Transcript Konstitusi Negara Republik Indonesia Apa itu

Konstitusi Negara Republik
Indonesia
Apa itu konstitusi?
Berasal dari kata “constituer” (Perancis)
yang berarti membentuk.
Konstitusi mengandung makna awal
(permulaan) dari segala peraturan
perundang-undangan tentang negara.
Belanda menggunakan istilah “Grondwet”.
Indonesia menggunakan istilah “Undangundang Dasar”.
Konstitusi tertulis dan tidak tertulis
• Konstitusi Tertulis (Written Constitution)
termuat dalam undang-undang
• Konstitusi Tidak Tertulis (Unwritten
Constitution), berdasar adat kebiasaan.
• hampir semua negara di dunia
mempunyai konstitusi tertulis, kecuali
Inggris dan Kanada.
Konstitusi terpanjang dan terpendek
No. Negara
Jumlah pasal
No. Negara
Jumlah pasal
36
1.
India
394
10. Spanyol
2.
Uruguay
332
11
3.
Nicaragua
328
Indonesia
UUD45/RIS/50
4.
Cuba
286
12
Laos
44
5.
Panama
271
13
Guatemala
45
6.
Peru
236
14
Nepal
46
7.
Columbia
218
15
Ethiopia
55
8.
Burma
234
16
Ceylon
91
9.
Belanda
210
17
Finlandia
95
37
(196/146)
UUD '45
•Adalah hukum dasar tertulis (basic law),
konstitusi pemerintahan negara Republik
Indonesia saat ini.
•Disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
• Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali
memberlakukan UUD '45, secara aklamasi oleh
DPR pada tanggal 22 Juli 1959.
Sejarah UUD ‘45
• Pada sidang pertama BPUPKI (28 Mei - 1 Juni
1945) Ir.Sukarno menyampaikan gagasan
"Dasar Negara" yang diberi nama Pancasila.
Sejarah UUD ‘45
• Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI
membentuk Panitia Sembilan untuk merancang
Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah
Pembukaan UUD '45.
Beberapa anggota Panitia Sembilan
Ir. Soekarno selaku ketua Panitia
Sembilan
Sejarah UUD ’45 (cont.)
• UUD '45 (18 Agustus 1945- 27 Desember 1949): UUD '45
tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia
sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan.
• UUD '45 (5 juli 1959-1966)
Penyimpangan UUD '45 pada masa ini:
– Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR
dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara
– MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur
hidup
– Pemberontakan Partai Komunis Indonesia
Sejarah UUD ’45 (cont.)
• UUD '45 masa orde baru (11 maret 1966- 21
mei 1998): Pada masa Orde Baru, Pemerintah
menyatakan akan menjalankan UUD '45 dan
Pancasila secara murni dan konsekuen.
Namun pelaksanaannya ternyata
menyimpang dan ”sakral”
• 21 mei 1998- 19 oktober 1999: Pada masa ini
dikenal masa transisi.
• Masa amandemen UUD ’45: 1999-2002 (4x)
Indonesia berdasarkan UUD ‘45
• Bentuk negara: Negara Kesatuan, yang berbentuk
Republik {pasal 1 ayat (1)}
• Pengisian jabatan kepala negara melalui PEMILU
(pasal 6)
• Pembagian kekuasaan:
– Eksekutif: Presiden dibantu wapres&menteri,
DPR yang mengawasi.
– Legislatif: Presiden dengan DPR
– Yudikatif: MA
Amandemen UUD ‘45
• Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah
dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap
UUD '45.
• Latar belakang tuntutan perubahan UUD '45:
– pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan
MPR, kekuasaan yang sangat besar pada Presiden.
– Adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat
menimbulkan multitafsir)
– Kenyataan rumusan UUD '45 tentang semangat
penyelenggara negara yang belum cukup didukung
ketentuan konstitusi.
Amandemen UUD ’45 (cont.)
• Tujuan: Menyempurnakan aturan dasar yang
sesuai dengan perkembangan aspirasi dan
kebutuhan bangsa.
• Ketentuan:
– tidak mengubah Pembukaan UUD '45,
– tetap mempertahankan susunan kenegaraan
(staat structuur)
– mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.
Masa Amandemen
• Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21
Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD '45
• Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18
Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD '45
• Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9
November 2001 → Perubahan Ketiga UUD '45
• Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11
Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD '45
Wewenang amandemen UUD ‘45
Karena UUD ’45 dapat dikatagorikan
sebagai undang-undang dasar yang kaku,
wewenang meng-amandemennya
terletak di tangan MPR.
Konstitusi Republik Indonesia Serikat
th. 1949 (KRIS ’49)
• Periode berlaku: 27 Desember 1949 - 17 Agustus
1950
• Pada masa ini sistem pemerintahan Indonesia
adalah parlementer.
• Bentuk negara: federasi {pasal 1 ayat (1)}
• Kekuasaan negara: Pemerintah dibantu DPR dan
senat {pasal 1 ayat (2)}
Kedaerahan Indonesia dalam KRIS
Negara bagian RIS adalah
•
•
•
•
•
•
•
Negara RI
Negara Indonesia Timur;
Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Djakarta;
Negara Djawa Timur;
Negara Madura;
Negara Sumatera Timur,
Negara Sumatera Selatan;
Kedaerahan Indonesia dalam KRIS
Negara-negara yang berdiri sendiri:
• Jawa Tengah;
• Bangka;
• Belitung;
• Riau;
• Kalimantan Barat (Daerah istimewa);
• Dajak Besar;
• Daerah Bandjar;
• Kalimantan Tenggara; dan
• Kalimantan Timur;
UUDS 1950
• Periode: 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959
• Terdiri dari 6 bab dan 146 pasal
• Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia
adalah parlementer.
• Pada masa ini Republik Indonesia hanya terdiri dari
3 negara bagian, yaitu: negara Republik Indonesia,
negara Indonesia Timur, dan negara Sumatra Timur.
Alasan memberlakukan kembali UUD ‘45
• UUDS 1950 dipandang tidak sesuai
• Badan Konstituante (544 orang yang dipilih dalam
Pemilu 1955, dilantik 1956) hingga tahun 1959 belum
mencapai Kata bulat sebagai UUD.
• Tiadanya kesepakatan Konstituante tentang Dasar
Filsafat Negara untuk dicantumkan dalamUUD.
• Sebagian besar anggota Konstituante tidak menghadiri
sidang untuk menyusun UUD
• Pertentangan juga terjadi pada DPR, Badan
Perwakilan, badan-badan pemerintahan, swasta dan
bahkan masyarakat
• Tekanan militer (khususnya AD) dan sejumlah
pemberontakan didaerah (utamanyaDI/TII)
• Menetapkan pembubaran Konstituante
• Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap
bangsa Indonesia terhitung mulai tanggal
penetapan dekrit itu
• Tidak berlakunya lagi UUD Sementara
• Pembentukan MPRS yang terdiri dari anggotaanggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari
daerah-2 dan golongan-2.
• Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung
Sementara
Struktur UUD ’45 setelah
pemberlakuan kembali
UUD ‘45 (1945-1949)
UUD ‘45 pasca Dekrit Presiden 1959
(1959-1999)
Terdiri dari 3 bagian: (1)
Pembukaan UUD/4 alinea; (2)
Batang Tubuh UUD/16 bab 37
pasal; (3) Penutup/Aturan
Peralihan-4 pasal dan Aturan
Tambahan-2 ayat
Terdiri dari 3 bagian: (1) Pembukaan
UUD/4 alinea; (2) Batang Tubuh
UUD/16 bab37 pasal, Aturan
Peralihan dan Aturan Tambahan; (3)
Penjelasan
Sumber: M. Yamin, Naskah
Persiapan UUD 1945 (1960: 77),
dalam Joeniarto (1966: 31-34)
LN 1959 No. 75, secara teoritik
“penjelasan” berkedudukan sebagai
penafsiran otentik
Praktek Ketatanegaraan Sekitar Dekrit
Presiden 1959
• Demokrasi Parlementer
bergeser ke Demokrasi
Terpimpin
• “Manifesto Politik RI”
Kesimpulan
• Periode berlakunya UUD 1945:
18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949
• Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949:
27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950
• Periode UUDS ' 50:
17 agustus 1950 - 5 juli 1959
• Periode kembalinya ke UUD 1945:
5 juli 1959-1966
• Periode UUD 1945 masa orde baru:
11 maret 1966- 21 mei 1998
• Periode Transisi:
21 mei 1998 - 19 Oktober 1999
• Periode UUD 1945 Amandemen:
21 Oktober 1999 - Sekarang
Saran
• Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945
mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang
mengubah susunan lembaga-lembaga dalam
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
• Dalam amandemen di masa mendatang, UUD
1945 lebih mengedepankan visi negara Republik
Indonesia menjadi Negara yang Mandiri,
Bermatabat untuk mencapai sebagai Negara dan
Bangsa Besar yang sejajar dengan negara Besar
lainnya di dunia.
Sekian dan Terima Kasih