sama.
Rekonvensi tentang pelaksanaan putusan hakim
2.
3.
Intervensi
•
•
Dasar hukum Pasal 279-282 BRv
Pengertian :masuknya pihak ketiga dalam suatu
perkara perdata yang sedang berlangsung bila dia
juga mempunyai kepentingan (interest).
• Bentuknya :
1. Voeging (menyertai)
dengan cara
menggabungkan diri kepada salah satu pihak.
2. Tussenkomst (menengahi)
berdiri sendiri
(tidak memihak salah satu pihak.
1. Vrijwaring (penanggungan) :
- mirip tapi tidak sama dengan intervensi
karena insiatifnya tidak dari pihak ketiga yang
bersangkutan.
- ikutsertanya karena diminta sebagai
penjamin/pembebas oleh salah satu pihak
yang berperkara.
4. Exceptio Plurium Litis Consortium:
- masuknya pihak ketiga karena ditarik
oleh salah satu pihak yang berperkara.
- dilakukan karena pihak tersebut tidak
lengkap.
- contoh dalam perkara warisan.
BENTUK-BENTUK PENGIKUTSERTAAN PIHAK KETIGA
Vrijwaring
Ps. 70-76 RV
-
Seseorang/suatu
badan hukum
ditarik masuk ke
dalam perkara oleh
salah satu pihak, ia
ditarik sebagai
penjamin bagi pihak
itu.
-
Bersifat pasif.
Voeging
Ps. 297 – 282
RV
-
-
Seseorang/suatu
badan hukum
masuk kedalam
suatu perkara atas
inisiatifnya sendiri
dan bergabung
dengan salah satu
pihak guna
membela
kepentingan pihak
tersebut.
Bersifat aktif.
Tussenkomst
Ps. 297 – 282
RV
-
seseorang masuk
kedalam suatu
perkara untuk
membela
kepentingan dirinya
sendiri, tanpa
bergabung dengan
salah satu pihak
yang berperkara.
-
Bersifat aktif
109
AND THE SHOW
MUST GO ON ...
...
... TERIMA
KASIH
...
13/04/2015
110