Transcript Sumber Hukum - Widyawati Boediningsih WebBlog

BAB II – SUMBER HUKUM
WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH.,MH
BAB II – SUMBER HUKUM
SUMBER HUKUM
1.SH MATERIIL
2.SH FORMIL
SUMBER HUKUM :
- Tergantung dari sudut yg menilai ;
“ Segala Sesuatu yang menimbulkan
aturan-aturan yang mempunyai kekuatan
yang bersifat memaksa , yang apabila di
langgar akan mengakibatkan timbulnya
sengketa yang tegas dan nyata “
Kesimpulan :
Menurut Ketetapan MPR No.III / MPR / 2000
Sumber Hukum adalah :
•Pasal 1 ( l )
:” SH adalah Sumber yang
dijadikan bahan untuk penyusun
nan perundang-undangan “
(2)
“SH terdiri dari SH Tertulis dan
tidak tertulis, yang berisi Tata
urutan Peraturan Perundangundangan .”
Pasal 1 ( 3 )
: “SH Dasar Nasional
adalah Pancasila “
Sumber Hukum :
1.SH Materiil
2.SH Formil
a.SH Sosiologis
b.SH Historis
c.SH Filosofis
a.Tertulis
b.Tidak Tertulis
SH MATERIIL
a.SH Sosiologis
b.SH Filosofis
c.SH Historis
d.Dan sebagainya
“Faktor2 yang ikut memPengaruhi isi dari aturanaturan Hukum “
SH FORMIL
Tertulis
Tidak tertulis
“Sumber hukum yang berasal
dari aturan-2 hukum yang sudah
mempunyai bentuk sebagai
pernyataan berlakunya Hukum “
menjelma dalam peraturan per
undang-undangan
Yurisprudensi ; Traktat ; Doktrin
Dsbnya
Hukum Adat
Convention
SH Formil ( Tertulis ) di Indonesia :
•Zaman Hindia Belanda
•UUD l945
: Staatblad ;
Wet
Ordonansi
UU ; Perpu ; PP
•Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/l966
MENURUT KETETAPAN MPRS
NO.XX/MPRS/1966
UUD
TAP
UU/PERPU
PP
KEPPRES
Peraturan Pelaksana Lainnya
Ketetapan MPR No.III / MPR / 2000
UUD
Ketetapan
Undang Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang / Perpu
Peraturan pemerintah
Keputusan Presiden
Peraturan Daerah
UUNO.10 TAHUN 2004
UUD 1945
UU / PERPU
PP
PERATURAN PRESIDEN
PERATURAN DAERAH
* CARI UU YANG TERBARU
UUD :
“ Suatu piagam yang menyatakan cita-cita
bangsa dan memuat garis-garis besar dan
tujuan negara .”
+> Merupakan peraturan tertinggi di negara
kita ;
+> Yang diatur adalah masalah-masalah yang
pokok saja ;
+> Pelaksanaannya lebih lanjut
dengan UU / Tap ;
+> Mengalami Amandemen
diatur
Dibagi dalam :
•Proses Pembentukannya
* Mulai Masa Perencanaan
1>29 Mei sampai dengan 10 Juni 1945
2> 10 s.d.17 Juli 1945
* Masa Penetapan / Masa pengesahan
* Masa berlaku
•Perjalanan ke 3 UUD NKRI :
+> Ada 4 Periode UUD :
1.UUD
18 / 8 -1945 s.d.27/12-1949
2.KRIS
27/12-1949 S.d.17/8-1950
3.UUDS
17/8-1950 s.d.5/7-1959
4.UUD 1945
5/7-1959 s.d.sekarang
sblm A
ssdh A
* Isi : +> Pembukaan
Batang Tubuh
Penutup
•Sesudah Thn l998
*
Amandemen
•*TUGAS :
•Mencari Pasal-pasal yang diamndemen
didalam UUD l945
Mencari Perbedaan pada ke 3 UUD yang
pernah ada !
•Bagaimanakah Struktur kekuasaan sebelum
dan sesudah Amandemen. ?
.
KETETAPAN MPR :
“Suatu ketetapan yang berisi tentang tata Urutan
Peraturan perundang-undangan RI “
•Ada 2 : * Ketetapan
Keputusan
UNDANG-UNDANG :
“Suatu peraturan negara yang mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat,diadakan dan
dipelihara oleh penguasa negara“
* Di Indonesia ?
UNDANG-UNDANG :
“ Salah satu bentuk peraturan perundangundangan yang diadakann untuk
melaksanakan UUD atau Ketetapan MPR “
1.Merupakan Produk DPR + Presiden
Contoh :
2.Sebagai Peningkatan dari Perpu
contoh :
A>Merupakan Pelaksanaan dari UUD 1945
B>Merupakan Pelaksanaan dari Ketetapan
MPR
C>Bukan merupakan pelaksanaan dari UUD
1945 ataupun Ketetapan MPR
D> Nama awalnya dimulai dengan Pokok.
*> Berikan contoh dari ke 4 UU yang
dimaksudkan tsb .
AZAZ-AZAZ DALAM UNDANG-UNDANG
:
1.LEX POSTERIOR DEROGAT LEX PRIORI
2.UNDANG=UNDANG TIDAK BOLEH BERLAKU SURUT ;
3.LEX SPECIALIE DEROGAT LEX GENERALI
Syarat Berlakunya UU :
•Dimasukkan ke Lembaran negara oleh
Mensekneg
LEMBARAN NEGARA :
•Disebut :Staatsblad / Stb / S
•“Tempat mengundangkan / mengumumkan
semua peraturan negara dan Pemerintah
agar sah berlaku “
•Contoh :
•UU No.1 Thn.l974
•UU ttg :”Perkawinan “
LN Thn l974 No.1
TLN Thn l974 No.3019
•UU No.25 / l997
UU tentang : Ketenagakerjaan
LNRI Thn.l997 No.73
TLNRI No.3702
Berita Negara
“ Penerbitan rsemi Sekertariat Negara yang
menyangkut tentang hal-hal yang dianggap
penting oleh negara “
Contoh :
Contoh :
UURI Nomor 12 Tahun 2006
Tentang Kewarganegaraan RI
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Presiden Republik Indonesia
Menimbang :
a.
b.
Mengingat :
Konsiderans
Dengan Persetujuan Bersama DPR RI dan Presiden RI
Memutuskan :
Dictum
Menetapkan : UU ttg :Kewarganegaraan RI
BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1
Isi
BERAKHIRNYA SUATU UNDANG—UNDANG:
1.Sudah ada UU yang baru
2.UU itu dengan tegas dicabut oleh instansi
yang membuat atau oleh instansi yang
lebih tinggi
PERPU / PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
Merupakan produk yang dibuat
Presiden sendiri berdasarkan wewenangnya. ( Pasal 22 UUD 1945 )
dibuat oleh Presiden dalam keadaan
yang genting yang memaksa ;
syarat : +>
+>
Contoh :
PERATURAN PEMERINTAH :
“Suatu bentuk peraturan yang memuat aturan untuk umum untuk melaksanakan Undang-Undang “
Pasal 5 (2) UUD 1945
KEPUTUSAN PRESIDEN
“ Suatu bentuk Peraturan yang berisi
keputusan yang bersifat einmalig,yang
dikeluarkan oleh Presiden ,”
contoh :
PERATURAN PRESIDEN :
“Peraturan yang dibuatt oleh Presiden
dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dari Pasal
4 ( 1 ) UUD 1945.
PERATURAN DAERAH / PERDA :
“ Suatu peraturan yang dibuat oleh Pemda
setempat untuk melaksanakan peraturanperaturan lain yang lebih tinggi derajatnya “
• Perda Propinsi
• Perda Kabupaten / Kotamadya
Peraturan Pelaksana lainnya :
Contoh : Peraturan menteri
Surat Keputusan
dan sebagainya
YURISPRUDENSI
“Ajaran hukum yang tersusun dari dan
dalam peradilan yang kemudian dipakai
sebagai landasan hukum “
berasal dari Bahasa Latin
“Jurisprudentia “ yang berati :Pengetahuan Hukum
DOKTRIN
“Pendapat-pendapat para pakar dalam bidangnya masing
masing yang berpengaruh “
TRAKTAT
“ Pada dasarnya adalah Perjanjian antar dua negara
diadakan oleh lebih dari dua
negara “
STUFEN THEORI
A
B
C
D
GRUND NORM
GRUND GESETZEL
FORMELLE
GESETZE
VERORDENGEN/
ANTONOME –
ZATZUNGEN
LAW OF THE CONSTITUTION
CONVENTION OF THE CONSTITUTION
• Apa yang dimaksud dengan kedua hal
tsb diatas ?
* Sebutkan Perbedaan dari keduanya !
* BAGAIMANAKAH TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA
KITA BERDASARKAN PADA STUFEN
THEORI ?
• BAGAIMANAKAH SH FORMIL DALAM HK
ADMINISTRASI NEGARA ?