Transcript MK-Pertemuan 02 - Praktek Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

PRAKTEK HUKUM ACARA
MAHKAMAH KONSTITUSI
MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI
PERADILAN KETATANEGARAAN
PERTEMUAN Ke-2
MATA KULIAH PRAKTEK HUKUM ACARA MK
FAKULTAS HUKUM-UNIV. INDONUSA ESA UNGGUL
SEMESTER GANJIL-TA. 2014-2015
KEWENANGAN MK
PUU
SKLN
PEMILU &
PILKADA
PEMBUBARAN
PARPOL
IMPECHMENT
Dalam menjalankan kewenangannya, MK berwenang pula memanggil pejabat
pemerintah & warga masyarakat untuk memberikan keterangan
Bertanggungjawab mengatur organisasi, personalia, admin keuangan
Berkewajiban mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka:
permohonan yang terdaftar, diperiksa & diputus serta pengelolaan keuangan.
2
Pelaksanaan Administrasi Yustisial
Registrasi
Penjadwalan
Sidang
Persidangan
Putusan
RPH
3
1. Registrasi






Permohonan masuk ke MK
Dicatat di BPBP (Buku Penerimaan Berkas Perkara)
Apabila Lengkap, dicatat BRPK
Diberi nomor perkara, tanggal & jam penerimaan
Salinan permohonan dibagikan ke pihak terkait
Pihak terkait : Presiden & DPR atau Termohon.
4
2. Penjadwalan Sidang
 Berkas yang sudah diregistrasi disampaikan ke Ketua MK
& Hakim Konstitusi
 Dikeluarkan ketetapan: panitera pengganti & panel hakim
& ketetapan hari sidang
 Berkas dipelajari oleh hakim konstitusi
 Juru Panggil menyampaikan jadwal sidang selambatlambatnya 3 hari sebelum sidang.
 Disampaikan kepada Pemohon dan/atau pihak terkait
5
3. Persidangan
 Pemeriksaan Pendahuluan
 Pemeriksaan Persidangan
6
4. RPH
 Tertutup
 Oleh Hakim Konstitusi & Panitera Pengganti
Perkara
 RPH Perkara & Non Perkara
7
5. Putusan
 Sidang Pembacaan Putusan
 Setelah Pembacaan Putusan
8
SEKIAN
TERIMA KASIH
9