Transcript Rangkuman Hasil Pokja FRI 2006/2007 Tekad Memperbaiki Nasib Bangsa Pascaamandemen UUD: Optimisme Baru dalam Merealisasikan Visi Bangsa Konvensi Kampus ke-4 dan Temu Tahunan FRI ke-10 Bandung,

Rangkuman Hasil Pokja
FRI 2006/2007
Tekad Memperbaiki Nasib Bangsa
Pascaamandemen UUD:
Optimisme Baru dalam Merealisasikan Visi Bangsa
Konvensi Kampus ke-4 dan Temu Tahunan FRI ke-10
Bandung, 16-17 Juli 2007
1
Pengantar
• Konvensi Kampus Pertama 20-22 Mei 2004
di Universitas Gadjah Mada:
Konvensi Kampus untuk Masa Depan Indonesia.
• Konvensi Kampus Kedua 17-19 Mei 2005
di Universitas Surabaya:
Peran Perguruan Tinggi dalam Menggugah Kembali
Semangat Keadaban Publik.
• Konvensi Kampus Ketiga 11-12 Juli 2006
di Universitas Gadjah Mada:
Refleksi Kritis Atas Nasib Bangsa Pascaamandemen
UUD.
• Konvensi Kampus Keempat 16-17 Juli 2007
di Institut Teknologi Bandung:
Dengan Optimisme Baru Merealisasikan Visi Bangsa.
2
Bahan Pertimbangan Perumusan
• Pertemuan FRI di Unhas 7-8 Juni 2007
• Hasil Kelompok-kelompok Kerja FRI
2006/2007.
• Pertemuan Dewan Pertimbangan FRI
tanggal 15 Juli 2007.
• Pidato, presentasi dan diskusi pada
Konvensi Kampus ke-4 hari pertama
Sesi 1 dan 2.
3
Sistematika Pemikiran
Tujuan Berbangsa Bernegara dan Filosofi Dasar
(Pembukaan UUD 1945)
(1)
Pembangunan
Berkelanjutan
(POKJA B1)
(2)
Ekonomi
yang Berkeadilan
Sosial
(POKJA C)
(3)
Pendidikan
untuk Mencerdaskan
Bangsa
(POKJA D, E)
(4)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
(POKJA B2)
(5)
Konstitusi
untuk Mencapai Tujuan Berbangsa dan Bernegara
(POKJA A, F)
4
1. Pembangunan yang Berkelanjutan
• Pembangunan berkelanjutan merupakan
keharusan yang penerapannya menuntut
pengelolaan sumber daya alam secara lintas
sektor dan lintas level.
• Pembangunan berkelanjutan mengandung
banyak paradoks yang pelaksanaannya perlu
didukung dengan peraturan perundangan.
• Pembangunan berkelanjutan memerlukan
paradigma berpikir pengelolaan lingkungan
hidup yang terintegrasi yang
mempertimbangkan wilayah Indonesia yang
terdiri dari wilayah darat, pesisir, dan laut.
5
(lanjutan pembangunan)
• Perguruan tinggi melakukan kegiatan secara kongkrit
dalam konteks pembangunan daerah yaitu memberikan
contoh nyata untuk mengelola sumberdaya dan
lingkungan hidup secara baik dan benar dengan
membangun desa binaan.
• Pengembangan industri dan teknologi harus
memperhatikan dengan serius dampaknya terhadap
aspek sosial masyarakat dan tidak merusak lingkungan
hidup atau dengan kata lain pembuatan kebijakan
industri dan teknologi ditempatkan dalam perspektif
pembangunan berkelanjutan.
6
(lanjutan pembangunan)
• Paradigma eksploitatif yang merusak lingkungan
harus dihentikan.
• Pemerintah baik pada level nasional atau
daerah harus melakukan pemantauan
terhadap kerusakan lingkungan hidup secara
serius dan diperhatikan sungguh-sungguh
untuk tidak melakukan rangkap jabatan sebagai
regulator dan operator dalam pengelolaan
sumberdaya dan lingkungan hidup.
7
2. Ekonomi yang Berkeadilan Sosial
• Lingkungan berusaha yang kondusif perlu
diciptakan terutama untuk menjamin
terselenggaranya mekanisme alokasi
secara berkepastian dan berkeadilan.
• Kedisiplinan dalam pengelolaan
keuangan negara perlu ditegakkan untuk
memerangi KKN dalam segala dimensi
dan bentuknya.
8
(lanjutan ekonomi)
• Hak-hak dasar para pekerja harus dijamin dan
partisipasi dalam penyelenggaraan perusahaan
perlu ditingkatkan dengan kepemilikan saham
oleh pekerja.
• Penguasaan lahan perlu dibatasi, redistribusi
pemilikan lahan pertanian kepada para petani
penggarap perlu dilakukan, HPH untuk rakyat
perlu dialokasikan.
• UU koperasi perlu diperbarui dan koperasikoperasi sejati dalam berbagai bidang usaha
dan kegiatan perlu dibentuk.
9
(lanjutan ekonomi)
•
Peranan negara dalam pengelolaan aset strategis dan
cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang
banyak harus ditingkatkan. Dalam kaitan itu pemerintah
perlu untuk:
(a) mengkaji kembali UU Penanaman Modal;
(b) mengkaji kembali kontrak-kontrak karya
pertambangan,
(c) menghentikan privatisasi air yang merugikan
masyarakat,
(d) melibatkan masyarakat domestik (koperasi rakyat)
dalam sistem produksi dan distribusi listrik dengan
berbagai sumber energi.
10
(lanjutan ekonomi)
(e) mengambilalih kendali secara bertahap
terhadap bisnis telekomunikasi yang
dikuasai asing dan mengarahkan
penguasaan bisnis telekomunikasi agar
dimiliki oleh publik domestik,
(g) memberdayakan media-media lokal
untuk mengurangi sentralisasi informasi di
Jakarta.
11
(lanjutan ekonomi)
• Pengelolaan faktor-faktor produksi dalam
pengembangan ekonomi kerakyatan harus
mampu membangun sektor riil melalui
pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan
Menengah).
• Fungsi intermediasi dan redistribusi perbankan
nasional perlu dioptimalkan dan lembagalembaga pembiayaan alternatif (keuangan
mikro) harus diberdayakan.
12
(lanjutan ekonomi)
• Dalam pembangunan ekonomi
kerakayatan harus memperhatikan status
NKRI yaitu yang perekonomiannya
digerakkan oleh pertanian. Oleh karena itu
penting diimplementasikan hal-hal
yang berkaitan dengan revitalisasi
pertanian dan ketahanan pangan.
13
3 Pendidikan yang Mencerdaskan
Kehidupan Bangsa
• Kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan
dasar negara RI harus diperkokoh.
• Kajian ilmiah mengenai filosofi bangsa
diintensifkan untuk memberi pegangan dan arah
pengembangan dalam hal demokrasi, HAM,
penegakan hukum, dan penyelesaian masalah
lingkungan hidup.
• Konsep pendidikan diorientasikan untuk
membangun wawasan kebangsaan yang
berfalsafah keindonesiaan.
14
(lanjutan pendidikan)
• NKRI dicirikan oleh keanekaragaman yang
tinggi yang berhubungan dengan sosiokultural
atau multikultural. Oleh karena itu sangat
penting dikembangkan pendidikan berbasis
multikultural.
• Pendidikan Pancasila perlu diapresiasikan
sebagai mata kuliah tersendiri dalam kurikulum
pendidikan tinggi.
15
(lanjutan pendidikan)
• Perguruan tinggi negeri dan swasta seyogyanya
dapat menunjukkan kepeloporan dan
keteladanan dalam mewujudkan
penyelenggaraan pendidikan berdasar prinsip
demokratis, berkeadilan, dan non-diskriminatif.
• Kualitas pendidikan senantiasa dijaga dan
ditingkatkan dengan didukung oleh sistem
penjaminan mutu dan akreditasi.
• Perubahan struktur dan kultur tata pamong
kependidikan perlu didorong disertai “capacity
building” aparaturnya secara sistematis dan
pragmatis.
16
(lanjutan pendidikan)
• Pendidikan kesetaraan dikembangkan agar
menjangkau daerah terpencil dan
masyarakat termarjinalkan untuk mewujudkan
prinsip pendidikan sistem terbuka, multi makna
dan pendidikan sepanjang hayat.
• Pendidikan merupakan tanggung jawab
pemerintah dan masyarakat dalam membangun
social capital dan intelectual capital bagi
kemajuan bangsa.
17
(lanjutan pendidikan)
• Pengelolaan pendidikan secara otonom tidak berarti
mengurangi tanggung jawab pemerintah, bahkan
pemerintah perlu meningkatkan alokasi APBN untuk
mendukung penyelenggaraan dan pengembangan
pendidikan.
• Insentif perpajakan perlu diberikan kepada perusahaan
atau perorangan yang membantu pendanaan
pendidikan. Corporate social responsibility seyogyanya
mencakup pemberian beasiswa sebagai salah satu
programnya.
• Perlu dikembangkan insentif bagi desa, kecamatan, dan
kabupaten/kota yang berprestasi dalam memajukan
pendidikan warganya.
18
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
• Penguatan sistem pemerintahan presidensial.
• Penyederhanaan partai politik perlu didorong.
• Sistem rekrutmen yang memisah tegas antara
jalur karir profesional dan jalur politik.
• Di lingkungan pemerintah daerah harus
dipertimbangkan untuk membangun
keseimbangan kompetensi aparatur pemerintah
antara bidang keahlian sosial-humaniora dan
bidang yang berkaitan dengan pengelolaan
sumberdaya alam dan lingkungan hidup,
industri, dan teknologi.
19
(lanjutan pemerintahan)
• Desentralisasi perlu didukung oleh peraturan
operasional yang cukup (kewenangan pusat
daerah, alokasi keuangan, pengelolaan aparatur
negara).
• Pemekaran daerah otonom perlu diperketat
kriterianya.
• Akses yg lebih luas bagi partisipasi dan kontrol
masyarakat.
20
5. Konstitusi untuk mencapai Tujuan
Berbangsa dan Bernegara
• Penyempurnaan UUD yang kelima merupakan suatu
keniscayaan. Pasal-pasal dalam UUD harus secara
konsisten diturunkan dari semangat Pembukaan UUD
1945. Pasal-pasal yang disusun harus mampu
memberikan landasan dalam jangka waktu yang
panjang.
• Penyempurnaan harus dilakukan secara komprehensif
dengan pendekatan yang holistik, mencakup:
(1) pemisahan kekuasaan, (2) sistem pemerintahan, (3)
sistem parlemen, (4) kelembagaan peradilan, (5)
hubungan pemerintah pusat dan daerah, (6) sistem
ekonomi kerakyatan.
21
(lanjutan konstitusi)
• Penyempurnaan harus mendasarkan pada
penghayatan terhadap makna kedaulatan
rakyat.
• Penyempurnaan menyangkut substansi,
redaksional, dan sistematika antar Bab, antar
pasal, dan antar ayat untuk menghasilkan
konstitusi yang dapat menjamin terwujudnya
prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan
sosial.
22
(lanjutan konstitusi)
• Enam butir usulan substansi UUD:
(1) UUD perlu memberi wewenang yang sama antara
DPR dan DPD di bidang legislasi, menciptakan
mekanisme checks and balances antara legislatif dan
eksekutif, memberi hak Presiden untuk menolak RUU;
(2) UUD perlu mengatur mekanisme impeachment
secara jelas dengan memberikan proses penyelesaian
pada lembaga politik. Untuk menghasilkan pemerintahan
yang stabil dan efektif Presiden dan Wakil Presiden
sebagai pasangan perlu diusulkan oleh partai yang
sama;
23
(lanjutan konstitusi)
(3) Parlemen berupa sistem MPR dengan pilar
utama DPR dan DPD (forum joint session);
(4) Kelembagaan peradilan dengan dua puncak
lembaga peradilan, yakni Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi, yang para hakimnya
diawasi oleh Komisi Yudisial;
(5) Pasal 18 perlu diperjelas rumusan pasalnya
agar tidak menimbulkan kerancuan pembagian
kewenangan antara pemerintah Pusat dan
Daerah, dan memperjelas pemilihan kepala
daerah;
(6) UUD perlu mengadopsi penjelasan Pasal 33
UUD 1945 dalam muatan pasal perubahan
24
secara jelas dan benar.
(lanjutan konstitusi)
• Proses perubahan UUD yang komprehensif dan
menjunjung tinggi asas kerakyatan:
(1) MPR membentuk Komisi Konstitusi Negara
dengan tugas khusus menyerap aspirasi rakyat dan
pandangan para ahli untuk menghasilkan konstitusi
baru yang lebih sempurna,
(2) Hasil kerja Komisi Konstitusi Negara selanjutnya
diserahkan kepada MPR untuk dibahas dan
ditetapkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
25
(lanjutan konstitusi)
• Memberdayakan pusat-pusat kajian tentang
pelaksasanaan konstitusi dan praktik politik
ketatanegaraan untuk mengawal penyempurnaan UUD
dan mendorong terwujudnya living constitution.
• FRI dengan dukungan pusat-pusat kajian menelaah
perkembangan masalah kebangsaan kontemporer
terutama perkembangan yang berimplikasi pada NKRI
dan mendukung pusat-pusat kajian tersebut untuk
bersama FRI menjadi mitra strategis lembaga-lembaga
negara seperti DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, Komisi
Yudisial dll.
- TERIMAKASIH 26