Transcript 4-Jenis P-UU-an

Jenis Peraturan Perundang –
undangan di Tingkat Pusat
1.
Undang - undang dan
Peraturanan Pemerintah
Pengganti Undang – Undang
(PERPU)
Undang- Undang
Peraturanan Pemerintah Pengganti Undang – Undang
(PERPU)
setingkat dengan Undang- Undang (pasal 22 UUD 1945)
ditetapkan oleh Presiden, dalam hal kegentingan yang
memaksa
kegentingan yang memaksa, tidak selalu ada hubungannya
dengan keadaan bahaya, tetapi cukup kiranya apbila menurut
keyakinan Presiden ada keadaan yang mendesak
PERPU terkadang dikatakan tidak sama dengan UU, karena
belum mendapatkan persetujuan dari DPR
PERPU jangka waktunya terbatas (sementara), sebab
secepat mungkin harus dimintakan
2.
Peraturan Pemerintah (PP)
dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 5(2) UUD 1945
dibentuk oleh Presiden
PP dapat dibentuk apabila sudah ada Undang-
Undangnya
PP hanya dapat mencantumkan sanksi pidana ataupun sanksi
pemaksa, apabila ditentukan dalam Undang – Undang yang
dilaksanakannya
3.
Peraturan Presiden
dibentuk oleh Presiden
merupakan sebuah perubahan, karena di dalam hirearki
peraturan perundang- undangan sebelumnya berupa
Keputusan Presiden
4.
Keputusan Kepala Lembaga Pemerintah NonDepartemen
perundang- undangan yang setingkat lebih redah
daripada Peraturan Menteri
kewenangan ini dimiliki oleh setiap Kepala Lembaga
Pemerintah Non -Departemen
5.
Keputusan Direktur Jendral Departemen
merupakan salah satu jenis peraturan perundang-
undanganyang merupakn pelimpahan atau
pendelegasian dari suatu Keputusan Menteri
dibentuk oleh Direktur Jendral Departemen, sebagai
penjabaran dari Keputusan Menterinya
6.
Keputusan Badan Negara
kewenangan pembentukannya ditentukan dalam UU
pembentukan dari Badan Negara tersebut secara atribusi.
PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DI TINGKAT DAERAH
1.
2.
3.
Peraturan Daerah Provinsi
dibentuk oeh Gubernur dan DPRD
Peraturan Kabupaten/Kota
dibentuk oeh Bupati/ Walikota dan DPRD
Peraturan Desa
dibentuk oeh Kepala desa dan BPD
Jenis – Jenis Peraturan dari
zaman Belanda
Tetap berlaku di Indonesia, berdasarkan ketentuan
peralihan pasal II UUD 1945.
Peraturan perundang – undangan sisa zaman
Hindia Belanda, yang masih ada dan berlaku di
Indonesia :
1.
Wet
dibentuk di negeri Belanda
dibentuk oleh Regering dan Staten Generaal
dengan advies dari Raad van State
berlaku untuk wilayah Belanda dan Hindia Belanda
beberapa Wet yang masih berlaku di Indonesia
2.
Algemene Matregel van Bestuur (AMvB)
dibentuk oleh Kroon (raja) dan Menteri –
menteri, dengan advise dari Raad van State
berlaku untuk Belanda dan Hindia Belanda
dibentuk di Belanda
3.
Ordonnantie
dibentuk oleh Gouverneur Generaal (Gubernur
Jenderal) dan Volksraad (Dewan Rakyat)
berlaku bagi wilayah Hindia Belanda
dibentuk di Jakarta
4.
Regeringsverordening (Rv)
dibentuk oleh Gouverneur Generaal (Gubernur
Jenderal)
berlaku bagi wilayah Hindia Belanda
dibentuk di Jakarta
JENIS-JENIS PERATURAN DARI ZAMAN
ORDE LAMA


PENETAPAN PRESIDEN (PENPRES)
PERATURAN PRESIDEN (PERPRES)
(yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan Surat
Presiden kepada Ketua DPR No. 3639/Hk/59 tanggal 26
November 1959 tentang Penjelasan Atas Bentuk
Peraturan Negara)
HIERARKI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BERDASARKAN TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966
1.
UUD 1945
2.
TAP MPR
3.
UU/PERPU
1
4.
PERATURAN PEMERINTAH
5.
KEPPRES
2
6.
PERATURAN PELAKSANA
LAINNYA
3
4
5
6
HIERARKI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BERDASARKAN TAP MPR NO. III/MPR/2000
1.
1
2
2.
3.
4.
5.
3
4
5
6
7
6.
7.
UUD 1945
TAP MPR
UU
PERPU
PERATURAN PEMERINTAH
KEPPRES
PERDA
HIERARKI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BERDASARKAN UU NO. 10 TAHUN 2004
1.
2.
1
3.
4.
2
3
4
5
5.
UUD 1945
UU/PERPU
PERATURAN PEMERINTAH
PERPRES
PERDA, yang terdiri dari:
- perda provinsi
- perda kab/kota
- peraturan desa
HIERARKI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 2011
1
2
3
4
5
6
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
UUD 1945
TAP MPR
UU/PERPU
PERATURAN PEMERINTAH
PERPRES
PERDA PROVINSI
PERDA KAB/KOTA